Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan di pusat kota Brisbane merupai pembuatan integrated resort bernama Queen's Wharf. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan sector pariwisata dengan menyediakan lebih banyak hotel, toko retail, restoran, dan zona hiburan yang ditengahi oleh kasino. Meskipun pembangunan berupaya untuk konservasi dan memperbarui gedung lama, banyak bangunan yang membentuk identitas pusat kota Brisbane telah dihancurkan. Identitas dan simbol tersebut kemudian akan diganti dengan gedung tinggi dan modern. Perkembangan. itu menimbulkan permasalahan hal akan penggunaan lahan tanah yang lebih. Dengan menurunnya kecenderungan rakyat Australi untuk berpartisipasi dalam politik mereka sendiri, pembangunan gedung komunitas dapat menjadi penggunaan lahan yang lebih baik. Laporan ini bertujuan untuk mendesain ulang sebuah lahan di dalam kompleks pembangunan Queens Wharf, yang berada di antara fungsi-fungsi pemerintah kota Brisbane, Queensland Unviersity of Technology, Brisbane City's Botanical Gardens, dan sungai ikonik Brisbane untuk menciptakan sebuah bangunan yang akan menjadi sebuah simbol bagi orang untuk berkumpul dan menumbuhkan keinginan demokrasi dengan memberdayakan suara rakyat. Dengan membuat sebuah simbol, orang akan tertarik padanya dan karenanya akan cenderung untuk berpartisipasi. Masalah turunnya partisipasi dari demokrasi dapat dibantu dengan orang-orang yang merasa bahwa suara mereka akan terdengar. Ini harus dimulai dengan menunjukkan empati dan kesadaran kepada orang-orang dalam kelompok minoritas, dengan itu akan menciptakan kesetaraan yang akan menimbul keinginan untuk mempertahankan demokrasi yang sudah ada.

---

Developments in Brisbane's city center have gone underway to create a large integrated resort named the Queen's Wharf. The development aims to improve the city's tourism by providing more hotels, retail shop, restaurants, and entertainment zones that are wrapped around a casino. Though the development seeks to preserve and refurbish heritage sites, a lot of buildings that make up the Brisbane city center's identity had been demolished. Such identity and symbol will be then replaced with more modern high rise buildings that will take up a lot of Brisbane's skyline. The development had raised concerns, one being that there could have been better use of the land due to surrounding building functions. With Australia's declining engagement in their own politics, a community building could be a better use of land within the development. This report is about redesigning a site within the Queens Wharf development complex, that is in-between the city's government functions, a university, their botanic gardens, and Brisbane's iconic river to create a building that would be a beacon for the people to congregate and cultivate their own sense of democracy by empowering voices. By creating a symbol, people will be attracted to it and hence forth be prone to participate and examine what is happening around it. The issue of disengagement from democracy can be helped with people feeling like their voices matter and will be heard. This will have to start by showing empathy and awareness to people in minority groups that will eventually create equity between everyone in the community."

"Di Indonesia saat ini, memiliki angka penetrasi internet yang tinggi. Terutama di kelompok usia remaja yang cenderung aktif dalam mengikuti isu-isu politik secara online. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk DPR RI untuk menerapkan Electronic Democracy. Beberapa studi sebelumnya tentang penerapan electronic democracy, melihat baik; secara top down yaitu diinisiasi oleh pemerintah atau secara bottom up yaitu proyek online yang dibuat oleh masyarakat. Peneliti melihat studi sebelumnya belum menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana platform yang dibuat oleh parlemen ditangkap dan digunakan oleh masyarakat, lalu bagaimana hal tersebut mempengaruhi suatu proses politik sehingga penelitian ini dapat mengisi kekosongan atas studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mengkaji partisipasi politik online oleh mahasiswa, dapat terlihat model penerapan e-democracy pada aplikasi DPRNow!. Melalui wawancara mandala,serta studi dokumen dan visual, peneliti menyimpulkan bahwa inisiasi secara top-down dalam penerapan e-democracy pada kasus aplikasi DPRNow! terbatas pada level informasi dan belum melibatkan pengguna kepada tahap dialog,monitoring ataupun pembuatan keputusan. Sebaliknya, secara bottom-up keinginan untuk berpartisipasi politik secara online pada mahasiswa melalui aplikasi DPRNow!, terbatas pada sosialisasi yang minim, dan kurang jelasnya alur dan sistem pada fitur aspirasi dan pengaduan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa model penerapan e-democracy dengan konteks aplikasi DPRNow! memiliki model yang liberal, dimana hanya menjadi showcase yang berfokus pada penyebaran informasi dengan tidak merubah atau menggeser distribusi kuasa yang ada.

---

In Indonesia today, it has a high internet penetration rate. Most youth groups are actively involved in online political issues. This condition is an opportunity for the Indonesian Parliament to implement Electronic Democracy. Several previous studies on the application of electronic democracy, looked good; Top down, that is initiated by the government or from the bottom up, that is, online projects created by the community. Researchers look at studios that previously did not explain more about how platforms created by those taken are taken and used by the community, then how this affects a political process so that this research can fill the void of studios that have been done before. By examining online political participation by students, it can be seen the model of the application of e-democracy in the DPRNow! Application. Through mandala interviews, as well as documentary and visual studies, the researcher concludes what was initiated by the top-down in implementing e-democracy in the DPRNow! Application case. limited to the level of information and does not yet involve users for dialogue, monitoring or decision making. Moreover, it is only from the bottom up for politics online through students through the DPRNow! Application, limited to minimal socialization, and lack of clarity and flow in the features of aspirations and complaints. This provision supports the model of implementing e-democracy with the relationship between DPRNow! Has a liberal model, which only shows approved showcases on information that cannot be moved or shifted the existing distribution."

"ABSTRAKPancasila adalah dasar Negara Kesatuan republik Indoneisa dan juga merupakan falsafah hidup bagi bangsa yang menjadi acuan universal nilai-nilai kehidupan, yang dimana harus dilaksanakan secara konsisten dalam berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan negara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin. Nilai-nilai dari kepemimpinan Pancasila adalah: Spiritual, Humanisasi, Nasionalis, Demokratis dan Keadilan Sosial (social justice). Kelima nilai-nilai kepemimpinan tersebut sudah mengacu kepada kelima sila yang ada di Pancasila. Kepemimpinan Pancasila harus bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang berbasis Pancasila akan mampu mengelola kebhinekaan dengan baik, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik."

"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."