Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan suami dalam pola pernikahan diduga memiliki hubungan terhadap partisipasi kerja perempuan, salah satunya adalah assortative mating, yaitu fenomena ketika perempuan menikahi laki-laki dengan pendidikan setara. Untuk mengkaji hubungan ini, digunakan data SUSENAS 2020 yang diolah dengan metode regresi logit biner. Hasilnya, perempuan dalam pola marry-up high, assortative mating mid, marry-down low, marrydown high, dan assortative-mating high memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk bekerja dan bekerja di sektor formal daripada perempuan dalam pola assortative-mating low. Akan tetapi, hasilnya sebaliknya untuk perempuan dengan pola marry-up low. 

---

The husband’s education is believed to be related to female’s job participation, one of which is assortative mating, a phenomenon when individuals married those with the same level of education. To examine this relationship, the study analyzed the SUSENAS 2020 data using the binary logistic regression method. The results show that females in the marriage pattern of marry-up high, assortative mating mid, marry-down low, marry-down high, and assortative-mating high tend to work and engage in formal sector work compared to female in the assortative-mating low. However, the effect is the opposite for females in the marry-up low."

"Berbicara mengenai masalah hubungan industrial selalu saja tidak pernah ada habisnya. Konflik antara Pengusaha dengan Buruh selalu saja timbul. Dalam perkembangan saat ini, hubungan antara pengusaha dan buruh berangsur mulai sejajar. Dampaknya pihak Pengusaha tidak dapat bertindak semena-mena terhadap buruh yang dipekerjakannya. Termasuk untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pihak Buruh melakukan suatu kesalahan berat. Langkah awal yang dilakukan pihak Pengusaha ialah dengan mengeluarkan surat skorsing terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat. Pada kenyataannya, dikeluarkannva surat skorsing seringkali malah dijadikan pihak Buruh sebagai alat bukti untuk melaporkan pihak Pengusaha kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan tindak pidana ?enghinaan. Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan bagi pihak Pengusaha. Di satu sisi, pihak Pengusaha (dengan jalan mengeluarkan surat skorsing) ingin secepat mungkin agar pihak Buruh yang melakukan kesalahan berat tadi segera 'diamankan' dari tempat kerja guna menghindari kerugian yang lebih besar. Namun di sisi lain bila surat skorsing tetap dikeluarkan, maka akan terjadi semacam serangan balik dari pihak Buruh dengan memperrnasalahkan substansi dari surat skorsing tersebut yang sering diartikan bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Hal semacam ini tentunya akan memperuncing masalah. Pihak Pengusaha akan merasa dipojokkan akibat laporan yang terkesan berat sebelah.Menilik kepada kondisi yang dihadapi oleh pihak Pengusaha sehubungan dengan kenyataan yang diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pihak Pengusaha dalarn melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat, tentunya dengan tetap menjunjung Asas Praduga Tidak Bersalah. Selain itu pe_masa]ahan yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pihak Pengusaha menyikani setiap la:_,eran dari pihak Buruh kepada pihak penyidik Kepolisisan yang dimana sebenarnya laporan tersebut cenderung diurnikan sebagai media untuk mendongkrak posisi tawar (bargaining position) pihak Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh pihak Pengusaha.Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan diatas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban, bahwa langkah yang dilakukan pihak Pengusaha dengan mengeluarkan surat skorsing kepada pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat adalah sudah tepat. Surat skorsing tersebut pada intinya berisikan hal yang menyatakan bahwa pihak Buruh yang bersangkutan dinonaktifkan dari aktivitas pekerjaannya sehari-hari di lingkungan Perusahaan tempat ia bekerja. Satu hal yang perlu diingat dan diper.hatikan adalah mengenai redaksi dan substansi dari surat skorsing tersebut, yang mana harus tetap menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah.Bila isi surat skorsing tersebut dianggap pihak Buruh tidak menjunjung tinggi Asas Praduga tidak Bersalah serta cenderung menyudutkannya, bukan tidak mungkin surat skorsing tersebut malah dijadikan alat oleh pihak Buruh untuk mengadukan juga pihak Pengusaha ke pihak berwajib, yakni Kepolisian. Hal ini dimungkinkan, karena dalam Undang-undana Nomor 2 Tabun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikatakan bahwa balk pihak Buruh maupun pihak Majikan sama-sama mempunyai hak untuk nvenempur upaya hukum atas setiap perbuataa mereka yang dianggap mempunyai aspek pidana. Di sisi lain, kedua belah pihak juga mempunyai kemungkinan untuk dikenakan pidana dalam hal mereka melakukan pelanggaran sesusai peraturan perundarig-undangan yang berlaku pada masing-masinc pihak. Tujuan laporan dari pihak Buruh yakni untuk mendongkrak posisi tawar (bargaining position) mereka, sehingga semakin mempersulit pihak Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.Selanjutnya untuk menyikapi setiap laporan dari pihak Buruh kepada pihak Kepolisian, pihak Pengusaha sebagai terlapor harus mengur«pulkan bukti-bukti yang terkait dengan dugaan pihak Buruh telah melakukan kesalahan berat. Guna menghindari kemungkinan untuk menderita kerugian dalam iumlah yang lebih besar lagi, maka tindakan skorsing terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Lebih lanjur mengenai penyelesaiannya, para pihak dapat meminta pihak Kepolisian untuk menjembatani perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berselisih."

