Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Strategi Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (SP2HBS) adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat secara lebih berhasil guna dan berdaya guna dengan menggunakan tiga strategi umum, yaitu Advokasi kesehatan, Dukungan suasana, dan Pemberdayaan masyarakat. Program SP2HBS bukan saja ditujukan untuk sasaran primer tapi juga sasaran sekunder dan tersier yang dapat mendukung perubahan perilaku pada sasaran primer. Program ini telah dikembangkan oleh Direktorat Promosi Kesehatan sejak tahun 1996, dan mulai dilaksanakan pada tahun 1998. Sebagai daerah panduan ditunjuk 2 kabupaten, yaitu Tangerang dan Bekasi, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian tentang efektifitas program SP2HBS. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini.Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh intervensi program SP2HBS terhadap peningkatan klasifikasi PUBS rumah tangga di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Rancangan penelitian berupa pre-eksperimental dengan jenis static group comparisson. Sampel berjumlah 405 rumah tangga, yang terdiri dari 193 rumah tangga kelompok intervensi dan 212 rumah tangga kelompok kontrol.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengetahuan tentang PHBS lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun pengetahuan tentang penyakit akibat rokok dan manfaat JPKM tidak ada perbedaan. Sikap terhadap PHBS lebih positif pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Demikian pula dengan praktik PHBS lebih baik pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sebagian besar (60,1%) PHBS rumah tangga kelompok intervensi berada pada klasifikasi 3, sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar (53,3%) berada pada klasifikasi-2. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa intervensi program SP2HBS merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap praktik PHBS rumah tangga di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Intervensi program SP2HBS akan meningkatkan praktik PHBS sebesar kurang lebih 20 kali.Atas dasar hasil penelitian tersebut, bagi Puskesmas Curug disarankan agar frekuensi penyuluhan tentang rokok dan JPKM ditingkatkan, metode penyuluhan juga diperkaya, misalnya dengan menghadirkan contoh nyata orang yang berhasil berhenti merokok dan sudah merasakan manfaat JPKM. Disamping itu penyuluhan tidak hanya ditujukan kepada ibu-ibu, tetapi juga kepada para suami mereka. Bagi Direktorat Promosi Kesehatan disarankan untuk membuat pedoman-pedoman aplikatif tentang pelaksanaan SP2HBS. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, agar memberikan reward kepada aparat desa yang aktif membantu pelaksanaan program ini, dan rumah tangga yang ber-PHBS.

---

Influence of the Strategy of Increasing Healthy Behavior (SP2HBS) Program to Healthy Behavior (PHBS) of the Household in Curug Sub District, District of TangerangThe strategy to improve healthy life behavior is one effort to increase awareness, willingness, and ability of the community. It conducts to increase healthy life of community by using three general strategies those are advocacy, social support and empowerment. From all those strategies, SP2HBS program is not only directed to primary target but also secondary and tertiary target to support primary target behavioral change. This program has been improved by health promotion directory since 1996 and the beginning is on 1998. As pilot project district we have two districts, those are Tangerang and Bekasi District. Up to now the research about this program affectivity has not been conducted yet. It attracts us to conduct to research about this program effect to household healthy life style in Curug Sub District, Tangerang District.The aim of this research was to explore SP2HBS program intervention effects increase PHBS classification in household Curug Sub District, Tangerang District. It was pre-experiment with static group comparison. Outcome measurement is done to intervention group - they have got examination - and control group - they have not get examination. The number of samples was 405 households; insist of 193 households as intervention group and 212 households as control group.The result show that generally intervention group has higher knowledge that control group, but the knowledge about disease caused by smoking and benefit of manage care is the same. Intervention group have positive attitude than control group.PHBS practice is better in intervention groups. 60,1% PHBS practice intervention group is in classification 3, but in control group, 53,3% is in classification 2. Conclusion of this research that SP2HBS program influence PHBS practice. After controlled with education level and attitude, SP2HBS program intervention will increase PHBS practice about twenty times.Base on this result, Curug Public Health Center is suggest to increase the frequency of education conduct to benefit of manage care (JPKM) and disease caused by smoking using by mix communication. The target audience of this education trough their husband, not only to their wife. For Health District Office may give reward for the provider whom actively push for increasing the SP2HBS program, for example by traveling seminar to another village, and free in health care by Public Health Center for house hold which have a good healthy life. For Directorate of Health Promotion, Ministry of Health and Social Welfare suggest to supply the applicable guideline for SP2HBS program."

