Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kolaborasi interprofesional merupakan hal penting dalam pelayanan perawatan. Stereotip dianggap sebagai hambatan dalam penerapan kolaborasi interprofesional. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan stereotip terhadap implementasi kolaborasi tenaga kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif analitik cross sectional. Responden penelitian ini yaitu dokter, perawat, ahli gizi, dan farmasis (N=88). Sampel penelitian diambil dengan cara stratified random sampling. Penelitian menggunakan Student Stereotypes Rating Questionnaire (SSRQ) dan Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara stereotip terhadap implementasi kolaborasi tenaga kesehatan (p=0.009; α=0.05). Analisis bivariat menunjukkan stereotip kategorik rendah berdasarkan 9 poin yang ada di SSRQ dan implementasi kolaborasi buruk berdasarkan partnership/shared decision making, coorperation, dan coordination mendominasi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengupayakan meningkatkan hubungan interpersonal dengan tenaga kesehatan lainnya melalui pendekatan pemahaman peran masing-masing tenaga kesehatan dan memfasilitasi upaya tersebut merupakan hal yang penting.

---

Interprofessional collaboration is essential in healthcare. Stereotype are considered as barrier for interprofessional collaboration practice. This aim of this article is to prove the significant correlation between stereotype and interprofessional collaboration practice in RSUD Pasar Rebo. Cross sectional analytical was used in this study. Participants were healthcare provider which consist of physician, nurse, pharmacy, and dietitian in RSUD Pasar Rebo (N=88). This study used Student Stereotypes Rating Questionnaire (SSRQ) and Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) as its instrument. Sample were taken by stratified random sampling.

This study showed there is correlation between stereotype with interprofessional collaboration practice (p=0.009; α=0.05). The result of bivariate analysis showed that low stereotype based on 9 point in SSRQ and bad implementation interprofessional collaboration based on partnership/shared decision making, cooperation, and coordination dominates. Based on result, to do other research is needed, the effort to do more in interpersonal relationship with understanding of each role member team, and facilitate this effort is important."

"Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Para penyandang disabilitas sering kali lebih rentan terhadap masalah kesehatan sehingga dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru mencapai 933 orang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2016, terdapat sebanyak 152 orang penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya. Masih terdapat permasalahan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas yang belum ditemukan solusinya untuk memenuhi kebutuhan disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang ideal bagi mereka. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori sistem berdasarkan komponen input, proses dan output. Hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Rejosari masih belum ramah disabilitas karena sumber daya manusia yang tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, sarana prasarana yang kurang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau kebijakan yang mengatur pelayanan kesehatan ramah disabilitas. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah perlunya dikeluarkan kebijakan tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Kota Pekanbaru dan perlunya kerja sama lintas sektoral agar terciptanya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, terpenuhinya hak kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

---

Persons with disabilities are people who experience limitations, whether physical, intellectual, mental, and/or sensory. People with disabilities are often more prone to health problems that can reduce their quality of life. The number of people with disabilities in Pekanbaru City reached 933 people. Based on data from the Pekanbaru City Social Service in 2016, there were 152 people with disabilities in Tenayan Raya District. There are still problems of access to health for persons with disabilities whose solutions have not been found to meet the needs of persons with disabilities for ideal health services for them. The purpose of this study was to analyze the application of inclusive health services at the Rejosari Health Center, Tenayan Raya District, Pekanbaru. This type of research uses qualitative methods with a case study approach and uses systems theory based on input, process andcomponents output. The results of this study are that health services at the Rejosari Health Center are still not inclusive because human resources cannot communicate with people with disabilities, infrastructure that is not in accordance with the needs of people with disabilities, there is no Standard Operating Procedure (SOP) or policies that regulate health services. inclusive. Conclusions and suggestions from this research is the need to issue a policy on inclusive health services in Pekanbaru City and the need for cross-sectoral cooperation in order to create health services that are in accordance with standards, the fulfillment of health rights in accordance with the conditions and needs of persons with disabilities."

"Latar Belakang: Pada tahun 2019 Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kasus dari empat penyakit berbasis lingkungan terbanyak di Kota Bogor yaitu penyakit diare, pneumonia, DBD, dan tuberkulosis yang mana beberapa penyakit tersebut meningkat jumlah kasusnya dari tahun sebelumnya. Dalam mengatasi dan menurunkan jumlah kasus penyakit berbasis lingkungan diselenggarakanlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan melalui Puskesmas.Tujuan: Mengetahui hasil evaluasi komponen input yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, sistem pelaporan dan pencatatan, serta pedoman pelaksanaan; komponen proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan; serta komponen output yang terdiri dari cakupan pasien yang dikonseling, cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas wilayah Kecamatan Bogor Barat belum maksimal. Dilihat dari petugas kesehatan lingkungan yang belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai klinik sanitasi, terdapat sarana prasarana yaitu ruangan konseling yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pendanaan untuk kegiatan pasca konseling sanitasi di beberapa Puskesmas belum memadai, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Puskesmas, masih adanya petugas kesehatan lingkungan yang merangkap pekerjaan, belum semua pasien PBL yang datang ke Puskesmas mendapatkan konseling sanitasi, terdapat dua Puskesmas yang belum memenuhi target cakupan pasien PBL yang dikonseling yaitu Puskesmas Semplak dan Gang Kelor, hanya Puskesmas Gang Kelor yang mendata cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan belum didata oleh kelima Puskesmas. Kesimpulan: Penentuan prioritas masalah berdasarkan hasil evaluasi di dapatkan bahwa variabel yang harus dilakukan perbaikan yaitu sumber daya manusia di mana belum adanya pelatihan klinik sanitasi untuk petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas, sarana dan prasarana yang mana belum adanya laboratorium kesehatan lingkungan, ketersediaan pendanaan untuk klinik sanitasi yang masih kurang memadai, pengorganisasian berupa pemberian tugas tambahan di luar tupoksi sanitarian yang seharusnya, pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi yaitu konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan yang belum berjalan optimal, serta indikator cakupan klinik sanitasi yang masih harus ditingkatkan pencapaiannya dan target yang belum dibuat dimasukkan ke dalam indikator keberhasilan klinik sanitasi.

---

Background: In 2019 West Bogor District was the district that had the highest number of cases of four environmental-based diseases in Bogor City, there are diarrheal diseases, pneumonia, DHF (Dengue Hemorrhagic Fever), and tuberculosis. Where some of these diseases, the number of cases increased from the previous year. In overcoming and reducing the number of cases of environmental-based disease, an Environmental Health Services was held through the Primary Health Care. Objective: To find out the results of the evaluation of input components there are availability of human resources, infrastructure, funding, reporting and recording system, and implementation guideline; process components there are planning, organizing, implementing activities, and supervising; and output components there are coverage of patients being counseled, coverage of follow-up results of counseling (environmental health inspection), and coverage of patients who carry out environmental health inspection recommendation. Methods: This research is qualitative study with data collection techniques are indepth interview, observation, and document review. Results: Implementation of environmental health services in West Bogor District Primary Health Care has not been maximized. Judging from the environmental health officers who have never received training about sanitation clinic, also there is counseling rooms that do not function properly, funding for post-sanitation counseling activities in several health centers is not adequate, the recording and reporting system for environmental health services has not been integrated with the information system oh Primary Health Care, there are still many of environmental health officers that have concurrent work out of environmental health services, there are not all PBL patients who come to the Primary Health Care receive the sanitation counseling, there are two Primary Health Care that have not met the target coverage of PBL patients who are counseled, namely Semplak and Gang Kelor Primary Health Care, only Gang Kelor Primary Health Care that records the environmental health inspection coverage of the counseling patients, and the coverage of patients who carry out the recommendation for environmental health inspection has not been recorded by the five Primary Health Care. Conclusion: Determining the priority of the problem based on the evaluation results found that the variables that must be improved are human resources where there is no sanitation clinic training for environmental health workers at the Primary Health Care, facilities and infrastructure where there is no environmental health laboratory, the availability of funding for sanitation clinics that are still lacking. inadequate, organization in the form of providing additional tasks beyond the supposed sanitarian duties, implementation of sanitation clinic activities, namely counseling and environmental health inspections that have not been running optimally, as well as indicators of sanitation clinic coverage that still need to be achieved and targets that have not been made are included in the indicators of success. sanitation clinic."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.

---

This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits."

"Sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang berkualitas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah, dan hanya akan terpenuhi jika perencanaan sumber daya manusia kesehatan disusun secara sistematis dengan tahapan dan langkah-langkah terarah, saling berkaitan serta dengan pertimbangan yang seksama. Di Kota Pangkalpinang hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan, terlihat dari hasil perencanaannya hanya berupa usulan kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas saja, yang sesungguhnya hanya merupakan produk salah satu tahapan dari keseluruhan tahapan dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dan menyusun perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang tahun 2006-2010, melalui pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan (tenaga perencana, dana, data, fasilitas dan metode), komponen proses (tahapan dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia menurut Attwood, 1999) dan komponen keluaran (dokumen perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang cukup dan sesuai). Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang dibuat secara insidentil dan hanya membuat rekapitulasi usulan kebutuhan tenaga kesehatan yang diajukan oleh puskesmas, belum dalam bentuk dokumen perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang lengkap, karena kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perencana, tidak teralokasinya dana untuk perencanaan, belum dikembangkannya sistem informasi sumber daya manusia, fasilitas yang terbatas dan tidak adanya prosedur kerja standar, demikian juga proses penyusunan perencanaannya tidak dilakukan melalui proses pentahapan yang sistematis, berkesinambungan dan pertimbangan yang seksama.Dan untuk itu melalui penelitian ini telah dilakukan penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang untuk tahun 2006 - 2010 melalui tahapan perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari analisis sumber daya manusia yang ada saat ini dan kecenderungan dalam lima tahun terakhir, sehingga didapatkan proyeksi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2010; prakiraan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan tahun 2010; analisis kesenjangan antara proyeksi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2010; menilai alternatif-alternatif kebijakan atas kesenjangan yang ditemukan, dan memilih alternatif pelaksanaan terbaik sebagai rencana sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2006 - 2010. Dan hasil akhir yang didapat adalah Rencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas di Kota Pangkalpinang tahun 2006 - 2010 yang memuat rencana kebutuhan sumber daya manusia puskesmas dan rumusan kebijakan dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2006 - 2010.Dari penelitian ini disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk membentuk Tim Perencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan Tim Perencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota, melengkapi jumlah dan kualitas unsur-unsur manajemen dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan, terutama sistem informasi manajemen sumber daya manusia kesehatan dan menetapkan prosedur kerja standar untuk perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas.

---

A qualified health personnel of Primary Health Care as a first line of health service to public is one of factors which determining efficacy of health development in district, and it just fulfilled if planning of health human resources is arranged systematically with directed step, related to each other and consideration conscientiously. It does not have been done yet completely in Pangkalpinang, seen from the planning result is only a requirement proposal of health worker of Primary Health Care, it is only one of product step of entire planning steps of health human resources of Primary Health Care.

This research target is to know planning of health manpower of Primary Health Care which have been done and arranged planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 -- 2010 through system approach which consist input component (planner worker, fund, data, method and facility), process component, planning step of human resources according to Attwood (1999) and output component (planning document of health manpower of Primary Health Care which is appropriate and adequate). This research is operational research with qualitative approach.

From research result known that planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang is made incidentally and it just make a summary of requirement proposal of health workers who are given by Primary Health Care not as a complete documentary on planning of health manpower of Primary Health Care, because less numbers and quality of planner, planning fund does not be allocated, information system of human resources do not be developed yet, limited facility and there is no a standard operating procedure, and arrangement process of planning has not been done by a systematic step process, continuum and conscientious consideration.

Therefore, this research made a planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 - 2010 through planning step of human resources which consist of existing analysis of human resources and tendency in the last five years, so it got an availability projection of health human resources of Primary Health Care in 2010; predicting numbers of required human resources in 2010; analysis of differences between availability projection and requirement of health manpower of Primary Health Care in 2010; assessing policy alternatives of differences, and choose best performance alternative as planning of health manpower of Primary Health Care 2006 - 2010. As the end result found the plan of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 -- 2010 which included a requirement planning and performance policy of health human resources planning of Primary Health Care 2006 - 2010.

From this research is suggested to Pangkalpinang Municipal Health Board and Municipal Government to form Health Manpower Planning Team in Pangkalpinang Municipal Health Board and also Municipal Health Manpower Planning Team in Pangkalpinang, completed numbers and qualities of management unsure on planning of health human resources, especially for management information system of health human resources and specified a standard operating procedure for planning of health manpower of Primary Health Care."