Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti adanya KIK, KUK, KMKP, Canda Kulak ditambah lagi dengan pengarahan 20 persen pinjaman bank kepada usaha kecil, namun upaya tersebut masih banyak mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan dari berbagai program pemberdayaan usaha kecil tersebut adalah bersifat parsial, misalnya di bidang permodalan saja, pemasaran saja atau teknis produksi saja. Padahal masalah yang dihadapi usaha kecil sangat kompleks dan seringkali merupakan gabungan dari berbagai persoalan baik di bidang permodalan, bahan baku, pemasaran, manajemen, teknologi dan kompetisi. Salah satu program pemerintah dalam rangka memberdayakan usaha kecil adalah dengan adanya perusahaan modal ventura, karena perusahan modal ventura dalam memberikan bantuan kepada usaha kecil tidak berupa modal semata melainkan juga bantuan berupa manajemen baik manajemen pemasaran, manajemen produksi dan manajemen sumber daya. Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen. Berdasarkan itu penulis melakukan penelitian tentang peranan perusahaan modal ventura dalam memberdayakan usaha kecil, dengan mengambil lokasi di Sumatera Selatan pada unit organisasi PT. Sarana Sumsel Ventura. Untuk mengetahui permasalahan penelitian penulis mengumpulkan data dari PT, Sarana Sumsel Ventura dan juga dari perusahaan pasangan usaha, dengan menggunakan tipe penelitian deskriftif dengan pendekatan kuartal 4. Dari hasil penelitian ditemukan data sebagai berikut ; sampai dengan November tahun 2000 jumlah perusahaan pasangan usaha dari PT. Sarana Sumsel Ventura sebanyak 471 PPU dengan nilai investasi sebesar lebih dari Rp. 27 milyar, dari seluruh perusahaan pasangan usaha yang termasuk usaha kecil mencapai 72 persen dengan nilai investasi yang ditanamkan pada usaha kecil tersebut dibawah 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil analisis dari kinerja PT. Sarana Sumsel Ventura dan dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi bantuan pembiayaan menggambarkan PT. Sarana Sumsel Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggunan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura. Namun upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumsel Ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya sudah ada yaitu pendampingan berupa monitoring, pelatihan, dan dampingan pemasaran. Mengenai pelatihan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha belum rutin dilaksanakan, dan juga belum keseluruhan perusahaan pasangan usaha mengikuti pelatihan. Saran terhadap kinerja perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan peranannya dalam memberdayakan usaha kecil hendaknya perusahaan modal ventura melaksanakan dengan sepenuhnya upaya pemberdayaan yang telah diprogramkannya, serta hendaknya kembali kepada misi awalnya yakni pemberdayaan usaha kecil dengan penyertaan modal dan dengan tidak menggunakan anggunan, bukan dengan memberikan pinjaman, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa perusahaan modal ventura tidak berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya (perbankan)."

"Tesis ini menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai alat pengendalian biaya dalam sistem pengendalian manajemen pada Politeknik Kesehatan Jakarta II, yang merupakan organisasi pendidikan milik pemerintah yang bersifat nirlaba. Analisis dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan program kerja, penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan standar biaya yang digunakan, melalui pembagian kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil analisis, secara umum, organisasi telah menerapkan anggaran berbasis kinerja sebagai alat pengendalian manajemen. Penerapan standar biaya telah terkait dengan hasil yang ingin dicapai. Namun, program kerja yang disusun belum dilaksanakan secara efektif. Target output belum dilaksanakan secara optimal, sementara fokus realisasi masih pada penyerapan dana anggaran.

