Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak kebijakan SIMRS di bagian rawat jalan diimplementasikan, SIMRS di RSU Bhakti Yudha belum pernah di evaluasi. Padahal, kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi. Berdasarkan timing implementasi (Nugroho, 2011), seharusnya evaluasi dilakukan antara tahun ke-3 atau ke-5 sejak implementasi penuh suatu kebijakan, sedangkan saat ini implementasi kebijakan SIMRS Bhakti Yudha telah mencapai tahun ke-8. Penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan SIMRS di bagian rawat jalan RSU Bhakti Yudha tahun 2012 menggunakan desain kualitatif interpretatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.Penelitian ini menggunakan informan yang berjumlah 10 orang informan dari staf pelayanan rawat jalan hingga direktur rumah sakit. Dari hasil triangulasi sumber, metode, dan analisis diperoleh hasil bahwa saat ini kualitas sistem informasi manajemen secara keseluruhan masih belum efektif. Dari analisis Fit/Gap didapatkan hanya 11% dari aplikasi software yang digunakan yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, dan 56% masih mengalami kesenjangan.Pada analisis QSPM yang didahului dengan menggunakan matriks EFAS dan IFAS serta SWOT, diperoleh bahwa rekomendasi kebijakan bagi sistem informasi manajemen RSU Bhakti Yudha adalah dengan meminimalisir kelemahan internal, yaitu dengan mengganti sistem informasi yang ada dengan sistem vendor, namun dengan penetapan rumusan kebijakan akan sistem informasi manajemen terlebih dahulu.

---

The implementation of management information system policy in the outpatient ward in the RSU Yudha Bhakti has never been evaluated. In fact, the policy should be monitored, and one of these control mechanisms are evaluated. Based on the timing of implementation, the evaluation should be conducted between the third or the fifth since the full implementation of a policy, while the current policy implementation of management information system Yudha Bhakti has achieved year 8. This research on the evaluation of policy implementation in the outpatient Bhakti Yudha Hospital in 2012 wasa using an interpretive qualitative design with in-depth interviews, observation, and document review.

This study used 10 informants from the operational staff of outpatient services, IT manager, hospital consultant, and the director of the hospital. From the sources, methods, and analyzes triangulation, the results obtained that the current quality of management information systems as a whole is still not effective. From the analysis of Fit / Gap, the research showed thatd only 11% of software applications used in accordance with the hospital needs, and 56% still have gaps.

In the analysis that preceded QSPM by using matrix EFAs and IFAs, and SWOT, this research result in the recommendation that the management of information system in the outpatient ward of Bhakti Yudha RSU need to minimize its internal weaknesses, by replacing the existing information systems with vendor development, but with the determination of policy formulation for a system of information managementi in advance."

"Angka Harapan Hidup untuk bayi sangat ditentukan oleh pelayanan kesehatan kepada bayi terutama program imunisasi. Keterlambatan pelaporan program imunisasi hampir di setiap bulannya, data yang tidak lengkap dan up to date, akan mengganggu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program imunisasi. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem informasi program imunisasi yang dapat menghasilkan informasi secara akurat dan cepat dalam mendukung pelaksanaan program imunisasi di puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan penggunaan alat bantu manajemen data program imunisasi dengan merancang database dan model aplikasi dari sistem informasi program imunisasi.

---

Life expectancy rate for babies is determined by health services for babies especially immunization program. The slowness reporting of immunization program is almost every month, the data are not complete and up to date, which will disturb planning, implementation, monitoring and evaluation of immunization program. Therefore we need to develop information system of immunization program which can produce information accurately and fast in supporting the implementation of immunization program in the local government clinic. This research is qualitative. The data were collected by means of observation and deep interview. The researcher suggests that the local government clinic needs to use a tool for data management of immunization program by means of database design and application model of immunization program information system."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"ABSTRAKDalam penanganan isu strategis dan menghadapi tantangan di sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan perlu menyusun perencanaan strategis sistem informasi. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) yang diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada tahun 2017-2019 yang menunjukkan banyaknya permasalahan SI/TI di bidang Perdagangan Dalam Negeri. Permasalahan tersebut antara lain pemanfaatan aplikasi yang belum optimal dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, duplikasi aplikasi, kurangnya sumber daya manusia, pertumbuhan aplikasi yang tidak efektif dan efisien, serta penggunaan domain tidak resmi pada aplikasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan SI/TI yang tidak mengacu pada rencana strategis sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri periode tahun 2020-2024 dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dan beberapa alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, dan McFarlans Strategic Grid. Penelitian ini menghasilkan rumusan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, serta Roadmap SI/TI. Pada strategi SI didapatkan total 47 aplikasi yang terdiri dari 7 aplikasi strategic, 4 aplikasi high potential, 14 aplikasi key operational, dan 22 aplikasi support. Pada strategi manajemen SI/TI terdapat rekomendasi usulan Tata Kelola TI yang mengacu pada SPBE, penetapan CIO dan CISO, pembentukan tim-tim SI/TI, usulan kebijakan SI/TI, implementasi Government Service Bus, pengembangan kompetensi, serta rekomendasi penghapusan aset tak berwujud. Kemudian pada strategi TI terdapat rekomendasi pemindahan server ke pusat data PDSI, pengelolaan pusat data mengacu pada TIA-942, penambahan bandwitdh jaringan, implementasi private cloud computing, konfigurasi web application firewall, dan implementasi keamanannya. Hasil akhir dari ketiga strategi tersebut adalah peta jalan SI/TI periode 2020-2024.

