Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara maritim membuat keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang penting. Dalam proses pengangkutan laut, pemilik kapal sering dihadapkan dengan berbagai macam risiko, seperti risiko kandas atau tenggelamnya kapal yang dapat menganggu keselamatan dan keamanan dalam pelayaran. Sehingga, Pemerintah meratifikasi Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 yang mengatur bagi setiap kapal untuk memiliki jaminan wreck removal insurance. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam penyingkiran bangkai rangka kapal laut (wreck removal insurance) dengan mengkaji bagaimana perbandingan peraturan serta bentuk perusahaan asuransi penyingkiran bangkai rangka kapal laut di Indonesia dan Inggris serta bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap kerusakan kapal lain (pihak ketiga) yang mengalami kecelakaan selama proses penyingkiran bangkai rangka kapal laut. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis-normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Inggris ikut meratifikasi Nairobi International Convention On The Removal of Wrecks, 2007, perbedaan lainnya dapat dilihat dari sisi regulasi, bentuk perusahaan asuransi, bobot kapal, tenggat waktu, sanksi, serta peran pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan tanggung jawab dari perusahaan asuransi yaitu perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kapal lain yang menimbulkan kerugian disebabkan bangkai rangka kapal yang belum atau sedang dalam proses penyingkiran. Karena wreck removal insurance merupakan jaminan dari konsorsium yang hanya terbatas pada kapal milik tertanggung saja. Sehingga, kerugian yang dialami oleh kapal lain menjadi tanggung jawab dari pemilik rangka kapal. Disarankan pemilik kapal Indonesia dapat seluruhnya mengansuransikan kapalnya dengan jaminan penyingkiran bangkai rangka kapal laut (wreck removal insurance).

---

Indonesia as a maritime country makes ocean transportation becomes very important. In transportation process, ship owner faces many kinds of risk very often, such as sink which makes the safety in sailing be disturbed. So, the goverment legal the Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, on 2007 whuch regulate every ship to have wreck removal insurance.This study discusses the legal responsibilities of insurance companies in the removal of shipwrecks. Then, to examine how the regulations and forms of insurance companies for shipwreck removal compare in Indonesia and the UK.And to review how the insurance company's legal responsibility for damage to other ships that have an accident during the process of removing the wreck of the ship's hull. The research method used is juridical-normative, using risk transfer theory. The results showed that Indonesia and Britain participated in ratify the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. Other differences can be seen in terms of regulation, the form of an insurance company, ship weight, deadlines, sanctions, and the role of the government. The insurance company is not responsible for other ship accidents that cause losses due to shipwrecks that have not been or are in the process of being removed. Shipwreck carriage insurance is a guarantee from the consortium that is only limited to the insured ship. Therefore, losses suffered by other ships are the responsibility of the hull owner. The advice for Indonesian ship owners is to ensure all their ships with wreck removal insurance. "

"Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan adanya suatu produk asuransi yang telah diterapkan di luar negeri dan menganalisa kemungkinan penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan observasi lapangan, yang dilakukan dengan mengadakan interview ke perusahaan asuransi (bagian underwritting), Kantor Mentri Negara Lingkungan Hidup, Bapedal dan LSM. Skripsi ini membahas suatu produk asuransi kerugian yang menanggung risiko kerugian akibat tuntutan pihak ke tiga, karena tertanggung dalam menjalankan kegiatannya dianggap mencemari lingkungan hidup. Tuntutan hukum akibat pencemaran lingkungan tersebut dapat mengganggu keuangan suatu perusahaan, dan bahkan dapat menyebabkan bangkrutnya perusahaan apabila tuntutannya terlalu besar. Dalam skripsi ini diketengahkan mengenai pelaksanaan underwritting yang meliputi pembuatan polis, analisa dan penilaian dan penetapan premi. Selain itu juga disampaikan mengenai proses dan prosedur penyelesaian klaim. Produk asuransi ini belum ada di Indonesia, dan kemungkinan bisa diterapkan apabila terdapat kondisi-kondisi : Sistem hukum yang jelas dan tegas; Pengawasan pencemaran yang ketat; Banyak perusahaan yang menggunakan Unit Pengolahan Limbah; Banyaknya Profesional Asuransi di bidang Lingkungan Hidup; Kesadaran hukum masyarakat meningkat; Law Eforcement yang keras bagi pencemar lingkungan; Adanya tekanan dari LSM; Adanya tekanan Perbankan dan Pasar Modal. Di akhir skripsi ini penulis menyarankan agar dilengkapinya Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UU Lingkungan Hidup No 4/1982, Ditingkatkannya profesionalisme aparat penegak hukum, Ditingkatkannya pengawasan pencemaran lingkungan dengan koordinasi lintas sektoral, Ditingkatkannya kemampuan para profesional asuransi di bidang lingkungan hidup ini."

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.

In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."