---

This thesis analyzed the implementation of performance-based budgeting practices as cost control tools at Politeknik Kesehatan Jakarta II, a nonprofit educational organization which is owned by the government. The analyzed based on the implementation of work program, performance-based budgeting, and the used of standard cost, through questionnaires distributions, interviews, and observations. The analysis result, generally, the organization has already implemented the performance-based budgeting as management control. Standard cost implementation related to the outcome. However, work program has not performs effectively. The resulting target not optimally prepared, meanwhile the budget realization still become a major focus."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat utang, kepemilikan direksi, serta kepemilikan asing terhadap rata-rata remunerasi karyawan pada perusahaan-perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia. Penelitian Ini menemukan bahwa tingkat utang memiliki pengaruh negatif terhadap rata-rata remunerasi karyawan. Di sisi lain, kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap rata-rata remunerasi karyawann. Kepemilikan direksi ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada rata-rata remunerasi karyawan. Hal tersebut diduga terjadi karena kepemilikan direksi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia masih minim dibandingkan dengan kepemilikan pemegang saham eksternal lainnya.

---

ABSTRACTThis research is aimed to analyze the effect of leverage, managerial ownership, and foreign ownership on average employee remueneration in non-financial firms listed in Indonesia. The result show that leverage has negative effect on average employee remuneration. On the other hand, foreign ownership has positive effect on average employee remuneration. Unfortunately, managerial ownership significantly does not affect average employee remuneration. This could be because the managerial ownership in Indonesian’s firm is still low compare to other external shareholder., This research is aimed to analyze the effect of leverage, managerial ownership, and foreign ownership on average employee remueneration in non-financial firms listed in Indonesia. The result show that leverage has negative effect on average employee remuneration. On the other hand, foreign ownership has positive effect on average employee remuneration. Unfortunately, managerial ownership significantly does not affect average employee remuneration. This could be because the managerial ownership in Indonesian’s firm is still low compare to other external shareholder.]"

"Krisis keuangan Asia 1997 diakibatkan oleh penggunaan utang yang terlalu banyak pada proyek spekulatif pada sektor properti, perumahan, dan konstruksi bangunan di tengah perekonomian yang stabil. Dengan kondisi variabel makrekonomi Indonesia yang juga stabil pada beberapa tahun terakhir, masalah tersebut kembali menjadi perhatian. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi struktur modal pada perusahaan-perusahaan sektor properti, perumahan, dan konstruksi bangunan di Indonesia tahun 2014-2018. Terdapat 37 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian dengan objek penelitian berupa market leverage measure, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pajak. Dengan menggunakan pecking order theory sebagai dasar penelitian, ditemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif, sedangkan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi utang pada struktur modal perusahaan-perusahaan sektor properti, perumahan, dan konstruksi bangunan di Indonesia tahun 2014-2018. Akan tetapi, penelitian tidak mempertimbangkan kepemilikan perusahaan, pemerintah yang berkuasa, dan kebijakan terkait dengan pajak.

---

Asian financial crisis 1997 was affected by the overuse of debt in speculative projects of property, real estate, and building construction sector in the middle of stable economy. While Indonesia is recently having stable macroeconomy, the similar problem become one of the attentions in business. In this study, research was conducted to find out the factors affecting capital structure on companies of property, real estate, and building construction sector in Indonesia year 2014-2018. There used 37 companies as research samples with objects including market leverage measure, profitability ratio, firm size, and tax rate. Based on pecking order theory, it was found that profitability affects negatively, and firm size affects positively to debt proportion in capital structure on companies of property, real estate, and building construction sector in Indonesia year 2014-2018, whilst tax rate has no significant effect."

