Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis palinologi yang dilakukan terhadap perconto serbuk bor yang diambil dari Sumur O interval kedalaman 8100'-11850 yang ditajak di selat makasar memperlihatkan keragaman dan kelimpahan palinomorf rendah (bagian bawah interval) sampai sedang (bagian atas interval). Palinomorf yang ditemuan mencirikan umur Eosen seperti proxapertities opercylatus, Proxapertites cursus, Palmaepollenites kutchensis, Diporoconia iszakszestgyorgi dan Cicatricosisporites eocenicus. Dibandingkan dengan Formasu Nanggulan di Yogyakarta, kelimpahan dan keragaman palinomorf Sumur O relatif rendah. Palinomorf yang dijumpai melimpah pada Formasi Nanggulan seperti aff. Beaupreadites matsuokae, Palmaepollenites kutchensis dan Dicolpopolllis malesianus memperlihatkan kelimpahan rendah di Sumur O. Hal ini dapat terjadi karena perconto sedimen di Sumur O interval 8100'-11850' berada pada level stratigrafi lebih muda daripada Formasi Nanggulan yang berumur Eosen Akhir. Interpretasi ini didukung oleh kemunculan polen Proxapertites operculatus (fine reticulate) yang juga muncul pada Formasi Bayah umut Eosen Ahir di Jawa Barat. Selain itu, kelimpahan sedang polen Restioniidites punctulosus mengindikasikan terbentuknya iklim kering yang menandai umur Eosen Akhir seperti terjadi di Jawa, Eropa Barat dan Amerika Utara. "

"Metode uji distilasi tekanan vakum ASTM D1160 merupakan sifat penuapan biodiesel. sifat penguapan biodisel sangat penting, karena terkait dengan mutu proses pembakaran di mesin disel. keakuratan metoda distilasi, sangat ditentukan oleh variabel kondisi operasi alat seperti; daya pemanasan awal, daya pemanasan lanjutan, waktu pemanasan, suhu media pendingin dan tekanan vakum yang dipakai. keakuratan hasil uji sesuai acuan ASTM D-1160, ditentukan berdasarkan sifat kestabilan tetesan distilat, yang besarnya antara 6-8 ml/menit pada tingkat perolehan distilat 10% sampai 90% vol. dari hasil pengembangan kombinasi Program File pada alat distilasi tekanan vakum ASTM D-1160 otomatis, untuk keakuratan hasil uji penguapan biodisel dengan densitas antara 0,879-0,900 gr/ml, yang relatif baik, dicapai pada kondisi alat: tekanan vakum 3 mmhg, suhu media pendingin 30 derajat celcius, daya pemanasan awal 180 watt, waktu pemanasan 7 menit, daya pemanasan lanjutan 75-80 watt. sedangkan untuk biodisel dan produk biodisel ringan dengan densitas antara 0,8330-0,8560 gr/ml, dicapai pada kondisi alat: daya pemanasan awal 175 watt, waktu pemanasan 6 menit, daya pemanasan lanjutan 70 watt, suhu media pendingin 30 derajat celcius, durasi operasi kerja alat dari IBP-EP antara 32-35 menit."

"Sektor usaha minyak dan gas bumi selama puluhan tahun sudah terbukti memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi merupakan publik utilities yang sangat dibutuhkan masyarakat, sementara komoditas substitusi belum banyak diupayakan untuk dimanfaatkan, sehingga diperlukan peran (intervensi) pemerintah. Peran Pemerintah ini diperlukan dalam rangka men-generate revenue, menjamin kelangsungan ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarui bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri atau beberapa daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 November 2001 sebagai pengganti Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang dimaksudkan sebagai "Legal Instrument" guna mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparant, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional di kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Secara garis besar faktor yang melatarbelakangi pembaharuan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi , antara lain adalah: industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara dan reformasi hukum, yang didorong oleh politik hukum nasional dan dengan adanya UU Migas menegaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Dilain pihak perkembangan yang terjadi dalam tataran filosofis yang berangkat dari pesan yang disampaikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ikut mendorong perlunya pemahaman kembali arti penguasaan serta pengaturan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau hayat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam tataran teoritis dan operasional penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 merupakan langkah reformasi dan pembaharuan hukum di bidang industri minyak dan gas bumi, hal mana mengingat esensi pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan yang sangat mendasar dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan penataan sektor usaha minyak dan gas bumi yang modem, efisien dan mampu bersaing. Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas maka secara filosofis dapat disimpulkan bahwa penguasaan memang masih di tangan Negara hal ini terkait dengan filosofi Pasal 33 UUD 45 tapi dalam pengusahaannya dilakukan oleh kontraktor baik itu BU dan atau BUT dengan cara bagi basil dengan Negara."