Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Generasi kedua diaspora Palestina tanpa kewarganegaraan mana pun di Amerika memiliki identitas yang kompleks. Penelitian ini membahas identitas generasi kedua diaspora Palestina tanpa kewarganegaraan mana pun di Amerika yang terdapat dalam film Mo (2022). Film ini menarik karena mengangkat isu mengenai statelessness. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa konsep yang meliputi konsep diaspora, identitas, bare life, dan postmemory sebagai landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi kedua diaspora Palestina mengalami krisis identitas di Amerika. Keadaan tanpa kewarganegaraan menjadi faktor utama terjadinya krisis identitas karena tidak memiliki konteks yang stabil untuk membangun identitasnya. Hal ini diperparah dengan perubahan kondisi setelah peristiwa serangan 11 September 2001 yang menyebabkan mereka mengalami keterasingan di Amerika. Krisis identitas sejalan dengan ketidaklengakapan warisan memori yang diterima oleh generasi kedua. Generasi kedua menerima warisan memori melalui transmisi familial berupa cerita, foto, dan keterangan legal dalam permohonan suaka dan transmisi affiliative berupa warisan memori yang diinternalisasi melalui hubungan emosional di luar hubungan keluarga. Internalisasi warisan memori traumatis membentuk identitas Palestina yang lebih stabil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa narasi identitas dalam film memiliki kontribusi penting terhadap wacana mengenai statelessness yang sering kali terabaikan.

---

The second generation of Palestinian diasporas without any citizenship in America has a complex identity. This research discusses the identity of the second generation of the Palestinian diaspora without any citizenship in America, as contained in the movie Mo (2022). This movie is captivating because it raises the issue of statelessness. This research employs a qualitative approach, theoretically based on several concepts such as diaspora, identity, bare life, and postmemory. The results showed that the second generation of the Palestinian diaspora experienced an identity crisis in America. Statelessness is a major factor in the identity crisis because they do not have a stable context in which to build their identity. This was exacerbated by the changing conditions following the September 11, 2001, attacks, which caused them to feel alienated in America. The identity crisis coexists with the insufficiency of the memory legacy that the second generation inherits. The second generation receives memory inheritance through familial transmission in the form of stories, photos, and legal information in asylum applications, and affiliative transmission in the form of memory inheritance internalized through emotional relationships outside of family relationships. The internalization of traumatic memory heritage forms a more stable Palestinian identity. This research also reveals that identity narratives in films significantly contribute to the often overlooked discourse on statelessness."

"Studi ini menguji model teoritik mengenai sikap intoleransi politik, bertujuan untuk membuktikan bahwa ODS, RWA, dan identifikasi agama sebagai faktor kepribadian, serta persepsi ancaman sebagai faktor lingkungan memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap intoleransi politik. Sebanyak 390 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang berusia 18-31 tahun mengisi kuesioner untuk mengukur variabel-variabel di atas. Hasil menunjukkan bahwa RWA dan persepsi ancaman memberikan pengaruh langsung positif dan bermakna terhadap intoleransi politik, sementara identifikasi agama memberikan pengaruh tidak langsung yaitu melalui persepsi ancaman. Dengan demikian, faktor pribadi dan lingkungan secara bersama-sama mempengaruhi intoleransi politik. Satu variabel, yaitu ODS, dalam studi ini ternyata tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap intoleransi politik. Hal lain yang menarik dalam penelitian ini adalah pembuktian bahwa agama tidaklah sebagai penyebab seseorang untuk bersikap intoleran. Agama hanya dijadikan media untuk mengekspresikan sikap intoleran ketika pemeluknya merasakan adanya keterancaman. Agama justru sama sekali gagal menjadi aspek pemicu ketika seseorang tidak merasa adanya ancaman dalam dirinya. Namun, agama akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan intoleransi seseorang ketika dia mengalami keterancaman atas hadirnya kelompok lain. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menguji kembali variabel ODS dan intoleransi politik, studi kualitatif (analisis wacana) dan kuantitatif (structural equation modeling) pada masyarakat non-mahasiswa, non-Islam, dan di luar Unsoed."

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."

"Perkembangan Umat Islam di Kudus pada Masa Pra dan Pasca Peristiwa 1918. Di bawah bimbingan Amin Subarkah, M. Hum., Program Studi Arab Jurusan Asia Barat Fakultas Sastra Universitas Indonesia 2000. Penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika perkembangan umat Islam sebelum dan sesudah Peristiwa Kudus yang terjadi pada tahun 1918 dan sebab musabab terjadinya insiden tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber diperoleh melalui penelitian pustaka dan wawancara. Hasil analisa mengungkapkan bahwa meletusnya Peristiwa Kudus 1918 disebabkan oleh berbagai macam aspek: sosial, ekonomi, politik, dan agama. Kaum muslimin Kudus sebelum peristiwa tersebut tidak terlalu mengalami perkembangan yang signifikan. Kehadiran Sarekat Islam (SI) di Kudus pada tahun 1912 membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Kudus, terutama kaum muslimin. Pelecehan agama yang dilakukan oleh masyarakat Cina terhadap kaum muslimin di Kudus merupakan faktor utama terjadinya kerusuhan yang hebat pada akhir Oktober 1918. Hal ini membuktikan bahwa kerusuhan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Pasca Peristiwa Kudus 1918 mengakibatkan terhambatnya kemajuan kaum muslimin di segala bidang, terutama di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, Sarekat Islam (SI) di Kudus mengalami stagnasi yang akhirnya menyebabkan organisasi itu bubar. Sedangkan di bidang ekonomi, banyak perusahaan milik pribumi muslim yang mengalami kerugian yang besar. Namun lima tahun kemudian, perusahaan-perusahaan milik pribumi muslim mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama industri rokok kretek. Begitu pula dalam bidang politik, dua organisasi Islam yang masuk ke Kudus, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memberikan corak baru bagi masyarakat muslimin Kudus."