Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan pada peran jawara di Banten sebagai elemen sosial yang nampak mempunyai pengaruh kuat di Banten dan seringkali mengambil sikap yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai Banten dan Jawara, seperti Kartodirdjo (1984), Hamid (1987), dan Tihami (1992) memperlihatkan bahwa jawara memang sudah lama menjadi elemen sosial yang berpengaruh karena tidak sedikit diantara mereka yang menjadi pemimpin masyarakat untuk bidang ekonomi, bidang politik (birokrasi) atau bidang agama. Sebagai pemimpin masyarakat atau elit sosial, jawara juga mendapat dukungan anak buah jawara yang hampir tersebar di seluruh wilayah Banten.Keberadaannya sebagai elit sosial yang berpengaruh dan cenderung mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, memperlihatkan bahwa jawara adalah orang-orang yang ikut serta berpartisipasi politik. Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana perilaku politik jawara dalam proses politik yang terjadi di Banten. Kemudian dipilihlah sebuah organisasi jawara yang bemama Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) yang sekretariat pusatnya terdapat di Serang. Dipilihnya organisasi tersebut mengingat para jawara yang akan dijadikan informan sesuai dengan konsep yang telah dibuat, tidak menetap pada suatu desa tertentu tetapi menyebar di beberapa desa atau kecamatan. Selain itu, Serang merupakan lbukota Propinsi Banten dimana suhu politik cukup tinggi bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain.Pada kasus jawara, perilaku politik mereka difokuskan pada budaya politik (pengetahuan, keyakinan dan sistem nilai yang mereka anut) dan kepemimpinan jawara. Untuk meneliti budaya politiknya, digunakan teori yang dibuat oleh Almond dan Verba. Untuk meneliti tentang kepemimpinannya, digunakan penjelasan kekuasaan oleh Weber, Parsons, Lasswell dan Mills.Dari hasil kajian beradasarkan data yang diperoleh, pola perilaku politik jawara termasuk kepada pola perilaku pragmatic. Perilaku inilah yang mendorong para jawara untuk cenderung mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.Perilaku ini berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka bahwa pemimpin (termasuk pemimpin pemerintahan eksekutif dan legislatif) itu harus dihormati. Mereka yakin pemimpin tersebut sah secara hukum karena terpilih melalui pemilihan umum. Cara ini dipercaya oleh mereka sebagai bentuk demokrasi.Namun, alih-alih berjuang untuk negara dengan doktrin "bela diri bela bangsa bela negara", perilaku politik mereka tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Ini terlihat dari makna bela diri yang difahami sebagai jihad untuk mengejar kepentingan materi'. Dengan demikian nilai (value) yang mereka kejar sebenarnya adalah kepentingan ekonomi.Untuk kepentingan ekonomi itu, mereka berusaha mempertahankan legitimasi kepemimpinan mereka yang diperoleh dari budaya lokal. Karena sumber legitimasi kepemimpinannya berasal dari budaya lokal, maka tipe kepemimpinan mereka bisa digolongkan kepada tipe otoritas tradisional.Pengejaran nilai eknomi dan adanya otoritas tradisionalnya itu menjadi semakin kuat karena mereka mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubemur, walikota, lurah (politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara akhirnya mendapat legitimasi struktural.Sementara itu, mereka pun kuat secara internal karena mendapatkan dukungan dari anak buahnya yang mudah dimobilisasi. Pala hubungan mereka yang bersifat patrimonial menjadikan anak buah terikat dengan pemimpin jawara.Jawara pun berusaha menjalin hubungan baik dengan elit-elit lain, seperti birokrat, partai dan militer. Hubungan ini bersifat simbiosis yang sangat menekankan keuntungan bagi masing-masing pihak. Mereka menyebut elit-elit tersebut sebagai amitma.Dengan budaya politik, otoritas tradisional, penguasaan pada lembaga-lembaga strategis, legitimasi struktural, patrimonialisme pemimpin, dan hubungan simbiosis dengan elit lain, kekuasaan jawara adalah sangat kuat untuk konteks politik lokal. Dengan kekuasaannya itu, mereka berusaha mengontrol terhadap lembaga-lembaga yang dikuasainya, terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersebrangan dengannya dan terhadap kelompok-kelompok kritis.Kekuasaan yang dipegang oleh segelintir jawara dengan jaminan kekuatan fisik (magi dan persilatan) dan kemampuan ekonomi, mereka sebenarnya menerapkan sistem pemerintahan oligarki. Sistem ini semakin tumbuh subur karena selain mendapat dukungan dan mitra-mitranya juga karena pola interaksi yang mereka kembangkan adalah model patrimonial dimana ketua jawara diakui sebagai patronnya. Dengan model ini, upaya control (pengawasan) terhadap lembaga-lembaga bersebrangan dan kelompok-kelompok kritis menjadi sangat efektif karena para jawara, dengan partisipasi bentuk kaula partisipan, mudah untuk memobilisasi massa yang mereka miliki.Dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem oligarki dan kondisi Banten yang demikian, maka perkembangan demokrasi dan civil society di Banten menjadi persoalan yang sangat serius. Pada tingkat tertentu, proses yang berlangsung malah terjadinya decivilasi yang membuat masyarakat Banten tidak berdaya, tidak mandiri, tak tercerahkan, dan dikuasai oleh ketakutan menyuarakan hak individunya."

