Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk mengukur besaran underground economy tingkat provinsi di indonesia dengan menggunakan pendekatan moneter. Pengukuran dilakukan dalam periode penelitian tahun 2007-2017, menggunakan regresi ordinary least square, untuk mengestimasi perubahan jumlah uang beredar akibat adanya aktivitas underground economy tingkat regional yang dipengaruhi oleh beban pajak regional. Estimasi dalam penelitian ini menghasilkan besaran underground economy berkisar antara 3.8%-11.6% dari pdrb dengan rata-rata 8% perprovinsi pertahun.

---

This study try to measure the size of the provincial-level underground economy in indonesia using a monetary approach. Measurements were made in the study period 2007-2017, using ordinary least square regression, to estimate the currency demand due to underground economy activities at the regional level that are affected by regional tax burdens. Estimates in this study resulted in the amount of underground economy ranging from 3.8%-11.6% of the grdp with an average of 8% per province per year."

"Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy.

---

The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy."

"Di satu sisi, ASEAN kini sedang fokus untuk mengembangkan internet agar dapat menunjang peningkatan output perekonomiannya. Namun, di sisi lain, perkembangan internet membuka peluang sumber penghasilan baru melalui kegiatan ekonomi secara online bagi siapapun tak terkecuali pelaku shadow economy. Internet dimanfaatkan oleh pelaku shadow economy untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terkena pajak. Fenomena ini dapat berdampak pada penurunan output perekonomian. Dari cerita kontras dua sisi, penulis tertarik untuk melihat apakah perkembangan internet memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap output perekonomian jika mempertimbangkan adanya shadow economy. Penelitian yang dilakukan di 10 negara ASEAN dengan periode observasi 1999-2015 menemukan bahwa kenaikan 1 proporsi pengguna internet menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 1.9. Penurunan 1 proporsi shadow economy menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 3.64. Sementara kenaikan 1 proporsi shadow economy yang memanfaatkan internet menyebabkan penurunan output perekonomian sebesar 5.36.

---

On one hand, ASEAN is now focusing on developing the internet in order to support the increase of its economic output. On the other hand, the development of the internet opens up opportunities for new sources of online income for anyone not to mention shadow economy actors. Internet is also used by the shadow economy actors to earn income yet not taxable. This phenomenon can have an impact on the decline in economic output. From this contrasting impact on economic output, the author is interested to investigate whether the development of the internet has a positive or negative impact on the economic output considering the existence shadow economy. This research is conducted in 10 ASEAN countries from 1999 2015, and find that 1 increase in the proportion of internet users led to an increase of 1.9 in economic output a 1 decrease in the proportion of shadow economy led to an increase of 3.64 in economic output while a 1 increase in the proportion of shadow economy that utilize internet led to a decrease of 5.36 in economic output."

