Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter, khususnya terhadap Terusan Panama. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Jimmy Carter untuk menyelesaikan masalah Terusan Panama. Presiden Jimmy Carter mengambil kebijakan dengan menandatangani perjanjian baru mengenai Terusan Panama, dimana dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa AS akan mengembalikan pengelolaan Terusan Panama sepenuhnya kepada Panama. Akan tetapi, perjanjian itu kemudian menimbulkan pertentangan di pihak AS. Perjanjian itu pun harus melalui perdebatan dan perundingan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, sebelum akhirnya perjanjian itu disetujui dan disahkan. Pembahasan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan, lingkup permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, sistematika penulisan, serta bahasa dan ejaan yang dipergunakan.Bab kedua membahas kebijakan luar negeri AS pada tahun 1970 hingga 1980. Pada bab ini diuraikan secara umum kebijakan luar negeri AS, terutama kebijakan luar negeri AS setelah Perang Dunia II. Juga dibahas mengenai kebijakan Partai Demokrat dan Partai Republik, visi Jimmy Carter, kebijakan luar negeri pemerintahan Jimmy Carter.Bab ketiga adalah pembahasan inti mengenai kasus Terusan Panama dan dampaknya. Pada awal bab ini sedikit diuraikan mengenai latar belakang sejarah Terusan Panama. Kemudian dibahas kebijakan yang diambil Presiden Jimmy Carter terhadap Terusan Panama, dan akhirnya dampak dari adanya perjanjian baru Terusan Panama. Bab keempat merupakan kesimpulan menyeluruh dari pembahasan topik skripsi Perjanjian baru Terusan Panama yang pada awalnya ditentang, akhirnya disetujui dan disahkan oleh Senat AS. Perjanjian ini pun menguntungkan bagi kedua pihak, Panama dan AS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan menjelangpemilihan gubernur tahun 2013 khususnya dalam aspek kesopanan berbahasa dan bagaimana hubungan antara budayatutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang secara universal diikuti. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data dalam penelitian ini ialah data tertulis,yakni tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan yang diambil dari media cetak terbesar di Sulawesi Selatan, yakniHarian Fajar dan Tribun Timur selama 4 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Data yang berupa tuturan parapolitisi dikaji berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasaterhadap lawan tuturnya. Dalam melakukan pemaknaan, peneliti juga memperhatikan konteks tutur budaya masyarakatSulawesi Selatan. Maksim-maksim yang digunakan adalah maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksimpenghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim simpati. Penelitian ini menemukan bahwatuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikutimaksim penghargaan, tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang melanggar maksim kesopanan berbahasacenderung mengikuti maksim kesederhanaan. Berdasarkan berbagai tuturan yang dianalisis, dapat dilihat bahwa tuturancalon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa. Beberapa tuturan yangdiinterpretasikan dengan konteks budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaianantara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang peneliti gunakan.The research looks into the Governor Candidate of South Sulawesi’s representation of speech acts leading up to thegovernor’s election in 2013, in particular into politeness and the relation between cultural speech acts in South Sulawesisociety and universal politeness maxim. The research is qualitative with pragmatic approach. This research uses writtendata from the utterances of the South Sulawesi’s incumbent Governors printed in the biggest mass media in SouthSulawesi—Harian Fajar and Tribun Timur—for 4 months, in April, May, June, and July. The data, in the form ofutterances produced by the politicians, are analyzed based on maxims that are universally used to show politenesstowards their addresses. In analyzing meanings, researchers also consider the cultural context in which speech actsoccured in South Sulawesi society. The maxim involved tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modestymaxim, agreement maxim, and sympathy maxim. The research finds that the utterances by the incumbent Governors ofSouth Sulawesi conform to politeness maxim in accordance with approbation maxim, while the utterances by thegovernor candidate of South Sulawesi that violate the politeness maxim tend to adhere to modesty maxim. Utterancesthat are analyzed show that the utterances produced by the governor candidate of South Sulawesi are more likely toconform to politeness maxim. Several utterances that are interpreted within South Sulawesi cultural context of speechacts show that there is appropriateness between cultural speech act in South Sulawesi society and maxim of politenessused in this research."