Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 2 UU No. 1/1974 yang terdiri dari dua ayat telah melahirkan dikotomi tentang kedudukan hukum nikah dan talak di bawah tangan yaitu sah menurut Hukum Islam, tetapi tidak diakui oleh negara atau tidak sah. Di kalangan ulama atau sarjana Islam ada pendapat yang menyatakan, bahwa sahnya perkawinan tidak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah semata-mata tetapi wajib di ikuti dengan pendaftaran. Guna melindungi masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya supaya terhindar dari akibat hukum yang merugikan dan berbagai dampak negatif yang cukup luas dari nikah dan talak di bawah tangan perlu ditempuh langkah-langkah positif antara lain: i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian serta kerugian yang mungkin ditimbulkannya, ii) meningkatkan peranan lembaga-lembaga yang berkompeten atau tokoh-tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian, dan iii) mempertegas peraturan mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian"

"Bangsa Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki penduduk yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama yang berbeda. Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi dengan pemeluk agama lainnya, mereka dapat hidup rukun dan berdampingan serta saling menghormati maka terjadinyaperkawinan antar umat beragama ini merupakan suatu hal yang sulit dicegah. Pada dasarnya setiap agama melarang setiap umatnya untuk melakukan pernikahan dengan umat pemeluk agama lain. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukummasing-masing agamanya. Faktor larangan tersebutlah yangmenyebabkan banyak pasangan berbeda agama ini memilihperkawinan diluar wilayah Indonesia antara lain di Australia. Tesis ini berjudul Pengaruh hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dan yang telah dicatat di kantor catatan sipil jakarta terhadap hubungan perdata suami isteri dan harta benda perkawinanSerta anak yang dilahirkan analisis kasus nomor: 195/KHS/II/1933/2003 menurut undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan. Untuk melangsungkan Perkawinan di luar negeri bagi warga negara Indonesia berlaku ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi ?Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang waraganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegaraIndonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Dan Pasal 56 ayat (2) berbunyi ?Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harusdidaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka". Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus mengikuti tata-cara perkawinan di luar negeri dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lebih khususnya Pasal 2 ayat (1). Dari hal-hal tersebut di atas dirumuskan pokok permasalahan yaitu (1)Bagaimana keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di luar wilayah R.I. antara Joharson Esterlla Sihasale dengan Vanya Zulkarnaen yang telah dicatat di kantor catatan sipil Jakarta? (2) Adakah pengaruh hukum Perkawinan Beda Agama tersebut terhadaphubungan perdata suami isteri; terhadap harta benda dan terhadap anak yang dilahirkan? Dalam penulisan tesis ini metode penelitian. yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif sedangkan teknik pengumpulan data mempergunakan metode studi dokumen. Tipelogi penelitian bersifat eksplanatoris dengan bentukevaluatif. Adapun metode pengolahan datanya dilakukan secara kualitatif dengan demikian bentuk penelitian bersifat evaluatif analisis. Kesimpulan dalam tesis ini bahwa perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia adalah tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabatkantor catatan sipil Jakarta tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap hubungan perdata suami isteri, harta benda Suami isteri dan anak yang dilahirkan."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat apakah putusan-putusan terkait dengan ingkar janji nikah dapat digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara-perkara serupa. Peneliti melakukan analisis kritis terhadap dua putusan perdata dan satu putusan pidana kasus ingkar janji nikah. Dalam putusan perdata, tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam putusan pidana, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara. Dalam melakukan analisis, Penulis menggunakan metode penelitian berperspektif perempuan untuk mengetahui apakah Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan pengalaman perempuan dan bagaimana dampaknya bagi korban. Dalam putusan perdata, Penulis menemukan bahwa Majelis Hakim lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk memutus ingkar janji nikah sebagai perbuatan melawan hukum, Nilai-nilai tersebut masih menganut nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau kelas kedua. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim masih kurang memperhatikan dampak langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan, dalam putusan pidana Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan memperluas unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP karena ketiadaan hukum. Majelis Hakim dalam putusan pidana memperhatikan relasi kuasa yang ada, namun Majelis Hakim lebih mendengarkan keterangan Terdakwa dibandingkan keterangan Korban. Meskipun demikian, penulis menemukan putusan-putusan yang ada memberikan dampak yang baik bagi korban, baik korban yang ada dalam perkara tersebut maupun di luar perkara. Penulis juga menemukan bahwa untuk menangani kasus ini perlu pemberdayaan perempuan dan peraturan untuk jangka pendek. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

---

ABSTRACT"