Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk hukum yang bersumber dari aktivitas organisasi internasional banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan sumber hukum internasional. Kebanyakan instrumen ini hadir sebagai pelengkap dari perjanjian konstitutifnya dengan sifat yang tidak mengikat, tetapi tidak dipungkiri memiliki signifikansi sebagai sumber hukum. Berkaitan dengan ini, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) merupakan badan ciptaan dari International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) yang secara khusus diberikan mandat untuk mengawasi implementasi kewajiban Negara pihak yang lahir dari ICERD. Untuk menjalankan mandatnya, CERD dapat mengeluarkan General Recommendationsebagai panduan bagi Negara pihak dalam memahami ketentuan ICERD sehingga Negara dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik. Selain bagi Negara pihak, General Recommendation juga digunakan oleh organ yudisial, seperti International Court of Justice (ICJ) sebagai pertimbangan untuk memahami suatu ketentuan Konvensi. Hal ini tercermin dari praktik ICJ dalam pertimbangan Putusan Diallo, Belgia melawan Senegal, Wall Advisory Opinion, dan IFAD Advisory Opinion. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan data sekunder, penelitian ini berusaha untuk mengetahui posisi General Recommendation sebagai sumber hukum internasional, mengamati praktik ICJ sebelumnya dalam menggunakan General Recommendation sebagai bahan pertimbangan, serta menganalisis pertimbangan ICJ terhadap General Recommendation No.30 Tahun 2004 dari CERD dalam perkara Qatar melawan UEA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ICJ tidak menggunakan General Recommendation No.30 Tahun 2004 untuk menginterpretasikan ketentuan dalam ICERD tanpa mengelaborasikan alasannya. Meskipun hal ini dapat dilakukan oleh ICJ karena ICJ tidak wajib mengikuti interpretasi dari CERD ataupun preseden sebelumnya, hal ini menyimpang dari praktik-praktik ICJ sebelumnya. Sehubungan dengan itu, penggunaan General Recommendation sebagai sarana interpretasi oleh ICJ dapat dilihat sebagai supplementary means of interpretation dalam kaitannya dengan posisi General Recommendation sebagai sumber hukum subsider. Penelitian ini menyarankan General Recommendation diberikan pertimbangan yang besar terhadap suatu pertimbangan interpretasi ketentuan perjanjian HAM internasional. Pun ketika ICJ memilih untuk menyimpang dari interpretasi General Recommendation, hendaknya memberikan justifikasinya demi menjaga konsistensi putusannya.

---

Sources of law originating from the activities of international organizations contribute a lot to the development of sources of international law. Most of these instruments are complements to the constitutive agreement with a non-binding nature, but it is undeniable that they have a certain legal significance as a source of law. In this regard, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (“CERD”) is an organ created by the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (“ICERD”) which is specifically mandated to monitor the implementation of obligations of ICERD States parties. To carry out its mandate, CERD can issue General Recommendations as a guide for States parties in understanding the provisions of ICERD so that States can carry out their obligations better. In addition to State parties, the General Recommendation is also used by judicial organs, such as the International Court of Justice (“ICJ”) as considerations to interpret International Human Rights Law Convention’s certain provisions. This is reflected in ICJ's practices such as Diallo Judgement, Belgium v. Senegal Judgement, Wall Advisory Opinion, and IFAD Advisory Opinion. By using juridical-normative methods and secondary data, this study aims to locate General Recommendation as a source of international law, observe previous ICJ practices in using General Recommendations as considerations, and further analyse ICJ's considerations on CERD’s General Recommendation No. 30 (2004) in the Qatar v. UAE Judgement. This study concludes that ICJ does not use General Recommendation No. 30 of 2004 to interpret the provisions in ICERD without providing its justification. While this is a common and reasonable practice by the ICJ—as they are not obliged to follow the interpretation of the CERD nor ICJ’s previous precedents—this Judgement deviates from previous ICJ practices. The relation of General Recommendation as a means of interpretation by the ICJ can be seen as a supplementary means of interpretation as this closely relates to the General Recommendation position as a subsidiary source of international law. This study suggests that the General Recommendation is given great weight to the consideration of the interpretation of International Human Rights treaties. In a situation where ICJ chooses to dismiss the interpretation of the General Recommendation, ICJ should provide its justification in doing so to maintain the consistency of ICJ’s jurisprudence."

