Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6857 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Helena Olii
Jakarta: Indeks, 2007
303.38 HEL o
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Djoenaesih S. Sunarjo
Yogyakarta: Liberty, 1997
301.15 DJO o
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Djoenaesih S. Sunarjo
Yogyakarta: Liberty, 1984
301.15 DJO o;301.15 DJO o (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Toeti Adhitama
Jakarta: Media Indonesia publishing, 2010
303.38 TOE o
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Jurnal ini menyajikan hasil penelitian, kajian, dan tinjauan bidang; komunikasi, informasi dan TI"
Manado: Kementerian Komunikasi dan Informatika Ri, 2016
384 JPKOP
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Lippmann, Walter
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
303.38 LIP o
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Raudha Putri Ekasari Caesaronthya
"ABSTRAK
Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini publik mengenai produk Bahan Bakar Minyak baru di Perusahaan Pertamina, Pertalite. Media saat ini menjadi sumber penting dalam penyampaian informasi baik di media konvensional maupun sosial. Jurnal ini membahas mengenai media sosial yang Pertamina gunakan sebagai wadah penyampaian opini publik, dan sebaliknya, audiens dapat memberikan opini. Opini publik harus diperhatikan oleh perusahaan agar mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap perusahaan dan menjadi pertimbangan korporasi dalam mengambil kebijakan tertentu. Selain itu, dapat menjadi tolak ukur bagaimana hubungan antara perusahaan dan konsumen. Hubungan consumer relations ini penting karena berpengaruh bagi perusahaan terhadap perkembangan dan hidup suatu perusahaan.

ABSTRACT
The aim of this paper is to investigate public opinion towards Pertamina?s new gasoline product, Pertalite. Mass media has become a significant source in terms of delivering information, whether in a conventional or in a social media. This paper discusses the social media used by Pertamina as the platform to convey public opinion, and conversely, for the audience to give their opinion. Public opinion should be carefully considered by the company in order to know public?s standpoint towards them, and it should be taken into account in the company?s policy-making. Furthermore, it could serve as a benchmark in perceiving the relationship between the company and their consumers. The consumer relations are important for the company to maintain as it affects their development and continuity.
"
2015
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Ballian
"Lernbaga Survei Opini Publik di Indonesia tumbuh pesat semng dilaksanakannyapemilihan umum langsung sejak 2004. Hasil survei yang mereka lakukan kemudian dipublikasikan melalui media massa dengan tujuan, untuk membentuk opini publik. Akibatnya bermunculan pendapat pro dan kontrak mengenai publikasi hasil survei itu.
Berangkat dari latar belakang tersebut, tesis ini mencoba melihat "Bagaimana Fenomena Profesionalisme Lembaga Survei Opini Publik pada Pemilu Presiden 2009". Tujuannya untuk mengetahui fenomena profesionalisme pelaksanaan polling dalam mendorong pertumbuhan demokrasi di Indonesia, khususnya pemeringkatan kandidat, mengetahui pandangan Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia tentang profesionalisme selaku penyelenggara polling, serta pengaruh apa yang mereka harapkan terhadap pubJikasi hasil survei opini publik tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data utama: kata-kata maupun tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain seperti wawancara terhadap pihak-pihak terkait, seperti
Namun demikian, ada harapan kuat dari Lembaga Survei Indonesia yang lebih mengarah pada profesional ketimbang Lingkaran Survei Indonesia. Hal ini terkait dengan sumber pendanaan dan keterbukaan yang tidak semuanya dikemukakan dalam laporan hasil survei, padahal ini diamanatkan dalam kode etik WAPOR/AAPOR maupun AROPI serta PERSEPI sebagai asosiasi/perhimpunan riset di Indonesia.
Tingkat pelaksanaan dan pemahaman profesiona1isme berbeda antar tarlembaga survei opini publik, yakni memahami profesionalisme sebagai suatu hasil (Lingkaran Survei Indonsia), dan memahami profesionalisme sebagai suatu proses (Lembaga Survei Indonesia).
Selain itu, meskipun pelaku pollster memandang penting publikasi hasil survei untuk memengaruhi opini publik, namun publik tidak memercayai hasil survei karena mereka menilai lembaga polling merupakan lembaga bayaran, serta tidak mcnjadikan publikasi hasil survei opini publik sebagai rujukan dalam menentukan pilihan polilik mereka. Karenanya, lembaga survei opini publik di Indonesia belum dapat disebut profesional.