"Jawara dan kyai merupakan dua sosok yang sangat berbeda jika ditinjau dari sisi perilaku moral (moral conduct)dan kepemimpinan kyai merupakan pemimpin sakral yang bertanggung jawab kepada moral umat, sementara jawara adalah orang yang bisa jadi pemimpin jika menempati posisi pemerintahan atau ekonomi, bahkan identitas jawara hari ini sudah semakin identik dengan kekerasaan, pemaksaan, dan pelanggaran hukum. Namun ada sebuah fenomena tentang tokoh di Banten yang merupakan penjelmaan dari dua orang tersebut, ia adalah jawara kyai (atau kyai jawara), dimana kyai dan jawara berada dalam satu sosok. Penelitian ini berfokus untuk melihat identitas seorang jawara kyai dengan menyelidiki bagaimana sosok tersebut menginterpretasi nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Jawara kyai merupakan status yang tidak dapat begitu saja dicapai oleh orang biasa, hanya bisa dicapai oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai kyai maupun sebagai jawara melalui proses transformasi. Proses tersebut merupakan hal yang paling menentukan dalam pembentukan identitas jawara kyai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode immersion, inscription, wawancara mendalam dan studi literatur.

---

Jawara and kyai are both the uniqueness of leadership and culture in Banten. But these figure are two far different figures, especially viewed by it's moral conduct and leadership function. Kyai is a sacred leader that has responsibility to the people's moral, while jawara is a person that could be a leader, if only entered and have power in political (government) or economy. Even today, jawara is increasingly considered synonymous with violence, coercion, and violation of the law. But there's an unique phenomenon about figure in Banten thatBut there is an other unique leadership which is embodiment of jawara and kyai, it called jawara kyai (or kyai jawara).

This research is focused to see jawara kyai's identity by investigating their interpretation of Islamic Values in their life history. Jawara kyai is a status that cannot simply be achieved by ordinary people, it can only be achieved by someone who has position as jawara or kyai at first, before transforming and achieved jawara kyai. This process is most crucial in the establishment of jawara kyai identity. This research is a qualitative descriptive study with immersion and inscription method, in-depth interview, and literature studies. "

"Skripsi ini membahas peran kiai dan jawara Banten yeng terdapat dalam novel Jawara Angkara di Bumi Krakatau. Kiai dan jawara merupakan dua entitas yang penting dalam kebudayaan Banten. Peran kiai dan jawara Banten merupakan suatu topik yang menarik untuk dibahas karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Banten. Hal tersebut pula yang menjadi benang merah dari novel Jawara Angkara di Bumi Krakatau. Untuk menganalisis peran kiai dan jawara dalam novel Jawara Angkara di Bumi Krakatau, penulis menggunakan teori sosiologi sastra. Melalui pendekatan sosiologi sastra, penulis akan membandingkan peran kiai dan jawara dalam masyarakat Banten dengan peran jawara dan kiai yang terdapat di dalam novel Jawara Angkara di Bumi Krakatau. Selain itu penulis juga akan menganalisis bentuk pertentangan yang terjadi antara kiai dan jawara dalam novel Jawara Angkara di Bumi Krakatau. Hasilnya, penulis menemukan adanya kesamaan peran kiai dan jawara dalam masyarakat Banten dengan yang ada di dalam novel Jawara Angkara di Bumi Krakatau.

