Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip-prinsip yang menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti yang diatur dalam perundang-undangan tingkat nasional maupun internasional, telah lama ada pada masyarakat lokal di Minahasa, khususnya di desa Tombasian Atas dan Duasudara. Tujuan penulisan disertasi ini adalah 1) untuk meneliti apakah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati yang ada sekarang, lebih maju dari peraturan perundang-undangan di zaman kolonial, 2) apakah ada prinsip-prinsip kepercayaan tradisional dalam masyarakat pedesaan di Tombasian-Atas dan Duasudara di daerah Minahasa yang menunjang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 3) Faktor-faktor apakah yang menghambat kelangsungan prinsip-prinsip kepercayaan tradisional tersebut, 4) untuk mengungkapkan dengan teori Leopold Pospisil dan teori Talcott Parsons, ada makna di dalam prinsip-prinsip kepercayaan tradisional pada masyarakat di desa Tombasian-Atas dan Duasudara yang tidak jau beda dengan makna yang terkandung di dalam undang-undang nasional. Disertasi ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara, dan partisipasi terbatas)."

"Prinsip-prinsip yang menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti yang diatur dalam perundang-undangan tingkat nasional maupun internasional, telah lama ada pada masyarakat lokal di Minahasa, khususnya di desa Tombasian Atas dan Dua sudara. Tujuan penulisan disertasi ini adalah 1) untuk meneliti apakah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati yang ada sekarang, lebih maju dari peraturan perundang-undangan di zaman kolonial, 2) apakah ada prinsip-prinsip kepercayaan tradisional dalam masya- rakat pedesaan di Tombasian-Atas dan Duasudara di daerah Minahasa yang menunjang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 3) Faktor-faktor apakah yang menghambat kelangsungan prinsip-prinsip kepercayaan tradisional tersebut, 4) untuk mengungkapkan dengan teori Leopold Pospisil dan teori Talcott Parsons, ada makna di dalam prinsip-prinsip kepercayaan tradisional pada masyarakat di desa Tombasian-Atas dan Duasudara yang tidak jau beda dengan makna yang terkandung di dalam undang-undang nasional. Disertasi ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara, dan partisipasi terbatas)."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam. Hal tersebut merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Keberadaannya penting untuk menjamin pembangunan serta menjaga keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya alam tersebut dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip pengaturan sumberdaya secara bijaksana dijelaskan pertama kali dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimana yang terakhir diatur dalam undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya, tumbuhan, binatang, dan kawasan yang dilindungi dalam undang-undang tersebut masih senantiasa mendapat ancaman dari manusia yang tidak peduli, atau semata-mata hendak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka memperdagangkan, membunuh, atau mengekspor tumbuhan dan binatang yang dilindungi tersebut, tanpa mempedulikan jika perbuatan mereka akan membawa dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia lain serta keseimbangan ekosistem itu sendiri. Mengatasi hal ini, keberadaan perangkat dan proses hukum yang baik menjadi sangat diperlukan. Undang-undang saja tidak cukup apabila tidak ditunjang oleh aparat dan proses beracara di persidangan yang mampu mengatasi karakteristik masalah yang sering terdapat dalam tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Agar tindak pidana ini tidak dipandang remeh dan berlangsung terus menerus, sistem hukum dan proses beracara yang baik menjadi sangat esensial. Aparat Kepolisian beserta Hakim dan jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum kemudian dituntut keseriusannya dalam menanggapi urgensi pelanggaran tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan satwa yang cukup tinggi. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Harimau Sumatera yang sudah dalam kondisi kritis menurut IUCN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan lemahnya penegakan hukum.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the biggest biodiversity in the world, but also have quite high species extinction rate. This thesis discusses the implementation of conservation and protection of Sumatran Tiger which included in Critically Endangered according to IUCN.

In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative library research methods and descriptive typology. The problem of this thesis is high level of poaching and trade of Sumatran Tiger as a protected animal. And conclusion of this thesis is a lack of public awareness and law enforcement."