Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Conflicts and legal aspects of adat land belongs to Melayu Deli people in Sumatera Utara Province."

"On position of women in pluralism of inheritance law in Indonesia; collected articles"

"Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai pisau analisis yaitu antara hukum negara dan folk law dengan mengambil contoh masalah pertanahan di Papua khusunya di Kabupaten Mimika Papua. Ternyata permasalahan tanah di Indonesia tidak lepas dari ragamnya hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menambah rumitnya penyelesaian masalah tanah di Indonesia."

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia. Bagaimanakah perempuan diproyeksikan dalm norma hukum dan praktik hukum adat waris, hukum (agama) islam dan Hukum negara. tulisan ini akan menunjukan bahwa kajian tentang masalah waris bisa menjadi suatu lensa untuk menjelaskan kontestasi dan negosiasi kepentingan politik dan hukum yang terjadi sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Betapa kayanya lapangan Hukum waris sebagai bahan pemikiran akademik maupun praktik hukum , khususnya ketika membicarakan soal akses perempuan kepada sumberdaya waris ( tanah,sawah, ladang,rumah, juga benda bergerak). seberapa jauh perempuan dianggap sebagai pewaris, dan berap besar porsinya. Tulisan ini tidak memuat secara keseluruhan temuan penelitian, tetapi setidaknya memberi gambaran umum tentang isu-isu hukum waris di Indonesia dari persepektif pluralisme hukum. Studi ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan. pengambilan data berupa putusan Mahkamah Agung dimungkinkan sejak terbukanya situs Mahkamah Agung, berkat reformasi manajemen pengadilan di lembaga tersebut"

"disampaikan dalam seminar tentang pluralisme hukum dan tentangnya bagi pembentukan sistem hukum nasional yang diselenggarakan BPHN DEPKUMHAM RI provinsi sulawesi selatan"