"Skripsi ini membahas permasalahan mengenai penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pengunduran diri pekerja dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui tahapan perundingan tripartit, yakni melalui konsiliasi atau mediasi. Dalam hal proses konsiliasi atau mediasi tidak juga mencapai kesepakatan, maka salah satu atau para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dengan menyatakan putus hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan alasan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses any problems about dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, and legal consideration of the Judges about resignation of worker in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg. This research used normative legal with descriptive analysis. In this research the author came to the conclusion that dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, shall be pursued in advance of bipartite negotiations by deliberation for consensus. If the negotiation does not reach an agreement, the parties can resolve by tripartite negotiation through conciliation or mediation. In the case of conciliation or mediation does not also reach an agreement, one of the parties can make efforts to settle to the Industrial Relations Court. Furthermore, that in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg the Judges had mistaken in giving legal consideration and apply the law by stating that the working relationship between the worker and the employer was broken off because the worker resigned of his own accord. Consideration of the Judges is contrary to the provisions of Article 162 of Act Number 13 of 2003 on Manpower."

"Organisasi dituntut untuk dapat bertahan menghadapi perubahan lingkungan, sehingga organisasi membutuhkan inovasi dan karyawan yang tidak hanya dapat mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi berkembang karena perubahan tersebut. Persaingan yang teljadi dalam dunia pendidikan tinggi mengharuskan perguruan tinggi menjadi suatu lembaga inovator, kreator, dan pelopor yang dapat ikut berperan dalam dinamika pembahan yang terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penyelarasan ambisi pribadi karyawan dengan ambisi organisasi dan usulan pembentukan strategi bagi Jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti pendekatan Total Performance Scorecard. Penyelarasan ambisi pribadi karyawan dengan ambisi organisasi di Jurusan Teknik Industri yang dilakukan dengan suatu pertemuan ambisi antara Anggota laboratorium dan studio dengan kepala laboratorium dan studio, Kepala laboratorium dan studio dengan Ketua Jurusan Tenaga Penunjang dengan Kepala Sub Bagian Administrasi Jurusan (Kasuajur) dan Kasuajur dengan Ketua Jurusan.Hasil dari pertemuan ambisi ini adalah keselarasan Personal Balanced Scorecard karyawan dengan Organizational Balanced Scorecard Jurusan Teknik Industri dan rencana kinerja individu setiap karyawan. Rumusan strategi bagi Jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti yang dilakukan dengan pendekatan Total Performance Scorecard merupakan strategi yang terintegrasi dengan strategi tim di tingkat laboratorium dan studio dan rencana kinerja seluruh karyawan. Hal ini menjamin bahwa seluruh karyawan memahami ambisi Jurusan Teknik Industri dan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan strategi tersebut.