"ABSTRACTInternational Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) merupakan forumpenyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerimainvestasi (host state). Lembaga ini didirikan atas prakarsa dari International Bank forReconstruction and Development (IBRD) pada tanggal 18 Maret 1965 denganmembentuk Convention on the Settlement of Investment Disputes between States andNationals of Other States (Konvensi ICSID). Pada perkembanganya, prosespenyelesaian sengketa di ICSID menuai banyak kritik terutama dari negara-negaraberkembang. Kritik tersebut meliputi permasalahan arbiter yang dapat memiliki peranganda sehingga menimbulkan isu konflik kepentingan, permasalahan tidak adanyabatasan waktu sehingga mengakibatkan durasi waktu yang lama, permasalahan biayayang mahal untuk biaya penasihat hukum, biaya prosedural (legal cost) dan biayainsidentil lainya, dan implikasi adanya mekanisme pembatalan yang menyebabkantimbulnya isu kepastian hukum pada putusan. Permasalahan-permasalahan tersebutmerupakan permasalahan yang menjadi isu bagi negara berkembang termasukIndonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait peninjauan Bilateral InvestmentTreaties (BIT) merupakan momentum yang tepat untuk mengkaji ulang keanggotaanIndonesia di ICSID, terkait Indonesia harus melakukan penarikan diri dari ICSIDataukah Indonesia harus tetap menjadi anggota ICSID dengan melakukan tindakantindakanyang sesuai.

---

ABSTRACTInternational Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is an investmentdispute resolution forum between foreign investors and host state. ICSID wasestablished by initiative of the International Bank for Reconstruction andDevelopment (IBRD) on March 18, 1965 to form the Convention on the Settlementof Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSIDConvention). In its development, the process of dispute resolution in the ICSID gets alot of criticism, especially from developing countries. The criticisms include concernsthat the arbitrator may have a dual role which rise an issue of conflict of interest; nolimitation time which is stipulated in ICSID Convention resulting in long duration oftime; cost problems including cost of legal counsel, procedural costs (legal costs) andother expenses incidental cost; and implications of annulment mechanism that causesthe issue of legal certainty in the decision. These problems have become an issue fordeveloping countries, including Indonesia. Indonesian government's policy to reviewthe Bilateral Investment Treaties (BIT) is an appropriate moment to reviewIndonesia's membership in ICSID: either Indonesia must withdraw from ICSID orIndonesia should remain its membership by performing the appropriate actions."

"Sengketa atas Kepulauan Spratly terjadi akibat adanya klaim kepemilikan wilayah atas Kepulauan Spratly oleh negara-negara berbeda yang saling berhimpitan. Klaim ini bermunculan dikarenakan nilai strategis dari Kepulauan Spratly baik itu dari potensi kekayaan alam dan navigasi laut. Sengketa kepemilikan ini telah berwujud kepada aktifitas yang memanas antar negara-negara bersengketa dan menyebabkan jatuhnya korban. Usaha-usaha dalam menyelesaikan sengketa ini telah dilakukan melalui organisasi regional maupun secara bilateral namun masih tidak efektif. Berkenaan dengan sengketa ini, skripsi ini mencoba memberikan analisis terhadap alternatif penyelesaian sengketa yaitu Mahkamah Internasional yang telah berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

---

The Territorial Dispute over the Spratly Islands is the result of the overlapping claims over the Spratly Islands region by different countries. These claims emerged because of the strategic value of the Spratly Islands both in the potential of natural resources and marine navigation. The disputes has become complicated and caused casualties for all the disputed countries. Efforts to resolve the disputes has been done through regional organizations or bilateral methods but worked uneffectively. This thesis tries to give an analysis of alternative dispute resolution, International Court of Justice, which has experiences in resolving the territorial dispute."