Ditemukan 49786 dokumen yang sesuai dengan query
Gogh, A.P.van
Djakarta: J.B.Wolters, 1952
351.72 Gog p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mohd. Zein Ali
Jakarta: CV. Bhakti, 1973
350.72 MOH u (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Magna Systrindo, 1991
R 352.4 HIM I
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Jakarta: Magna Systrindo, 1991
R 352.4 HIM II
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Jakarta: BP. Cipta Karya , 2008
R 351 Pet
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
M. Marsono
Jakarta: Saptadarma , 1956
332.1 MAR b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1991
S25365
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wawan Haryanto
"Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.
This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28960
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Purnoto
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap dampak individu dan dampak organisasi menggunakan Model DeLone and McLean (1992). Dalam penelitian, untuk pengukuran kepuasan menggunakan gap antara persepsi dan ekspektasi pengguna SPAN (Ives dan Olson, 1982). Penelitian dilakukan dengan survei yang dilakukan terhadap pengguna SPAN Kementerian Keuangan di Wilayah DKI Jakarta. Data yang diperoleh berjumlah 123 responden.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan pengguna mempunyai pengaruh terhadap dampak individu, dan selanjutnya dampak individu mempunyai pengaruh terhadap dampak organisasi. Penelitian ini tidak menemukan dampak langsung kepuasan pengguna terhadap dampak organisasi, akan tetapi melalui dampak individu terlebih dahulu.
This study aimed to analyze effect of user satisfaction of SPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara on Individual Impact and Organizational Impact using DeLone and McLean 1992 model. In the study satisfaction is measured using the gap between perceptions and expectations of SPAN users. The study was conducted through survey in the Ministry of Finance in Jakarta involving 123 respondents.The results showed that user satisfaction have influence to the individual impact and individual impact influence to the organizational impact While user satisfaction is not directly correlated to the organizational impact."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45487
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bambang Sancoko
"Tesis ini membahas pengaruh pemberian remunerasi pada kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Perbaikan remunerasi merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi dijalankan oleh pemerintah karena kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi pelayanan. Latar belakang program reformasi birokrasi antara lain : 1. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. 2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. 3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. 5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan KPPN Jakarta I. KPPN merupakan kantor percontohan yang ditetapkan Departemen Keuangan untuk merepresentasikan perbaikan layanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner terhadap responden pada pegawai KPPN Jakarta I dan bendahara/staf kantor/satuan kerja pemerintah yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi dapat memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007: 121) bahwa kompensasi (remunerasi) akan memberikan motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik dan mendorong berprestasi. Prestasi ditunjukkan dengan kinerja (kualitas) pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan diukur dengan mengambil penilaian dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian remunerasi terhadap pegawai pada kantor pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kantor tersebut. Remunerasi juga akan mengurangi bahkan menghapus citra buruk birokrasi pemerintah. Dengan demikian program perbaikan remunerasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dapat dijalankan pada instansi pemerintah lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
This thesis study the influence of gift remuneration to services quality of The State Exchequer Service Office ( KPPN) Jakarta I. Remuneration represent one part of the bureaucracy reform program. The bureaucracy reform program run by government because condition of public service management by government officers is bad. Background the bureaucracy reform program are : 1. Corruption, collusion, and nepotism practice ( KKN) still take place till in this time. 2. Mount the quality of public service which not yet able to fulfill the public expectation. 3. Mount the efficiency, effectiveness, and productivity which not yet is optimal than the governance bureaucracy. 4. Mount the transparency and accountability of governance bureaucracy which still lower the storey; 5. Level of discipline and ethos work the officer which still lower. The Target Research is to analyse how influence remuneration to services quality of KPPN Jakarta I. KPPN represent the sample office specified by The Treasury Department for represent of public service repair. This research is quantitative research by descriptive desain. Data obtained by using quisioner to responder of KPPN Jakarta I officer and bursar/office staff of the government institution as KPPN Jakarta I customer. Result of research indicate the gift remuneration can give the motivation to the officer how to increase its performance. Result of this research as according to opinion Hasibuan ( 2007: 121) that compensation (remuneration) will have the somebody motivation to work better and push to get achievement. Achievement shown with the good performance service (service excellent). Service quality measured by taking assessment from customer to accepted service. Conclusion from this research is remuneration for officer of governmental office will improve the public service quality. Others also will lessen even vanish the ugly image of governmental bureaucracy. So that program of remuneration run by Treasury Department can be run at direct interconnected other governmental institution especially with the public service."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26331
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library