---

In handling strategic issues and facing challenges in the trade sector, the Ministry of Trade needs to prepare an strategic information system planning. This is supported by the results of the evaluation of information systems and information technology (IS/IT) held by the Center for Data and Information Systems (CDIS) in 2017-2019, which shows the many problems of IS/IT in the field of Domestic Trade. These problems include the use of applications that are not yet optimal in policy formulation and decision making, application duplication, lack of human resources, ineffective and inefficient application growth, and the use of unofficial domains in applications. This condition is the impact of the implementation of IS/IT that does not refer to the strategic information system planning. This study aims to formulate a strategic information system planning for Domestic Trade for the 2020-2024 period using the Ward & Peppard methodology and several analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, and McFarlans Strategic Grid. This research resulted in the formulation of a strategic plan for the Domestic Trade information system consisting of the IS strategy, the IT strategy, and the IS/IT management strategy, as well as the IS/IT Roadmap. In the IS strategy, a total of 47 applications were identified, consisting of 7 strategic applications, 4 high potential applications, 14 key operational applications, and 22 support applications. In the IS/IT management strategy, there are recommendations for IT Governance proposals that refer to SPBE, the establishment of CIOs and CISOs, the formation of IS/IT teams, proposed IS/IT policies, the implementation of the Government Service Bus, competency development, and recommendations for the elimination of intangible assets. Then in the IT strategy, there are recommendations for moving all server to the CDIS data center, managing the data center according to TIA-942, adding network bandwidth, implementing private cloud computing, configuring a web application firewall, and implementing its security. The final outcome of the three strategies is the IS/IT Roadmap for the 2020-2024 period."

"Sistem Informasi Akuntansi merupakan sarana yang penting di dalam memperlancar dan mengarahkan kegiatan sehari-hari serta pengambilan keputusan. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi akan memberi manfaat bagi perusahaan terhadap masalah operasi, hingga pelayanan dan pengelolaan menjadi Iebih efisien, ekonomis dan efektif. Untuk memenuhi kebutuhan intormasi yang baik bagi pihak dalam dan luar perusahaan PT. Matan telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adapun salah satu diantaranya adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Ìnformasi Akuntansi seperti halnya struktur organisasi merupakan bagian dan sistem informasi manajemen PT. Matan. Selain ditujukan untuk pendukung pengoperasian dan pengusahaan juga untuk mendukung kebutuhan permintaan data dan sistem informaSi manajermen tingkat yang lebih atas. Sistem Informasi Akuntansi di PT. Matan pada dasarnya digunakan untuk menyajikan informasi guna mendukung operasi harian, pengambilan keputusan dan yang berkenaan dengan kepengurusan. Meskipun SIA Matan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan yang ekonomis, bukan berarti bahwa SIA dapat memecahkan seluruh permasalahan operaional. Hasil temuan menunjukkan bahwa biaya overhead yang dibebankan per klien ditentukan berdasarkan biaya total yang dikurangi dengan biaya langsung, bukan merupakan biaya overhead yang sesungguhnya dimana nilainya mencapai 80 - 90 % total cost. Akibat besarnya biaya overhead hasil pembahasan menunjukkan timbul kerugian atas order pelanggan tertentu yang mengakibatkan terjadi penurunan laba perusahaan. Adapun masalah yang berkaitan dengan SIA pada umumnya berkaitan dengan perancangan sistem yang perlu ditingkatkan dan perlu dibuatnya beberapa aplikasi sistem tambahan. Setelah dilakukan pembahasan dipiIih alternatif usulan tambahan untuk program aplikasi komputer dengan menyertakan cara penentuan pembebanan tarif biaya overhead. Sebagai tindak lanjut dan usulan tersebut telah diberikan Saran yang diharapkan dapat mempercepat dan mengamankan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. Saran-saran tersebut antara lain perlu dibuat tambahan pengendaIian baik akuntansi maupun administrasi komunikasi yang baik antar departemen agar dapat diperoleh data yang sesungguhnya untuk didistribusikan, dibutuhkan pelaksana yang mampu membuat program aplikasi dan menggunakannya."

"Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem pendukung administrasi manajemen suatu organisasi. Tujuan penerapan Sistem Informasi ini, baik secara manual maupun berbasis komputer, adalah untuk mempercepat pemrosesan data menjadi informasi, untuk menjamin ketelitian dan obyektifitas informasi yang dihasilkan, dan untuk mengamankan informasi dan tindakan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, Sistem Informasi Manajemen harus dirancang sedemikian rupa agar supaya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat dihindarkan. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan, misalnya dengan memisahkan petugas pemrosesan data dan petugas pengumpulan data, membatasi petugas anggota team perancang sistem informasi dan kegiatan pemrosesan data, menunjuk orang-orang tertentu yang diperbolehkan melakukan akses terhadap data dan file laporan dengan cara memberikan nomer kode atau password yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Lebih lanjut, efektifitas Sistem Informasi Manajemen tergantung pada kemauan dan dukungan manajemen puncak (top management), kedisiplinan dan kemampuan para petugas yang terkait dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dan kesiapan fasilitas yang digunakan dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen. Kemauan dan dukungan manajemen puncak mutlak diperlukan karena tanpa dukung- annya, sistem informasi itu tidak akan bermanfaat. Sementara itu, kedisiplinan dan kemampuan petugas menjalankan sistem informasi mempengaruhi kelancaran sistem tersebut. Kemudian, kesiapan fasilitas yang digunakan pun harus baik karena kece patan dan ketelitian proses sangat tergantung pada kondisi fasilitas, sehingga mainte nance atas fasilitas itu harus balk dan dilakukan secara regular. Akhirnya, jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi itu pun harus ditetapkan. Kecepatan proses informasi yang relevan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat merupakan competitive advantage bagi organisasi yang bersangkutan terutama di dalam menghadapi persaingan yang ketat dewasa ini. Disamping Ifa, unsur pimpinan pengguna informasi perlu dilatih tentang cara interpretasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Hal mi dimaksudkan agar supaya unsur pimpinan itu lebih mampu membuat keputusan yang strategik."

"Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem pendukung administrasi manajemen suatu organisasi. Tujuan penerapan Sistem Informasi ini, baik secara manual maupun berbasis komputer, adalah untuk mempercepat pemrosesan data menjadi informasi, untuk menjamin ketelitian dan obyektifitas informasi yang dihasilkan, dan untuk mengamankan informasi dan tindakan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, Sistem Inforniasi Manajemen harus dirancang sedemikian rupa agar supaya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat dihindarkan. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan, misalnya dengan memisahkan petugas pemrosesan data dan petugas pengumpulan data, membatasi petugas anggota team perancang sistem informasi dan kegiatan pemrosesan data, menunjuk orang-orang tertentu yang diperbolehkan melakukan akses terhadap data dan file laporan dengan cara membenikan nomer kode atau password yang banya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Lebib lanjut, efektifitas Sistem Informasi Manajemen tergantung pada kemauan dan dukungan manajemen puncak (top management), kedisiplinan dan kemampuan para petugas yang terkait dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dan kesiapan fasiitas yang digunakan dalam implementasi Sistem Infonmasi Manajemen. Kemauan dan dukungan manajemen puncak mutlak diperlukan karena tanpa dukungannya, sistem informasi itu tidak akan bermanfaat. Sementara itu, kedisiplinan dan kemampuan petugas menjalankan sistem informasi mempengaruhi kelancaran sistem tersebut. Kemudian, kesiapan fasiitas yang digunakan pun harus baik karena kece patan dan ketelitian proses sangat tergantung pada kondisi fasilitas, sehingga mainte nance atas fasilitas itu harus baik dan dilakukan secara regular. Akhirnya, jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi ini pun harus ditetapkan. Kecepatan proses informasi yang relevan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat merupakan competitive advantage bagi organisasi yang bersangkutan terutama di dalam menghadapì persaingan yang ketat dewasa ini. Disamping itu, unsur pimpinan pengguna inforrnasi perlu dilatih tentang cara interpretasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Hal ini diniaksudkan agar supaya unsur pimpinan itu Iebih mampu membuat keputusan yang strategik."