Since the 2004 general election, the public opinion research companies have been growing. The survey results were published in the media in order to lead public opinion. But, the publication of survey result caused public dispute.
With such circumstances, I wrote the thesis about the phenomenon of the public opinion research company's professionalism in the 2009 President Election to recognize how the polling has helped democratization process in Indonesia in term of candidates rating, how two companies - Lingkaran Surv ei Indonesia and Lembaga Survei Indonesia -measure their professionalism as the public opinion research company and what of kind of impact they are expected from the polling result.
Based on Magie Schammell's professionalism concept, this research shows that the public opinion research company in Indonesia has yet to apply ethic codes.
But, the research has showed that Lembaga Survei Indonesia has revealed better tendency than Lingkaran Survei Indonesia. The former has better public accountability, as it disclosed some of its funding sources as it was required in the ethic codes ofW APORJAAPOR, AROPI and PERSEPI.
Both companies also apply different interpretacion in the professionalism term. Lingkaran Survei Indonesia is interpreting professionalism as a result, while Lembaga Survei Indonesia sees it as a process.
Another fact is while the pollsters cosidered that the publication of Lhe polling result could alter public opinion, publitended to doubt it, as they thought the pollsterwere paid by the candidate. And, they didn't use the polling result as a reference to make their political decision. Therefore, the public opinion research companies in Indonesia have yet to be considered professional."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28523
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Cipta Permatasari
"Awal bulan Oktober 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita penangkapan Akil Mochtar, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Chairunnisa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, menyerahkan uang 294 dolar Singapura kepada Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Masyarakat Indonesia banyak meneriakkan kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi melalui media, termasuk social media. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah tertangkapnya Akil Mochtar, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi hanya 28 persen (Sahid, 2013).
Pada dasarnya, korupsi merupakan akar segala permasalahan di Indonesia, termasuk kemiskinan (Gie, 2003). Hal itu pulalah yang menjadi akar masalah dari kasus Akil Mochtar ini. Ari Harsono (2008) mengungkapkan bahwa solusi dasar untuk korupsi takhta ada dua, yaitu (1) setiap calon pemimpin dan calon wakil rakyat harus ditelusuri riwayat hidupnya supaya kadar integritas kepribadiannya dapat diketahui, serta (2) setiap kekuasaan harus dikendalikan dengan uji logika dan uji kejujuran. Solusi jangka menengah merupakan pembenahan integritas dan kemandirian Mahkamah Konstitusi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama kepentingan politik. Solusi jangka pendek, secara umum, merupakan penerapan prinsip good governance dan penerapan sistem carrot and stick (Gie, 2003).

Early October 2013, Indonesia was shocked by the news of Akil Mochtar, who was the Chairman of Constitutional Court, that was arrested by KPK. Akil Mochtar was caught red-handed by Corruption Erradication Comission (KPK) when Chairunnisa, member of Indonesian Parliament (DPR RI) from Golkar fraction, was handing over 294 Singaporean dollars to Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Indonesian people showed their disappointment toward Constitutional Court through the media, including social media. Based on Indonesian Survey Institute (LSI), after Akil Mochtar was arrested, the society trust toward Contitutional Court was only 28 percent (Sahid, 2013).
Basically, corruption is the root of all problems in Indonesia, including poverty (Gie, 2003). This is also the rood cause of Akil Mochtar’s case. Ari Harsono (2008) explained that there are two basic solutions of throne corruption: (1) every leader and parliament member candidate’s life resume have to be explored so their integrity and character could be known; (2) every power must be controlled by logic and honesty test. Mid-term solution would be the reformation of Constitutional Court’s integrity and independence from any parties who have interest, especially political interest. Short-term solution, generally, would be application of good governance principles and application of carrot and stick system (Gie, 2003).
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>