"ABSTRAKDalam era globalisasi seperti sekarang ini, aspek manajerial menjadi sangat penting terutama untuk pengelolaan perusahaan. Terlebih lagi dalam upaya untuk memuaskan stakeholder, peran manajer sangat besar baik sebagai pelaksana maupun sebagai pimpinan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh perilaku manajer terhadap upaya mereka untuk berprestasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi mereka sesuai dengan tanggung jawabnya (responsibility center). Upaya manajer untuk berprestasi ini dihubungkan dengan (I) peran manajer dalam penyusunan anggaran dan (2) persepsi dan harapan manajer atas penghargaan. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara truth inducing pay scheme dan assymmetry information terhadap slack anggaran dan prestasi manajer dengan masa kerja sebagai kovariabel. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur yang berlokasi di Pulau Jawa dengan subyek penelitian adalah manajer operasional yaitu manajer produksi dan manajer penjualan/manajer pemasaran. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling, data diambil melalui kuesioner, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer produksi untuk berprestasi sebesar 79,2% sedangkan pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer pemasaran/manajer penjualan untuk berprestasi adalah 78,1%. Untuk sampel manajer produksi pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total manufacturing cost adalah 73,8% sedangkan untuk sampel manajer pemasaran/manajer penjualan pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total revenue adalah 68,9%. Hasil penelitian yang lain adalah : (1) secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, peran manajer dalam penyusunan anggaran, persepsi dan harapan manajer atas penghargaan mempunyai pengaruh positip terhadap upaya manajer untuk berprestasi, (2) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer produksi untuk berprestasi terhadap total manufacturing cost, (3) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer penjualan/manajer pemasaran untuk berprestasi terhadap total revenue. (4) berdasarkan truth inducing pay scheme, slack anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi, (5) apabila terdapat asymmetry information mengenai kemampuan prestasi manajer, perbedaan slack anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi lebih besar, (6) berdasarkan truth inducing pay scheme. Prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi,dan (7) apabila terdapat assymmetry information, perbedaan prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi tidak lebih besar."

"Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya di Propinsi Sumatera Selatan diterbitkan surat edaran Gubemur nomor 010/SE/V1/2003 bahwa semua instansi harus melaksanakan sistem anggaran yang baru yaitu anggaran berbasis kinerja, dimana usulan anggaran semula disebut DUP (Daftar Usulan proyek), dan pada sistem anggaran yang barn disebut RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang penyusunan anggaran dengan sistem RASK dinar Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai upaya untuk menggali lebih jauh unsur masukan, unsur proses, unsur keluaran serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan RASK Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Selatan tahun 2004. Hasilnya pada unsur masukan adalah bahwa Penyusunan RASK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dikoordinasikan oleh Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, tenaga, dana, jadwal dan petunjuk pelaksanaan belum ada secara khusus, pada unsur proses didapatkan Koordinasi lintas sektoral dan Bimbingan teknis belum dilaksanakan dan pada unsur keluaran didapatkan bahwa anggaran publik telah lebih besar ( 81,4%) dari anggaran aparatur (18,6 %) serta anggaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat telah lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan.Setelah didapatkan informasi ini, akan disampaikan kepada pihak Dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Propinsi Sumatera Selatan serta Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan masukan bagi penyusunan RASK tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

---

Budgeting Analysis of the System of Unit Budgeting Plan for the Province of South Sumatera Health Office in 2004The Bill number 22 year 1999 regarding Local Government and the Bill number 25 year 1999 regarding Financial Balance between Central Government and Local Government that followed up with Government Regulation number 105 year 2000 as regards Local Financial Management and Responsibility. Then base on the Minister of Home Affairs' Decree number 29 year 2002 as regards the Guidelines of Local Financial Responsibility and Control, and Procedures of Local Expense and Revenue Budgeting and the Letter of Governor number 010/SE/VI/2003 that stated all institutions have to apply the new budgeting system which called performance base budgeting. The previous budget proposal called the list of project proposal but right now it is called System of Unit Budgeting Plan. For that reason, the writer was interested to assess further more about making of budgeting with System of Unit Budgeting Plan of the Province of South Sumatera Health Office in 2004.

The study was conducted using qualitative approach. It was to assess further more about input, process, and output aspects, as well as problems in making of Unit Budgeting Plan in the Health Office in the year 2004. The study result showed that input aspect as Unit Budgeting Plan was coordinated by Sub Division of Health Program Evaluation and Planning, however human resource, fund, schedule, and specific guidelines to do it were unavailable. Process aspect showed that inter-sector coordination and technical building was not conducted yet. Output aspect showed that budget for public (81.4%) had been higher than budget for human resources (18.6%), and budget for public health programs had been higher than budget for individual health programs.

The study result above could become inputs for related institutions in the province level such as the Province of South Sumatera Health Office, District Planning Board, and Commission E of District Parliament to make the better Unit Budgeting Plan in many years to come."