Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang bagaimana brand politik mempengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya proses penggalangan dana kampanye yang terjadi dalam sebuah ajang pemilu presiden di Indonesia. Dimana, penulis membatasi penelitian ini pada proses penggalangan dana yang secara regulasi dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang terdiri dari sumbangan dana perorangan, sumbangan dana kelompok masyarakat, dan sumbangan dana badan usaha non pemerintah. Objek dari penelitian ini adalah proses pendanaan pihak lain yang dilakukan oleh Tim Kampanye Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist, dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya peran penting brand kandidat dalam menggalang dana kampanye berdasarkan pengalaman best practice dari Tim Kampanye Joko Widodo yang berhasil mencatatkan namanya sebagai penerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain terbesar di 2014 dan 2019. Penelitian ini juga mengulas tentang faktor-faktor dan kendala yang ada dalam melakukan proses penggalangan dana kampanye.

---

This thesis discusses how political brands affect the political participation, especially in fundraising process that occurs in a presidential election in Indonesia. The limitation of this research is in the fundraising process from third parties, which consist of individual donations, community group donations, and non-government business entity donations. The aim of this research is to understand how third parties funding process conducted by the Joko Widodo Campaign Team in 2014 and 2019 presidential elections. This research uses a post positivist paradigm, with qualitative methods and a case study approach. The results of this study are the important role of political brand in campaign funding process based on Joko Widodo Campaign Team experienced who made them self as the largest recipient donations from third parties in 2014 and 2019. This research also examines the factors and constraints that was involved in the campaign fundraising process."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan peran Super PACs yang merupakan model komite atau organisasi pendanaan kampanye, dapat menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga, khususnya pada saat pemilihan presiden tahun 2012. Super PACs yang tidak memiliki batasan di dalam menerima serta membiayai kampanye dapat menjadi instrumen bagi pihak dengan dengan kekuatan ekonomi besar untuk mentransformasi kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik secara lebih leluasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengenai bagaimana Super PACs menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi kuat menggunakan Super PACs sebagai instrumen untuk mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik yang terlihat pada pendanaan Super PACs yang dimotori oleh kontribusi dana dari para pendonor besar. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa Super PACs tidak dapat membeli pemilihan. Independensi dan kebebasan serta kekuatan agregatif politik dan ekonomi warga pada saat pemilihan, mampu untuk meminimalisir ketidaksetaraan akibat perbedaan kekuatan ekonomi dan politik.

---

This paper focuses on the role of Super PACs, which is a model of campaign finance committees, may lead to political inequality between the citizens, especially during the 2012 presidential election. Super PACs that do not have any restriction on receiving and funding a campaign can be an instrument for the people with a big economic power to transform their economic power into political power more freely. This study uses qualitative methods to analyze about how Super PACs pose political inequality between the citizens during The 2012 United States Presidential Election.

This study found that the people with a big economic power using Super PACs as an instrument to transform their economic power into political power, which can be seen by looking on how Super PACs funding, led by a big donors. However, this study also found that Super PACs couldn't buy the election. Independency and freedom, as well as political and economic power of the citizens aggregated in the election, able to minimize the inequality due to differences in economic and political power."

"Campaign finance reform has always been motivated by a definition of democracy that does not count corporations as citizens and holds that self-government works best by reducing political inequality. In the early years of the twentieth century, Congress recognized the strength of these principles by prohibiting corporations from making campaign contributions, passing a disclosure law, and setting limits on campaign expenditures. These reforms were not controversial at the time, but conservative opposition to them appeared in the 1970s. That opposition was well represented in the Supreme Court, which has rolled back reform by granting First Amendment rights to corporations and declaring the goal of reducing political inequality to be unconstitutional. Buying the Vote analyzes the rise and decline of campaign finance reform by tracking changes in the way presidential campaigns have been funded since the late nineteenth century, and changes in the debate over how to reform fundraising practices. A close examination of major Supreme Court decisions shows how the Court has fashioned a new and profoundly inegalitarian redefinition of American democracy"-- Provided by publisher."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi Pemilu 2019. Tranparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas Pemilu di Indonesia. Tulisan ini mengkaji laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 dengan fokus pada aspek penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta kepatuhan pada aturan dana kampanye yang berlaku. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder, berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Asuransi Independen dari Kantor Akuntan Publik ditemukan bahwa penerimaan dana kampanye partai politik Peserta Pemilu 2019 didominasi oleh sumbangan dari calon legislatif dan pengeluaran terbanyak dana kampanye berasal dari jasa kampanye. Hasil audit memperlihatkan masih adanya ketidaktransparanan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai politik. Lemahnya sanksi diduga menjadi salah satu penyebab, disamping regulasi dana kampanye yang belum mengatur batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, serta batasan pengeluaran dana kampanye sehingga prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan Pemilu tercederai."