---

This under graduate thesis discusses the role of kiai and jawara in Banten society based on Jawara Angkara di Bumi Krakatau’s novel. Kiai and jawara are two important entities in Banten culture. The role of kiai and jawara in Banten society is an interesting topic todiscuss because they are an inseparable part of Bantenese people. It also became the common thread of the Jawara Angkara di Bumi Krakatau’s novel. To analyze the role of kiai and jawara in Jawara Angkara di Bumi Krakatau’s novel, the author uses the theory of literary sociology.

Authors will compare the role of kiai and jawara in the Banten society with kiai and jawara’s role which are present in the novel through approaching of sociology of literature. As the result, the authors found a common role of kiai and jawara in Banten society with existing in the Jawara Angkara di Bumi Karakatau’s novel."

"Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan menjadi provinsi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Ulama menjadi corong pertama dalam hal gagasan pembentukan provinsi Banten. Lobi politik baik formal ataupun informal dilakukan demi mendukung gagasan otonomi Banten. Gerakan sosial-politik ini dilakukan ulama demi mencapai tujuan otonomi yantu kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang merata. Bersama dengan komponen sosial yang lain, ulama bergerak menjadi penyeimbang kepentingan dalam proses pembentukan provinsi Banten. Di lain pihak, Jawa Barat merasa terancam dengan pemekaran wilayah yang secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah.

---

The region autonomy has appeared in Indonesia since 1999, after Soeharto’s retaired from his position as Indonesia President in 1998. Banten, whiches the eks-Residence in Netherland Indische has appeared as region who required of autonomy and separated from West Java. This idea was formed after Banten had threatment twice from Orde Lama and Orde Baru, when Banten formed to be a province. Ulama to be the first in terms of the idea funnel formation of Banten province. Political lobbying either formal or informal do to support the idea of autonomy Banten. This socio-political movements made ulama in order to achieve the goal of autonomy prosperity, justice, and equitable development. Together with the other social components, to balance the interests of ulama engaged in the process of formation of Banten province. On the other side, West Java felt threatened by the autonomy region because that will directly reduce revenue."

