Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan para pencari keadilan dalam menjalani proses hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menerapkan hal ini menjadi asas yang melandasi berjalannya proses peradilan. Asas ini seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkat peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi di beberapa wilayah pengadilan, penerapan asas ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tindak-tindak pidana tersebut menjadi satu tindak pidana seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan instrumen ini, proses peradilan akan berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan diperiksa sendiri-sendiri di setiap wilayah pengadilan. Dalam prakteknya ternyata asas ini masih banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum yang notabene merupakan tonggak tercapainya keadilan."

"Kompetensi dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Dalam praktek sekarang ini sering ditemukan suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Dimana suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk sebagaimana juga diatur dalam pasal 3 UU No 30 tahun 1999 bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun tetap saja ada pihak yang tetap mengajukan sengketa dengan klausula arbitrase tersebut ke pengadilan dengan berbagai alasan. Demikian pula dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga, timbul permasalahan yang berkaitan dengan adanya keberadaan klausul arbitrase tersebut dalam suatu perkara permohonan kepailitan dan telah menjadi permasalahan dan pembahasan yang cukup serius dalam beberapa permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Perlu juga diperhatikan bahwa ternyata kewenangan absolut Pengadilan Niaga tidak sama dengan kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana dalam hal kepailitan, perkara kepailitan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, arbitrase tidak berwenang menangani perkara kepailitan. Maka permasalahan mengenai kompetensi absolut arbitrase yang dihubungkan dengan kompetensi absolut peradilan umum dan pengadilan niaga inilah yang hendak penulis kaji dan analisa dalam tesis ini."

"Convergence between law and information technology and its impact on Indonesian legal system."

"ABSTRAKRuntuhnya perekonomian Indonesia sebagai akibat darikrisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997,dimana salah satu faktor pemicunya adalah adanya kewajibansebagian besar perusahaan untuk menyelesaikan utang yangpada saat itu telah jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itumuncul gagasan untuk merevisi Faillessements Verordening(FV)S. 1905-217 jo. 1906-348 yang pada akhirnya menjadiUndang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kepailitan, denganterbentuknya Peradilan Niaga sebagai penyelesaian sengketaKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Lembaga ini dipersiapkan untuk menjadi suatu modelperadilan modern dimana proses berperkara dibatasi olehtime frame yang ketat. Namun dalam perkembangannyaPengadilan Niaga ini mulai diselewengkan dari awal tujuanpembentukannya, yakni sebagai sarana bagi kreditur keciluntuk mengancam, bahkan memailitkan, debitur besar yangsecara finansial dalam keadaan sehat dan tidak sedangdistress (kesulitan). Metode penulisan tesis ini adalahdeskriptif analitis, yaitu penggambaran situasi dan kondisiyang ada pada saat ini, yang selanjutnya setelahdiketahuinya identifikasi masalah, akan dijelaskan mengenai aspek perlindungan publik dalam peradilan niaga, di manapada pembahasan akan dianalisis dengan menggunakan pedomandari literatur yang ada maupun dari penelitian yangdilaksanakan pada peradilan niaga. Berdasarkan hasilpenelitian tersebut, maka perlu segera dilakukan revisiterhadap Undang-undang Kepailitan, dengan catatan sebagaiberikut: 1.Adanya kepastian pengertian/definisi/terminologi"kepentingan umum" atau "kepentingan publik" dalam UndangundangKepailitan; 2.Debitur hanya dapat dipailitkan, jikadalam kondisi keuangan yang tidak sehat; 3.Bagi perusahaanyang bergerak dibidang industri yang amat bergantung padakepercayaan masyarakat atau mengelola dana masyarakat,sebelum dinyatakan pailit, harus mendapatkan pertimbangandari instansi pemerintah yang melakukan pembinaan."