Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka Kematian Ibu adalah salah satu tolok ukur tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, disamping Angka Kematian Bayi dan Umur Harapan Hidup. Makin tinggi AKI makin rendah tingkat derajat kesehatan suatu bangsa, demikian juga sebaliknya. Disamping itu pula AKI mencerminkan risiko yang mengancam ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan. AKI ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, gizi, dan sanitasi serta pelayanan kesehatan ibu.Dalam sepuluh tahun terakhir, AKI di Indonesia tidak menurun secara bermakna seperti Angka Kematian Bayi, Angka Kesuburan Total (Total Fertility Rate), dan Incidence Tingkat Kemiskinan menurun secara tajam. Demikian pula di Kabupaten Karawang, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1994 adalah AKI di Indonesia adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup.Penyebab kematian ibu ada beberapa pendekatan/ konsep, dalam tesis ini diambil pendekatan/ konsep dari Thaddeus and Maine (1990) menganggap bahwa keterlambatan merupakan faktor yang bertanggung jawab atas kejadian kematian maternal. Terdapat tiga tingkatan keterlambatan yaitu keterlambatan mengambil keputusan dalam mencari pelayanan kesehatan, keterlambatan mencari tempat pelayanan kesehatan, dan keterlambatan menerima pelayanan kesehatan yang memadai di fasilitas kesehatan modern. Keterlambatan ini merupakan konsep yang menyatukan berbagai faktor penyebab ketidaktahuan, persepsi, status wanita, jarak dan transportasi, distribusi serta kualitas pelayanan kesehatan.Penulisan tesis ini bertujuan memperoleh gambaran tentang hasil analisis Gerakan Sayang Ibu ( GSI ) di Kabupaten Karawang dari bulan Juli 1996 sampai dengan bulan Maret 1997 dibandingkan dengan sebelum GSI pada mrun waktu yang sama.Metodologi penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan kelompok kerja tetap GSI, laporan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum tahun 1995/1996 dan 1996/1997.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Gerakan Sayang Ibu dapat mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu yang disebabkan oleh adanya kepemimpinan Bupati Kepala Daerah tingkat II Karawang yang menggunakan segala kewenangannya (political will) untuk mensukseskan GSI. Untuk itu disarankan perlunya peningkalan koordinasi lintas sektoral, peningkatan manajemen sumber daya Departemen Kesehatan dan peningkatan dana dari Pemerintah Daerah, Departemen Kesehatan dan Menteri UPW.

---

Maternal Mortality Rate is one of the measuring rods that perform the society health like Infant Mortality Rate and Life Expectancy. If Maternal Mortality rate is higher the society health or nation health is lower. Beside that MMRate showed the risk of threatening a mother life during pregnancy and delivery. Maternal Mortality Rate influenced by social economic situation, women status, nutrition, sanitary environment and accesibility of health service.In the past ten years, Maternal Mortality Rate in Indonesia and Karawang regency did not decrease significantly as Infant Mortality Rate, Total Fertiliy Rate and the Incidence of Poverty showed an impressive drop. According to Demografic and Health of indonesia survey in the year of 1994 MMRate is 390 per 100.000 alive birth.There are some concept that caused maternal mortality. One of their concept from Thaddeus and Maine in 1990 said there are three lates that caused maternal mortality consist of:1. Too late to detect complication and seek for referal system.2. Too late to deliver the mother to referral facility.3. Too late to obtain professional service in the referal facility.The three lates are a concept that unite many factors that cause maternal mortality ignorence, perception, problem of transport, woman status, distribution and accesibility of health service. The purpose of writing this thesis is to have a picture about the result of analysis Mother Friendly Movement (MPM) in Karawang regency from July 1996 to March 1997 to compare to the same interval before MPM.Metodology of the research is a descriptive analysis that use secondary data that produced by a group of permanent work MFM, report and record from Health Center and Public Hospital in Karawang regency from 1995/1996 to 1996/1997.Conclusion of the research that Mother Friendly Movement could accelerate the reduction of matemal mortality Rate that caused by leadership and political will of residence of Karawang regency to success Mother Friendly Movement.The suggestion is to develop coordination multi sector, to development management of human development resources of health department, to develop the assistence fund from regency executive, health department and ministry of women affair. "

