Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kolaborasi interprofesional merupakan hal penting dalam pelayanan perawatan. Stereotip dianggap sebagai hambatan dalam penerapan kolaborasi interprofesional. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan stereotip terhadap implementasi kolaborasi tenaga kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif analitik cross sectional. Responden penelitian ini yaitu dokter, perawat, ahli gizi, dan farmasis (N=88). Sampel penelitian diambil dengan cara stratified random sampling. Penelitian menggunakan Student Stereotypes Rating Questionnaire (SSRQ) dan Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara stereotip terhadap implementasi kolaborasi tenaga kesehatan (p=0.009; α=0.05). Analisis bivariat menunjukkan stereotip kategorik rendah berdasarkan 9 poin yang ada di SSRQ dan implementasi kolaborasi buruk berdasarkan partnership/shared decision making, coorperation, dan coordination mendominasi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengupayakan meningkatkan hubungan interpersonal dengan tenaga kesehatan lainnya melalui pendekatan pemahaman peran masing-masing tenaga kesehatan dan memfasilitasi upaya tersebut merupakan hal yang penting.

---

Interprofessional collaboration is essential in healthcare. Stereotype are considered as barrier for interprofessional collaboration practice. This aim of this article is to prove the significant correlation between stereotype and interprofessional collaboration practice in RSUD Pasar Rebo. Cross sectional analytical was used in this study. Participants were healthcare provider which consist of physician, nurse, pharmacy, and dietitian in RSUD Pasar Rebo (N=88). This study used Student Stereotypes Rating Questionnaire (SSRQ) and Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) as its instrument. Sample were taken by stratified random sampling.

This study showed there is correlation between stereotype with interprofessional collaboration practice (p=0.009; α=0.05). The result of bivariate analysis showed that low stereotype based on 9 point in SSRQ and bad implementation interprofessional collaboration based on partnership/shared decision making, cooperation, and coordination dominates. Based on result, to do other research is needed, the effort to do more in interpersonal relationship with understanding of each role member team, and facilitate this effort is important."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.

---

This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits."

"Sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang berkualitas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah, dan hanya akan terpenuhi jika perencanaan sumber daya manusia kesehatan disusun secara sistematis dengan tahapan dan langkah-langkah terarah, saling berkaitan serta dengan pertimbangan yang seksama. Di Kota Pangkalpinang hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan, terlihat dari hasil perencanaannya hanya berupa usulan kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas saja, yang sesungguhnya hanya merupakan produk salah satu tahapan dari keseluruhan tahapan dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dan menyusun perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang tahun 2006-2010, melalui pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan (tenaga perencana, dana, data, fasilitas dan metode), komponen proses (tahapan dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia menurut Attwood, 1999) dan komponen keluaran (dokumen perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang cukup dan sesuai). Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang dibuat secara insidentil dan hanya membuat rekapitulasi usulan kebutuhan tenaga kesehatan yang diajukan oleh puskesmas, belum dalam bentuk dokumen perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang lengkap, karena kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perencana, tidak teralokasinya dana untuk perencanaan, belum dikembangkannya sistem informasi sumber daya manusia, fasilitas yang terbatas dan tidak adanya prosedur kerja standar, demikian juga proses penyusunan perencanaannya tidak dilakukan melalui proses pentahapan yang sistematis, berkesinambungan dan pertimbangan yang seksama.Dan untuk itu melalui penelitian ini telah dilakukan penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang untuk tahun 2006 - 2010 melalui tahapan perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari analisis sumber daya manusia yang ada saat ini dan kecenderungan dalam lima tahun terakhir, sehingga didapatkan proyeksi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2010; prakiraan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan tahun 2010; analisis kesenjangan antara proyeksi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2010; menilai alternatif-alternatif kebijakan atas kesenjangan yang ditemukan, dan memilih alternatif pelaksanaan terbaik sebagai rencana sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2006 - 2010. Dan hasil akhir yang didapat adalah Rencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas di Kota Pangkalpinang tahun 2006 - 2010 yang memuat rencana kebutuhan sumber daya manusia puskesmas dan rumusan kebijakan dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2006 - 2010.Dari penelitian ini disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk membentuk Tim Perencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan Tim Perencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota, melengkapi jumlah dan kualitas unsur-unsur manajemen dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan, terutama sistem informasi manajemen sumber daya manusia kesehatan dan menetapkan prosedur kerja standar untuk perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas.

