Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On anti-women hadith according to Islamic organizations in Indonesia."

"Buku Kemanusiaan dan Pembaruan Masyarakat Muslim Indonesia merupakan pertanggungjawaban penulis dalam kapasitas sebagai ‘intelektual publik’ selama rentang waktu 25 tahun (1998-2023) yang menyaksikan, mengalami, berpikir, bergerak dan menulis seputar persoalan-persoalan Spritualitas Kemanusiaan, Islam dan Ikhtiar Penyegaran Ajaran serta Indonesia dan Kemajemukan. Dalam buku ini direfleksikan tentang solidaritas kemanusiaan dan cinta, gambaran manusia berkualitas, pentingnya penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda serta tentang penderitaan dan kebahagiaan umat manusia . Selain itu, memuat tulisan tentang Akar-akar Kekerasan dalam Islam dan perlunya critical thinking dalam mempelajari ajaran Islam dan memahami sejarah umat Islam. Diketengahkan kembali sejumlah pemikir yang menolak negara khilafah seperti percikan pemikiran Bung Karno, gagasan integrasi keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan yang disampaikan Nurcholish Madjid serta sikap yang menentang arus yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam kasus tuduhan penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus Pilkada DKI pada 2017. Tentang Indonesia dan kebhinekaan, penulis menawarkan pentingnya mengenal dan berdialog di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, tantangan kebhinekaan selama 25 tahun di era reformasi dan demokrasi serta berkembangnya beragam pemikiran tentang perempuan seperti Kontra Indonesia Tanpa Feminis, childfree, dan lain-lain."

"Konflik interpersonal yang terjadi dalam Iingkungan kerja adalah kondisi pertentangan yang timbul antara sedikitnya dua pihak yang memiliki hubungan keterkaitan dalam pekerjaan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar dalam persepsi masing-masing pihak mengenai tujuan, ide dan kepentingan, serta perbedaan lain yang sifatnya Iebih pribadi dan emosional. Salah satu penyebab terjadinya konflik interpersonal dalam perusahaan adalah perbedaan latar belakang budaya. Dengan semakin meningkatnya arus tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, maka situasi-situasi multinasional alau multikultural yang rawan terhadap konflik pun akan semakin banyak tercipta. Konflik tersebut bisa bersifat fungsional maupun disfungsional bagi organisasi, yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan para manajer dalam menghadapi konflik, yailu pendekatan tradisional, pendekatan hubungan kemanusiaan dan pendekatan interaksionis. Kemampuan untuk menangani konflik secara efektif merupakan salah satu keterampilan interpersonal yang penting dikuasai oleh para manajer. Terdapat beberapa gaya penanganan konflik yang merupakan cara atau metode yang cenderung diterapkan oleh individu dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, yaitu fighting atau competitive, smoothing atau accomodating avoiding, bargaining dan problem solving atau collaborative. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu studi eksploralif yang berusaha menjawab permasalahan lentang pendekatan yang digunakan oleh para manajer Indonesia dalam menghadapi konflik, dampak dari terjadinya konflik dalam suatu organisasi menurut para manajer Indonesia, faktor- faktor penyebab terjadinya konflik antara TKA dan TKI dalam suatu perusahaan, dan kecenderungan gaya penanganan konflik tertentu yang diterapkan oleh para manajer Indonesia dalam menghadapi konflik dengan atasan atau rekan kerja berkebangsaan asing. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi tentang konfIik dalam organisasi. Sedangkan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyusunan modul yang efektif dalam pelatihan mengenai konflik dan gaya penanganan konflik dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 10 orang partisipan, yang seluruhnya merupakan manajer Indonesia yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Adapun metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik cenderung dipersepsi negatif, dengan menggunakan pendekatan tradisional terhadap konflik. Sedangkan sumber-sumber konflik interpersonal antara TKI dan TKA dalam perusahaan menurut para partisipan adalah faktor komunikasi, faktor struktur organisasi, faktor kepribadian dan faktor budaya. Dari hasil penelitian ini, tidak ditemukan suatu pola yang jelas tentang gaya penanganan konflik yang cenderung diterapkan oleh para manajer Indonesia. Namun demikian, penelitian ini memberikan hasil yang senada dengan penelitian yang dilakukan terhadap pekerja Malaysia, yang menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan gaya penanganan konflik kolaborasi dan kompromi dengan menggunakan mediator, dan penelitian-penelitian Iain yang menemukan bahwa gaya penanganan konflik yang berorientasi pada pemecahan masalah (kolaborasi dan kompromi) pun digunakan dalam budaya kolektivistik. Sebagai saran kiranya dapat dilakukan studi perbandingan dengan masalah serupa, yaitu konflik interpersonal antara TKI dan TKA, dengan menggunakan baik TKA dan TKI sebagai partisipan, dan dengan karakteristik TKA yang Iebih beragam serta berasal dari beberapa perusahaan. Hal ini dimaksudkan unluk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang Iebih Iengkap. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada karakteristik partisipan yang Iebih heterogen, agar didapatkan data yang Iebih lengkap. Unluk itu sebaiknya jumlah partisipan dalam penelitian pun diperbesar agar dapat mewakili heterogenitas tersebut."