"Maternal health and safe motherhood in Kabupaten Ogan Komering Ilir, South Sumatra; research report"

"ABSTRAKDalam tulisan ini, saya membahas mengenai permasalahan stres yang dialami oleh para ibu yang ditinggal oleh suami merantau ke luar pulau di Desa Puor B, Nusa Tenggara Timur NTT . Merantaunya para suami disebabkan oleh faktor lingkungan alam dan lingkungan sosial yang tidak mendukung dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dampak dari hal tersebut terhadap para istri yang ditinggalkan adalah mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri karena para suami tidak secara rutin mengirimkan uang pada mereka. Permasalahan finansial tersebut kemudian juga berdampak pada ritual-ritual adat mengenai kematian dan pernikahan yang harus para istri penuhi tanpa adanya dukungan dari suami mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Kesehatan Jiwa. Metode wawancara mendalam, serta metode life history untuk memperoleh data lapangan yang deskriptif mengenai pengalaman sehari-hari para istri dalam menjelaskan permasalahan stres yang dialami mereka. Konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah stres, stressor, perubahan sosial, dan adaptasi dalam menghadapi stres tersebut. Penelitian ini kemudian melihat bahwa para istri memiliki strategi dalam menghadapi permasalahan stres yang melibatkan relasi serta interaksi dengan keluarga dan juga masyarakat sekitar.

---

ABSTRAKIn this paper, I discuss about stress as one of the mental health issues among wives whose husbands are working outside of the island in Desa Puor B, Nusa Tenggara Timur NTT due to the lack of natural and social environment support for the husbands to provide their families needs. As a consequence, the wives who are left in the island have to struggle to provide their needs independently because their husbands do not always send them money. It also affects the cultural practices regarding death and marriage which should be fulfilled by the wives without the support of their husbands. This research conducts the anthropology and Mental Health approach, in depth interview method, and life history method to collect a descriptive data about the daily lives of the wives in order to explain the stress issue among them. I use several concepts in this research, which are stress, stressor, social change, and adaption to cope with the stress. The result of this research shows that the wives have an strategy which involves relation and interaction with their family and their surroundings to cope with the stress."

"Penelitian ini membahas pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan dengan tujuan mengetahui hubungan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan di NTT, Sulawesi Barat, Maluku. Desain studi cross sectional dengan analisis multivariabel regresi logistik menggunakan data sekunder SDKI 2017. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 404 sampel dengan rincian NTT (151), Sulawesi Barat (115), Maluku (138) pada populasi WUS yang pernah melahirkan anak hidup dalam periode satu tahun terakhir yang menggunakan metode KB Pascapersalinan periode 42 hari setelah melahirkan. Proporsi penggunaan metode KB Pascapersalinan di NTT 32,5%, Sulawesi Barat 33%, dan Maluku 39,9%. Hasil penelitian bivariat menunjukkan pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu memiliki hubungan terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan. Setelah dilakukan analisis pemodelan, ketiga provinsi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu dengan penggunaan metode KB Pascapersalinan setelah dikontrol oleh variabel kovariat (NTT: AOR = 2,228, 95% CI = 1,006-4,935; Sulawesi Barat: AOR = 3,537, 95% CI = 1,300-9,620; Maluku: AOR = 2,329, 95% CI = 1,114-4,870). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode KB Pascapersalinan akan meningkat secara subtansial jika lebih banyak WUS yang melakukan pelayanan Kesehatan (pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan nifas) sesuai dengan standar yang ditetapkan.

---

This study was to determine the association between the fulfillment of maternal health care standards and the use of postpartum family planning methods in NTT, West Sulawesi, Maluku. Cross-sectional study design with multivariable logistic regression analysis using secondary data from the 2017 IDHS. The sample used was 404 samples with details of NTT (151), West Sulawesi (115), Maluku (138) in the population using the Postpartum Family Planning method 42 days after delivery. The proportion of using postpartum family planning in NTT is 32.5%, West Sulawesi is 33%, Maluku is 39.9%. The results of the bivariate study showed that adherence to maternal health care standards had a relationship with the use of postpartum family planning methods. After modeling analysis, the three provinces showed a significant relationship between compliance with maternal health service standards and the use of postpartum family planning methods after being controlled by covariate variables (NTT: AOR = 2.228, 95% CI = 1.006-4.935; West Sulawesi: AOR = 3.537, 95% CI = 1.300-9.620 Maluku: AOR = 2.329, 95% CI = 1.114-4.870). It can be concluded that the use of postpartum family planning methods will increase substantially if women of childbearing age provide health care (antenatal care, delivery services, postpartum services) according to established standards."