---

A qualified health personnel of Primary Health Care as a first line of health service to public is one of factors which determining efficacy of health development in district, and it just fulfilled if planning of health human resources is arranged systematically with directed step, related to each other and consideration conscientiously. It does not have been done yet completely in Pangkalpinang, seen from the planning result is only a requirement proposal of health worker of Primary Health Care, it is only one of product step of entire planning steps of health human resources of Primary Health Care.

This research target is to know planning of health manpower of Primary Health Care which have been done and arranged planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 -- 2010 through system approach which consist input component (planner worker, fund, data, method and facility), process component, planning step of human resources according to Attwood (1999) and output component (planning document of health manpower of Primary Health Care which is appropriate and adequate). This research is operational research with qualitative approach.

From research result known that planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang is made incidentally and it just make a summary of requirement proposal of health workers who are given by Primary Health Care not as a complete documentary on planning of health manpower of Primary Health Care, because less numbers and quality of planner, planning fund does not be allocated, information system of human resources do not be developed yet, limited facility and there is no a standard operating procedure, and arrangement process of planning has not been done by a systematic step process, continuum and conscientious consideration.

Therefore, this research made a planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 - 2010 through planning step of human resources which consist of existing analysis of human resources and tendency in the last five years, so it got an availability projection of health human resources of Primary Health Care in 2010; predicting numbers of required human resources in 2010; analysis of differences between availability projection and requirement of health manpower of Primary Health Care in 2010; assessing policy alternatives of differences, and choose best performance alternative as planning of health manpower of Primary Health Care 2006 - 2010. As the end result found the plan of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 -- 2010 which included a requirement planning and performance policy of health human resources planning of Primary Health Care 2006 - 2010.

From this research is suggested to Pangkalpinang Municipal Health Board and Municipal Government to form Health Manpower Planning Team in Pangkalpinang Municipal Health Board and also Municipal Health Manpower Planning Team in Pangkalpinang, completed numbers and qualities of management unsure on planning of health human resources, especially for management information system of health human resources and specified a standard operating procedure for planning of health manpower of Primary Health Care."

"

Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis Prolanis BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan klinik pratama. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner ke responden. Hasil penelitian menunjukan kepuasan pengguna pelayanan Prolanis terhadap dimensi responsiveness sebesar 73,6 di Puskesmas, sedangkan di klinik pratama 58,3. Kepuasan terhadap dimensi reliability sebesar 76,4 di Puskesmas, sedangkan di klinik pratama 73,3. Kepuasan terhadap dimensi assurance sebesar 76,4 di Puskesmas, sedangkan di klinik pratama 75. Kepuasan terhadap dimensi empathy sebesar 83,3 di Puskesmas, sedangkan di klinik pratama 61,7. Kepuasan terhadap dimensi tangible sebesar 73,6 di Puskesmas, sedangkan di klinik pratama 65. Berdasarkan kelima dimensi didapatkan kepuasan total pada Puskesmas lebih tinggi dibandingkan pada klinik pratama.

---

This study aims to determine the user satisfaction level of Chronic Disease Management Program Prolanis BPJS Kesehatan services which organized by Puskesmas and primary clinics. Type of this research is quantitative using cross sectional design. This study used primary data obtained by spreading questionnaires to respondents. The results show that user satisfaction level of Prolanis services for the responsiveness dimension was 73,6 in Puskesmas, while in primary clinics was 58,3. Satisfaction with reliability dimension was 76,4 in Puskesmas, while in primary clinics was 73,3. Satisfaction with assurance dimension was 76,4 in Puskesmas, while in primary clinics was 75. Satisfaction with empathy dimension was 83,3 in Puskesmas, while in primary clinics was 61,7. Satisfaction with tangible dimension was 73,6 in Puskesmas, while in primary clinics was 65. Based on those dimensions, total satisfaction at Puskesmas was higher than in primary clinics."