"Laporan ini bertujuan untuk memaparkan proses pengauditan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum baik untuk partai politik maupun calon anggota DPD, proses pembuatan pedoman audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif, isi dari pedoman tersebut dan perbedaannya dengan pedoman sebelumnya, serta sedikit pemaparan hasil audit laporan dana kampanye 2014 yang telah dipublikasikan dalam situs KPU.

---

The focus of this report is to show the audit of legislative campaign finance report process, audit of legislative campaign finance report guidelines, the differences between this year and previous periods guidelines, the guidelines making process, and also this year audit of legislative campaign finance report result."

"ABSTRAKTesis ini menjelaskan pengaruh terpaan kampanye terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Riset ini dilatarbelakangi oleh kampanye yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK agar masyarakat turut membantu mengawasi pengelolaan keuangan negara. Berlandaskan pada teori perubahan perilaku behavioral change , riset ini memiliki preposisi bahwa perubahan perilaku adalah proses multi tahap dimana kondisi tertentu harus terjadi sebelum perubahan perilaku. Riset kuantitatif dilakukan dengan survey menggunakan alat bantu kuisioner kepada peserta workshop yang dilakukan oleh BPK. Hasil riset memperlihatkan bahwa terpaan kampanye berupa penerimaan informasi, medium dan isi informasi tidak mempengaruhi pengetahuan. Akan tetapi, pengetahuan mempengaruhi sikap. Semakin tinggi pengetahuan, maka akan semakin positif sikap terhadap BPK. Seseorang yang bersikap positif akan cenderung berpartisipasi membantu BPK dalam mengawal harta negara. Tidak hanya akan berpartisipasi, tetapi orang juga akan berbagi informasi dengan orang lain dan mengajak orang lain untuk turut berpartisipasi membantu BPK dalam mengawal harta negara.

---

ABSTRACTThis study explains the influence of campaign exposure to people rsquo s knowledge, attitudes, and behaviors in monitoring state financial management. This research is motivated by campaigns conducted by Badan Pemeriksa Keuangan BPK so people can help BPK in monitoring state financial management. Based on behavioral change theory, this research has a preposition that behavioral change is a multi stage process in which certain conditions must occur before behavior change. Quantitative research was conducted with survey using questionnaire tool to workshop rsquo s participants conducted by BPK. The result shows that acceptance of information, medium and content of informasi does not affect knowledge. However, knowledge influences attitudes. The more knowledge rise, the more positive attitudes toward BPK. A person who is positive will tend to participate in assisting BPK to oversee the state assets. Not only participate, people will also sharing information with others and persuade them to participate in assisting BPK to oversee the state assets."

"Dalam persaingan untuk memperebutkan kursi di Kongres, para kandidat berlomba-lomba menggunakan strategi kampanye untuk memenangkan dukungan dan suara dari pemilih. Upaya kampanye ini memerlukan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang signifikan untuk menjalankan program kampanye mereka. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh dana kampanye terhadap perolehan suara kandidat Kongres dalam Pemilihan Kongres Amerika Serikat 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Federal Election Commission (FEC). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 125 kandidat Pemilihan Kongres 2020 dengan confidence level 95% dan margin of error 5%. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier ordinal (OLS), penelitian ini menganalisis pengaruh variabel penerimaan dan pengeluaran kampanye terhadap perolehan suara kandidat dengan mempertimbangkan kategori-kategori yang relevan. Variabel penerimaan dana kampanye akan dianalisis secara terpisah, meliputi penerimaan individu, penerimaan partai politik, penerimaan komite aksi politik, dan penerimaan dana pribadi kandidat. Demikian pula, variabel pengeluaran kampanye akan dianalisis secara terpisah, mencakup biaya pemasangan iklan kampanye, biaya acara kampanye, biaya peraga alat kampanye, dan biaya administratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat tahun 2020, penggunaan dana kampanye untuk biaya pemasangan iklan kampanye memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara anggota U.S. House of Representatives, sementara variabel lain seperti penerimaan dana kampanye individu, jumlah total penerimaan dana kampanye, dan total pengeluaran kampanye tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik

---

In the race for congressional seats, candidates are vying for support and votes from the electorate using campaign strategies. These campaign efforts require significant campaign fundraising and expenditures to run their programs. The research aims to analyze the influence of campaign funding on the vote acquisition of congressional candidates in the 2020 United States Congressional Election. The data used for this study is secondary data obtained from the Federal Election Commission (FEC). The research includes a sample of 125 candidates from the 2020 Congressional Election with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. Using the ordinal linear regression (OLS) analysis method, the research analyzes the impact of campaign funding and expenditure variables on candidate vote acquisition, considering relevant categories. Campaign funding variables, such as individual contributions, party contributions, political action committee contributions, and candidate personal contributions, will be analyzed separately. Similarly, campaign expenditure variables, including advertising expenses, campaign event costs, campaign material expenses, and administrative expenses, will be analyzed separately. The research findings indicate that in the 2020 United States Congressional Election, the use of campaign funds for advertising expenses significantly influenced the vote acquisition of U.S. House of Representatives members, while other variables such as individual campaign contributions, total campaign contributions, and total campaign expenditures did not show significant statistical significance."