Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Pendahuluan: Pergerakan gigi ortodonti akan merangsang terjadinya proses inflamasi sehingga mengeluarkan mediator inflamasi. Prostaglandin E2 (PGE2) adalah salah satu mediator inflamasi yang dikeluarkan selama pergerakan ortodonti dan berperan dalam resorpsi tulang. Proses inflamasi ini terjadi pada semua pergerakan ortodonti termasuk pada penggunaan sistem self-ligating. Walaupun sistem self-ligating diklaim banyak memiliki keuntungan, termasuk efeknya pada ligamen periodontal, akan tetapi belum ada penelitian secara biomolekular yang membandingkan mediator inflamasi dalam ligamen periodontal. Metode: Duabelas pasien dari klinik ortodonti, FKG-UI, dengan kasus nonekstraksi dan indeks iregularitas pada insisif mandibula sebesar 4-9 mm, mendapatkan perawatan ortodonti dengan sistem self-ligating pasif (Damon Q, Ormco) dan sistem konvensional preskripsi MBT (Agile, 3M). Cairan krevikular gingiva diambil dari sisi labial regio insisif mandibula pada 0 jam (sebagai kontrol), 24 jam, dan 4 minggu. Kadar PGE2 diperiksa menggunakan ELISA. Hasil: Walaupun secara statistik tidak terdapat perbedaan kadar PGE2 pada pemakaian braket self-ligating dibandingkan dengan konvensional pada 0 jam, 24 jam (p=0,815), dan 4 minggu (p=0,534), namun secara deskriptif kelompok selfligating memiliki kadar PGE2 lebih tinggi dari konvensional secara konsisten pada 0, 24jam, dan 4 minggu. Pada waktu 24 jam, kadar PGE2 meningkat dibandingkan saat 0 jam, pada kedua sistem, dan kadar PGE2 pada kelompok self-ligating pasif (302,55±26,33 pg/ mL) lebih besar daripada kelompok konvensional (264,43±83,08 pg/mL). Pada waktu 4 minggu, kadar PGE2 menurun dibandingkan dengan waktu pengambilan 0 jam dan 24 jam, pada kedua kelompok sistem, dan kadar PGE2 pada kelompok self-ligating (236,17±42,63 pg/mL) lebih besar dari kelompok konvensional (208,267±81,83 pg/mL). Kesimpulan: Penelitian kami menyimpulkan bahwa sistem self-ligating memberikan respon selular yang berbeda dibandingkan sistem konvensional.

---

Introduction: Inflammation process, as a result of orthodontic tooth movement, will trigger the release of inflammatory mediator. Prostaglandin E2 (PGE2) is one of the inflammatory mediator that is released during the orthodontic movement and plays an important role in bone resorption. These inflammatory process occurred in all orthodontic movement included in orthodontic treatment using self-ligating system. Although self-ligating system?s advantages have been claimed, including the effect of the system in periodontal ligament, there are still no research in biomolecular level comparing the mediator release in periodontal ligament.

Objective: The purpose of this study was to examine PGE2 concentration in gingival crevicular fluid (GCF) during initial alignment of anterior mandible, using two different system brackets, passive self-ligating and conventional bracket.

Methods: Twelve patients with mandibular incisor irregularities of 4 to 9 mm and prescribed nonextraction cases, from orthodontic clinic, faculty of dentistry, Universitas Indonesia, were having orthodontic treatment. They were divided into 2 groups, each group were using Damon passive self-ligating system (Damon Q, Ormco), and conventionally ligated bracket with MBT?s prescription (Agile, 3M). GCF were taken from labial site of mandibular incisors at 0 hour (served as control), 24 hours, and 4 weeks. PGE2 level was determined using ELISA kit.

Results: There was no statistically difference in PGE2 level in self-ligating system group compared with conventional group, at 0, 24 hours, and 4 weeks, but from descriptive view self-ligating group had higher PGE2 levels than conventional at 0, 24 hours, and 4 weeks. At 24 hours, mean of PGE2 level was elevated from 0 hour, in both groups, and mean of PGE2 level was higher in self-ligating group (302,55±26,33 pg/ mL) than conventional group (264,43±83,08 pg/mL). At 4 weeks, mean of PGE2 level was decrease from 0, and 24 hours in both groups, and mean of PGE2 level was still higher in self-ligating group (236,17±42,63 pg/mL) than conventional group (208,267±81,83 pg/mL).

Conclusion: Our findings suggest that self-ligating giving difference cellular response than conventional systems during orthodontic tooth movement"

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."

