Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesiatidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itusendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalampersetujuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia pada umumnya masihmenjunjung tinggi rasa kebersamaan atau komunalistik dan masih mengedepankannilai-nilai spiritualistik, sedangkan rezim HKI menganut nilai kapitalistik danmengedepankan kepentingan individu (individualistik). Benturan karakter ataunilai tersebut turut menjadi faktor yang mengakibatkan ketidakefektifanimplementasi ketentuan-ketentuan hukum HKI di dalam masyarakat.Hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat pengrajin perak Kotagede.Rasa asing terhadap sistem perlindungan HKI menyebabkan pemahamanmasyarakat pengrajin perak Kotagede terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangatkurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,6% masyarakat pengrajin perakKotagede tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum bagi produkdesain kerajinan perak mereka. Dalam penelitian diperoleh data bahwa belum adasatupun masyarakat pengrajin perak di Kotagede yang mendaftarkan produknyake dalam perlindungan hukum desain industri. Hanya 26,5% saja yang memilikikeinginan untuk mendaftarkan produknya, sedangkan sisanya 73,5% respondentidak memiliki keinginan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatketidakpedulian masyarakat pengrajin perak terhadap HKI masih sangat tinggi.Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi dan uji regresi linier/ujipengaruh antara variable nilai-nilai budaya masyarakat dengan sikap keberatanreponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain. Diperoleh kesimpulanbahwa antara variable nilai budaya “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotongroyong” dan “etika berbagi” dengan sikap keberatan reponden atas peniruandesain produknya terdapat korelasi/hubungan yang kuat, signifikan dan tidaksearah. Semakin tinggi adanya kontak dengan nilai budaya tersebut makamasyarakat pengrajin perak Kotagede akan semakin tidak keberatan apabiladesain produknya ditiru oleh orang lain. Variabel-variabel nilai budaya tersebutmempengaruhi sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya olehorang lain.

---

ABSTRACTThe drafting of industrial design legislation in Indonesia is not based onthe interests and needs of the people of Indonesia itself, but rather as aconsequence of Indonesia's participation in the WTO-TRIPs agreement.Indonesian society in general still uphold a sense of togetherness or komunalistikand still promoting the values of spiritualistic, while the IPR regime adoptedcapitalistic values and promotes the interests of the individual (individualistic).Clash of the characters or the value is also a factor resulting in ineffectivenessimplementation of the provisions of IPR laws in society.This is what happens in society silversmith Kotagede. People areunfamiliar with the IPR protection system, therefore caused the public'sunderstanding to Intellectual Property Rights is very less. The results of researchshowed that 67.6% of the silversmith Kotagede do not know the Law No. 31 Year2000 on Industrial Design that provides legal protection for product design theirsilver. In this case showed that no one in silversmith Kota Gede who register theirproducts to the legal protection of industrial designs. Only 26.5% who have adesire to register their products, while the remaining 73.5% of respondents haveno such desire. This suggests that the level of public indifference towards IPR stillvery high.In this study tested the correlation and linear regression test of variablecultural values with the objection’s attitude of respondents if his/her productdesign imitated by others. It is concluded that with the variable cultural values“rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” and “etika berbagi”and theobjection’s attitude of the respondents if his/her product design imitated by othersthere is a strong correlation/relationship, significant and not unidirectional.Variables cultural values influence objection’sattitudes respondents if his/herproduct design imitated by others."

"Digitalisasi sebagai bagian dari perkembangan saat ini telah membentuk pasar baru bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan teknologi, yaitu pasar digital. Google sebagai pelopor di pasar digital menjadi pemain terkemuka dan dengan demikian memegang posisi dominan di beberapa pasar digital termasuk Android App Store dan layanan pencarian umum. Namun, Komisi Eropa menemukan bahwa Google telah menyalahgunakan posisi dominannya di pasar Android App Store dan melanggar Pasal 102 TFEU melalui Mobile Application Distribution Agreement (MADA) yang salah satu ketentuannya mewajibkan produsen smartphone untuk melakukan pre-install Google Search App sebagai prasyarat untuk mendapatkan Play Store. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar inilah yang memengaruhi implementasi Undang-Undang Pasar Digital di Uni Eropa untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah Google menyalahgunakan posisi dominannya dan melakukan penjualan bersyarat (tying) sesuai dengan Pasal 25 dan 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis peraturan persaingan yang dapat mengatur persaingan secara efektif dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa praktik Google termasuk sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum persaingan di Indonesia belum memadai untuk mengatur persaingan di pasar digital secara efektif. Dengan demikian, penting bagi otoritas persaingan Indonesia untuk memberlakukan peraturan persaingan pada pasar digital yang menerapkan kewajiban dengan pendekatan per se illegal dan menerapkan prinsip ekstrateritorial.

---

Digitalization as an imminent part of current development has established a new market for business actors, especially tech companies, namely the digital market. Google, as the forerunner in the digital market became a prominent player and thus hold dominant positions in several digital markets including Android App Store and general search service. However, the European Commission found that Google has abused its dominant position in the Android App Store market and violated Article 102 TFEU through Google’s Mobile Application Distribution Agreement (MADA) which one of the provisions obligates smartphone manufacturers to pre-install Google Search App as a pre-requisite for obtaining the Play Store. These kinds of practices that big-tech companies have committed to influence the implementation of the Digital Market Act in the European Union to create fair competition in the digital economy. Therefore, the purpose of this research is to assess whether Google abuses its dominant position and perform tying agreements in accordance with Article 25 and 15 of Law Number 5 of 1999 and to analyze the competition framework that can effectively regulate competition in the digital economy. The research method that is used is judicial normative which is done by analyzing secondary data using qualitative method. This research found that Google's practice would constitute a violation under Law Number 5 of 1999 and that the competition framework in Indonesia is not sufficient enough to regulate competition in the digital market effectively. Therefore, it is essential for Indonesian competition authorities to enact competition regulations in the digital market that implement per se obligations and have an extraterritorial principle. "

