Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan industrial tidak dapat dipisahkan dari konflik antar perusahaan dengan pekerja. Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah perselisihan hubungan industrial yang tinggi membutuhkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang memenuhi aspek cepat, tepat, adil dan murah. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pelaksanaannya penyelesaian perselisihan masih menemui hambatan terutama dirasakan oleh perusahaan dan pekerja. Hambatan tersebut diantaranya waktu yang lama dan biaya yang mahal. Skripsi ini membahas bagaimana penyelesaian perselisihan sebaiknya dilakukan untuk menjaga hubungan kerja di perusahaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perselisihan secara musyawarah melalui mediasi dianggap lebih baik. Mediasi di Kabupaten Bogor dapat memenuhi aspek cepat, tepat, adil dan murah dalam penyelesaian perselisihan di Kabupaten Bogor. Akan tetapi, Dinas Kabupaten Bogor mediasi masih menemui kendala pada jumlah mediator dan kualitas mediator.

---

ABSTRACTIndustrial Relation cannot be separated from the conflict between the company and workers. Bogor Regency as a region with a number of industrial relations disputes that require high dispute resolution mechanism that meet the aspects of fast, right, fair and cheap. The esolution of disputes over industrial relation listed in Undang Undang No. 2 of 2004 about Industrial Relation Dispute Resolution. Implementation of dispute resolution still find obstacles especially felt by the company and workers. These obstacles such as a long time and expensive cost. This research discusses how to disputes resolution should be done to maintain a working relation in the company. This research done with qualitative approach. The results of the study showed the resolution of disputes in consultation through mediation is considered better. Mediation in Bogor Regency can meet fast, right, fair and cheap aspects of dispute resolution in Bogor Regency. However, Bogor Regency office mediation still meet constraint on the number of mediator and the quality of the mediator."

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan.

---

A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members.

The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study.

The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation."