Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan operasi penyamaran polisi terhadap pengungkapan kasus peredaran narkotika. Penelitian ini merupakan studi kasus dari penanganan peredaran narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam semi struktur kepada anggota polisi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap ruang lingkup di Ditresnarkoba dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam operasi penyamaran polisi dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang telah dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika direpresentasikan melalui rapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran merupakan pengaplikasian dari intelligence policing dan perilaku anggota penyamaran dapat dipengaruhi oleh budaya polisi yang ada di Ditresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan hambatan dalam operasi penyamaran yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pada keahlian penyamaran. Hasil penelitian ini menekankan pada rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggota polisi dengan mengadakan pelatihan khusus operasi penyamaran.

---

This thesis discusses the implementation of police undercover operations against the disclosure of narcotics trafficking cases, with a case study of the handling of narcotics trafficking by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. This study uses a qualitative approach through semi-structured in-depth interviews with police officers at the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. Using direct observations within the scope of the Narcotics Directorate and secondary data collection, the results indicate that there are weaknesses in police undercover operations in uncovering narcotics trafficking cases carried out by the Narcotics Directorate Polda Metro Jaya. By utilizing interview data and case data at the Narcotics Directorate, this study shows that there are meetings to discuss undercover operations investigating narcotics crime cases. This study indicates that undercover operations are the application of intelligence policing, and the police culture can influence the behavior of undercover members in the Narcotics Directorate. The study results indicate that there are weaknesses and obstacles in undercover operations that stem from limited human resources in undercover skills. The results of this study emphasize recommendations to improve the performance of police officers by conducting special training in undercover operations."

"Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain.

---

This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two."

"Skripsi ini membahas proses pelaksanaan sebuah program penanganan masalah sosial yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan alternatif dengan sasaran wilayah Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Jakarta Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan empat kategori yaitu pegawai Subdirektorat Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan narasumber fasilitator dan peserta kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan yang dilakukan di Komplek Permata telah berjalan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

---

This research describe the implementation program which handling social problems by the National Narcotics Board in preventing and reducing abuse and illicit narcotics P4GN. Their efforts are through alternative development programs to areas Komplek Permata Kedaung Kaliangke West Jakarta. This research used qualitative approach and descriptive as research type Informants were selected using purposive sampling technique with four categories employees of Alternative Development Subdirectory National Narcotics Board trainer fasilitator and targets program. Results showed that the alternative development program has been held accordance to community development concepts."

"Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam berbagai bidang termasuk usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dalam bentuk ketersediaannya narkotika dan psikotropika sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih kalau sudah sampai pada peredaran secara gelap, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda karena mereka merupakan tumpuan harapan dimasa depan. Bahkan dampak peredaran gelap tersebut dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi tata kehidupan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya pada gilirannya akan dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya. tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan secara terorganisir. Mereka sangat sulit untuk ditembus, bahkan dalam penataan organisasinya telah membuat suatu cara yang sulit untuk diketahui atau dimonitor. Mereka inovatif, mereka tahu dan bisa nemanfaatkan hukum bahkan mereka juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak mengusik kegiatannya. Dengan berbagai macam modus operandi mereka menjalankan bisnisnya agar narkotika dan psikotropika dapat sampai ke tangan pemakai dan disalahgunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum yang Salah saiunya dilakukan oleh aparat Kepolisian di bawah Satuan Narkoba. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat Kepolisian tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal."

"Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hasil kejahatan narkotika sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai Pencucian Uang.

---

Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics was enacted from the desire to specifically regulate money laundering which criminal offense origin from narcotics. By judicial normative, there are differences between Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. The results of this study indicate that Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics governs the criminal proceeds of narcotics while Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering set on Money Laundering."

