Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta jual beli yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, dengan dasar tidak adanya itikad baik sebagai penyalagunaan keadaan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. PPAT harus mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara baik dan mumpuni. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah problematika Akta Jual Beli yang tidak ada itikad baik dan tidak di tandatangani di hadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan upaya penjual membatalkan Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan tipologi peneltian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta No. 355/2017 terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan karena tidak memenuhi Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 dan Pasal 101 Permenag/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 jo. Pasal 38 PP Nomor 24/1997, para pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat memanfaatkan keadaan ini dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Upaya pembatalan akta jual beli nomor 355/2017 berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian yaitu kesepakatan, akta jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan syarat pasal 45 ayat (1) huruf f PP No. 24 Tahun 1997 terpenuhi yaitu hapusnya hak atas tanah telah mendapat kekuatan hukum tetap oleh putusan Pengadilan. PPAT Sementara di Kota Bogor telah melewati batas formasi yang di tentukan oleh Menteri Agraria. Adapun saran yang dapat diberikan berupa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam melantik Camat Sebagai PPAT Sementara harus melihat kepada peraturan-peraturan lain yang menegaskan bahwa jika dalam suatu wilayah formasi PPAT sudah terpenuhi maka tidak lagi membutuhkan pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara. Camat sebagai PPAT Sementara sebaiknya melakukan tugas dan wewenang dalam jabatannya berpegang dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah.

---

Deed of sale and purchase made by the Camat a temporary Land Deed Making Official (PPAT), on the basis of the absence of good faith as an abuse of circumstances, it causes many problems in the future. PPAT must guide the provisions of laws and regulations properly. The problems that used in this research is about Sale and Purchase Deed without a good faith and has not been signed by the Camat as Temporary Land Deed Making and the seller’s effforts to cancel the deed of sale and purchase that has been made by The Camat as Temporary Land Deed Making Official. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with a typology of descriptive analysis. The result of the analysis is deed No. 355/2017 degraded the strength of proof into a deed under the hand because it does not meet Article 22 PP No. 37 of 1998 and Article 101 of the Minister of Religion/KaBPN No. 3 of 1997 jo. Article 38 PP Number 24/1997, parties or interested third parties can take advantage of this situation and can cause disputes in the future. Efforts to cancel the deed of sale and purchase number 355/2017 based on Article 1320 of the Civil Code due to the non-fulfillment of the subjective conditions of the agreement, namely an agreement, the deed of sale and purchase can be canceled on condition that Article 45 paragraph (1) letter f PP No. 24 of 1997 is fulfilled, namely the abolition of land rights has received permanent legal force by a court decision. The Temporary PPAT in Bogor City has crossed the formation limit set by the Minister of Agrarian Affairs. Suggestions that can be given are The Head of the Regional Office of the National Land Agency in inaugurating the Camat as Temporary PPAT must look at other regulations which firm if there is an area of the PPAT formation has been fulfilled, Camat does not need assigmented as a Temporary PPAT. The Camat as a Temporary PPAT should carry out his duties and authorities in his position as guided by the applicable laws and regulations, especially in the making of the Deed of Sale and Purchase of Land."