"Sesuai rekomendasi dari Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), saat ini Indonesia telah mulai melaksanakan program keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang berorientasi pada hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender. Sejalan dengan kondisi yang ditempuh, maka upaya peningkatan partisipasi priallakilaid dalam program ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan penanganan masalah kesehatan reproduksi yang berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, tapi juga dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.Pemberian kesempatan kepada kaum perempuan untuk berperan di dalam pembangunan, seperti tergambar dalam arah program pembangunan dari women in development (1970-1980), women and development (1980-1990), sampai pada gender and development (pertengahan 1990-an sampai dengan sekarang). Dukungan terhadap keadilan dan kesetaraan gender yang diperjuangkan ferninisme, dikenal dengan istilah 'profeminisme'. Bukan pekerjaan mudah untuk merepresentasikan profeminisme dalam masyarakat patriarkal, sehingga menjadi hal menarik untuk meneliti apakah ada gambaran profeminisme dalam iklan layanan masyarakat program KB dan KR yang diproduksi oleh BKKBN tahun 1970 - 2000.Penelitian terhadap isi teks iklan layanan masyarakat yang melukiskan gambaran profeminisme di media, merupakan inti dan kajian yang dilakukan. Berdasarkan konsep analisis antarteks (intertextuality analysis) yang dilandasi oleh teori realitas sosial Berger & Luckmann, serta teori hegemoni Gramsci yang dijadikan sebagai kerangka teoritis (theoritical framework), keduanya digunakan untuk mengintegrasikan tiga level kerangka analisis (analytical framework) model Fairclough. Oleh karenanya jenis kajian ini termasuk dalam metode penelitian "kasus tunggal dengan analisis bertingkat (singlecase multilevel analysis). Pendekatan framing analysis dan Pan & Kosicki, pada level teks dipilih mengingat penulis yakin bahwa representasi makna dan nilai profeminis dalam ildan layanan masyarakat program KB dan KR, dapat menimbulkan diskursus yang cukup menarik apabila dikaji dari sudut komunikasi dan konstruksi realitas sosial di media.Pada setiap dekadenya, dan sembilan ildan layanan masyarakat yang terpilih, realitas sosial yang dimunculkan bukanlah bersifat tunggal. Akan tetapi realitas sosial yang dimunculkan cenderung sebagai "realitas yang beragam" (multiple reality). Kuatnya hegemoni ideologi dari pemerintah terkesan dorninan dalam penciptaan ragam realitas simbolik di media. Ideologi pemerintah dilihat sebagai seperangkan nilai-nilai yang diterapkan untuk kepentingan pengendalian pertumbuhan penduduk Hal ini juga ternyata belum berakibat pada munculnya "hegemoni tandingan" (counter hegemony) yang dapat memberikan ruang publik bagi kelompok yang dirugikan dan dipinggirkan untuk menyampaikan konsep tandingan sebagai alternatif ideologi.Temuan data penelitian berisikan antara lain: Pertama, secara fisik, laki-laki masih digambarkan sebagai sosok yang kuat, gagah, berkumis, dengan asumsi mampu memimpin dan melindungi keluarganya. Kedua, relasi gender masih bias, laki-laki mendominasi peran di ruang publik, sementara perempuan mendominasi peran di ruang privat. Ketiga, perempuan tetap menjadi sasaran utama program KB dan KR, ini terlihat dari lima slat kontrasepsi yang diperkenalkan yang empat di antaranya untuk perempuan. Keempat, gambaran partisipasi laki-laki, lebih pada dukungan moril dan tidak ditampilkan dukungan materi. Bahkan bare muncul himbauan agar laid-laid turut ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi pada dekade 2000-an.Dengan demikian, realitas simbolik mengenai profeminisme yang dikonstruksi dalam iklan layanan masyarakat KB dan KR hanya bersifat artifisial Realitas simbolik yang ada ternyata malah memperkuat dan melanggengkan bias gender dalam masyarakat patriarkal. Ideologi feminisme yang diperjuangkan oleh kaum feminis tidak terwakilkan. Justru yang tampak yaitu hegemoni dari pemerintah, melalui komunikasi persuasif agar warganya mau dan tetap ber-KB. Maka dapat dikatakan bahwa ada distorsi makna dan nilai profeminisme dalam iklan layanan masyarakat program KB dan KR. Hal ini berarti cita-cita untuk mewujudkan profeminisme dan androgynous society masih hams menempuh jalan panjang.Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi untuk menindak lanjuti penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kritis untuk melihat dominasi dan resistensi pada konstruksi realitas sosial di media. Sebaiknya juga dilakukan wawancara mendalam dengan khalayak .luas, untuk menggali dan memperoleh data mengenai praktek-praktek sosial budaya khususnya tentang gambaran profeminisme di masyarakat. Sehingga akan memperkaya temuan data dan juga akan memperkecil kemungkinan kesalahan dalam menarik kesimpulan."

