Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"Skripsi ini membahas pengembangan strategi pemasaran asuransi kesehatan kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi deskriptif. Hasil dari penelitian didapatkan dua strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk dan strategi penetrasi pasar. Berdasarkan strategi tersebut, alternatif strategi yang dapat digunakan adalah memperluas lini produk, meniru strategi pesaing, mengalihkan sebagian pelanggan milik kompetitor, menggarap pasar non pengguna, dan meyakinkan pelanggan yang ada untuk menggunakan lebih.

---

This research explained about the development of marketing strategy on group health insurance product at PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. This research used qualitative method with descriptive design study. Results of the research showed two marketing strategies, the strategy of product development and market penetration strategy. Based on this strategy, alternative strategies that can be used are expanding product line, imitating the strategy of competitors, divert some customer-owned competitors, the market use non-users, and convince existing customers to use more."

"Penelitian ini akan menguji secara empiris keberadaan ex ante moral hazard di pasar asuransi kesehatan di Indonesia terhadap pilihan gaya hidup seperti merokok dan obesitas. Tantangan utama dalam memahami masalah moral hazard adalah endogenitas. Keputusan tentang memiliki asuransi dan pilihan gaya hidup adalah berurutan, bukan serentak. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan analisis multivariate probit. Penelitian ini menggunakan tiga seri dari IFLS (Indonesian Family Life Survey) tahun 2000, 2007, dan 2014, karena ketiga seri ini memiliki informasi tentang perilaku merokok dan kondisi obesitas.Penelitian ini menemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard di asuransi kesehatan untuk obesitas di tingkat kepala keluarga, tapi tidak untuk perilaku merokok. Regresi dari multivariate probit menunjukkan bahwa memiliki asuransi kesehatan meningkatkan kecenderungan untuk obeitas. Dengan menggunakan sampel yang lebih luas, termasuk semua anggota keluarga, tidak ditemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard baik untuk perilaku merokok maupun untuk obesitas.

---

This paper will empirically examine the existence of ex ante moral hazard in health insurance in Indonesia with respect to lifestyle choices such as smoking and obesity. A key challenge in understanding the moral hazard problem is endogeneity. Decisions regarding having insurance and lifestyle choices are arguably sequential, not simultaneous. To address this problem, this paper uses a multivariate probit analysis. This paper uses three waves from the IFLS (Indonesian Family Life Survey) over 2000, 2007, and 2014, as these have information about insurance status, smoking behaviour, and obesity condition.

This paper finds evidence of the existence of ex ante moral hazard in health insurance for obesity of the head of household, but not for smoking. The multivariate probit regression shows that having health insurance increases the propensity of being obese. Using a wider sample, including all members of households, there is not sufficient evidence of the existence of ex ante moral hazard for either smoking or obesity."

"ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mereformasi sistem asuransi kesehatan publik untuk masyarakat miskin pada tahun 2008 tetapi di sisi lain Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan akses terhadap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini menganalisis apakah reformasi sistem asuransi kesehatan publik di tahun 2008 justru meningkatkan   kesenjangan kesehatan masyarakat miskin.   Dengan menggunakan data IFLS dan PODES, penelitian ini menemukan indikasi bahwa setelah reformasi, kesenjangan kesehatan masyarakat miskin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya gap kecenderungan untuk melakukan klaim asuransi kesehatan sesuai dengan level kemudahan untuk menjangkau puskesmas. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat miskin dari pengeluaran katastropik, selain penyediaan asuransi kesehatan, pemerintah juga harus memperhatikan kemudahan menjangkau puskesmas, termasuk meningkatkan kualitas jalan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur kesehatan.

---

ABSTRACT

---

Though the Indonesian government reformed its public health insurance system for the poor in 2008, the country still faces challenges with the disparity of accessibility to primary healthcare centres (puskesmas). This study examines whether the 2008 healthcare system reforms increased health inequality of the poor. Using data from the RAND Indonesian Family Life Survey (IFLS) and The Village Potential Statistics (PODES), this study found an indication that, in the aftermath of the reforms, the gap widened in the tendency for the poor to make insurance claims depending on their level of access to healthcare centres. Therefore, to protect the poor from catastrophic out-of-pocket expenditure, besides the provision of public health insurance, the government needs to be concerned about the accessibility of public health care, which includes not only the provision of direct healthcare infrastructure, but also improving road access conditions.

"