"Dalam pelaksanaan program KB yang memasuki tahun anggaran 1987/1988 sebagai tahun ke empat dalam pelita ke empat, konsep kebijaksanaan pelaksanaan KB Mandiri merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa masukan tentang ciri-ciri peserta KB Mandiri dalam keikutsertaannya dalam Reluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai ciri-ciri peserta KB Mandiri dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan klinik KB swasta. Dipilihnya klinik swasta DKI karena sesuai dengan prioritas sasaran tahun 1987-1988 adalah menggalakkan penggarapan pada sasaran masyarakat kota / industri pada strata sosial ekonomi menengah keatas yang sebagian besar menggunakan pelayanan klinik KB swasta. Disamping itu peneliti ingin menyumbangkan hash penelitian ini kepada klinik klinik swasta DKI agar dapat berperan secara optimal dalam program KB Mandiri ini. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptip cross-sectional dengan kuesioner kepada peserta KB dari klinik Panca Warga, Gunung Sahari dan Klinik YKB Pisangan Baru. Metode statistik yang digunakan adalah analisis persentase, tabel silang dan uja. Chi - Square. Gambaran umum secara singkat adalah bahwa peserta KB sebagian besar memakai IUD, secara teratur, dengan kemauan sendiri, merasa cukup puas dan biaya tidak memberatkan. Faktor yang mempunyai hubungan dengan penggunaan pelayanan adalah biaya perjalanan dan kunjungan, jarak dan lama perjalanan. Dengan type klinik yang dikunjungi adalah pendidikan suami, pendapatan, biaya perkunjungan dan biaya keseluruhan, waktu tunggu, jarak dan lama perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat DKI Jakarta telah siap menerima konsep KB Mandiri dengan kemampuan untuk mememenuhi kebutuhan kontrasepsi dan bersedia mencari tempat pelayanan sesuai dengan keinginan mereka. Saran untuk peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kebutuhan peserta KB Mandiri, sedangkan bagi pemerintah dan BKKBN kiranya dapat memberi kemudahan kemudahan bagi sektor swasta untuk berperan serta."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan karakteristik, pengetahuan dan sikap dengan pandangan terhadap metode KB alami. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian berupa survey (non experimental). Variabel bebas pada penelitian ini adalah umur, agama, pendidikan, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, status pernikahan, lama pernikahan, jumlah anak, pengalaman KB orang tua, pengalaman KB responden, alat kontrasepsi sebelumnya, pengetahuan, dan sikap dengan variable terikat yaitu pandangan terhadap KBA. Data dikumpulkan secara cross sectional, dengan 163 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi mahasiswi yang mempunyai pandangan positif terhadap metode KB alami adalah 57,7%.Hasil uji chi-square, variabel yang terbukti mempunyai hubungan bermakna dengan pandangan adalah umur responden (p=0,015), pengetahuan (p=0,000), dan Sikap (p=0,000). Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak terkait yaitu penyelenggara program KB dapat lebih mensosialisasikan metode KB alami seperti memasukkan materi KB alami ke dalam materi penyuluhan, meningkatkan kualitas pelayanan, sumber media informasi mengenai KB alami, sehingga masyarakat mengenal KB alami secara lebih mendalam.

---

This Objective of this research to determine relationship between characteristic, knowledge and attitude with opinion on natural KB (family planning) method. The research is a quantitative research (non experimental). Independent variables in this research are age, religion, education, occupations, neighborhood, marriage status, age of marriage, number of children, KB (family planning) based on parent experience, intrauterine device, knowledge, and attitude with dependent variable opinion about KBA (natural family planning). Cross sectional is used to collect data with 163 respondents. The result of this research shows coed proportional that have positive opinion about natural KB (family planning) is 57.7%. Result of chi-square, variables that proven have an important mean with opinion are respondent age (p=0.015), knowledge (p=0.000), and attitude (p=0.000).

Result of research suggest to KB (family planning) executor to improve the promotion of natural KB (family planning) method like including natural KB (family planning) in illumination material, improve service quality, information resource about natural KB (family planning), as the result society have a deep knowledge about natural KB (family planning)."

"Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak. BKKB Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi non struktural Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana maka perlu diupayakan peningkatan kualitas manajemen program Penelitian ini menggambarkan manajemen program keluarga berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa pegawai yang terdapat di BKKB Prov. DKI Jakarta merupakan Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sistem perekrutan, kenaikan pangkat, pensiun, dan keuangan sudah sepenuhnya dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diperoleh untuk membiayai program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pemda DKI Jakarta dan BKKBN Pusat. Adapun perlengkapan didapat melalui proses pengadaan yang dilakukan sendiri oleh BKKB Provinsi DKI Jakarta serta distribusi dari BKKBN pusat.BKKB Provinsi DKI Jakarta membuat perencanaan serta melakukan proses pengendalian dan evaluasi program keluarga berencana secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Sedangkan dalam pelaksanaannya, BKKB Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan kepada sektor-sektor lain untuk mendukung program keluarga berencana di DKI Jakarta. Pencapaian program keluarga berencana dilihat pada dua komponen utama, yaitu pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang terbagi lagi menjadi peserta KB aktif MKJP dan Non MKJP. Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2007 mencapai 109, 77% dari target PPM yang ditetapkan sedangkan pencapaian peserta KB aktif hanya sebesar 85,57% dari target PPM yang ditetapkan. Penggunaan kontrasepsi MKJP yang paling dominan adalah dengan metode IUD sedangkan penggunaan kontrasepsi Non MKJP yang paling dominan adalah dengan metode Suntik. Dari pembahasan pada tiap-tiap variabel input, proses, dan output, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang , maka penulis menyarankan kepada BKKB Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan kebutuhan petugas lapangan untuk menunjang program keluarga berencana sehingga jumlah petugas dapat sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Selain itu, BKKB Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya advokasi terhadap pembuat keputusan berkaitan dengan dukungan anggaran program keluarga berencana serta meningkatkan promosi metode kontrasepsi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan efektifitas program keluarga berencana di Provinsi DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas determinan atau faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap status unmet need KB yang bisa dialami oleh wanita. Determinan ini berupa karakteristik atau latar belakang individu yang bisa menimbulkan cost/biaya dan motivasi tertentu dalam penggunaan kontrasepsi sehingga mengakibatkan kebutuhan dari individu terhadap KB tidak bisa terpenuhi. Dalam skripsi ini dilakukan dua analisis: deskriptif dan inferensial terhadap total unmet need berdasarkan data SDKI tahun 2007 dengan ruang lingkup nasional atau seluruh Indonesia. Analisis inferensial menggunakan model regresi logistik biner atau logit. Hasil analisis terhadap data SDKI sejak tahun 1991 menunjukkan bahwa persentase unmet need di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1991 walaupun angka tersebut stagnan sejak 3 survei terakhir selama 12 tahun di angka 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa unmet need telah menjadi permasalahan laten yang belum bisa sepenuhnya diatasi dan pemerintah harus menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu fokus penyelesaian dalam program KB pada masa yang akan datang, demi menunjang pembangunan di bidang kependudukan,walaupun angka 9 persen masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Analisis deskriptif menemukan bahwa persentase unmet need akan menurun seiring meningkatnya umur wanita dan meningkat seiring bertambahnya jumlah anak yang dimiliki serta memiliki nilai lebih tinggi pada golongan wanita yang tidak bekerja, bertempat tinggal di desa, kurang berpendidikan, berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah, belum pernah memakai KB, dan suaminya tidak setuju terhadap KB. Analisis menggunakan model multivariat dengan metode logistik biner menunjukkan bahwa umur wanita, jumlah anak masih hidup, status kerja wanita, pendidikan tertinggi, kesejahteraan, wilayah tempat tinggal, status pernah tidaknya memakai KB, persetujuan suami terhadap KB dan banyaknya diskusi tentang KB di antara pasangan, berpengaruh kepada status unmet need KB wanita pada tingkat kepercayaan 95%, dengan hasil yang tidak berlawanan dengan hasil analisis deskriptif kecuali untuk variabel wilayah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi.

---

This thesis discuss about the determinants or factors that could give effects to the status of unmet need for family planning experienced by women. These determinants are the individual characteristics that will cause some certain costs or motivation to the women in using contraception, and could make the demand or willingness from the women to use family planning become unaccomplished. This thesis performs two kind of analysis: Descriptive and inferential analysis of the total unmet need based on data of IDHS 2007 which has a national scope for all provinces in Indonesia.

The analysis of IDHS data since 1991 showing that the percentage of unmet need for family planning have been declining, although the amount of percentage is stagnant for the last 12 years during the last 3 IDHS. This fact shows that unmet need for family planning in Indonesia has become a latent problem which cannot be completely solved and the government should pay attention in solving this problem in the future as a part of sustaining a development in population aspect of the country, although the percentage is relatively low for Indonesia if compared to another developing countries in the world.

Descriptive analysis finds that the percentage of unmet needs will decrease as the age of women become older, and will increase when the number of child possessed by the women is also increasing. The percentage of unmet need would be higher for women with some certain characteristics : Not working women, living in rural area, less educated, low welfare, never use any method of contraception, never discuss family planning with partner and whose husband is disagree to family planning.

Analysis using multivariate model with binary logistic method shows that age of women, number of living children possessed, women working status, women highest education, place of living, welfare, ever use of contraception, discussion about family planning with husband, and the husband approval to family planning are significant determinants for women unmet need status in 95% confidence interval, and the results for all variable are the same with the descriptive analysis conducted before, except for place of living and women highest education variables."