Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia or UUD 1945) -which restored back through Presidential Decree July 5, 1959 - experience a nonformalchanges by the establishment of various laws and policies by the parliament and government, then impacted by the maiaay crisis and the economiccrisis followed by political crises, which pushed the formal change of UUD 1945. Formal changes of the Constitution of Japan, set forth in Article 96 which stipulates that at least required the approval of 2/3 members of the Diet and approved by a majority of citizens in a referendum; and until nowthe formal change to The Constitution of Japan has not yet taken placed but what happened in the constitutional practice is a constitutionaltransformation (kempo hensen) of Article 9 The Constitution of Japan, which can be seen in the constitutional practices conducted by the legislative,executive, and judicial body."

"Dalam tatanan dunia yang anarki, negara adalah aktor rasional yang berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi negaranya. Namun, terdapat sebuah anomali, sebuah negara dengan sengaja menolak mengembangkan kekuatan militer yang dapat melindungi dan mempertahankan negaranya. Jepang mengesahkan Pasal 9 dalam konstitusinya pada tahun 1947. Pasal tersebut menolak perang dan menolak hak untuk mengembangkan kekuatan militer atau segala sesuatu yang dapat memicu perang, menjadikan Jepang sebagai sebuah negara pasifis. Melihat anomali tersebut, tulisan ini hendak meninjau bagaimana perkembangan perdebatan dari Pasal 9 dan melihat konteks serta implikasi yang dihasilkan dari perkembangan pasal tersebut.Tinjauan literatur ini dibuat menggunakan metode kronologis dengan meninjau sebanyak 47 literatur akademik. Literatur yang terkumpul dikategorisasikan menjadi tiga tema besar, yang meliputi: (1) perkembangan perdebatan Pasal 9 Konstitusi Jepang, (2) respons terhadap Pasal 9, dan (3) implikasi yang dihasilkan dari Pasal 9. Dalam ketiga tema besar tersebut, penulis mengelompokkan literatur berdasarkan periode waktu (Perang Dingin, Pasca Perang Dingin, dan Pasca 9/11), konteks internal dan eksternal, serta klasifikasi dampak secara teoritik. Penulis menemukan bahwa Pasal 9 dan nilai-nilainya bergeser, yang disebabkan oleh tekanan struktural dan perubahan kondisi domestik. Akan tetapi, Pasal 9 sendiri tidak berubah, melainkan diinterpretasi ulang secara berbeda.

---

Based on the anarchy world order, the state is a rational actor whose sole purpose is to maintain the survival and existence of the nation. Still, there is a state that renounced military power and the nation's right of belligerency knowing it could jeopardize its own survival ability, an anomaly amongst others. In 1947, Article 9 of the Japanese Constitution came into effect, renouncing war and the use of force as means of settling disputes. Thus, making Japan a pacifist state. The author considers that the abnormal situation of Japan is still happening but slowly shifting towards a different direction. Therefore, this literature review aims to look over the debate development of the Article 9 of the Constitution of Japan and how it affects the nation: to understand the internal and external contexts that exist upon the evolution. This literature review utilizes the chronology method to review 47 accredited academic writings, which are categorized into three major themes: (1) the debate development of Article 9, (2) the response to the development of the article, and (3) the implications caused by the article development. The three major themes are also detailed in timestamps, internal and external context, and theoretical classification of the implications. This literature review finds that Article 9 and its values are shifting, prompted by the changing international environment and internal affairs. However, Article 9 itself has never been changed or replaced. In reality, the shift happened because of the reinterpretation of the Article 9 of the Japanese Constitution."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran kaisar berdasarkan dua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Jepang, yakni Konstitusi Meiji dan Konstitusi 1946. Fokus penelitian ini menjabarkan implementasi pasal yang mengatur kedudukan dan peran kaisar di dalam pemerintahan Jepang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi Meiji tidak dijalankan dengan semestinya akibat dominasi militer di dalam pemerintahan. Kaisar Hirohito pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan negara. Kemudian, pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi 1946 berjalan dengan semestinya. Kaisar Hirohito, yang kemudian digantikan oleh Putera Mahkota Akihito, menjalankan kedudukannya sebagai simbol persatuan negara dengan melakukan tugas-tugasnya yang bersifat seremonial.

---

ABSTRACTThis research discussed about the position and role of the emperor according to Meiji Constitution and Constitution of Japan 1946. The main focus on this research is to explain the implementaion of the articles that regulate position and role of the Japanese emperor. The result indicated that the Meiji Constitution articles were not carried out properly due to military dominance within the government. In fact, Emperor Hirohito did not have a full power in determining national policies. On the other hand, the Constitution of Japan 1946 articles worked as it should be. Emperor Hirohito, later replaced by Crown Prince Akihito, performed his position as the symbol of state unity by doing the ceremonial duties. "

"ABSTRAKDalam Konstitusi Jepang 1947 terdapat pasal 9 yang isinya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Jepang dan masalah demiliterisasi. Perdana Menteri Abe berencana untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 karena pasal tersebut membatasi Jepang dalam penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik internasional sehingga pergerakan Jepang menjadi terbatas khususnya dalam bidang keamanan. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jepang. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Jepang mengenai rencana amandemen pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri Abe. Hasil analisis menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana tersebut. Sampai saat ini Jepang menolak untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu di PD II jika Jepang memperkuat pasukan militernya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACTIn Japan rsquo;s 1947 constitution article 9, Japan rsquo;s foreign policy and demilitarization is discussed. Prime Minister Abe planned to make an amendment on article 9 because it limits the military power usage in order to resolve the dispute or international conflict with the result that restrain Japan especially in the national security field. The plan raises pros and cons in Japanese society. This paper will try to explain the Japanese society rsquo;s view on the article 9 amendment plan by Prime Minister Abe. The result shows that the majority of the society objects the plan proposed. To date, Japan has refused to participate in all forms of war as well as strengthening its military strength arguing that the society is afraid of recurring the past World War II if Japan strengthens its military forces. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis. "