Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit merupakan industri jasa yang selain menjalankan fungsinya sebagai sarana upaya kesehatan dengan fungsi sosial, kini juga harus mempergunakan kaidah ekonomi dalam menjalankan bisnisnya RS Pluit merupakan rumah sakit swasta murni, yang untuk memenuhi dan memberikan pelayanannya sesuai standar harus membiayai sendiri seluruh biaya operasionalnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya RS Pluit harus mengoptimalkan pengelolaan pelayanannya untuk menjadikan instalasi rawat jalan dan instalasi farmasi sebagai revenue center. Di tahun 2002, RS Pluit mendirikan Kounter Farmasi (KF) yang diletakkan di area Instalasi Rnwat Jalan untuk mendampingi Instalasi Farmasi yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya selain untuk mempermudah pasien dalam pengambilan resep, juga untuk meningkatkan jumlah total pengambilan resep di RS. Namun setelah dua tahun berdiri, KF belum menunjukkan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan jumlah total pengambilan resep di RS Pluit, bahkan ada kecenderungan menurun dari 15% di tahun 2002 menjadi 14% di tahun 2003 dengan total jumlah resep menurun sebesar 13%.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan pasien dalam pengambilan resep di KF. Penelitian menggunakan survei dengan pendekatan cross secfional dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner.Teknnik analisis statistik yang digunakan adalah analisis univariat yang dilanjutkan dengan analisis bivariat (Chi-square).Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan pengambilan resep di KF dipengaruhi oleh jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, total pengeluaran, tempat tinggal dan Cara pembayaran. Sedangkan pengetahuan responden mengenai kecepatan, ketepatan dan keramahan pelayanan petugas RS, serta keberadaan KF juga mempengaruhi keputusan responden dalam pengambilan resep.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah karakteristik pasien RS Pluit merupakan pasien potensial namun rentan untuk pindah ke rumah sakit Iain. Rendahnya kontribusi pengambilan resep di KF dikarenakan adanya masalah dalam hal kecepatan, ketepatan dan keramahan petugas RS serta ketidaktahuan responden terhadap keberadaan KF. Saran yang dikemukakan adalah, RS harus meningkatkan kualitas SDMnya serta merubah penampilan KF dengan merelokasi tempat sehingga strategis dan terlihat sebagai tempat untuk membeli obat."

"Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, BPJS bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah dan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, yang dibutuhkan. Apotek merupakan Jejaring dan fasilitas kesehatan dapat bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Selain itu, apotek dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menjamin pemenuhan obat program rujuk balik (PRB). Program Rujuk Balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Pasien dapat menebus obat penyakit kronis yang telah diresepkan sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari dokter dan dapat menebus resep BPJS di apotek tempat dilakukan nya pelayanan rujuk balik. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan apotek tersebut maka dibuatlah rancangan apotek yang bekerjasama dengan praktik dokter dan Program Rujuk Balik BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Dalam rancangan ini terdiri dari rancangan pendirian bangunan apotek yaitu Apotek Sehat Farma, rancangan pengeluaran dana (investasi modal awal apotek, biaya operasional apotek, pembiayaan jasa pelayanan), rancangan pendapatan masuk (pendapatan non prb dan pendapatan dari program rujuk balik), perhitungan laba rugi, payback period (PP), return of invesment (ROI), dan break event point (BEP). hasil yang didapatkan adalah perhitungan payback period (PP) yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum 5 tahun dan nilai return of invesment (ROI) yang diperoleh yaitu 276,46%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka 4 bulan apotek sudah bisa mengembalikan modal awal pembangunan apotek dengan besaran tingkat return (%) selama periode investasi.

---

In the implementation of Health Insurance, BPJS collaborates with health service facilities from the government and the community. Health facilities that do not have supporting facilities are required to build a network with supporting health facilities to ensure the availability of medicines and consumable medical materials that are needed. Pharmacy is a network and health facilities can collaborate with BPJS health. In addition, pharmacies can collaborate with BPJS Kesehatan in ensuring compliance with drug referral program (PRB). The Referral Program (PRB) is a health service provided to patients with chronic diseases with stable conditions and still needing long-term treatment. Patients can redeem chronic disease drugs that have been prescribed previously based on a doctor's recommendation and can redeem BPJS prescriptions at the pharmacy where the return referral service is carried out. To find out how the pharmacy's income is, a pharmacy design is made in collaboration with medical practices and the BPJS Health Referral Program in West Java Province. In this design, it consists of the design of building a pharmacy, namely the Healthy Farma Pharmacy, the design of the fund expenditure (initial capital investment of the pharmacy, pharmacy operating costs, service financing), the design of incoming income (non-household income and income from the referral program), the calculation of profit and loss, payback period (PP), return of investment (ROI), and break event point (BEP). The results obtained are the calculation of the payback period (PP) obtained does not exceed the maximum limit of 5 years and the value of return of investment (ROI) obtained is 276.46%. The results of these calculations indicate that within 4 months the pharmacy can return the initial capital to build the pharmacy with the rate of return (%) during the investment period."

"Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure RAP, pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. KotaSukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawairumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented awork health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff.

This study aims to obtain in depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure RAP, data collecting by in depth interview, observation and document review.

This study usesthe theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment.

In this research, there are some obstacles based onsix variables from van meter and van horn theory so that the implementation ofemployee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented.

Suggestions recommended in this study include socializing andmonitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees inthe hospital, local governments allocate special budgets for occupational health toworker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation ofoccupational health policy for hospital staff."

"Sektor konstruksi merupakan sektor penyumbang kecelakaan tertinggi di Indonesia dan kasus terbanyak terjadi pada konstruksi bangunan gedung. Salah satu pekerjaan dalam konstruksi bangunan gedung ialah pengecoran yang merupakan pekerjaan krusial dan perlu diperhatikan dalam suatu pembangunan karena akan menentukan kekuatan struktur bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengecoran gedung perkantoran X. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan pendekatan analisis risiko kualitatif menggunakan Job Hazard Analysis dan analisis risiko semi kuantitatif yang mengacu pada AS/NZS 4360:2004 tentang Risk Management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 96 risiko yang dinilai, 28 risiko diantaranya termasuk ke dalam kategori tingkat very high, seperti risiko terjatuh dari ketinggian, terpajan adukan beton, terpajan cairan curing compound, tertimpa material seperti alas balok dan besi, tersetrum vibrator dan mengalami hand arm vibration syndrome sehingga diperlukan tindakan pengendalian risiko untuk mengurangi tingkat risiko agar masuk ke dalam risiko yang dapat diterima.

---

The construction sector is the highest accident contributor sector in Indonesia and the most cases occur in the construction of buildings. One of the jobs in building construction is casting which is a crucial job and needs to be considered in a construction since it will determine the strength of the building structure. This study aims to manage occupational health and safety risks in the casting process of office building X. This study was a descriptive analytical study with a qualitative risk analysis approach using Job Hazard Analysis and semi-quantitative risk analysis referring to AS/NZS 4360:2004 concerning Risk Management. The result of the study shows that of the 96 assessed risks, 28 of them are categorized as very high; such as, the risk of falling from height, exposure to concrete mix, exposure to curing compound liquid, being hit by materials; such as, pedestal and iron, being electrocuted by a vibrator and experiencing a hand-arm vibration syndrome. Thus, risk control measures are needed in order to reduce the level of risk so that it falls into an acceptable risk.

"

"Konsep pelayanan kesehatan kerja pada Puskesmas di kawasan industri dikembangkan berdasarkan SK Menkes No 128/Menkes/SK/II/2004. Puskesmas yang dalam wilayah kerjanya terdapat kawasan industri mempunyai tanggung jawab mengembangkan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pekerja yaitu di Puskesmas sebagai tempat kerja yang memiliki risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugasnya. Selain itu Puskesmas di kawasan/sentra industri mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di sektor formal maupun non formal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cakupan pemenuhan program pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas, sektor formal dan non formal dan melakukan analisa aspek input, proses dan output terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas Kabil Kota Batam tahun 2010-2012. Jenis penelitian ini adalah studi evaluasi yang menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif untuk melihat pemenuhan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja pada Puskesmas Kabil. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan, sumber daya dan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas Kabil masih kurang. Program pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas Kabil masih memfokuskan pada upaya kuratif untuk penegakan diagnosa, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dari PAK/PAHK/KAK. Upaya promosi kesehatan kerja masih terbatas pada upaya sosialisasi dan SOP kesehatan kerja di lingkungan Puskesmas Kabil. Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan komitmen, kebijakan, sumber daya dan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja dan kerjasama lintas sektoral di Puskesmas Kawasan Industri.

---

The concept of occupational health services at the Community Health Center in the industrial area developed based on Menkes (Ministry of Health) Decree No. 128/Menkes/SK/II/2004. The Community Health Center in its working area there is an industrial area has the responsibility to develop health services performed by implementing health services to workers communities at the Community Health Center as a workplace that has a health and safety risks for officers. In addition Community Health Centers in the industrial area has the responsibility for the implementation of occupational health services in the formal and non-formal sectors.

This type of research is a study of evaluation using the method of content analysis with a qualitative approach to see the fulfillment and the rate of successful of occupational health services implementation at Kabil Community Health Center.

The results of this research is that the policies, resources and occupational health services program planning at Kabil Community Health Center is still lacking. The Occupational health services program in Kabil Community Health Center still focused on curative measures for the enforcement of diagnosis, medical examination and treatment from PAK/PAHK/KAK. The effort of occupational health promotion still limited to the socialization efforts and Standard Operating Procedures of occupational health in the area of Kabil Community Health Center. Suggestion of this research is the need for increase of commitment, policies, resources and program planning of occupational health services and cross-sectoral cooperation in the Community Health Center of Industrial Area."

"Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi khusus di bidang pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja meliputi pelayanan kesehatan paripurna (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif) dan rujukan (specimen dan penderita) termasuk transfer ilmu pengetahuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan kerja di BKKM Bogor. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak sesuaian peraturan tentang eselonisasi Kepala BKKM, kegiatan promotif dan preventif yang belum berjalan dengan baik serta SDM dan dukungan dana yang masih kurang. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan kerja di BKKM Bogor masih ditemukan hambatan dan kendala yang menyebabkan pelayanan kesehatan kerja yang paripurna bagi pekerja belum dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyarankan bahwa BKKM perlu meningkatkan pelayanan promotif dan pelatihan serta mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Bogor dan pusat dalam hal dana, SDM, sarana pemeriksaan kesehatan penunjang dan kebijakan pemerintah kabupaten Bogor dan pusat.

---

Community Occupational Health Centres (BKKM) is a well-functioning health care facilities in the field of occupational health services for workers which includes comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative) and referral services (specimen and patient) including knowledge transfer. This is a qualitative study that aims to evaluate the occupational health services in BKKM Bogor.

The results showed a discrepancy on echelon regulations of Head BKKM, promotive and preventive activities are not going well, and human resources and financial support is still lacking. In conclusion, this study still found obstacles and constraints in giving good occupational health services.

This study suggested that BKKM needs to improve promotive services, training on occupational health services and gain supports on human resources, fund, facilities and policies both from district and central government."

"Rumah sakit adalah sarana layanan kesehatan yang tidak terhindar dari masalah kesehatan dan keselamatan kepada pekerja, pasien atau pengunjung rumah sakit. Saat pandemi Covid-19, rumah sakit penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3RS) penyedia layanan, namun selama pandemi, pelaksanaan dan evaluasi bagi Rumah Sakit kurang diprioritaskan untuk dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di Ruang Rawat Isolasi COVID-19 RS. Graha Juanda Tahun 2022.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan ukuran consecutive sampling sebanyak 48 responden. Penelitian kualitatif menggunakan ukuran purposive sampling dimana informan yang diteliti berkompeten di bidangnya.Hasil studi menunjukkan dari 48 responden mengatakan penerapan kebijakan K3RS skor rata-rata sebesar 20.04 ≥20 berjalan baik, perencanaan K3RS skor rata – rata sebesar 19.68 <20 kurang baik dan pelaksanaan K3RS skor rata – rata sebesar 101.89 ≥100 berjalan baik. Wawancara informan menjelaskan kebijakan K3RS di rumah sakit memiliki peraturan tertulis mengenai K3RS dan disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Penerapan fungsi perencanaan K3RS dilakukan dengan baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran serta pelayanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai hirarki dari pimpinan secara berkala mengevaluasi hambatan apa yang mungkin terjadi dilapangan serta memberikan motivasi kepada petugas yang memberikan pelayanan Covid-19. Kesesuaian penerapan K3RS dengan peraturan masih belum sesuai pada pengelolaan sarana dan prasarana. Angka kecelakaan kerja di RS Graha Juanda Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) kejadian, diantaranya 2 tertusuk benda tajam, 2 terjatuh dan terpeleset.

---

Hospitals are health service facilities that cannot avoid health and safety issues to workers and patients or hospital visitors. The Covid-19 pandemic its very important to ensure occupational health and safety (K3RS) for service providers, but during the pandemic the implementation and evaluation for hospitals is not prioritized. The purpose of the study was to analysis of an evaluation on application of occupational health and safety program in the COVID-19 Isolation Ward of the Hospital. Graha Juanda in 2022.

This study is a case study with a quantitative and qualitative approach. Quantitative research used a consecutive sampling measures of 48 respondents. Qualitative research using a purposive sampling measure where the informants studied are competent in their fields.

The results of the study showed that 48 respondents, said that the implementation of the K3RS policy had an average score of 20.04 ≥20 was going well, the K3RS planning an average score of 19.68 <20 was not good and the K3RS implementation an average score of 101.89 ≥100 was going well. Informant interviews explained that the K3RS policy at the hospital had written regulations regarding K3RS and disseminated to all health workers. The implementation of the K3RS planning function carried out well from the aspects of human resources, budget and services. The implementation of K3RS is carried out according to the hierarchy from the leadership, periodically evaluating what obstacles may occur in the field and providing motivation to officers who provide Covid-19 services. The suitability of the implementation of K3RS with regulations is still not in accordance with the management of facilities and infrastructure. The number of work accidents at Graha Juanda Hospital in 2022 consists of 4 (four) incidents, including 2 being stabbed by a sharp object, 2 falling and slipping."