Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnisbisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang terakhir membentuk Tim Pengendali untuk melakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.

---

To meet the funding requirements in the developing and operation, since the independence day, the Indonesian Armed Forces (TNI) seek to meet needs independently. In the name of the TNI's foundations that are managed by the military, the income is obtained from existing businesses. On October 16, 2004 The govemment has approved the enactment of Law No. 34 Year 2004 on TNI, which prohibits soldiers to do business and give delegation to the President to take over the business activities of the TNI. Since 2005 the Minister of Defense has established the TNI's Business Transformation Team Supervision,then followed by National Team of TNI's Business Activity Acquisition, and lately perform the Controlling Team to conduct the TNI?s business activities takeovers."

"Disepakatinya perjanjian WTO oleh Pemerintah Indonesia merupakan babak baru dalam perdagangan yang lebih terbuka dan bebas. DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 13 Oktober 1994 dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994. Realitas adanya ketimpangan kekuatan politik dan ekonomi antar negara anggota berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara, apalagi negara tersebut berada pada level ekonomi yang lemah. Artinya pelaksanaan perdagangan global tidaklah semulus dengan apa yang hendak dicita-citakan. WTO sendiri mempunyai aturan, instrumen dan prinsip sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar yang berpotensi menimbulkan distorsi. Dapatkah negara-negara berkembang, khususnya Indonesia memanfaatkan aturan tadi pada sektor pertaniannya? apakah keadilan yang dicita-citakan oleh perdagangan yang bebas dan terbuka di sektor pertanian ini hanyalah impian atau topeng kapitalis untuk menguasai perekonomian suatu negara? atau sebetulnya ada masalah yang lebih mendasar dari penyebab kegagalan sektor pertanian kita dalam persaingan ekonomi global. Adanya sebuah kajian dan analisis sektor ini dan dampaknya terhadap harmonisasi dan reformasi hukum bisnis menjadi salah satu jalan memperkuat posisi tawar sektor pertanian kita dalam perdagangan dunia."

"ABSTRAKDi negara hukum. hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Dengan kata lain semua orang wajib tunduk kepada hukum. Dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kahancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi.Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu:(1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma. hukum,(2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten,(3) Adanya sarana penegakan hukum yang memadai, dan(4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum.Refomasi yang terjadi di lndonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini dirasakan adanya kecendrungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi di bidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapang an hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam kepada yang berhak dan berkewajiban. untuk manjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam menjalankan hukum Islam di tanah nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam.Demikian seterusnva pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah, hukum Islam masih berjalan sebagaimana; mestinya. Hanya pada diakhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam- itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya."