Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput (grass roof), dimana lokasi yang dipilih adalah di Desa Kekasewa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan proses perencanaan program pembangunan di lokasi penelitian dan mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.Melalui penelitian deskriptif kualitatif, digambarkan secara lebih akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang suatu gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah aparat pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga masyarakat. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa:1) penerapan prinsip-prinsip partisipatoris dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa dapat dikatakan berjalan meskipun tidak mengikuti sepenuhnya prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat,2) proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa telah dilakukan proses perencanaan program pembangunan yang partisipatoris, yang langkah-langkahnya meliputi: tinjauan keadaan atau review situasi, identifikasi kebutuhan ke depan, identifikasi ketersediaan sumberdaya, dan penyepakatan rencana.Disamping itu, hasil yang dapat dicatat dari lapangan menunjukkan bahwa dari empat faktor pokok yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatoris di lokasi penelitian, dua faktor diantaranya (adanya rasa saling percaya dan kesepakatan yang demokratis) terbukti merupakan faktor pendukung dalam proses perencanaan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk dua faktor lainnya (profesionalisme sumberdaya manusia dan pemahaman terhadap persoalan pembangunan sendiri) secara umum belum memperlihatkan perannya dalam mendukung kelancaran proses perencanaan program pembangunan, dan justru (saat ini) menjadi penghambat proses perencanaan.Terhadap hasil penelitian di atas beberapa hal panting yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah:1) mempertahankan proses perencanaan yang ada karena secara esensial sudah memenuhi prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalaupun harus ada langkah perbaikan, disarankan untuk mempertajam dan mempertegas fungsi dan peran forum Musbangdus dan Musbangdes sebagai wahana penyaringan/seleksi dengan menerapkan skala prioritas,2) mempertimbangkan fungsi Musbangdus dan Musbangdes sebagai sarana atau media sosialisasi bagi usulan rencana yang ada baik yang diusulkan oleh warga maupun usulan rencana yang sektoral,3) memanfaatkan lembaga adat melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah desa untuk menanamkan nilai yang relevan kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih perhatan terhadap masalah waktu, misalnya melalui wora nau yang disampaikan oleh para mosafaki sehari sebelum hari pertemuan, dan4) peningkatan kesadaran melalui pelatihan in situ berkenaan dengan survei swadaya pengenalan potensi atau bentuk-bentuk participatory rural appraisal (PRA) lainnya."

"ABSTRAKPenelitian mengenai proses pembuatan keputusan desa di dalam proyek pembangunan swadaya masyarakat desa ini, bertujuan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian, yaitu (1)bagaimanakah peranan pejabat tingkat atas desa, pemimpin formal desa, pemimpin informal, dan warga desa biasa di dalam proses tersebut (2)bagaimanakah tahapan (prosedur) pembuatan keputusan desa, dan (3)lembaga desa apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Dua kasus proyek pembangunan swadaya masyarakat desa yang dipilih, yaitu proyek bendungan Kali Pakijangan dan proyek jalan desa, merupakan unit analisis yang digunakan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian di atas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua kasus tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Peranan pejabat tingkat atas desa ternyata sangat kecil. Camat sama sekali tidak memiliki keterlibatan di dalam tahapan-tahapan pembuatan keputusan desa, kecuali hanya selalu mewakilkan kepada Mantri Polisi. Dilihat dari aktivitas dan isi pembicaraannya, peranan pejabat kecamatan ini tidak lebih sebagai pemberi sambutan awal rapat tanpa sedikitpun terlibat di dalam pembahasan materi rapat. Peranan kepada desa ternyata cukup besar karena secara aktif turut terlibat di dalam keseluruhan tahapan pengesahan (legitimation), yaitu pelbagai jenis pembicaraan baik informal maupun formal yang menuju kepada penetapan suatu usulan proyek pembangunan swadaya masyarakat menjadi sebuah keputusan desa. Peranan para pemimpin informal ternyata sangat besar. Secara aktif mereka terlibat dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation). Selain prakarsa proyek selalu berasal dari mereka, para pemimpin informal ini juga melakukan pelbagai kontak pribadi dan aktif terlibat di dalam semua jenis pembicaraan hingga keputusan desa pada akhirnya ditetapkan. Keterlibatan warga desa biasa ternyata hanya terbatas pada tahap pembicaraan informal, yaitu berupa kontak-kontak pribadi di antara mereka sendiri dan di dalam pertemuan kelompok-kelompok jamiyahan. Hal ini disebabkan aleh aturan tata tertib lembaga-lembaga desa yang tidak memungkinkan warga desa biasa untuk terlibat di dalam pertemuan-pertemuan formal LKMD maupun LMD. Keikutsertaan dan aktivitas warga desa di dalam kegiatan-kegiatan tersebut sangat tinggi. Hal ini dilihat baik dari inisiatif untuk mengemukakan pendapat, tanggapan, usulan, maupun kehadiran mereka. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa peranan paling besar di dalam proses pembuatan keputusan desa mengenai proyek pembangunan swadaya masyarakat berasal dari para pemimpin informal. Sedangkan prosedur pembuatan keputusan desa terentang mulai dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation) dimana di dalamnya terlibat pelbagai lembaga desa, seperti LKMD, LMD, maupun kelompok-kelompok jamiyahan yang tersebar di seluruh wilayah desa. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"ABSTRAKPenelitian ini menyoroti masalah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Pembangunan desa dalam penelitian ini dibatasi pada pembangunan prasarana yang bersumber dari dana swadaya murni masyarakat. Pembangunan jenis ini baik dana, perencanaan maupun pelaksanaan merupakan tanggung jawab masyarakat desa yang bersangkutan.Masalah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menarik untuk diteliti. Alasannya, pertama, mayoritas penduduk tinggal di wilayah pedesaan, sehingga keberhasilan pembangunan desa penting artinya bagi pembaunan nasional. Kedua, Garis-garis Besar Haluan Negara menyadarkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pemerintah beranggapan bahwa melalului LKMD masalah partisipasi dapat diatasi, tetapi para pengamat melihat bahea di deda partisipasi tersebut tidak ada.Berdasarkan batasan pembangunan desa di atas, maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan di desa (musyawarah) dan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan keputusan tersebut (gotong-royong). Studi partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibatasi pada rapat pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara langsung, sedangkan untuk partisipasi dalam pelaksanaan keputusan dibatasi pada partisipasi mereka dalam proyek pembangunan jalan desa.Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis. Dengan demikian, selain bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan dan partisipasi dalam pelaksanaan keputusan tentang proyek pembangunan. juga untuk melihat hubungan variabel. Variabel-variabel tersebut adalah status sosial ekonomi, dukungan terhadap kepemimpinan kepala desa, keterlibatan dalam organisasi, keterlibatan psikologis dengan variabel partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang terinci mengenai proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya dengan memusatkan perhatian pada peranan pemimpin dalam proses tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kasus di desa Kartorejo, Lampung Selatan. Desa yang diteliti adalah desa yang dikategorikan sebagai desa Swasembada dan pernah meraih juara dalam Lomba Desa. Pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat, penelaahan dokumen dan wawancara mendalam terhadap 28 orang informan. Para informan terdiri atas pejabat pemerintah desa, pengurus LKMD, anggota LMD dan tokoh masyarakat lainnya serta penduduk biasa dan pejabat tingkat atas desa.Pembangunan swadaya dalam penelitian ini mencakup pembangunan swadaya murni dan swadaya Inpres selama dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988. Selama dua tahun anggaran tersebut di desa penelitian terdapat tiga proyek pembangunan, yaitu rehabilitasi jembatan gantung di dusun C pada tahun anggaran 1986/1937 yang dilaksanakan dengan .swadaya-murni masyarakat dan dua buah proyek swadaya Inpres masing-masiag untuk tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988.Dari hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan antara proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya-murni dengan swadaya Inpres. Dalam proses pembutan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya murni baik pemimpin formal maupun informal mempunyai peranan penting untuk tercapainya suatu keputusan. Keputusan ditetapkan dalam rapat dusun dan pelaksanaannya mendapat dukungan dari kalangan masyarakat atas kesadaran bersama untuk kepentingan bersama. Sedangkan proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya Inpres di desa penelitian selama :dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988 pemimpin formal (Kepala Desa) berperanan dominan dengan mengesampingkan peranan pemimpin informaf, sehingga tidak melibatkan LKMD dalam perencanaannya dan musyawarah LMD dalam penetapan keputusannya. Pelaksanaan keputusan kedua proyek tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif."

"Karya tulis ini menguraikan pengaruh program pembangunan terhadap aspek kehidupan penduduk desa Tabbeyan, khususnya akses mereka terhadap sumber daya, terutama sagu. Sebagai responnya, media 'sistem' kekerabatan yang ada kemudian diaktifkan oleh banyak penduduk dalam rangka mempermudah perolehan sumber daya (ekonomi). Perolehan sumber daya itu dianggap bertambah sulit (atau bertambah dibutuhkan), antara lain, karena adanya proses pembangunan yang dilaksanakan di desa Tabbeyan. Tesis ini seolah-olah berfokus pada kaitan antara tiga aspek yang nampaknya otomatis berhubungan sebab-akibat; yaitu aspek program pembangunan, aspek 'sistem' kekerabatan dan aspek perolehan sumber daya (ekonomi, terutama sagu). Padahal bila diamati dengan seksama, uraian tesis ini berusaha menghindari anggapan terjadinya hubungan sebab akibat secara otomatis di antara ketiga aspek tersebut. Fokus perhatian untuk analisa dan uraian tesis ini berlingkup pada aspek kekerabatan. Gejala proses kekerabatan itu sendiri pada sisi tertentu berkaitan dengan beberapa hal yang patut diberi perhatian, antara lain, apakah 'sistem' penggunaan nama fam (suku bosena) di belakang nama seseorang memang baru digunakan atau sudah dari sejak dulu. Hal lain misalnya, terjadi pula berbagai 'aturan' kekerabatan yang bila dilihat dari sudut disiplin hukum adat harusnya ditaati dan dilaksanakan, namun seringkali dilanggar. Namun demikian, metode kajian terhadap 'sistem' kekerabatan ini bukan semata-mata dilaksanakan demi 'sistem' itu sendiri, tetapi akan disusuri kaitannya-langsung maupun tidak-dengan proses sosial lainnya. Jadi, kajian pada aspek kekerabatan itu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, upaya pelaksanaan pengamanan di desa, maupun dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemilik lang bina (hak milik atas tanah) serta hubungan-hubungan lainnya. Contohnya, ketika penduduk Tabbeyan mulai merasakan kelangkaan sagu (akhir 1988), maka sebagian dari mereka kemudian sengaja 'mengaktifkan' ikatan kekerabatan yang sudah ada, dan sebagian lagi mulai mengikutinya. Dengan memiliki hubungan kerabat pada pemilik lang bina (hak milik atas tanah), maka orang yang bersangkutan merasa ikut berwewenang untuk memperoleh sagu dari para kerabatnya. Dan, pada beberapa kesempatan upaya 'pengaktifan' ikatan kekerabatan ini juga dilakukan berkenaan dengan perolehan sumber daya (ekonomi) lain, seperti pinang, sirih, bahkan juga rokok, supermie dan sardines. Namun demikian, pengaktifan ikatan kekerabatan yang ada pun, pada kenyataannya, tidak selalu menjadi media yang ampuh dalam mendapatkan berbagai sumber daya tersebut. Kadangkala, ikatan kekerabatan nampak tidak diperdulikan oleh beberapa orang pemilik lang bina (hak milik atas tanah). Pengertian sistem dalam konteks 'sistem kekerabatan' pada tesis ini, lebih dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, kadangkala (mungkin) 'bulat' namun seringkali bisa pula 'lonjong' maupun tidak selalu membentuk keteraturan. Karena pada kenyataannya, paling tidak seperti yang terurai pada karya tulis ini, terdapat berbagai variasi pada 'sistem' kekerabatan yang ada. Analisa yang diterapkan pada karya tulis ini adalah lebih berlandaskan pada hasil-hasil kerja lapangan (field work) yang kemudian dapat disebut sebagai analisa terhadap data primer, dan tidak terlalu bertumpu pada analisa terhadap data tersier (yakni berupa teori general tertentu). Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu, kajian ini dilengkapi pula dengan analisa terhadap data sekunder, misalnya mengenai asumsi-asumsi tertentu yang dimunculkan dari suatu kajian etnografis."