---

Organization should be continue to exist in the changing environment. Organization needs innovation and people who can adapt and developed by the changing. In the competition era, higher education institution should be the innovator, creator, and initiator that have role in the dynamics changing.This research?s goal is to align the personal ambition of the employee with the organization ambition of Industrial Engineering Department, Trisakti University and to propose the strategy formulation through Total Performance Scorecard approach. The aligning is done by the ambition meeting between the member of laboratory/studio and the head of the laboratory/studio, the head of the laboratory/studio and the head of department, supporting employee and the head of administration, and the head of administration and the head of department.Outcome of the ambition meeting is the alignment of personal ambition of the employee with the organization ambition and the individual performance plan of employee. Strategy for Industrial Engineering Department, Trisakti University which is formulated through total performance scorecard is integrated with the scorecard in laboratories level and the individual performance plan of employee. This ensures that the entire employees is familiar with the organization ambition and have the involvement in the strategy implementation."

"[ABSTRAKMenyusui merupakan langkah primer untuk kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak. Seribu hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak janin di dalam kandungan hingga seorang anak berusia dua tahun merupakan periode terpenting dan perlu mendapatkan perhatian terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan partisipasi ibu dalam perekonomian keluarga terhadap pemberian ASI eksklusif. Desain penelitian yang digunakan cross sectional dengan data sekunder SDKI 2012 dengan sampel berjumlah 1358 ibu berusia 15-49 tahun yang memiliki bayi berusia 0-5 bulan. Partisipasi ibu dalam perekonomian keluarga dapat menurunkan peluang pemberian ASI eksklusif dimana ibu yang bekerja sebagai buruh/karyawan sepanjang waktu lebih berisiko 1,54 kali untuk tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja setelah dikontrol oleh variabel kounfonder (p=0,038; CI 95%=1,0-2,3). Memberikan informasi mengenai tata laksana pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan kementerian terkait utuk peningkatan program pemberian ASI eksklusif sesuai dengan perundang-undangan yang telah dibuat, serta melaksanakan supervisi dan memberikan sanksi/reward terhadap pelaksanaan peraturan mengenai ASI eksklusif.

---

ABSTRACTBreastfeeding is a primary step for optimal health and growth of the child. The first thousand days of life, which began in the fetus in the womb until the child is two years old is the most important period and the need to get the most attention. This study aims to determine the relationship of the mother's participation in the economy of the family to exclusive breastfeeding. The design study is cross sectional with secondary data IDHS 2012 with a sample of 1358 amounted to 15-49 year-old mother who has a 0-5 month old baby. Participation of mothers in the family economy can lower the chance of exclusive breastfeeding that mothers who work as laborers / employees at all times to 1.54 times more risky not to give exclusive breastfeeding than mothers who do not work after being controlled by the variable counfonder (p = 0.038; 95% CI = 1.0 to 2.3). Provide information regarding the governance of exclusive breastfeeding for working mothers, improving cross-sectoral cooperation with relevant ministries weeks to increase exclusive breastfeeding programs in accordance with the legislation that has been made, as well as carry out supervision and sanction / reward on the implementation of the regulation on exclusive breastfeeding., Breastfeeding is a primary step for optimal health and growth of the child. The first thousand days of life, which began in the fetus in the womb until the child is two years old is the most important period and the need to get the most attention. This study aims to determine the relationship of the mother's participation in the economy of the family to exclusive breastfeeding. The design study is cross sectional with secondary data IDHS 2012 with a sample of 1358 amounted to 15-49 year-old mother who has a 0-5 month old baby. Participation of mothers in the family economy can lower the chance of exclusive breastfeeding that mothers who work as laborers / employees at all times to 1.54 times more risky not to give exclusive breastfeeding than mothers who do not work after being controlled by the variable counfonder (p = 0.038; 95% CI = 1.0 to 2.3). Provide information regarding the governance of exclusive breastfeeding for working mothers, improving cross-sectoral cooperation with relevant ministries weeks to increase exclusive breastfeeding programs in accordance with the legislation that has been made, as well as carry out supervision and sanction / reward on the implementation of the regulation on exclusive breastfeeding.]"