"Runtuhnya struktur politik kesultanan Banten telah membawa dampak sosioligis berupa pergeseran dimensi stratifikasi sosial masyarakat Banten. Jawara, yang menempati posisi terendah dalarn sejarah stratifikasi sosial masyarakat, telah mengalami mobilitas sosial menjadi strata atas dalam hirarki sosial masyarakat Banten saat ini.Permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana mobilitas sosial jawara dapat terjadi dan apakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mobilitas sosialnya. Mobilitas sosial mengacu kepada perubahan status baik yang berkaitan dengan individu maupun kelompok. Aspek-aspek historis untuk itu menjadi permasalahan panting untuk dapat menjelaskan bagaimana sebuah perubahan terjadi. Untuk mengelaborasinya, dan dalam upaya mendapatkan sebuah pemahaman dan gambaran yang bersifat holistik terhadap obyek kajian, lebih tepat apabila dilakukan dengan pendekatan historis yang meliputi situasi sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang dipandang menjadi indikator yang turut mempengaruhi mobilitas sosial jawara.Metode penelitian adalah studi kasus dengan paradigma kualitatif. Sumber data primer dari individu yang merepresientasikan sebagai tokoh jawara atau individu yang merepresentasikan dirinya dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat. Adapun pola mobilitas sosial yang dikaji meliputi mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa; pertama, aneksasi kesultanan oleh pemerintahan kolonial Belanda selain telah meruntuhkan struktur politik tradisional juga memberikan pengaruh terhadap melemahnya status sosial bangsawan dalam struktur sosial masyarakat. Perubahan tersebut mempengaruhi Penguasaan terhadap sumber-sumber kekuasaan tidak lagi didasarkan kepada status sosial kebangsawanan seseorang.Kedua, pada awal abad ke 19, sebagian terbesar masyarakat pedesaan di Banten telah mengalami dampak sistem komersialisasi, kapitalisasi sistem agraria, proses birokratisasi, edukasi, dan inovasi-inovasi Iain yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Rakyat beserta para pemimpinnya terancam kepentingan dan kedudukannya sehingga mempengaruhi keresahan sosial dan munculnya sikap anti kolonial. Kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak atas tanah dan pekenjaannya. Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pajak yang sangat tinggi dan sangat memeberatkan masyarakat kecil secara umum. Dalam kondisi tersebut jawara dipandang sebagai tokoh yang dapat memberikan perlindungan dan perimbangan kekuatan (balance of power) terhadap praktek kolonialisasi.Ketiga, untuk memperluas kekuasaannya, pasca berakhirnya kolonialisasi jawara melakukan metamorfosa tubuh dengan melakukan peran-peran sosial politik. Jawara menjadi centeng atau keamanan tradisional pada sentra-sentra ekonomi atau masyarakat. Padajabatan pemerintahan menjadi jaro atau kepala desa.Keempat, kekerasan menjadi salah satu strategi untuk rneningkatkan mobilitas sosial jawara. Kehormatan yang diterima jawara dari masyarakat adaiah kehormaian yang bercampur dengan rasa ketakutan. Karena begitu dominannya rasa takut yang luar biasa sehingga kekuasaannya cenderung diikuti.Kelima, motif dari tindakan sosial-politik jawara memiliki orientasi kuat terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi.Keenam, dalam mengembangkan mobilitas sosialnya, jawara melakukan pola mobilitas vertikal dan horizontal. Secara vertikal, jawara melakukan mobilitas intragenerasi yang berkaitan dengan pengalaman hidupnya sebagai seorang jawara. dan secara horizontal, jawara mengembangkan mobilitas dengan meningkatkan peran-peran sosial-politiknya.Ketujuh, mobilitas sosial jawara selain didukung oleh faktor-faktor budaya, juga didukung oleh struktur politik orde baru. Struktur politik orde baru memberikan peluang akses politik dan ekonomi jawara. Partai politik menjadi instumen untuk memperluas otoritas kekuasaan jawara.Kesimpulan teoritik, mobilitas jawara mengalami proses yang cukup komplek dan tidak cukup menggunakan satu pendekatan teori. Oleh karena itu teori kekuasaan Lenski yang menempatkan power (kekuasaan) sebagai dimensi utama dalam mempengaruhi stratifikasi sosial perlu dimodifikasi dengan teori Weber tentang posisi ekonomi, status sosial dan partai yang turut menentukan stratifikasi sosial. Persebaran kekuasaan melalui partai politik sangat strategis dan efektif memperluas pengakuan terhadap kepemimpinan jawara dan secara langsung mempengaruhi dimensi privilise dan prestise jawara. Penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi akibat kekuasaan yang dimilikinya, bagi jawara menumbuhkan sifaf-sifat altruisme yang tidak hanya memiliki hubungan yang bersifat parsial dengan dimensi privilise. Adanya sikap jawara untuk bekerjasama atau adanya perhatian terhadap kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, bagi jawara memiliki hubungan langsung dengan kepentingan prestise dan memiliki dimensi politis yang cukup kental untuk memperkuat otoritas kekuasaannya. Sikap altruisme jawara tidak hanya muncul satu arah yang berhubungan dengan dimensi privilise sebagaimana dijelaskan Lenski.Kekerasan jawara telah melahirkan generasi penakut terhadap masyarakat Banten secara keseluruhan. Untuk itu dipandang perlu bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah memberikan perhatian kepada kualitas pendidikan yang berorientasi kepada pemahaman sivil society bagi jawara. Mengingat para jawara banyak yang bergerak di bidang usaha jasa, pemerintah daerah perlu mengadakan pembinaan secara intensif manejemen usaha profesional dan modern. Pemerintah daerah dipandang perlu membuat peraturan daerah Komisi Tranparansi dan Partisipasi (KTP). Perlu juga membuat peraturan daerah tentang visi yang berkaitan dengan capaian target pembangunan Banten ke depan."

