Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 111782 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adiwarman A. Karim, 1963-
"Finances and practices of Islamic banking in Indonesia."
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
332.1 ADI b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adiwarman A. Karim, 1963-
Jakarta: Rajawali, 2009
332.1 KAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adiwarman A. Karim, 1963-
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
332.1 ADI b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adiwarman A. Karim, 1963-
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
332.1 ADI b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adiwarman A. Karim, 1963-
Depok: Rajawali Pers, 2019
332.1 ADI b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Maulana
"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hak dan kewajiban dalam praktek Wa?ad pada Perbankan Syariah dengan pendekatan Fikih, agar dapat menemukan konsep Wa?ad yang dapat menjamin kepastian Hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Pemilihan sampel dari Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri karena keduanya merupakan Bank Syariah yang memiliki perkembangan paling signifikan, dan juga sebagai Bank Syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar yang bersifat deskriptif.
Dalam menganalisis data penelitian ini, Penulis mendeskripsikan secara komparatif dengan membagi ke dalam dua kategori, yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan konsep Fikih sehingga mendapatkan keterangan yang dihasilkan secara empiris dan mudah dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Wa?ad pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri belum mencapai kesesuaian dengan konsep Fikih, karena praktik Wa`ad pada Bank Syariah harus disertakan rekening Hamish Jiddiyah (Security Deposit) yang mewujudkan kebulatan tekad dari pihak yang dijanjikan untuk membeli aset/komoditas yang dijanjikan.

The main purpose of this study was to analyze the consequences of the rights and obligations in practice of Wa'ad on Islamic Banking Fiqh approach, in order to find Wa?ad concepts that can guarantee Legal certainty for the parties whose doing a transaction. The sample selection of the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri, since they are all Islamic Banking which have the most significant developments, and the Islamic Bank with the largest asset in Indonesia.The research method is qualitative method with case study approach that is rooted in the natural background as a whole, relying on humans as a research tool, conducted in inductive analysis, directing research goals in an effort to find the basic theories that are descriptive.
In analyzing the research data, the authors describe a comparative by dividing into two categories, that is appropriate or not in accordance with the concept of Fiqh thus obtain information generated empirically and easily understood. The results showed that the practice of Wa`ad at Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri has not reached agreement with the concept of Fiqh, because Hamish Jiddiyah account (Security Deposit) must be included in Wa`ad practised in the Islamic Bank which embodies the determination of the parties who promised to buy asset/commodity promised."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29650
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Mutia Elza
"[Tesis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank X dan Y. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah ini diajukan oleh seorang nasabah Bank Muamalat bernama Dudun Achmad. Pemohon sendiri mengalami
kredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tertanggal 9 Juli 2009. Tesis ini membahas mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada PT Bank X dan Y. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Putusan MK
Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun pilihan forum dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahmakah Konstitusi dilakukan melalui arbitrase oleh BAMUI yang kemudian berganti nama menjadi
basyarnas dan pada tahun 2006 ada dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang baru (Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama hingga lahir Lahir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bank X dapat diketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak berpengaruh pada Bank tersebut yang sejak awal memilih Pengadilan Agama. Sedangkan untuk PT. Bank Y sendiri, dikarenakan putusan MK Nomor 93/PUUX/ 2012 tidak menghapus isi pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Y mempunyai hak untuk menggunakan choice of law dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Bank Y memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Biasanya bank mempunyai formulir standar dalam hal terjadi penyelesaian sengketa kecuali para pihak menentukan sebaliknya. Namun dalam pelaksanaanya biasanya para pihak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam formulir standar tersebut;This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)
Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006 there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49 letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /
2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008 to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of the
Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation usually follow the provisions set out in the standard form., This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 /
PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court
Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2)
of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute
between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)
Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun
Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor
through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis
discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field
of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /
2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X
/ 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method
used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary.
Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation
of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the
field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah
made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006
there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49
letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning
Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /
2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008
to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the
results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court
Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning
choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of the
Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of
Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the
choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute
resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event
of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation
usually follow the provisions set out in the standard form]"
Universitas Indonesia, 2015
T44027
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhraf Ali
"ABSTRAK
Seperti sudah menjadi kelaziman dari setiap pendirian bank Islam, bahwa bank Islam baru di manapun, pada taliun-tahun awal berdirinya, terutama di negara muslim, selalu mengalami overlikuiditas. Dukungan yang besar dari umat Islam yang metupakan mayoritas penduduk, yang didorong oleh kesadaran atau keterikatan untuk memelihara kehidupan dari hal-hal yang haram dan meragukan berdasarkan syari'at dan juga karena hal-hal yang sifatnya emosional, memudahkan bank Islam untuk mengumpulkan dana, baik dana untuk modal maupun dana untuk kebutuhan pihak ketiga.
Kejadian tersebut juga berlangsung di Indonesia menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kondisi overlikuiditas harus segera diatasi untuk dapat memperlihatkan kinerja yang secara bertahap diharapkan akan optimal. Dengan kondisi kinerja BMI yang optimal akan lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi.
Dari hasil perhitungan dan perbandingan, nampak bahwa ROA yang dihasilkan BMI mampu untuk bersaing dengan ROA bank-bank go public Namun kinerja ini belum optimal mengingat LDR BMI baru mencapai 63%, sedangkan Bank Indonesia mensyaratkan LDR maksimum sebesar 110%.
Merupakan hal yang mudah bagi BMI untuk melempar dananya kepada pihak ketiga jika yang menjadi tujuan adalah profit. Dalam kondisi "uang ketat"seperti sekarang ini banyak pengusaha mengalami kesulitan untuk melakukan ekspansi. Cam yang paling mudah bagi bank untuk menyalurkan kelebihan likuiditas adalah melempar dana ke perusahaan besar, karena perusahaan besar lebih bonafid dan jumlah pembiayaan besar, walaupun risiko jika terjadi kegagalan sangat besar. Namun melihat misi yang melekat dari pendirian BMI, yang sudah committed untuk berorientasi kepada pembiayaan bagi usaha menengah dan kecil, hal ini menjadi tidak mudah, banyak kesulitan dalam menyalurkan dana bagi usaha kecil seperti risiko yang tinggi, jumlahnya pengusaha banyak, pagu kredit kecil dan letaknya tersebar.
Tidak sebagaimana bank konvensional, konsep yang melekat pada pendirian bank Islam adalah menggalakkan kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan kebersamaan usaha secara adil, maka cukup jelas bahwa misi bank Islam adalah pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.
Menghadapi tantangan diatas dengan mengacu kepada misi pendiriannya, maka BMI harus mempunyai strategi tersendiri yang memungkinkan eksistensinya dapat berkelanjutan. Untuk menekan risiko seminimal mungkin namun tetap dapat mengantisipasi seluruh kendala, maka pilihan strategi yang mungkin dalam menyalurkan dana adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan kajian dan bantuan teknis bagi pengusaha kecil Agar efektifdan efisien pembiayaan diarahkan secara berkelompok dan diutamakan kepada usaha yang mempunyai keterkaitan antara pengusaha kuat dan lemah maupun industri besar dan industri kecil. Sedangkan untuk memudahkan akses kepada pengusaha/industri yang lokasinya tersebar, dilakukan kerjasama dengan BPR syari'at.
Pilihan strategi dalam menyalurkan dana tersebut merupakan the best alternati£ namun dalam mencapainya masih memerlukan waktu. Maka sambil menunggu realisasi yang optimal, SBPU al-dayn menjadi the second best alternatif.
Melengkapi pilihan strategi tersebut, disarankan untuk mengupayakan suatu pusat data dan pengkajian pengusaha/industri kecil. Pembentukan lembaga ini niscaya sangat membantu dalam seleksi calon peminjam, monitoring maupun identifikasi usaha potential.
"
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Raharjo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28509
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ascarya
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
332.129 7 ASC a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>