Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengembangan strategi pemasaran dalam konteks pasar perumahan. Transformasi global, perubahan kebijakan pemerintahan,masalah yang muncul dari kemiskinan, inflasi harga, dan krisis keuangan menyarankan ide untuk merumuskan model bisnis baru yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan bagi keluarga berpenghasilan menengah-ke-bawah membeli rumah yang layak. Membeli rumah dianggap investasi terbesar dari anggaran keluarga. Terutama di negara-negara berkembang, hal ini sudah sejak lama berlaku. Melalui evolusi model bisnis yang berfokus pada kebijakan perumahan dan subsidi, model GDB dikembangkan. Perumusan model bisnis ini bergantung pada tiga faktor penting, yaitu pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang.Ketiga faktor penentu diatas saling mempengaruhi dan tentu saja berakibat kepadakeluarga berpenghasilan menengah-ke-bawah. Penerapan model GDB di pasar perumahan Indonesia terbukti berguna dengan kontribusinya dalam menangani masalah keterjangkauan atau anggaran keuangan keluarga berpenghasilanmenengah-ke-bawah. Temuan ini menunjukkan bahwa model GDB menekan harga perumahan, menjamin ketersediaan perumahan yang layak, danmeningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang, dan manajer dalam konteks pasar perumahan.

---

ABSTRACT

his paper discusses the development of marketing strategy in the context ofhousing market. The global transformation, change in governance policy, theemerging issue of poverty, the price inflations, and the financial crisis suggests theidea to formulate a new business model in which addressed to cope with thedifficulties of middle to low income families in buying decent houses. Purchasinga house is considered to be the single largest investment of a family rsquo s budget.Especially in developing countries, such matter has been particularly true.Through the evolution of business model focusing on housing policy andsubsidies, the GDB model is developed. The formulation of this business modelrelies on three important determinants, namely government, banking sector, anddevelopers. These three determinants affect each other and consequently themiddle to low income families as well. The implementation of GDB model inIndonesian housing market proves to be useful with its contribution in dealingwith the issue of middle to low income families rsquo affordability or budget issue.The finding shows that GDB model suppress housing prices, ensures theavailability of decent housing, and increases cooperation between government,banking sector, developers, and managers in the context of housing market."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi jasa pendampingan yang dilakukan oleh KAP TRD terhadap penerapan PSAK 71 tentang gap analysis atas klasifikasi dan pengukuran aset keuangan pada PT Bank AI Tbk. Berdasarkan ketentuan PSAK 71, gap analysis dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu pengujian SPPI, Model Bisnis, dan Konsistensi Model Bisnis. Evaluasi dilakukan terhadap jasa pendampingan yang dilakukan KAP TRD sesuai dengan kontrak kerjasama yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan evaluasi yaitu perencanaan dan identifikasi awal, pengujian dan analisis, serta finalisasi yang dilakukan pada masing-masing pengujian. Secara umum tahapan pekerjaan KAP TRD telah sesuai dengan kontrak kerjasama, namun terdapat faktor penghambat dari setiap tahapan pekerjaan dalam menentukan gap analysis yang berakibat.

---

This writing aims to evaluate the consultation services conducted by KAP TRD on the application of PSAK 71 regarding the gap analysis of classification and measurement of financial assets in PT Bank AI Tbk. Based on the requirement of PSAK 71, the gap analysis is carried out through 3 (three) stages of testing, consists of SPPI, Business Model, and Consistency of Business Models Testing. The evaluation consists of 3 (three) evaluation stages: planning and initial identification, testing and analysis, and finalization carried out on each test. In general, the stages of KAP TRD work are in accordance with the cooperation contract, but there are constraint factors from each stage of work in determining the gap analysis which could delay the work process of KAP TRD."

"Penelitian ini menguji pengaruh dari manajemen laba yang diukur dengan diskresi akrual, baik total diskresi akrual, diskresi akrual jangka pendek (discretionary current accrual) maupun diskresi akrual jangka panjang (discretionary longterm accrual) terhadap underpricing yang diukur dengan inisial return hari pertama perusahaan IPO, serta pengaruh manajemen laba terhadap underperformance yang diukur melalui perhitungan buy and hold abnormal return selama dua puluh empat bulan pasca-IPO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total diskresi akrual dan diskresi akrual jangka pendek memengaruhi signifikan positif terhadap return inisial saham pada saat hari pertama di bursa, tetapi tidak untuk diskresi akrual jangka panjang. Selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa total diskresi akrual dan diskresi akrual jangka pendek tidak memengaruhi kinerja saham perusahaan melalui buy and hold abnormal return selama dua puluh empat bulan pasca-IPO tetapi diskresi akrual jangka panjang memengaruhi kinerja saham pasca-IPO secara signifikan positif.

---

This study examined the impact of earning management measured by discretionary accrual, which consists of total discretionary accrual, discretionary current accrual, and discretionary long-term accrual, on underpricing measured by return of the first day trading, and the impact of earning management on underperformance through buy and hold abnormal return after twenty four months post-IPO. The result shows that total discretionary accrual and discretionary current accrual significantly positive affected the return IPO's stock on the first day trading, but not for discretionary long-term accrual. Another result shows that total discretionary accrual and discretionary current accrual did not affect IPO's stock performance after twenty-four months through buy and hold abnormal return, but discretionary long term accrual significanty positive affected the IPO's stock performance."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."

"Konvergensi IFRS dalam PSAK 16 (revisi 2011) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perpajakan dalam hal terjadi penerapan model revaluasi. Salah satu efek dari penerapan model revaluasi adalah adanya perbedaan dasar penyusutan secara akuntansi dan secara fiskal. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dan permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan latar belakang perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dimana IAI mengadopsi IFRS terbaru karena ada kesepakatan antara Menteri Keuangan saat itu dengan pejabat-pejabat dari negara anggota G-20 untuk menyeragamkan standar penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, menurut DJP, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf m UU PPh bahwa selisih dari revaluasi merupakan objek pajak. Perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi kelapa sawit antara PSAK dengan PMK menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti cash flow, perbedaan objek revaluasi, periode revaluasi, pembebanan biaya penyusutan dan penurunan nilai aset.

---

The convergence of IFRS in PSAK NO. 16 (revised 2011) has a very significant influence on taxation in case of application of the revaluation model. One of the effects of the application of the revaluation model is the basic difference in depreciation accounting and fiscally. This research examines the differences of background conditions of treatment of the company's fixed assets Revaluation palm oil plantations between PSAK with PMK and problems arising in connection with the treatment of the revaluation provisions differences in fixed assets between Palm oil plantation company PSAK with PMK. this research is qualitative research with the goal of a descriptive.

The results of research said there were differences background treatment revaluation assets keep company oil palm plantations between PSAK and PMK where with IAI adopt latest IFRS because there was an agreement between finance minister at the time with officials from the member countries of the g-20 to uniform standard the preparation of financial report. At the other side according to djp, based on article 4, paragraph 1 of the letter m the law on income tax that difference of revaluation is an object of taxes.The difference between the provision treatmentpalm oil revaluation PSAK with PMK causing problems as cash flow, differences revaluation, an object a period of revaluation, the inflicting costs depreciation and a decrease in value of an asset."