Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam ilmu hukum, hak milik atas merek adalah hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible right), oieh karena itu hak milik atas merek merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki manusia sejak lahir sebagaimana dikemukakan oleh John Locke pelopor teori hukum alam. Walaupun demikian perlindungan hak merek baru timbul jika ada pengakuan negara akan keberadaan hak tersebut, pengakuan ini dalam sistim hak kekayaan intelektual dikenal dengan "pendaftaran".Suatu merek apabila sudah didaftarkan akan menjadi kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan melaksanakan penegakan hukum jika terjadi pelangggaran. Praktiknya masih sering terjadi kasus pelanggaran hak atas merek yang umumnya menimpa merek terkenai dengan tujuan mencari keuntungan secara cepat tanpa melakukan promosi, pelanggaran seperti ini disebut persaingan curang.Persaingan curang dalam bidang merek biasanya dilakukan kompetitor dengan cara membuat merek yang mirip-mirip balk dari segi kemasan maupun pengucapannya, sehingga apabila khalayak tidak jell dan umumnya ini sering terjadi akan terkecoh dan menganggap barangljasa yang dibeli berasal dari produsen yang sama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masih terjadinya persaingan curang hak milik atas merek dikarenakan secara substansi belum diatur khusus didalam berbagai perundang-undangan merek yang pemah berlaku di Indonesia, oleh karena itu masih menggunakan aturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The concept of law the right to a mark is an intangible right, otherwise its a part of human right aspect bring when was born as declare John Locke in his natural law theory. Although, the protection right to mark will be exist if there is being recognized by the state. The recognized in the intellectual property system called "registration".A mark has registered in the General Register of Mark will be granted by state to protect, to respect, and to fulfill law enforcement from illegal conduct. Unfortunately, many cases criminal offences in the field of mark still happened every time, this act we called unfair competition.Unfair competition of mark has done by competitor, they made a mark similarity will be confused a public especially consume product. Resulting this research indication that unfair competition still happened because not arranged in mark law yet otherwise still using general provision in the criminal law and civil law."

"E-Commerce memiliki potensi penting sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Sayangnya hal ini juga dibarengi dengan praktik penipuan dari para penjual E-Commerce yang terus meningkat. Persepsi individu terhadap praktik selingkuh dipengaruhi oleh pandangan etis konsumen (idealisme dan egoisme) yang berbeda dari masing-masing individu. Variasi pandangan etis ini dapat dijelaskan oleh orientasi budaya (jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, keyakinan agama, individualisme dan maskulinitas) sebagai anteseden. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif single cross sectional dan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 190 responden sebagai sampel penelitian. Kriteria responden penelitian antara lain berusia ≥ 18 tahun, berdomisili di Indonesia, telah membeli produk melalui E-Commerce Consumer-to-Consumer (C2C) / Marketplace dalam waktu 1 tahun dan memiliki pengalaman tidak menyenangkan terkait pembelian tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan software LISREL 8.80. Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran ketidakpastian berpengaruh positif terhadap idealisme etis konsumen. Sedangkan individualisme dan maskulinitas berpengaruh positif terhadap pandangan etis egoisme di kalangan konsumen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa idealisme dan egoisme berpengaruh positif terhadap persepsi praktik curang oleh penjual E-Commerce. Selain itu, ada pengaruh negatif dari persepsi ini terhadap kepuasan pembelian. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jarak kekuasaan dan keyakinan agama terhadap idealisme etis konsumen.

---

E-Commerce has an important potential to support economic growth. Unfortunately this is also accompanied by the increasing fraudulent practices of E-Commerce sellers. Individual perceptions of the practice of cheating are influenced by the ethical views of consumers (idealism and egoism) that are different from each individual. This variation of ethical views can be explained by cultural orientation (power distance, uncertainty avoidance, religious belief, individualism and masculinity) as antecedents. This study used a single cross sectional descriptive design and was conducted by distributing questionnaires to 190 respondents as the research sample. The criteria for research respondents included being ≥ 18 years old, domiciled in Indonesia, had purchased products through E-Commerce Consumer-to-Consumer (C2C) / Marketplace within 1 year and had unpleasant experiences related to these purchases for further analysis. This study performs data processing using the Structural Equation Modeling (SEM) method with LISREL 8.80 software. The results of this study indicate that uncertainty avoidance has a positive effect on consumer ethical idealism. Meanwhile, individualism and masculinity have a positive effect on the ethical view of egoism among consumers. This research also shows that idealism and egoism have a positive effect on the perception of fraudulent practices by E-Commerce sellers. In addition, there is a negative effect of this perception on purchase satisfaction. In this study it was also found that there was no significant effect between power distance and religious beliefs on the ethical idealism of consumers."

"Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk dapat beroperasi secara optimal. Dengan demikian perusahaan dapat menghadapi para pesaing dan tetap dapat mempertahankan aspek going concern. Dalam rangka mengefisienkan kegiatan operasional perusahaan, beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan, antara lain melalui tindakan merger dan akuisisi. Selain beberapa tindakan restrukturisasi seperti diversifikasi usaha ataupun sebaliknya. Tindakan merger dan akuisisi yang membawa akibat pada terjadinya business combination telah melahirkan berbagai bentuk grup bisnis yang diharapkan mampu menguasai berbagai bidang kegiatan ekonomi secara mantap dan langsung. Selain dengan tujuan demi efisiensi perusahaan, business combination yang terjadi disinyalir membuka peluang untuk terjadinya transaksi transfer pricing baik dalam proses penggabungan maupun transaksi antar perusahaan setelah berada dalam satu grup bisnis. Transaksi transfer pricing yang dimaksudkan di sini adalah transaksi diperlakukan berbeda (tidak wajar) daripada transaksi yang terjadi antar perusahaan yang independen. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup bisnis dan juga melihat sampai sejauh mana dapat terjadi penyimpangan dari segi perpajakan baik dalam proses penggabungan perusahaan maupun setelah penggabungan terjadi. Penulisan didasarkan pada studi kepustakaan, wawancara dan telaah terhadap berita-berita surat kabar mengenai kasus-kasus yang terjadi di tanah air. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa memang terdapat beberapa peluang terjadinya praktik transfer misalnya terlalu terhadap terlalu forward; pricing dalam proses penilaian aktiva yang tinggi dikarenakan satu penggabungan perusahaan terlalu rendah ataupun pihak tidak independen pihak yang lain sehingga pajak terutang rendah; pemanfaatan fasilitas loss menjadi carried saldo rugi yang jumlahnya material dan tidak wajar; timbul kemungkinan transaksi transfer pricing karena terdapat hubungan istimewa. Namun demikian Ditjen Pajak telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan bahkan memperbarui Undang-Undang Pajak dalam rangka mengantisipasi manipulasi yang mungkin terjadi. Hal menarik yang dapat dicatat adalah sikap hatihati pemerintah ternyata kadang-kadang terbentur pada kiat-kiat bisnis pengusaha. Dengan demikian tidak selalu tindakan yang dinilai sebagai bagian dari transaksi transfer pricing merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari segi pajak. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih berhati-hati dalam menelaah kasus yang timbul selain juga harus tetap jeli melihat celah-celah hukum yang timbul di lapangan sehingga tidak tertinggal dalam mengantisipasi masalah yang akan timbul."