"Konflik yang terjadi akhir tahun 1998 berhasil menghancurkan tatanan hidup masyarakat Poso yang telah terbentuk selama ini. Konflik yang bersumber dari interaksi masyarakat sehari-hari dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda tanpa disadari menjadi potensi-potensi konflik laten yang kemudian lahir menjadi bentuk kekerasan, bermula dari perkelahian anak muda yang sedang berpesta minuman keras.Tindakan kekerasan yang oleh media massa disebut dengan kerusuhan Poso Jilid I - V membuat stigma-stigma dan integrasi masyarakat ke dalam kelompok Islam dan Kristen semakin nyata dan menjadi jurang pemisah di antara kelompok yang ada dalam masyarakat Poso. Perbedaan ini semakin menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun suatu kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak bertikai. Pada akhirnya akhir tahun 2001 pertemuan di Malino menghasilkan suatu kesepakatan damai yang dikenal dengan Deklarasi Malino.Deklarasi Malino merupakan upaya damai yang berasal dari kedua kelompok yang bertikai, kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Hasil kesepakatan ini kemudian berusaha direkonsiliasikan kepada masyarakat, khususnya pada kelompok yang telah bertikai. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal tanpa ada ketakutan munculnya konflik baru kembali.Konflik telah terjadi dan hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana mengelola dan mengatur konflik yang masih sering terjadi pasca Deklarasi Malino, agar tidak muncul menjadi konflik kekerasan baru di daerah Poso. Serta bagaimana memanfaatkan pengaruh pemuka pendapat, masyarakat ataupun tokoh agama dalam proses manajemen konflik tersebut.Model manajemen konflik yang dikemukakan oleh Ting Toomey adalah kerangka yang digunakan untuk melihat bentuk manajemen yang digunakan masyarakat Poso yaitu bentuk Integrating, Compromising, Dominating, Obliging dan Avoiding. Serta konsep-konsep budaya lain yang dapat membantu melihat fenomena yang ada dalam masyarakat.Dalam melihat bentuk manajemen konflik tersebut, studi ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif, paradigma konstruktivis. Peneliti berusaha menggambarkan secara utuh latar alamiah (masyarakat Paso) pasca Deklarasi Malino.Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan model manajemen konflik Integrating, Avoiding dan Compromising adalah yang dominan dilakukan oleh masyarakat. Keinginan untuk berdamai dengan membentuk berbagai forum yang melibatkan semua lapisan dan kelompok masyarakat juga sangat membantu proses ke arah penyelesaian dan mengatur konflik yang terjadi, khususnya pasca Deklarasi Malino.Pemimpin informal (informal leader) memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting dalam proses manajemen konflik di masyarakat. Mereka menjadi wadah atau media yang menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat tataran bawah (akar rumput). Mereka berperan dalam merekonsiliasikan hasil-hasil kesepakatan Malino. Para pemuka pendapat ini juga berfungsi sebagai "gate keeper" yaitu menyaring dan mengolah informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat."

"Dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status-quo, dengan mereka yang ingin merubahnya. Kepentingan ini seringkali tidak disadari karena itu sering disebut talent interest. Meskipun sifatnya laten, namun jika tidak dikelola dengan baik konflik seperti ini suatu ketika dapat menjadi konflik yang bersifat terbuka atau manifest. Oleh kerena itu jika terjadi perkembangan demikian, maka harus diupayakan agar konflik tersebut idak berkembang ke arah kekerasan"

"dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status quo, dengan mereka yang ingin merubahnya...."

"ABSTRAKKerusuhan tanggal 26 Desember 1995 di kabupaten Tasikmalaya memiliki makna sosiologis berupa resistensi terhadap sistem orde baru dan simbol gerakan perlawanan santri. Hal tersebut terjadi di daerah yang dikenal sebagai kota "santri" dan terjadinya sebelum Orde Baru tumbang atau sebelum reformasi 20 Mei 1998, sehingga merupakan peristiwa murni dalam konteks struktur sosial masyarakat Orde Baru.Permasalahan penelitian ini yaitu mengapa terjadi kerusuhan sosial dan bagaimana model resolusi konfliknya. Kerusuhan sosial merupakan salah satu bentuk dari perilaku kolektif (collective behavior) yang bersifat agresif yang dilakukan secara spontan dan keras (force). Penyebab kerusuhan terkait dengan konflik individu, konflik vertikal, konflik horizontal dan karakter resistensi masyarakatnya. Realitas kerusuhan menunjukkan dimulai dengan konflik individu, konflik horizontal, dan konflik vertikal sebagai akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Untuk mengelaborasinya lebih tepat apabila dilakukan dengan pendekatan konstruktivis dan kondiisihitas struktural.Metode penelitian adalah studi kasus yang bersifat eksploratif dan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, yaitu melakukan konseptualisasi dengan "intepretatif reversible" antara segi empirik dan segi teoretik. Sumber data primer dari individu yang merepresentasikan dirinya dalam kelompok, organisasi, lembaga dan masyarakat. Pola sosial yang dikaji meliputi konflik individual, vertikal dan horizontal serta aspek resolusi konfliknya.Hasil analisis menunjukkan bahwa:(1) Latar masalah kerusuhan barkaitan dengan bersinerginya konflik individual akibat tindakan penganiayaan oleh oknum polisi (terusiknva harkat dan martabat ulama yang menimbulkan kemarahan ummat), dengan faktor konflik vertikal (antara masyarakat dengan negara) dan konflik horizontal (antara warga masyarakat setempat dengan warga etnis Cina). Selain itu adanya sifat atau karakter daya resistensi masyarakat Tasikmalaya terhadap penguasa yang menindasnya dari masa ke masa. Faktor-faktor konflik Makro objektif tersebut meliputi beberapa hal berikut:a. Konflik vertikal terkait dengan akibat Kebijakan pemerintah daerah beserta DPRD (sebagai suatu perserikatan yang dikordinasi secara memaksa) dengan legitimasi wewenangnya yang cenderung menjadi normatif. Wewenang tersebut telah mendominasi kelompok masyarakat, yang menyebabkan adanya ketidakpuasan. dari kekecewaan warga, sehingga menimbulkan konflik vertikal.b. Konflik horizontal antara warga setempat dengan warga kelompok etnis Cina terjadi akibat perbedaan penguasaan akses ekorromi, yang meminggirkan pengusaha lokal, dan menjadikan oposisi kepentingan spesifik, eksklusif, penyimpangan sosial, dan main backing dengan aparat.c. Adanya karakter daya resistensi masyarakat terhadap setiap penguasa penindas berupa tawaran kerangka ideal ideologi lslam, sebagai sumber pemusatan kekuatan yang dianggap sebagai alternatif petunjuk terbaik bagi penyelesaian penderitaan masyarakat."