"Subtance use disorder is setious problem nationally and globally, although its controlling effort is more considered as criminal rather than health matters. This probabli due to the tight regulation of the subtance which make illegal use of it is consideres as law violation. Commitment of Indonesian goverment is very strong by setting up a Nation Narcotics Bureau (BNN as coordinating and implementing body on narkotics related activities, including therapy and rahabilitation. There are at least five ministries involved in narcotics related avtivities. However there is defferent level of the narcotics office in each ministries, reflected their priority. Narcotics laws No. 35/2009 provides MOH the right to receive report from therapy and rahabilitation institutions. However it is not clealy stated that MOH is the only resposible body for such report, which meant that Narcotics bureau could also receive the report from its district branches in provinces which previously under the Provincial office. This article reviews the implementation of Narkotics Law No. 35/2009 and Healt Law No. 36/2009 for narcotic patients in DKI, DIY, Jabar, Jatim, Bali. The objective is to provide inpits for prevention and treatment policy development to stirr more sinergism and coordinated among related intutional. The review identified that narcotic Law UU35/2009 stated Provincial Narcotic Buteau (BNP) as part of BNN, not part of provincial instutional as it used yo be. this imply that BNP could have power to regulate treatment and rehabilitation provinces need law regulation for coordination between BNP and other provincial institutions, such as health office, social affair office, primary health care and district/provincial hospitals. Health financing is the most important issue which need clear regulation because involving several stakeholders, such as ministry of health, BNN, govermor and ministry of human affairs"

"PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan obat golongan narkotika Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2015 dan Prekursor Farmasi dan Pedoman CDOB Tahun 2020 di PT. Kimia Farma Trading & Distribution Bogor. Studi ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode observasional deskriptif dengan rancangan penelitian cross-sectional. Instrumen penelitian berupa form checklist yang di sesuaikan dengan pedoman pada PerMenKes Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 dan Pedoman CDOB Tahun 2020. Form cheklistkemudian di analisa dengan menggunakan skala Guttman, jika sesuai di tandai dengan (√) dan apabila tidak sesuai di tandai dengan (X). Perhitungan data di kategorisasikan menjadi 4 kategori yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan jika Pengelolaan narkotika PT. Kimia Farma Trading & Distribution Bogor dalam kategori baik dalam beberapa aspek, yang meliputi Pengadaan (92%), Penyimpanan (96%), Pendistribusian (100%), Pemusnahaan (100%) serta pencatatan dan pelaporan (94%). Secara keseluruhan, pengelolaan narkotika di PT. Kimia Farma Trading & Distribution Bogor termasuk kedalam kategori baik (96,4%). Terdapat beberapa variabel yang tidak sesuai yaitu Arsip SP belum disimpan berdasarkan nomor urut, penyimpanan narkotika belum menerapkan metode FIFO/FEFO(first in first out/first expired first out), kartu stok belum memuat nomor dokumen, tujuan penyerahan, kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan, surat pesanan yang tidak dapat dilayani belum diarsipkan bersama dengan surat penolakan. Perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pengelolaan narkotika dengan peraturan yang berlaku secara periodik.

---

PBF is a company in the form of a legal entity that has a permit to procure, store, distribute drugs and/or medicinal ingredients in large quantities in accordance with statutory provisions. This research aims to determine the suitability of managing narcotic drugs according to Law No.3 of 2015 and Pharmaceutical Precursors and CDOB Guidelines of 2020 at PT. Kimia Farma Trading & Distribution Bogor. This study is quantitative research using descriptive observational methods with a cross-sectional research design. The research instrument is in the form of a checklist form which is adapted to the guidelines in the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation No. 3 of 2015 and the 2020 CDOB Guidelines. The checklist form is then analyzed using the Guttman scale, if appropriate it is marked with (√) and if it is not appropriate it is marked with (X). Data calculations are categorized into 4 categories, namely good, quite good, not good and not good. The results of the research show that the narcotics management of PT. Kimia Farma Trading & Distribution Bogor is in the good category in several aspects, which include Procurement (92%), Storage (96%), Distribution (100%), Destruction (100%) and recording and reporting (94%). Overall, narcotics management at PT. Kimia Farma Trading & Distribution Bogor is included in the good category (96.4%). There are several variables that are not appropriate, namely SP archives have not been stored based on serial numbers, narcotics storage has not implemented the FIFO/FEFO method (first in first out/first expired first out), stock cards do not contain document numbers, delivery destination, expiration date for each receipt or delivery. , order letters that cannot be served have not been archived together with the rejection letter. It is necessary to evaluate the suitability of narcotics management with applicable regulations periodically."

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."