"Seksualitas merupakan salah satu komponen yang paling penting dari kualitas hidup seseorang. Pascapartum adalah periode saat perempuan mengalami masalah dalam kehidupan seksualnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh latihan kegel terhadap sexual self-efficacy ibu primipara. Penelitian ini merupakan quasi eksperimen dengan one group time series design, menggunakan satu kelompok intervensi, dengan jumlah responden 32 orang, dengan metode consecutives sampling. Kelompok intervensi dilakukan pengukuran sebanyak tiga kali yaitu sebelum intervensi, tiga minggu I setelah intervensi dan tiga minggu II setelah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan pemberian intervensi latihan kegel yang dilakukan selama enam minggu terbukti signifikan meningkatkan sexual self-efficacy ibu primipara p = 0,001; CI 95 10,53-14,18. Secara statistik, latihan kegel adalah cara untuk meningkatkan sexual self-efficacy ibu primipara. Latihan kegel direkomendasikan menjadi salah satu bentuk intervensi keperawatan yang harus dijelaskan dan diajarkan oleh tenaga kesehatan sebagai bentuk pemberian edukasi perawatan postpartum.

---

Sexuality is one of the most important components of a person 39's quality of life. Postpartum is the period when women have an experience problems in their sexual lives. This study aimed to prove the effect of Kegel exercise on sexual self efficacy in primiparous women. This research was a quasi experiment study with one group time series design, using one intervention group, with the number of respondents 32 people. The intervention group was measured three times before intervention, the first three weeks after intervention and the second three weeks after intervention. The results showed that the intervention of Kegel exercises which performed for six weeks proved to increase the sexual self efficacy of primiparous mother significantly p 0,001 CI 95 10,53-14,18. Kegel exercise is the best way to increase pelvic floor muscle strength that positively affects the enhancement of sexual self efficacy of primiparous women. Therefore, it is recommended that Kegel exercise become a nursing intervention that should be explained and taught by health personnel especially nurses as a form of postpartum care education. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang peran pengelola tempat kerja dalam mendukung pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Kabupaten Bekasi tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Rapid Assesment Procedures. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 65 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran pengelola tempat kerja dapat mendukung keberhasilan menyusui eksklusif pada ibu bekerja. Pemberian kelonggaran waktu serta pemberian sarana ruang khsusus laktasi cukup mendukung para ibu bekerja dalam upayanya menyediakan stok ASI untuk bayinya di rumah. Hampir semua informan mengetahui dengan baik tentang ASI eksklusif serta arah kebijakan pemerintah terkait pemberian ASI eksklusif di tempat kerja, hanya masih ada kendala yang membuat pengelola tempat kerja belum mengimplementasikan kebijakan tersebut secara keseluruhan, diantaranya terbentur masalah prioritas pengaturan ruangan yang dikhususkan untuk laktasi. Institusi dalam penelitan ini sudah memanfaatkan kerja sama lintas sektor dengan puskesmas setempat dalam hal pemberian informasi terkait ASI dan dengan CSR terkait penyediaan sarana ruang laktasi.

---

The aim of this study was to obtain in-depth information about the role of workplace gatekeeper to support exclusive breastfeeding in working mothers in the District Bekasi, 2014. Research using qualitative methods with Rapid Assessment Procedures. The number of informants in this study is 65 people. The results showed that the role of workplace gatekeeper can support the success of exclusive breastfeeding on the mother worked. Provision of spare time and means giving enough space to lactation support working mothers in their efforts to provide breast milk for her baby stock at home. Almost all informants know all too well about exclusive breastfeeding and the direction of government policies related to exclusive breastfeeding in the workplace, there are still obstacles that only makes managing workplace policies have not been implemented in its entirety, including setting priorities hit the space devoted to lactation. Most nonhealth institutions already utilize cross-sector cooperation with the local health center in terms of providing information related to breastfeeding and the provision of related CSR for lactation room."

"Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta.Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

---

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint.

Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant.

Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet.

So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint.

Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 )."