"Kelangsungan hidup bayi di Indonesia yang masih rendah terlihat pada angka kematian bayi (AKB) yang menempati posisi tertinggi di Asean, kondisi intermediate rock dan sangat bervariasi. Penelitian yang menggunakan sumber data sekunder SDKI 2002-2003 ini bertujuan mengetahui gambaran kelangsungan hidup bayi di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia serta berbagai faktor yang berpengaruh. Besar sampel yang digunakan adalah 11.588 terdiri dari 4.769 bayi di perkotaan dan 6.819 bayi di pedesaan. Metoda analisis yang digunakan meliputi metode life table dan regresi cox. Hasil penelitian memperlihatkan probabilitas kelangsungan hidup bayi di perkotaan (98,59%) lebih tinggi daripada bayi di pedesaan (97,54%) dan proporsi kematian bayi di pedesaan dua kali lebih besar daripada di perkotaan. Pada masa neonatal, kurva kelangsungan hidup bayi memperlihatkan kecenderungan yang menurun tajam dan post neonatal terlihat lebih landai. Penurunan probabilitas kelangsungan hidup bayi di wilayah perkotaan terlihat lebih landai daripada di wilayah pedesaan. Terdapat perbedaan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, faktor-faktor yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi meliputi berat badan lahir, waktu pemberian ASI dan penolong persalinan. Sedangkan di pedesaan, faktor tersebut adalah frekuensi pemeriksaan antenatal, berat badan lahir, penolong persalinan, nomor urut lahir, waktu pemberian ASI dan tempat persalinan. Keadaan saat lahir merupakan faktor penting yang berhubungan signifikan dengan kelangsungan hidup bayi, faktor waktu pemberian ASI pertama kali merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi.

---

Infant`s survival in Indonesia is still low, as showed by the highest IMR level in ASEAN, intermediate rock condition and highly varied. This research?s aim is to describe infant?s survival in Indonesia?s urban and rural area, also various factors related. This research is using SDKI 2002-2003 data. Sample?s amount 11.588 infant, consist of 4.769 infant in urban and 6.819 infant in rural. Method of analysis used in this study is life table and cox regression. This research found probability infant?s survival in urban (98, 59%) higher than in rural (97, 54%) and infant?s mortality proportion in rural is twice higher than in urban. On first month age (neonatal mortality) infant?s survival time probability was decline, and for higher age infant?s survival time probability is still low, but not as low as the first month age. In urban area, infant?s survival time probability is even lower than in rural. There are determinant factors which are related to infant?s survival in rural and urban. In urban, factors which are related to infant?s survival are birth weight, breast feeding period and birth assistance. Meanwhile in rural area, the factors of are antenatal care, birth weight, birth assistance, birth queue number, breast feeding period and bearing place. Infant condition when the baby born is determinant factors which is related significantly with infant?s survival, first breast feeding period is dominant factor which is related with infant?s survival."

