Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Motivasi India dalam ASEAN-India Free Trade Agreement. ASEAN-India Free Trade Agreement, sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas antar kawasan dengan jumlah populasi yang sangat banyak dan jumlah volume perdagangan yang cukup besar, disetujui untuk dilakukan tinjauan atas permintaan India dan dengan persetujuan ASEAN di tahun 2019 setelah 10 tahun beroperasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa India baru mengajukan tinjauan setelah 10 tahun beroperasi dan apa motivasi India dalam AIFTA ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis motivasi yang dimiliki India dan menemukan bahwa India memiliki motivasi ekonomi, leverage, efek interaksi, dan pemimpin di dalam AIFTA.

---

This research discusses India's motivation in the ASEAN-India Free Trade Agreement. The ASEAN-India Free Trade Agreement, as one of the free trade agreements between regions with a very large population and a fairly large volume of trade, was approved for reviewed at the request of India and with ASEAN's approval in 2019 after 10 years of running. This then raises questions, why India only had submitted a review after 10 years of operation and what is India's motivation in this AIFTA. This research uses a qualitative approach methodology to analyze India's motivations and found that India has economic, leverage, interaction effect, and leadership motivation in AIFTA."

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai motif ekonomi India dalam pembentukanSAFTA. SAFTA merupakan kerjasama ekonomi internal di kawasan Asia Selatansemenjak tahun 2004. SAFTA berasal dari South Asian Association for RegionalCooperation (SAARC) yang secara resmi terinstitusionalisasi pada 8 Desember1985 di Dhaka, Bangladesh. Pendirian SAARC sebagai institusi regionalditandatangani oleh tujuh negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan,Maladewa, Sri Lanka, dan Nepal. Tesis ini menggunakan teori motif FTAmenurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif ekonomiIndia dalam SAFTA. Menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada, motif ekonominegara dalam mengimplementasikan FTA adalah memperluas akses pasar barumelalui liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga volume perdagangan daninvestasi regional meningkat. Hasil dari penelitian ini adalah India berhasilmengekspansi pasar di kawasan Asia Selatan. Data menunjukkan bahwa Indiaeksportir dan importir terbesar di kawasan Asia Selatan. Selain itu, terdapatpeningkatan volume perdagangan di kawasan Asia Selatan selama tahun 2004-2012. Meskipun volume perdagangan Asia Selatan meningkat, volume investasiAsia Selatan termasuk dalam kategori rendah sehingga dapat diabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis explores the economic motives of India in SAFTA. SAFTA iseconomic cooperation between South Asia countries. SAFTA comes from SouthAsian Association for Regional Cooperation (SAARC) which established on 8December 1985 in Dhaka, Bangladesh by seven countries. They are India,Pakistan, Bhutan Maldives, Sri Lanka, and Nepal. This thesis uses FTA motivestheory by Mireya Solis and Saori N. Katada in order to analyze India?s economicmotives in SAFTA. Based on Mireya Solis and Saori N. Katada, state?s economicmotives to implement FTA are making larger access for new market by trade andinvestment liberalization in order to maximize the trade and investment volume.The result of this research consists of India successfully expand its market inSouth Asia. Data shows that India is the largest importir and exportir in SouthAsia. Besides that, the trade volume of South Asia is increasing in 2004-2012.Even though, the trade volume of South Asia is increasing, the volume ofinvestment in South Asia can be ignored because it is too low;"

"Transaksi perdagangan saat ini didominasi oleh transaksi lintas batas yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha lokal dan pelaku usaha mancanegara. Hingga kini, hukum persaingan usaha Indonesia belum dapat menjerat pelaku usaha yang melakukan transaksi lintas batas yang berdampak pada persaingan usaha di Indonesia. Sedangkan hukum persaingan usaha Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan doktrin efek untuk mengatasi isu tersebut. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, negara mempunyai tugas mensejahterakan dan melindungi rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif dan dilakukan untuk mengetahui penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat dan Uni Eropa serta mengetahui kemungkinan penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penerapan doktrin efek melalui amandemen UU No 5 Tahun 1999, disertai pembuatan perjanjian multilateral dengan negara lain, merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan guna menjangkau transaksi lintas-batas yang berdampak pada persaingan usaha di pasar Indonesia.

---

Current business transaction is dominated by cross-border transaction which may create unfair competition between the local and overseas companies. As yet, Indonesia competition laws have not been able to cover businesses that carry on cross-border transactions that affect business competition in Indonesia. However United States and Europe Union competition laws have enforced effect doctrine to cover that issue. On the basis of the theory of state prosperity, it is the duty of the state to bring prosperity to the people and protect them through the various legislations.

By way of a legal normative research, it aims to present the business competition laws that are adopted by United States and Europe Union and explore the possibility of applying the effect doctrine in Indonesia competition laws. The application of the effect doctrine through of amendment of Law Number 5 of 1999 should be accompanied by entry into multilateral treaties with other countries as measure that can be undertaken to regulate cross-border transactions that have a bearing on local business competition in Indonesia."

"Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham wajib memerhatikan persaingan usaha akan tetapi proses pemberitahuan wajib dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang tidak memiliki fungsi pencegahan terhadap anti persaingan, untuk itu permasalahan yang dibahas bagaimanakah kewajiban dan proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dalam prespektif hukum persaingan. tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis nomatif dengan pendekatan perbandingan hukum di negara lain. pelaku usaha yang memiliki nilai aset atau penjualan tertentu wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila pemberitahuan terlambat dilakukan maka pelaku usaha akan dikenakan denda administrasi keterlambatan, konsultasi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dapat dilakukan pada saat kewajiban pengumuman rancangan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham pada paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

---

Merger, consolidation, or acquisition of shares shall be notice of competition, but the notification process must be done 30 (thirty) days after the date of merger, consolidation, or acquisition of shares that do not have the function of preventing anti-competitive, for the problems discussed how the obligations and processes merger, consolidation, or acquisition of shares in a competition law perspective. This thesis research methods nomatif juridical approach to comparative law in other countries. businesses that have a value of certain assets or sale shall make a notification to the Business Competition Supervisory Commission, if the notice was too late to do the business will be subject to administrative penalties of delay, consultation merger, consolidation, or acquisition of shares can be done at the time of the announcement of the draft obligation merger, consolidation, or acquisition of shares at least 30 (thirty) days prior to calling the General Meeting of Shareholders."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."