Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tak ada hal yang lebih memilukan barangkali dari kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang terjadi di Ambon atau Maluku pada umumnya.Tak ada kata yang menggambarkan secara tepat apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan yang penduduknya plural ini.Tesis yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia ()lab Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) Dalam Penanganan Konflik Di Ambon, mencoba untuk melihat faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang justru terjadi pada saat proses penanganan konflik yang dilakukan, oleh aparat keamanan, mengakibatkan pelanggaran yang bersifat vertikal dan melihat bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam penanganan konflik tersebut.Masuknya unsur-unsur Negara dan kekuatan militer dalam konflik yang terjadi bukanya tanpa resiko, kemungkinan terbesar dari faktor resiko itu adalah penggunaan alat-alat kekerasan yang paling dikuasai militer, maka muncul penyelesaian konflik kekerasan dengan cara-cara yang tidak beda dengan kekerasan itu sendiri.Dalam menganalisa persoalan tersebut digunakan beberapa tinjauan pustaka seperti definisi dari konflik, konflik sosial, sifat koflik, jenis-jenis konflik, sifat dari masyarakat majemuk, Tahapan dari penyelesaian konflik (conflict resolution), konsepsi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan instrument pokok perlindungan Hak Asasi Manusia baik yang bersifat nasional dan internasional.Selain untuk lebih mendekatkan pada permasalahan penulis juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari konsepsi militer profesioanal dan peran militer dalam sosial politik khususnya Dwifungsi ABRI, sosialisasi Hak Asasi manusia bagi kalangan aparat keamanan merupakan salah satu pokok bahasan pula.Metode Penelitian tesis ini berssifat library research dimana digunakan data sekunder, inventarisasi peraturan perundang-undangan atau lainya serta dokumentasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di daerah konflik, disamping itu penulis juga mengunakan data yang bersifat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi yang dapat dipertanggung jawabkan ke absahanya.

---

It seems that human rights violation and mass conflict happening in Ambon and Moluccas are more sorrowful than other things ever. One finds no precise word to describe what is going on in such a plural region.

This Thesis entitled "Human Rights Violation by the Military and Police Officers in the Conflict Resolution Process in Ambon", tries to reveal some reasons of the Human Rights violation that simply happened as the conflict resolution process was undertaken by military and police officers resulting in vertical violation, and observes how Human Rights violation by TNI and POLRI emerges in the conflict resolution.

Involved elements of the state and military forces in the ongoing conflict are not without risks; the major risk factor is using mostly military-controlled violation instruments and that mass conflict and human rights violation are settled in the same process as the violation itself.

Analyzing the case, one uses library research such as definitions of conflict, social conflict, types of conflict, characteristics of plural community, phases of conflict resolution, conception of Human Rights violation and principal instruments of securing both national and international Human Rights.

Besides approaching to the problem statement, the author also applies library researches of professional military conception and military roles in social and political situation especially "Dwifungsi ABRI" (Indonesian Armed Forces' Dual Functions)?nd socialization of Human Rights to the security agents as a problem, as well.

Research methodology employed in this thesis is Library Research where the author uses secondary data, inventory of legislation and others, and documentation of the ongoing events in the conflict area. Moreover, the author applies data of researches carried out by several institutions for which one is liable for their validity."

"ABSTRAKDalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, isu keberpihakan media kembali menjadi sorotan. Muncul kekhawatiran bahwa rawanya pertarungan kepentingan di tahun politik dapat menyeret media pada peran yang tidak netral, sehingga menciptakan suasana politik yang tidak kondusif. Penlitian ini berusaha memahami netralitas media massa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan melakukan studi kasus pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat 2017. Sebagai sebuah Penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun lokus penelitian yang dipilih adalah Jakarta dan Bandung."

"The discussion in this article is based on a research study of mass media reports about conflict in Indonesia.It focused on conflict at Ambon, Poso, Sambas and Sampit as reporting by Republika, Kompas and Media Indonesia. These area were assumed as the wider ethnic conflict than the ones at other places...."

"ABSTRAKNetralitas adalah suatu keadaan tidak memihak;netral. Dalam memberikan pelayanannya, birokrasi harusmengutamakan profesionalisme, tidak membedakanberdasarkan kepentingan politik maupun golonganmasyarakat yang dilayaninya. Netralitas Pegawai NegeriSipil adalah mutlak diperlukan mengingat tugas dankedudukan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat danpelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitasPegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik danuntuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuanpegawai negeri, serta agar memusatkan segala perhatian,pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankankepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu,Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik harus diberhentikan sebagai PegawaiNegeri baik secara hormat atau tidak hormat.Netralitas PNS sebagai salah satu cara menujuterciptanya Good Governance dan salah satu upaya yangdilakukan dalam reformasi birokrasi. Dengan adanyanetralitas PNS, maka pelayanan kepada masyarakat akansemakin baik.Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan,dengan metode pendekatan yuridis analitis.Administrasi negara sebagai organ birokrasi diIndonesia sulit bersikap independen dan netral karenaberada di bawah kekuasaan pemerintah.Penelitian ini merekomendasikan agar administrasinegara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanyapayung hukum konstitusi, maka posisi dan keberadaanadministrasi negara akan kuat dan lebih independen.Alternatif lain adalah melalui penyempurnaan peraturanperundang-undangan. Perlu pengaturan tentang penggunaanfasilitas negara yang dipakai oleh Pegawai Negeri SipilABSTRAKdi luar kedinasan. Pada akhirnya, harus ada konsistensiperaturan mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi

---

ABSTRACTNeutrality is unbiased condition; neutral.Bureaucrat service majoring profesionalism,undiscrimination, not based on politic interest peoplethey served. Neutrality of public servant absoluteneedful because of their duty and position as stateservant, people servant and public servant. As efortsto keep neutrality of public servant from politic partyeffect and to assure of totality, compactness, and heldtogether, bend the mind to attention, energy for theduty, then with no permitted public servant to bemember, part, and/or board of politic party. Thereforefor public servant as a member and/or board of politicparty have to get the push as public servant courtly ofnot courtly.Neutrality of public servant as one of methodconcern good governance established and one ofbureucracy reform eforts. Then, public services will bebetter.Research method as used in is normative lawresearch method pass through library study, withanalitical juridisch approach method.State administrator as bureaucracy organ inIndonesia is hard to be independent and neutral becauseof their position is under the government power.This research recomend that regulate stateadministration in contitution. So, existence andposition of state administration will be strong andmore independent. Other alternative is by action ofperfecting law and regulation. Its necessary theregulation about utilizing state?s facilities that usedunofficial duty. Finally, that must be a regulationconsistency about prohibition of public servant to be amember and/or board a politic party.anggota dan/atau pengurus partai politik."