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang sedang dibentuk, serta peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaaan suatu desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya, sehingga tidak ada lagi suatu perkara pembatalan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan ataupun dikarenakan desain tersebut telah menjadi milik umum

---

This thesis discusses the cancellation of industrial designs against industrial designs that have become public property. The research method used is normative legal research. The absence of a definite benchmark related to the novelty of industrial design, is the cause of the presence of several registered industrial designs even though the industrial design is not a new design because the industrial design is an industrial design that has become a public domain. The author hopes that there are “significant difference” phrases with explanation in the Draft Law of Industrial Designs that are being formed, and also a service improvements of the Directorate General of Intellectual Property in terms of examining an industrial design being applied for registration, so there is no longer a case of canceling an industrial design that does not have an element of novelty or because the design has become public domain."

"[ABSTRAKIndustri properti adalah sebuah industri yang terkait hampir dengan semua jenis industri lainnya. Keunikan lain dari properti adalah sebagai salah 1 kebutuhan dasar manusia. Kedua hal ini membuat industri property dipilih dalam proses pemilihan industri. Pemilihan PT. Summarecon Agung Tbk. sebagai perusahaan yang dianalisis didasarkan pada 3 hal yaitu perubahan profitabilitas perusahaan dari penurunan berturut-turut menjadi kenaikan berturut-turut, keunggulan dibandingkan 2 perusahaan property tbk besar lainnya yang dipilih sebagai pembanding dalam proses seleksi, dan profitabilitas perusahaan di tahun 2013 yang di atas rata-rata industry. Keunggulan-keunggulan ini telah membuat PT. Summarecon Agung Tbk. menjadi sangat menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai strategi korporasi, strategi bisnis, strategi keuangan, dan corporate action yang telah diterapkan oleh PT. Summarecon Agung Tbk. Analisis dan pembahasan ini akan dilakukan terhadap strategi-strategi korporasi dan tindakan-tindakan penting dari SMRA tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 yang terbagi atas 4 periode. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan strategi keuangan yang mencakup pertumbuhan, investasi, pendanaan, operasional, profitabilitas, resiko, kinerja keseluruhan, dan nilai dari PT. Summarecon Agung Tbk. terkait strategi-strategi dan tindakan-tindakan korporasi selama 4 periode tersebut.

---

ABSTRACTReal estate industry is an industry that related almost with all kinds of other industries. Another uniqueness of real estate, namely as one of the basic needs of human. Both of these make industrial real estate selected in the industry selection process. Selection PT. Summarecon Agung Tbk. as analyzed company is based on three things: the change of the company's profitability consecutive reduction into consecutive rise, advantages over two other major public real estate company selected as a comparison in the selection process, and the profitability of the company in 2013 were above the industry average. These advantages made PT. Summarecon Agung Tbk. become very interesting to be analyzed, particularly regarding corporate strategy, business strategy, financial strategy, and corporate action that has been applied by PT. Summarecon Agung Tbk. Analysis and discussion will be conducted on corporate strategies and critical actions of SMRA from 2004 to 2013, divided into 4 periods. Then will proceed with the analysis and discussion of the financial strategy that includes growth, investment, financing, operations, profitability, risk, overall performance, and the value of the PT. Summarecon Agung Tbk. related corporate strategies and actions during those periods.;Real estate industry is an industry that related almost with all kinds of other industries. Another uniqueness of real estate, namely as one of the basic needs of human. Both of these make industrial real estate selected in the industry selection process. Selection PT. Summarecon Agung Tbk. as analyzed company is based on three things: the change of the company's profitability consecutive reduction into consecutive rise, advantages over two other major public real estate company selected as a comparison in the selection process, and the profitability of the company in 2013 were above the industry average. These advantages made PT. Summarecon Agung Tbk. become very interesting to be analyzed, particularly regarding corporate strategy, business strategy, financial strategy, and corporate action that has been applied by PT. Summarecon Agung Tbk. Analysis and discussion will be conducted on corporate strategies and critical actions of SMRA from 2004 to 2013, divided into 4 periods. Then will proceed with the analysis and discussion of the financial strategy that includes growth, investment, financing, operations, profitability, risk, overall performance, and the value of the PT. Summarecon Agung Tbk. related corporate strategies and actions during those periods., Real estate industry is an industry that related almost with all kinds of other industries. Another uniqueness of real estate, namely as one of the basic needs of human. Both of these make industrial real estate selected in the industry selection process. Selection PT. Summarecon Agung Tbk. as analyzed company is based on three things: the change of the company's profitability consecutive reduction into consecutive rise, advantages over two other major public real estate company selected as a comparison in the selection process, and the profitability of the company in 2013 were above the industry average. These advantages made PT. Summarecon Agung Tbk. become very interesting to be analyzed, particularly regarding corporate strategy, business strategy, financial strategy, and corporate action that has been applied by PT. Summarecon Agung Tbk. Analysis and discussion will be conducted on corporate strategies and critical actions of SMRA from 2004 to 2013, divided into 4 periods. Then will proceed with the analysis and discussion of the financial strategy that includes growth, investment, financing, operations, profitability, risk, overall performance, and the value of the PT. Summarecon Agung Tbk. related corporate strategies and actions during those periods.]"