"ABSTRAKSeperti tertera dalam judul penelitian ini ingin mengamati peranan supervisor dalam manajemen mutu. Dipilihnya supervisor sebagai fokus penelitian adalah karena orang ini berhadapan dengan karyawan secara langsung, sehingga diperkirakan perananannya sangat besar dalam menghasilkan mutu dan produktivitas. Alasan lain adalah karena peranan manajer lini pertama ini makin dituntut dunia usaha dalam menghadapi persaingan yang makin tajam, makin mahalnya sumberdaya dan meningginya tuntutan pelanggan akan kualitas, terlebih lagi menghadapi tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki etos kerja produktif. Industri farmasi termasuk diantara industri yang telah berkembang lebih awal dibandingkan jenis industri lain di Indonesia, terdorong oleh kemudahan yang diciptakan oleh Pemerintah pada awal Era Orde Baru untuk merangsang investasi termasuk masuknya modal asing. Oleh karenanya industri ini telah memiliki banyak pengalaman di bidang manajemen, menyebabkan penelitian tentang manajemen mutu dalam industri ini menjadi relevan untuk tujuan penelitian. Pada tahun 1970 tercatat 167 perusahaan industri farmasi di Indonesia, dan pada tahun 1989 meningkat menjadi 238 perusahaan (2,2% per tahun) yang mana 90% diantaranya berada di pulau Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya, industri ini dihadapkan pada pengawasan peraturan Pemerintah dan persaingan pasar yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No: 43/MENKES/SK/11/1988 tentang CPOB, bahkan cara pembuatan obat, pencatatan produksi, ruangan untuk produksi, sanitasi, kualifikasi manajer produksi dan manajer pengawasan mutu memperaleh pengaturan oleh Pemerintah. Pengawasan mutu dalam industri farmasi menjadi lebih terdorong lagi kearah Pengendalian Mutu Total. Penelitian ini berasumsi bahwa komitmen pimpinan puncak atas mutu tidak diragukan; dan semua persyaratan untuk menghasilkan mutu produk yang baik telah dipenuhi ke empat perusahaan yang diteliti. Sampel penelitian terdiri dari 64 supervisor dari empat perusahaan farmasi terkemuka di Jakarta; dua berstatus PMDN yang sudah "go public", dan dua berstatus PMA; kesemuanya dengan karyawan di atas 200 prang. Kuesioner diambil satu kali pada kuartal akhir tahun 1990. Variabel yang diamati termasuk (a) kematangan super-visor; (b) rasa tanggung jawab atas pengawasan mutu; (c) komitmen manajer madia atas tugas manajerial; (d) komitmen supervisor atas tugas supervisi manajerial; (e) kesiapan unit organisasi pengendalian mutu; dan (f) mutu keluaran termasuk biaya mutunya. Kematangan supervisor berurusan dengan "job contexs", yaitu pengetahuan dan pengalamannya dalam menjalankan tugas; diukur dari lama memangku jabatan, masa kerja, usia, pendidikan, pelatihan supervisi, dan lokakarya manajemen yang diikuti. Kuesioner untuk mengukur variabel-variabel tersebut diatas cukup valid dengan validitas alat ukur Kr = 0,99; sedangkan konsistensi hasil pengukuran atau reliabilitasnya belum bisa ditentukan karena belum terjadi pengulangan pengukuran. Penelitian ini mengajukan 21 proposisi, diantaranya 18 sudah dianggap dalil yang tidak memerlukan pengujian kembali. Ketiga hipotesis yang diajukan : H1: "Makin positif kematangan supervisor, makin positif komitmennya terhadap tugas supervisi manajerial, dengan faktor-faktor lain konstan". H2: "Makin positif persentase komitmen supervisor atas waktu untuk pelaksanaan tugas-tugas supervisi, makin positif kinerja karyawan, dengan ukuran kinerja kualitas dan biaya kualitas, dengan faktor-faktor lain konstan". H3: "Makin positif kesiapan organisasi pengendali mutu, makin positif kualitas produk yang dihasilkan". Diantara ketiga hipotesis tersebut, dengan pengujian melalui metode tabulasi menggunakan skala Likert untuk menjumlahkan skor hasil pengukuran indikator, matriks silang, perusahaan sebagai variabel kontrol, dan korelasi bivariat antar-skor perusahaan, ditemukan bahwa : hipotesis (1) tidak terbukti; hipotesis (2) dan hipotesis (3) terbukti. Penelitian ini menyarankan agar: (a) penelitian sejenis yang komprehensif lebih digalakan perguruan tinggi karena akan menambah bobot lulusannya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan; (b) agar perusahaan farmasi memperluas peran supervisor mencakup tanggung jawab manajerial; (c) memperbanyak pelatihan supervisi secara lebih sistematis dengan materi dan metode yang lebih memunculkan komitmen atas tugas manajerial dan rasa tanggung jawab atas pengendalian mutu."

