Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang PermasalahanNegara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, besar dan kecil, dengan wilayah perairan yang keseluruhan luasnya meliputi dua pertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia.Memperhatikan realita alamiah dari letak kedudukan Indonesia yang terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan terletak pula di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Samudera Atlantik dan Laut Cina Selatan, sehingga karenanya mempunyai posisi dan peranan yang sangat berpengaruh dalam hubungan antar bangsa, titik pusat dalam hubungan negara-negara baik di Asia, Eropa maupun negara Amerika, maka perairan Indonesia merupakan salah satu modal yang utama guna menunjang tercapainya dan menjaga keutuhan Wawasan Nusantara.Peranan kapal laut, yaitu armada pelayaran, di samping sebagai sarana pengangkutan dapat berfungsi sebagai penghubung untuk menjangkau seluruh wilayah melalui perairan yang dapat pula memperat hubungan antar-negara dan antar-bangsa terutama dalam lalu lintas perdagangan internasional, guna mendukung, menunjang, dan menggerakkan pembangunan nasional. Kapalnya sendiri, sebagai sarana penunjang utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan di laut dalam kegiatan bisnis mempunyai nilai yang sangat tinggi.Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1969 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 memperingan persyaratan perizinan bagi suatu perusahaan pelayaran, yaitu cukup dengan hanya memliki 1 (satu) unit kapal yang berbendera Indonesia dalam keadaan laik laut. Dengan adanya keharusan pemilikan kapal sendiri untuk berusaha dalam bidang pelayaran, maka perusahaan pelayaran berusaha melalui sistem pembiayaan yang biasanya dalam bentuk pinjaman baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk pengadaan kapal. Sistem pembiayaan dalam bentuk pinjaman tersebut diperlukan tidak saja untuk sekedar memenuhi persyaratan perizinan usaha pelayaran yang baru didirikan tetapi juga untuk meremajakan atau menambah jumlah armada bagi perusahaan-perusahaan pelayaran yang telah lama beroperasi. Untuk realisasi perolehan pinjaman tersebut kapal (dapat) dijadikan sebagai objek jaminan. Kita pun menyadari bahwa guna pembangunan dan pengembangan armada pengangkutan laut, dibutuhkan modal dan biaya yang sangat besar. Pembiayaan untuk mengadakan kapal sangat mahal. Namun pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan jalan melalui pinjaman, Pemberian pinjaman atau pemberian kredit tentu memerlukan jaminan. Penyediaan jaminan merupakan hal yang teramat penting dalam memperoleh uang ataupun modal baik dari perorangan atau bank."

"Hubungan sipil-militer merupakan faktor yang sangal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam membangun ketahanan nasional suatu negara. Oleh karenanya hubungan sipil-mililer mempakan isu penting dan abadi yang terus-menerus dikaji, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, masalah hubungan sipil-militer telah dikaji mulai dari masa kemerdekaan sampai dengan masa pasca-Orde Baru dengan berbagai macam metode pendekatannya. Dari berbagai kajian yang ada saat ini pendekatan model dua dimensi: kontestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan militer belum dikaji secara mendetail, kalaupun sudah dikaji, masih sebatas diseputar politik militer dengan pendekatan yang berbeda pula. Untuk itu kajian hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru dengan menggunakan pendekatan dua dimensi: kontestasi miiiter dan hak-hak kelembagaan militer perlu diketahui.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan sipil baru dalam mngka mewujudkan demokratisasi, dan menganaiisa reaksi militer terhadap kebiiakan tersebut khususnya yang menyangkut wiiayah-wilayah penting yang sebelumnya meniadi hak-hak istimewa militer. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan model atau pendekatan memadukan dua dimensi panting yaitu dimensi konhestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan miiiter dalam bentuk diagram kontestasi dan hak-hak kelembagaan militer. Dari perpaduan dua dimensi ini dapat dapat diukur dan diketahui, di samping sejauh mana tingkat kontestasi dan hak-hak istimewa kelembagaan militer, juga bagaimana pola hubungan sipil-militer, sehingga dapat disimpulkan bagaimana kondisi hubungan sipil-miiiter di Indonesia pasca Orde-Baru dari pemexintahan Pnesiden Habibie sampai dengan Presiden Abdurrahman Wahid."

"Karena belum adanya standard penilaian dan perlakuan akuntansi untuk obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa khususnya ditinjau dari sudut debitur yang berlaku di Indonesia, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi memberikan usulan standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang kira-kira tepat untuk keadaan di Indonesia dengan menggunakan ilustrasi obligasi salah satu perusahaan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara umum standard penilaian dan perlakuan akuntansi atas obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa kepemilikan yang berlaku di Amerika Serikat dapat diterapkan untuk keadaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya IAI-komite PAl dapat segera mengeluarkan standard perlakuan akuntansi untuk jenis obligasi ini, agar kesimpangsiuran dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dapat dihindari. Karena obligasi ini juga merupakan salah satu instrumen pasar modal, maka penulis juga menyarankan agar BAPEPAH dapat mengeluarkan peraturan yang lebih eksplisit mengenai penerbitan maupun peredaran obligasi tersebut."

"Hak atas tanah pada kawasan pantai merupakan salah satu substansi yang terdapat dalam rancangan undang-undang hak tanah, rencana pengaturan hak tanah pada kawasan pantai tersebut perlu diperhatikan kawasan yang ditarik sepanjang100 (seratus) meter dari bibir pantai atau dikenal sebagai daerah sempadan pantai, hal ini dikarenakan kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dilindungi dan berpotensi menentukan kelestarian atau kerusakan wilayah pantai yang di.sebabkan faktor alami atau buatan manusia, pokok permasalahan yang perlu diperhatian terhadap kawasan sempadan pantai adalah dari sisi penerapan peraturan perundang-undangan pertanahan nasional pada kawasan tersebut. Bila peraturan perundang-undangan pertanahan nasional yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah sudah diterapkan pada kawasan pantai dan tidak terjadi masalah, tentu tanah pada kawasan pantai akan dapat dimanfaatkan dengan baik, hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan tinjauan lapangan dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi obyek penelitian serta wawancara dengan respondenguna mendapatkan jawaban atas permasalahan penerapan hak-hak atas tanah yang diatur dalam ?Undang-Undang Pokok Agraria?. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria belum sepenuhnya efektif dilaksanakan di kawasan sempadan pantai karena di daerah sempadan pantai tersebut hanya terdapat hak menumpang di atas tanah dengan status tanah Sultan Ground. Dimana status tanah Sultan Ground tidak diakui lagi semenjak adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini menjadi tugas bagi praktisi maupun akademisi hukum pertanahan untuk lebih berperan aktif memikirkan solusi permasalahan yang terjadi pada kawasan pantai, untuk selanjutnya dari hal tersebut dapat dilakukan reformasi pengaturan hak atas tanah pads kawasan pantai dengan penentuan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi terwujudnya kepastian hukum penguasaan hak atas tanah pada kawasan pantai, sehingga hak-hak atas tanah yang berada pada kawasan pantai akan dapat dimanfaatkan secara optimal."