"Jawara merupakan salah satu dari entitas dari masyarakat Banten yang cukup terkenal. Ia dikenal bukan saja karena pengaruh kharismanya yang melewati batas-batas geografis, tetapi juga budaya kekerasan yang melekat padanya. Sehingga ia dikenal sebagai subculture of violence dalam masyarakat Banten.Sebagai subkultur kekerasan, jawara memiliki motif-motif tertcntu dalam melakukan kekerasan. Mereka pun mengembangkan gaya bahasa atau tutur kata yang khas, yang terkesan sangat kasar (sompral) dan penampilan diri yang berbeda dari mayoritas masyarakat. seperti berpakaian hitam dan memakai senjata golok.Kekerasan yang dilakukan jawara pada umumnya dimaknai oleh yang bersangkutan sebagai upaya pembelaan terhadap orang yang dipandang melakukan pelecehan harga diri yang menyebabkan yang bersangkutan merasa malu. Pelecehan terhadap harga diri diinterpretasikan oleh kalangan jawara sebagai pelecehan terhadap kapasitas dan kapabilitas diri dan ini sangat terkait dengan peran dan status sosial di masyarakat. Karena itu pelecehan terhadap harga diri dipahami sebagai pelecehan terhadap peran dan statusnya di masyarakat.Batasan tentang pelecehkan harga diri itu memang tidak tegas karena itu sering dinterpretasikan secara subyektif oleh pelakunya. Sehingga yang menyebabkan kasus pelecehan harga diri itu berbagai macam seperti tuduhan pencurian, gangguan terhadap istri atau pacar, balas dendam atau kekalahan dalani politik desa atau persaingan bisnis. Dalam konteks ini kekerasan yang dilakukan jawara memang sangat terkait denngan "konstruksi maskulinitas" dalam budaya masyarakat.Kekerasan yang dilakukan jawara selain sebagai sarana untuk mempcrtahankan harga diri, kekerasan juga dipandang sebagai alat untuk meraih posisi atau status sosial lebih tinggi sebagai seorang jawara yang disegani dalam lingkungan komunitas mereka. Sehingga mereka biasa menjadi pimpinan jawara (bapak buah) dengan memiliki sejumlah pengikut (anak buah). Bahkan dengan posisi dan status sosial ini mereka pula dapat meraih kedudukan formal dalam lingkungan institusi formal seperti menjadi jaro, kepala desa, bahkan untuk menjadi bupati atau wali kota.Mendapat gelar sebagai seorang jawara yang disegani merupakan kebanggaan tersendiri bagi yang menyandangnya. Karena dengan gelar tersebut, ia bisa menaikan posisi tawarnya ketika berhubungan dengan pihak lain. Ia bisa mendesakan segala keinginan baik secara halus maupun dengan kekerasan. Oleh karena itu dalam konsep kebudayaan diantaranya mengenai sistem komunikasi, kekerasan yang dilakukan jawara dianggap sebagai sarana untuk mengkomunikasi simbol-simbol tentang sikap dan perilaku pada lingkungan kerabat dan lingkungan sosialnya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kelanjutan perlawanan penduduk Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda setelah pemberontakan komunis 1926. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemberontakan Komunis 1926 telah membuat pemerintah kolonial Belanda melakukan pengetatan keamanan di Banten. Selama periode penelitian ini tidak terjadi pemberontakan atau kerusuhan seperti yang terjadi selama abad ke-18 dan 19. Perlawanan penduduk Banten terhadap pemerintah kolonial yang pada masa sebelumnya disimbolkan dengan kerusuhan dan pemberontakan, berganti dengan aksi-aksi jawara yang meresahkan keamanan dan ketertiban bagi pemerintah Belanda. Penyebaran sentimen negatif dari kyai kepada santri dan penduduk Banten menyebabkan hambatan interaksi antara pemerintah kolonial dan penduduk Banten. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlawanan penduduk Banten yang sebelumnya dilakukan dengan kerusuhan dan pemberontakan, selama masa ini tergantikan oleh penyebaran sentimen ideologis kyai dan aksi-aksi jawara yang didukung oleh penduduk Banten.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the continuation of the resistance of the Banten people to Dutch colonial government after the communist uprising 1926. The methodology used in this study is the historical method, consists of heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Communist uprising in 1926 has made the Dutch colonial government to tighten security in Banten. During the period of this study there is no uprising or riot as happened during the 18th and 19th century. The resistance of the Banten people against colonial government which in the past symbolized by unrest and uprising, changed to the spread of negative sentiment by kyai to their santris and Banten people and cause barriers interaction between the colonial government and Banten people. And also by the actions of jawara by disturbing Dutch governments security and order. From this research, it can be concluded that the shape of Banten resistance previously done by riots and rebellion, during this time is replaced by the deployment of ideological sentiment by kyai and jawara actions supported by Banten people."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan jawara TTKKDH dalam setiap pemilihan kepala daerah di Banten. Pada pemilihan gubernur Banten tahun 2017, TTKKDH mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dukungan tersebut mengindikasikan adanya daya tawar TTKKDH dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini bisa dimengerti karena TTKKDH adalah organisasi jawara yang mengakar dan tersebar luas di masyarakat Banten. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori status dan peran dari Linton dan Merton. Teori elit dan kekuasaan yang dikemukakan oleh Pareto, Lipset, Solari, Miriam Budiardjo, Andrain, dan Weber. Teori budaya politik dari Almond dan Verba. Terakhir yaitu teori modal sosial dari Putnam, Bourdieau, dan Fukuyama. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pemahaman tentang kasus penelitian dan penelusuran studi literatur berupa buku, penelitian terdahulu maupun berita cetak atau online. Temuan di lapangan menunjukkan peran jawara TTKKDH dalam mendukung Wahidin Halim-Andika Hazrumy diantaranya sebagai: pemberi dukungan, fasilitator dan pengaman kegiatan, pemuka pendapat, dan tim sukses dan pelobi. Selain itu keterlibatan jawara TTKKDH karena didorong oleh beberapa faktor yaitu persepsi normatif-primordial, melestarikan seni budaya dan trah jawara, faktor historis, modal sosial jaringan, faktor keanggotaan dan pertalekan, faktor pragmatis, dan dualisme TTKKDH dalam pilkada Banten. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori peran dan status Linton, jawara TTKKDH tidak hanya berperan mengajarkan bela diri aliran Cimande tetapi perannya meluas dalam keterlibatan politik. Keterlibatan mereka didukung karena mempunyai fasilitas-fasilitas peran role facilities berupa peguron yang terstruktur dan tersebar dari tingkat pusat sampai daerah. Selain itu jawara TTKKDH mempunyai hubungan yang luas dengan berbagai kalangan baik pejabat maupun masyarakat biasa yang disebut dengan perangkat peran role set Merton atau modal sosial menurut Putnam, Bourdieau, dan Fukuyama. Dengan modal sosial tersebut memberikan signifikansi pentingnya dukungan TTKKDH untuk diperebutkan. Selain itu sumber kekuasaan jawara TTKKDH tidak hanya tradisional-patrimonialisme tetapi adanya legitimasi dari organisasi. Budaya politik untuk elit TTKKDH berbentuk partisipan, sedangkan anggotanya secara umum budaya politik subyek.