"

Studi ini mengangkat tentang Kampanye politik program kontrasepsi di masa pemerintahan presiden Soeharto yang terjadi antara tahun 1967-1989 di Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali dari dua sisi, yaitu pemerintah, dari segi sosialisasi, dan masyarakat dari segi penerimaan, dalam penerapan kebijakan keluarga berencana. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan pandangan yang menyeluruh terhadap peristiwa sejarah penerapan program keluarga berencana di Jakarta pada tahun tersebut. Saat itu, kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akibat semakin majunya ekonomi dan pembangunan. Hal ini pun menarik pendatang dari berbagai daerah. Namun sayangnya, rendahnya kualitas SDM para pendatang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di Jakarta rendah, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya anak yang harus ditanggung. Penelitian serupa tentang kependudukan, sebelumnya banyak dihasilkan oleh para pakar kependudukan dan kesehatan, seperti karya Firman Lubis & Anke Niehof (2003). Metode penelitian pada studi ini menggunakan konsep pendekatan korporatis dan struktur sosial dari Hegel sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah. Pemerintah memulai Program keluarga berencana pada tahun 1967, dengan Jakarta sebagai pilot projectnya, sebagai solusi masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi.

 

---

This research discusses about the political campaign on contraception during Soehartos reign between 1967 and 1989 in Jakarta. In this study, the authors tried to explore from two sides, the government, in terms of publication, and society, in terms of acceptance, on implementing the family planning program. This step was taken because the writer aims to get a comprehensive view of the historical events regarding the implementation of the family planning program in Jakarta during the period. At that time, the number of population in Jakarta highly increased due to the advancement of the economy and development. It attracted migrants from various regions in Indonesia to move to the city. However, the low quality of human resources of the migrants made the level of welfare of the people in Jakarta low, one of the reasons was because of the large number of children they must look after. Previously, similar research on population was produced by the experts of population and health, for example Firman Lubis and Anke Niehof (2003). The writers study utilizes historical method by using the concept of Hegels corporate approach and social structure as a tool for understanding historical events. Indonesias government began the family planning program in 1967, with Jakarta as the pilot project, as a solution to high population growth.

"

"Dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, maka disusunlah program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung terus menerus. Rangkaian program pembangunan tersebut lazim disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa Pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangunan harus diarahkan sedemikian hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, manajemen merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia sampai pada saat ini menduduki urutan kelima sesudah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut Sensus Penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.055.348 dan pada sensus penduduk tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 119.208.229. Sensus penduduk tahun 1980 memberikan jumlah 147.490.298 dan Supas 1985 berjumlah 163.875.889. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahaun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen. Tahun 1930-1990 pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2 persen dan tahun 1990-2000 diperkirakan turun menjadi 1,9 persen. Turunnya laju pertumbuhan penduduk masih re latif kecil dan masih menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang seperti masalah kependudukan pada tahun-tahun yang sudah lewat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan tetapi dapat juga merupakan penghambat bagi pembangunan. Sebagai tenaga kerja yang besar, merupakan modal dasar bagi pembangunan. Sebaliknya sebagai tenaga kerja yang jumlahnya besar, bila tidak dapat dibina dan dimanfaatkan secara tepat, dapat merupakan penghambat pembangunan dan merupakan salah satu mata rantai yang rawan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam kependudukan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah. Masalah penduduk digambarkan dalam buku Rencana Pembangun Lima Tahun. Keempat yaitu: jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. Pada buku tersebut dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Indonesia masih merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas."