Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di pulau jawa dengan aktivitas tektonik yang paling banyak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pergeseran lempeng Indo-Australia ke utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan peta kerentanan seismik di wilayah Jawa Timur berdasarkan nilai 𝒂 dan nilai 𝒃 serta nilai persentase tingkat resiko gempa bumi dan periode ulang di wilayah Jawa Timur sebagai upaya pengurangan resiko bencana gempa bumi berdasarkan prinsip hukum Gutenberg-Richter. Hasil didapatkan dengan mengamati grafik hubungan frekuensi kejadian gempa dan kekuatan gempa. Metode yang digunakan daam penelitian ini adalah maximum likelihood. Hasil penelitian menyatakan bahwa wilayah Jawa Timur memiliki nilai a sebesar 12-28 dan nilai b sebesar 2-4,5 dengan bagian barat wilayah Jawa Timur berpotensi terjadi lebih bnayak gempa dibandingkan dengan bagian timur provinsi Jawa Timur. Nilai a dan b juga menunjukkan adanya korelasi dengan keberadaan sesar di Jawa Timur. Hasil perhitungan periode ulang dan probabilitas terjadinya gempa didapatkan periode ulang gempa M≥4 adalah 2 tahun 8 bulan dengan probabilitas terjadinya adalah P(20)=99%; P(40)=100%; P(60)=100%. Serta periode ulang gempa yang berpotensi merusak yaitu M≥5,8 adalah 83 tahun dan 2 bulan dengan probabilitas kejadiannya adalah P(20)=21%; P(40)=38%; P(60)=751%.

---

East Java is one of the provinces on the island of Java with the most tectonic activity. This is caused by the influence of the Indo-Australian plate shifting north and colliding with the Eurasian plate. This research aims to obtain a seismic vulnerability map in the East Java region based on the a and b values as well as the percentage value of the earthquake risk level and return period in the East Java region as an effort to reduce the risk of earthquake disasters based on the principles of the Gutenberg-Richter law. The results were obtained by observing the graph of the relationship between the frequency of earthquake events and the strength of the earthquake. The method used in this research is maximum likelihood. The research results state that the East Java region has an a value of 12-28 and a b value of 2-4.5 with the western part of the East Java region having the potential to experience more earthquakes compared to the eastern part of the East Java province. The values a and b also show a correlation with the presence of faults in East Java. The results of calculating the return period and probability of an earthquake occurring show that the return period for an M≥4 earthquake is 2 years 8 months with the probability of occurrence being P(20)=99%; P(40)=100%; P(60)=100%. And the return period for a potentially damaging earthquake, namely M≥5.8, is 83 years and 2 months with the probability of occurrence being P(20)=21%; P(40)=38%; P(60)=751%."

"Pantai Selatan Kabupaten Sukabumi merupakan daerah dimana tempat bermuaranya berbagai sungai. Muara sungai merupakan daerah asuhan bagikehidupan larva ikan. Larva Ikan merupakan benih ikan yang dapat dikonsumsi danjuga bernilai ekonomis. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kehidupanlarva ikan impun adalah kondisi salinitas pada suatu perairan. Nilai salinitas dapatdiketahui dari hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 OLI dengan menggunakanalgoritma Cimandiri Supriatna et al., 2016. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan menganalisis persebaran larva ikan di Pantai Selatan KabupatenSukabumi dan menganalisis hubungan nilai salinitas dengan curah hujan dankondisi oseanografis. Persebaran Larva Ikan berdasarkan nilai salinitas pada habitatlarva ikan di Pantai Selatan Kabupaten Sukabumi berkisar antara 14,10/0 - 25,860/00. Nilai salinitas semakin tinggi bila curah hujan rendah dan tingginya tinggi mukaair laut. Nilai salinitas rendah bila curah hujan tinggi dan rendahnya tinggi mukaair laut. Terpaparnya muara oleh arus permukaan laut maka nilai salinitas muaratersebut memiliki variasi yang rendah, muara tidak terpapar oleh arus pemukaanlaut maka nilai salinitas muara tersebut memilki variasi yang tinggi.

---

Pantai Selatan Kabupaten Sukabumi is the river rsquo s outlet area. It is an area of carefor the life of fish larvae. Larvae Fish can be consumed and also has a higheconomic value. One of the factors that affect the lives of fish larvae is the salinityconditions on waters. Salinity can be analyzing from the landsat 8 OLI satelliteimagery processing using Cimandiri algorithms Supriatna et al., 2016 . This study aims to determine and analyse the distribution of fish larvae at Pantai SelatanKabupaten Sukabumi and analyse the relationship between the value of salinitywith rainfall and the oceanographic conditions. Salinity values on larvae fish habitatin Pantai Selatan Kabupaten Sukabumi ranged from 14,10 00 ndash 25,860 00. The higher currents move, low rainfall, and sea in a state of low tide make salinity value increase. The lower of salinity value when high rainfall, sea state and low velocitytidal currents move."

"Skripsi ini membahas nilai-nilai moral di dalam Babad Ponorogo. Nilai-nilai moral ini dianalisis untuk mencari jati diri masyarakat ponorogo. Teori yang digunakan adalah teori sistem nilai budaya yang dikemukakan oleh C. Kluckhohn (1961), sedangkan metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pada Babad Ponorogo, ada 17 nilai moral yang diperoleh. Ketujuh-belas nilai moral tersebut mencakup hakekat hidup yaitu keimanan, keadilan, demokrasi, kerukunan, bersyukur, berprasangka baik, menjauhkan diri dari hawa napsu, dan kesabaran; hakekat karya manusia nilai moral yaitu gotong-royong, keadilan, keberanian, kemandirian, amanah, dan rajin bekerja; persepsi manusia tentang waktu nilai moralnya yaitu bersikap realistis; pandangan manusia terhadap alam sekitar dengan menghargai alam; hakekat hubungan manusia dengan sesama yaitu amanah, keadilan, tidak pamrih, tolong-menolong, rendah hati, dan kejujuran. Nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Babad Ponorogo tersebut dapat dijadikan sebagai jati diri masyarakat Ponorogo.

---

This thesis discusses the moral values in the Babad Ponorogo. These moral values are being analyzed to find the identity of Ponorogo's community. The theory that being used is the theory of cultural value system by C. Kluckhohn (1961) and the methodelogical that being used is analytical descriptive. Babad Ponorogo has seventeen moral values. These seventeen moral values includes the essence of life: faith, justice, democracy, harmony, gratitude, prejudiced good, stay away from the passions, and patience; the essence of the moral values of human work are mutual help, justice, courage, independence, trust, and diligent work; human perception of time for being realistic; human view of the environment with respect for nature; the essence of human relationships with others that are trustworthy, fairness, no strings attached, mutual help, humility, and honesty. Moral values contained in the Babad Ponorogo can be used as identity Ponorogo society."

"Perkembangan pesat pasar mode mewah dalam beberapa tahun terakhir diikuti oleh semakin beragamnya target konsumen pasar tersebut. Salah satu aspek produk mode mewah yang berperan penting dalam menarik berbagai tipe konsumen adalah tampilan merek. Tampilan merek tidak hanya berfungsi estetis tetapi juga sosial yaitu sebagai simbol identitas, nilai, dan status. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan nilai-nilai dasar manusia pada empat tipe preferensi tampilan merek. Terdapat 182 partisipan perempuan berusia dewasa muda yang mengisi Portrait Values Questionnaire R-3 (Schwartz, Cieciuch, Vecchione, Davidov, Fischer, Beierlein, Ramos, Verkasalo, Lönnqvist, Demirutku, Dirilen-Gumus, & Konty, 2012), dan alat ukur preferensi tampilan merek (Han, Nunes, & Drèze, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dimensi nilai conservation yang signifikan antara keempat tipe preferensi tampilan merek. Tipe parvenu dan proletariat adalah tipe yang paling memprioritaskan dimensi nilai ini.

---

The rapid growth of the luxury fashion market in the last few years has been followed by wider diversity of its target market. In attracting wide variety of consumers, one of the most important aspects of luxury fashion products is brand prominence. Brand prominence has not only aesthetic functions but also a social one in which it is used as a symbol of identity, values, and status. The main objective of this research was to see the difference in basic human values between four types of preference for brand prominence. There were 182 young adult female participants who filled out Portrait Values Questionnaire R-3 (Schwartz, Cieciuch, Vecchione, Davidov, Fischer, Beierlein, Ramos, Verkasalo, Lönnqvist, Demirutku, Dirilen-Gumus, & Konty, 2012), and brand prominence scale (Han, Nunes, & Drèze, 2010). Results showed a significant difference between the four types of preference for brand prominence in the conservation dimension. Parvenu and proletariat are the two groups who put this value dimension in topmost priority."

"Investasi pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk produk penyaluran dana perbankan syariah yang dilakukan berdasarkan akad bagi hasil dengan prinsip syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai hukum nasional, diharapkan dapat membangun ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Didukung dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , PBI Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN/MUI sebagai aturan pelaksanaan, melengkapi operasional produk perbankan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam realita adalah akselerasi hukum yang ada ternyata belum dapat mendorong pertumbuhan produk investasi pembiayaan mudharabah terutama yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil perorangan. Proses pengajuan pembiayaan dan persyaratan jaminan bank yang rumit, memberatkan, serta tingginya faktor risiko high risk pada pembiayaan investasi mudharabah menjadi kendala tumbuhnya produk tersebut. Terlihat juga adanya ketidaksetaraan kedudukan antara shahibul maal dan mudharib pada saat perikatan transaksi akad. Mudharib tidak memiliki posisi tawar dalam nisbah bagi hasil. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis dan implementasi penerapan nilai-nilai syariah pada hukum positif termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, terhadap investasi pembiayaan mudharabah serta meneliti penyebab produk tersebut belum dapat berkembang. Diperlukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan agar implementasi investasi pembiayaan mudharabah dapat menjadi penggerak sektor riil tanpa menghilangkan kemurnian prinsip syariah.

---

Mudharabah financing investment is a form of the product of Islamic banking fund distribution based on profit sharing agreement with sharia principles. The enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as a national law, is expected to build a populist economy as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. Supported by, OJK Otoritas Jasa Keuangan Regulations Sharia related, Bank Indonesia Regulation PBI and also The fatwa by the National Sharia Board Dewan Syariah Nasional DSN of Indonesian Ulema Council Majelis Ulama Indonesia MUI as implementation rules, operational banking products. The problem that occurs, in reality, is that the acceleration of law is not yet able to encourage the growth of mudharabah financing investment products, especially those aimed at individual small business actors. The complicated and costly process of financing and bank guarantees, as well as the high risk factors of mudharabah investment financing, are the obstacles to the growth of these products. Also visible inequality of position between shahibul maal and mudharib at the time of commitment contract. Mudharib has no bargaining position in the profit sharing ratio. This study focuses on the analysis and implementation of the application of sharia values to positive law including the factors that affect the investment of mudharabah financing and investigate the cause of the product has not been able to develop specially in Bank Muamalat Indonesia. Restructuring of legislation required for the implementation of mudharabah financing investment can be a driver of the real sector without eliminating the purity of sharia principles. Human resources factors, related institutions, and government are expected to be an element supporting the implementation of mudharabah investment in pure sharia."