---

ABSTRACTThis research is motivated by involvement TTKKDH jawara in the Banten local election. In the 2017 Banten gubernatorial election, TTKKDH declare the support of the couple Wahidin Halim Andika Hazrumy. This support indicates the bargaining power of TTKKDH in the local election. This is understandable because TTKKDH is a jawara organization that is rooted and widespread in Banten society. The theory used to analyze and answer the problems of this research is status and role theory of Linton and Merton. The theory of elite and power proposed by Pareto, Lipset, Solari, Miriam Budardjo, Andrain, and Weber. The theory of political culture of Almond and Verba. The last is the theory of social capital by Putnam, Bourdieau, and Fukuyama. This type of research uses a qualitative approach. While the analytical technique using descriptive analytical. This study uses two methods of data collection, namely in depth interviews with resource persons who have an understanding of the case research and search of literature studies in the form of books, previous research and print or online news. The research findings show the role of TTKKDH jawara in supporting Wahidin Halim Andika Hazrumy such as supporters, facilitators and event safekeeping, opinion leaders, and lobbying and successful teams. Besides, the involvement of TTKKDH jawara is motivated by several factors, namely normative primordial perception, preserving cultural arts and jawara breeds, the historical factors, the social capital of network, the factors of membership and pertalekan, the pragmatic factors, and dualism TTKKDH in Banten local election. Theoretical implications indicate that Linton 39 s role and status theory, the TTKKDH jawara not only plays a role in teaching Cimande martial arts but its role extends in political engagement. Their involvement is supported because it has role facilities in the form of structured peguron and spread from central to local level. In addition TTKKDH jawara have a wide relationship with various circles both officials and ordinary people called the role of sets from Merton or social capital by Putnam, Bourdieau, and Fukuyama. With such social capital give significance of the importance of TTKKDH support for grabs in Banten local election. In addition, the source of power of the TTKKDH jawara is not only traditional patrimonialism but the legitimacy of the organization. The political culture for the elite TTKKDH takes the form of participants, while members are generally the political culture of subject. "