"Telah banyak penelitian tentang sektor informal, utama nya pedagang kaki lima. Akan tetapi suatu komunitas ataupun wilayah tertentu biasanya mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri. Hal ini patut dicermati agar kita tidak terjebak untuk menggeneralisir semua persoalan. Penelitian ini mengambil kasus pedagang kaki lima yang menetap malam hari di sepanjang Jalan Hargonda raga Depok. Pinggir jalan Margonda Raya yang menjadi lokasi para pedagang kaki lima ini adalah bukan tempat khusus yang diperuntukkan sebagai "pasar" kaki lima, akan tetapi para pedagang memanfaatkan lokasi kosong untuk menjajakan dagangannya selama jalan belum diperlebar atau setidaknya sebelum ada pelarangan dari Pemerintah Daerah. Mencermati posisi yang kurang menguntungkan ini memberikan kenyataan adanya ketidakpastian akan masa depan para pedagang, dalam arti rasa kurang aman dan nyaman dalam kontinyuitas usaha pada lokasi yang lebih tetap serta tidak terusik oleh alasan mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan, ataupun lalu-lintas. Walaupun setiap saat para pedagang di lokasi ini dapat saja dianggap mengganggu K. 3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) ataupun lalu-lintas, akan tetapi usaha ini dapat memberikan keuntungan ekonomis keluarga pedagang bahkan juga para karyawannya. Tegasnya lokasi ini telah memberikan kontribusi yang oukup berarti bagi "pengusaha" ekonomi lemah ini. Pengusaha jenis ini memang sering dihadapkan pada persoalan yang cukup sulit antara melanggar ketertiban dan mencari nafkah (makan). Dengan kata lain tidak makan sama sekali atau makan tetapi melanggar peraturan, sehingga urusan melanggar atau setidaknya dapat dianggap melanggar peraturan menjadi nomor dua. Pedagang umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang minim hal ini bukan saja ditunjukkan oleh usaha informal mereka, akan tetapi juga tingkat keawaman politiknya. Umumnya menganggap bahwa politik adalah bukan urusan orang kecil seperti pedagang kaki lima, dan tidak mengerti bahwa usaha sektor informal sering kali sebagai akibat dari kebijakan politik baik tingkat pusat maupun daerah. Pedagang di lokasi ini tidak mempunyai organisasi yang dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, dan umunya tidak mempunyai ijin lokasi. Kenyataan ini secara legal-formal memberikan posisi yang kurang menguntungkan pedagang dimata pengambil keputusan (pemerintah). Kecenderungan pada umunya adalah pasrah jika sewaktu-waktu lokasi ini terlarang. Kepasrahan pelaku sektor informal ini menunjukkan sikap apatisme, sehingga sulit untuk diketaui ataupun di ukur tingkat kekuatan politiknya. Hal ini terbukti dari demonstrasi ataupun unjuk rasa oleh tukang becak dan pedagang kaki lima di Bandung bebrapa waktu yang lalu. Demonstrasi semacam ini dalam kekuatannya yang lebih lanjut dapat memiliki muatan politik yang dapat memaksa ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peristiwa semacam ini dapat terjadi dimanapun. Dengan mengetahui profil sektor informal ini, selain untuk menambah pengetahuan juga dapat dipakai sebagai pertimbangan Pemerintah dalam membuat keputusan untuk menangani masalah kaki lima agar lebih bersifat arif dan bijaksana. Mengingat usaha kaki lima ini pada umumnya merupakan pekerjaan maupun penghasilan utama bagi para pedagang, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan pedagang yang dapat menjadi picu keresahan social maupun gejolak massa. Pemerintah Daerah dalam menangani sector informal ini pada umumnya hanya dikaitkan dengan K 3 dengan alasan untuk mendapatkan Adipura (sebuah penghargaan atas prestasi K 3 dari Pemerintah Pusat), sehingga dimensi sosial ekonomi dari pedagang ini sering dikalahkan oleh kepentingan mandapatkan Adipura. Pelarangan pementasan Ketoprak Siswo Sudoyo di halaman Mangkunegaran oleh Walikota Solo adalah contoh yang masih hangat dalam ingatan kita. Adanya pementasan Ketoprak di halaman Mangkunegaran dianggap dapat mengundang kaki lima di lokasi ini sehingga dapat mengganggu Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sektor informal dalam bidang perdagangan dalam menanggulangi kemiskinan. Dimana objek penelitian mengambil satu dari sebelas desa atau kelurahan tertinggal yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kelurahan Galur Jakarta-Pusat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif yang terlaksana selama lima bulan didapat hasil penelitian yang memberikan justifikasi pada pernyataan diatas.Sampel penelitian diambil dari pedagang sektor Jasa dan Perdagangan sebanyak 300 sampel yang diambil secara stratifikasi random. Stratifikasi ramdom tersebut diambil dari enam sekala usaha yang besarnya terbagi sesuai modal lancar yang dimiliki baik pada sektor informal bidang jasa maupun perdaganganDari penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor informal bidang jasa dan perdagangan sama-sama meningkatkan pendapatan orang miskin yang bermigrasi dari desa ke Kelurahan Galur. Dan yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah sektor informal bidang perdagangan lebih efektif dibandingkan sektor informal bidang jasa, didalam meningkatkan pendapatan orang miskin.Keberhasilan menaikkan pendapatan melalui sektor informal bidang perdagangan adalah kondisi pengeluaran uang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi di sektor informal, dari yang tadinya berada dalam garis kemiskinan hingga setelah memasuki sektor informal berhasil keluar dari garis kemiskinan."

"Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem lapak pemulung di perkotaan. Relasi tersebut terkait dengan proses produksi dan reproduksi praktik sosial di dalam sektor ekonomi informal. Kajian ini menggunakan perspektif dialektika dinamis antara agensi dan struktur yang selalu mengalir di dalam kerangka ruang dan waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agensi pemulung tidak hanya dipengaruhi oleh limitasi struktural, tetapi juga oleh pemantauan refleksif yang mereka lakukan. Ini menyebabkan terjadinya dua hal: Pertama, setiap relasi yang dibangun di dalam sistem lapak memiliki karakter yang berbeda-beda, sangat tergantung pada aspek spasial dan temporal; Kedua, sebagai implikasi, eksklusi sosial yang dialami pemulung terjadi secara dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Untuk memahami proses yang demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, diskusi terarah dan observasi, dengan disertai triangulasi data.

---

This research intends to explain the relations between actors involved in the system of waste picker shanties in the urban area. These relations are related to the process of production and reproduction of social practises in the informal economy. This study took the perspective of dynamic dialectics between agencies and structures, which always flow within the frame of space and time. Research findings show that waste-pickers agency is not only affected by structural limitations, but also by their reflexive monitoring. This leads to two things: first, each social relation built by waste-pickers has different characters, heavily dependent on spatial and temporal aspect; second, as an implication, the social exclusion experienced by waste-pickers happens in both ways, not only from the outside but also from within themselves. To understand the process, this research used qualitative method with exercising the technic of in-depth interview, directed discussion and observation, and by performing triangulation."