"Penelitian mengenai manajemen mutu terpadu dalam pendidikan dilakukan berangkat dari pentingnya lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu. Usaha ini harus dilaksanakan oleh semua unsur lembaga sejak awal secara terpadu dan berkesinambungan. Penerapan manajemen mutu terpadu pada sekolah bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, menjaga mutu serta meningkatkan mutu secara berkesinambungan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian manajemen mutu terpadu pada SMP Negeri 2 Sindang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran atau mixed method. Penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu semua guru yang berjumlah 45 orang. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis faktor dan analisis regresi ganda dengan metode stepwise untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap capaian manajemen mutu terpadu. Berdasarkan analisis faktor terbentuk 1 (satu) variabel terikat yaitu capaian manajemen mutu terpadu dan 6 (enam) variabel bebas yaitu : sarana dan prasarana sekolah, evaluasi berkelanjutan, promosi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, bahasa pengantar dan penguasaan teknologi, serta layanan bagi pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh sangat signifikan terhadap capaian manajemen mutu terpadu pada SMP Negeri 2 Sindang RSBI Kabupaten Indramayu adalah sarana dan prasarana sekolah, serta evaluasi berkelanjutan. Sedangkan faktor-faktor yang kurang signifikan berpengaruh adalah promosi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, bahasa pengantar dan penguasaan teknologi, serta layanan bagi pelajar. Pemerintah daerah seharusnya dapat membuat kebijakan pemerataan pendidikan bagi siswa agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima layanan pendidikan. Dinas pendidikan kabupaten Indramayu dapat meningkatkan program evaluasi untuk mencapai mutu proses pembelajaran pada setiap sekolah. Sekolah juga dapat menjalin relasi atau kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan mutu sekolah.

---

The research about total quality management in education was done as the importance of educational institution to improve the quality. This effort must be done continuously. The implementation of total quality management at school was aimed to produce the qualified outcomes, to maintain and improve the quality continuously.

This study is aimed to know the determinant factors toward the performance of total quality management at SMP Negeri 2 Sindang the pioneering international school (RSBI) in Indramayu regency. This study used quantitative approach with a mixture of data collection techniques or mixed method. In this study used is total sampling of all teachers, 45 teachers. The data analysis technique used was factor analysis and multiple regression analysis with stepwise method to find the variables that determine the performance of total quality management.

Based on the factor analysis there is one dependent variable, and that is the achievement of total quality management and six independent variables, namely: school facilities and infrastructure, on going evaluation, school promotion, school principal leadership, delivery language and technology mastery, also the service for students.

The results of this study show that the determinant factors significantly influence the achievement of total quality management at SMP Negeri 2 Sindang RSBI in Indramayu regency are school facilities and on going evaluation. While the less significantly influence the achievement of total quality management are school promotion, school principal leadership, delivery language and technology mastery, also the service for students.

The local government should be able to make the policy of equitable access for student to get the educational service. Educational institution in Indramayu can improve the evaluation program to get the teaching learning quality for every school. The schools can also make the relation or cooperation with the stakeholders to improve the quality of schools."

"Keberadaan rumah sakit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan dengan nilai strategis Millenium Development Goals, standar kualitas optimum dan cost effective telah menjadi alasan utama diterapkannya TQM di rumah sakit melalui model generik TQM seperti ISO 9001 dan Joint Commission International (JCI) (Munechika, Sano, Jin & Kajihara, 2014; Milner, 2007). Namun demikian, masih banyak pasien yang mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai Standard Operating Procedure (SOP), sarana dan prasarana yang tidak memadai dan biaya yang tinggi (Guspianto, 2015). Hal ini telah membuktikan bahwa penerapan model generik TQM belum efektif dengan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan rumah sakit swasta (Guspianto, 2015; Arasli & Ahmadeva, 2004). Milakovich, 1991 dalam Milner 2007 menyatakan bahwa akreditasi seperti JCI mewakili model yang tidak efektif dalam meningkatkan mutu lintas rumah sakit dan telah menciptakan resistensi bahkan oposisi dari staf rumah sakit. Untuk itulah, penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model TQM untuk rumah sakit.Metode yang digunakan adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling terhadap persepsi karyawan dan statistik deskriptif terhadap persepsi pasien dan manajemen. Penelitian ini dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto dan RSUP Fatmawati di 8 unit pelayanan dengan 16 manajemen, 64 karyawan dan 170 pasien. Hasilnya adalah model TQM untuk rumah sakit yang fit dengan variabel dan indikator yang valid dan reliabel serta Customer Satisfaction dan Result yang baik. Dengan model ini, ditemukan beberapa variabel yang berhubungan (p-value <0.05) dan tidak berhubungan (p-value > 0.05).Hasil penelitian ini menyarankan bahwa variabel yang berhubungan adalah Continuous Improvement terhadap Process Management (r=0.394, p-value=0.000), Organization Behavior and Culture terhadap Process Management (r=0.392, p-value=0.014), Top Management Commitment terhadap Process Management (r=0.303, p-value=0.005), Training and Education terhadapContinuous Improvement (r=0.372, p-value=0.017), Teamwork and Participation terhadap Continuous Improvement (r=0.353, p-value=0.002). Sementara itu, untuk variabel yang tidak berhubungan adalah Information Managementterhadap Continuous Improvement (p-value= 0.076), Customer Focus and Satisfaction terhadap Process Management (p-value= 0.684), Supplier Management terhadap Process Management (p-value=0.287), dan Resource Managementterhadap Process Management (p-value=0.869). Dalam penelitian ini, manajemen rumah sakit direkomendasikan agar menggunakan model TQM untuk Rumah Sakit dalam rangka mendapatkan manfaat berupa kinerja rumah sakit dan kepuasan pasien yang meningkat.

---

The existence of hospitals as part of health service system with Strategic Millenium Development Goals (MDGs), optimal quality standards and cost effectiveness has been the major rationalization of TQM implementation in hospitals by adopting generic TQM model such as ISO 9001 dan Joint Commission International (JCI) (Munechika, Sano, Jin & Kajihara et. al., 2014; Milner, 2007). However, there are still many complaints from patient`s side regarding hospital`s service that is not comply with standard operating procedure (SOP), inadequacy of hospital`s facility and high cost (Guspianto, 2015). These evidences have proven that the implementation of generic TQM model is ineffective with condition that the quality of service from public hospitals are lower than private hospitals (Guspianto, 2015; Arasli & Ahmadeva, 2004). Milakovich, 1991 in Milner 2007 has revealed that hospital accreditation such as JCI has represented ineffective model in increasing hospital-wide service quality and created resistance among hospital`s personnels. Therefore, this research is intended to develop TQM model for hospital.

The research methods that has been deployed are quantitative research using Partial Least Square Structural Equation Modeling for analyzing insights from employee perspective and descriptive statistics for generating insights from both management and patient perspectives. This research has been taken place at Gatot Soebroto Army Central Hospital and Fatmawati General Central Hospital in 8 working units with 16 management team members, 64 personnels, and 170 patients.

The result has revealed that the TQM model for hospital is fit with valid and reliable variables and indicators with good Customer Satisfaction and Result. Furthermore, this model finds that several constructs are related and some are not related. Those related are Continuous Improvement with Process Management (r=0.394, p-value=0.000), Organization Behavior and Culture with Process Management (r=0.392, p-value=0.014), Top Management Commitment with Process Management (r=0.303, p-value=0.005), Training and Education with Continuous Improvement (r=0.372, p-value=0.017), Teamwork and Participation with Continuous Improvement (r=0.353, p-value=0.002). Those not related are Information Management with Continuous Improvement (p-value= 0.076), Customer Focus and Satisfaction with Process Management (p-value= 0.684), Supplier Management with Process Management (p-value=0.287), and Resource Management with Process Management (p-value=0.869). In this research, hospital management has been suggested to implement this TQM model for hospital in order to increase both hospital performance and customer satisfaction."

"Beberapa tahun belakangan ini mutu produk banyak dibahas dan dibicarakan para konsumen. Begitu juga yang terjadi dengan mutu suatu jasa. Konsumen memang makin kritis dalam melakukan penilaian terhadap produk dan jasa yang dipasarkan.Keinginan konsumen kita untuk memperoeh jasa yang bermutu agaknya sudah memasuki spektrum yang semakin luas antara lain dalam pelayanan bank, biro perjalanan dan rumah sakit. Khusus untuk rumah sakit ada dua pendapat yang jawabannya tergantung kepada status sosial ekonomi dari para pemakai jasa.Bagi yang tingkat hidupnya baik termasuk dalam kelas sosial ekonomi menengah ke atas bagaimanapun karena kemampuan finansial yang dimiliki mereka bebas menentukan pilihan. Apalagi akses kepada informasi tentang berbagai rumah sakit tidak sulit untuk diperoleh. "