Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media Massa dapat membuat publik memperhatikan isu isu melalui pemberitaannya. Hal ini merupakan kekuatan media dalam membuat suatu isu menjadi penting bagi publiknya dan mampu membentuk opini publik. Opini publik terbentuk berdasarkan informasi yang disediakan media dalam pemberitaannya yang kemudian menyebabkan munculnya pendapat mengenai hal tersebut. Opini publik ini dalam bidang public relations adalah sesuatu hal yang patut untuk di kontrol karena sebuah opini dapat mengarahkan pandangan seseorang pada sebuah isu dan organisasi jika isu tersebut berkaitan dengan organisasi.Penulisan kali ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan media massa terhadap Lembaga DPR RI dan menganalisis pemberitaan tersebut dalam perspektif public relation. Dalam tulisan ini dibahas mengenai pemberitaan mengenai konflik DPR RI dan juga sorotan media akan isu ini mengarahkan perhatian publik pada Lembaga DPR RI yang dapat mengarahkan publik untuk beropini tentang hal tersebut. Dalam public relations sorotan publik terhadap organisasi dan opini publik adalah sesuatu yang penting untuk dianalisa karena dapat menyebabkan hal positif jika pemberitaannya dinilai positif tetapi juga bisa sebaliknya Pemberitaan media mengenai konflik DPR RI dapat mengacu pada opini publik terhadap isu tersebut kemudian ini menjadi penting bagi public relations karena persepsi publik tentang institusi dapat terpengaruh.

---

Massa media can make public concern about some issue through news. This is the power of media which can make some issue more important for public and as public opinion maker. Public opinion formed based on the information which provide by media through their coverage and lead to an opinion Public opinion in public relations field is something that should be controlled because an opinion leads to someone perspective about an issue and organization if the issue is relate to the organization.This paper's objectives are to analyze mass media coverage about Indonesian Parliament and the perspective of public relations relate to that. This paper discussed the news concerning conflict in Indonesian Parliament. Media attention about this issue can lead public attention to this institution that can direct the public to give their opinion about this issue. In public relation public attention and opinion against organization which cause by media coverage is something important to analyzed because it can be positive if the news rated positively but also on the contrary. Media coverage about conflict in Indonesia Parliament can lead to public opinion regarding the issue Then this becomes important in public relation because public perception about the institution can be affected."

"Jurnal ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana media massa membentuk opini publik atasfigur dua calon presiden capres Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden 2014 Pembentukan opini berlangsung melalui pembingkaian framing dan penonjolan fakta tertentu agenda setting dalam penyajian berita Proses itu kemudian menimbulkan persepsi dalambenak khalayak atas figur para capres yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo Setiap mediamassa memiliki cara kecenderungan dan tujuan tersendiri dalam menggambarkan figur paracapres Penggambaran tersebut dilatarbelakangi sedikit banyaknya oleh kepemilikan mediamassa dan aliran politik media massa tersebut.

---

This journal aims to show how mass media in order to lead public opinion create a picture ofIndonesia's president candidates during the Indonesia's presidential elections 2014 Theprocess includes framing and agenda setting in delivering news which result some perceptionsin public's mind about the candidates Prabowo Subianto and Joko Widodo really are In thiscase each media has its own way and tendency in creating the figure of the candidates Moreor less it is base on the media ownership and political ideology."

"Awal bulan Oktober 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita penangkapan Akil Mochtar, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Chairunnisa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, menyerahkan uang 294 dolar Singapura kepada Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Masyarakat Indonesia banyak meneriakkan kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi melalui media, termasuk social media. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah tertangkapnya Akil Mochtar, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi hanya 28 persen (Sahid, 2013). Pada dasarnya, korupsi merupakan akar segala permasalahan di Indonesia, termasuk kemiskinan (Gie, 2003). Hal itu pulalah yang menjadi akar masalah dari kasus Akil Mochtar ini. Ari Harsono (2008) mengungkapkan bahwa solusi dasar untuk korupsi takhta ada dua, yaitu (1) setiap calon pemimpin dan calon wakil rakyat harus ditelusuri riwayat hidupnya supaya kadar integritas kepribadiannya dapat diketahui, serta (2) setiap kekuasaan harus dikendalikan dengan uji logika dan uji kejujuran. Solusi jangka menengah merupakan pembenahan integritas dan kemandirian Mahkamah Konstitusi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama kepentingan politik. Solusi jangka pendek, secara umum, merupakan penerapan prinsip good governance dan penerapan sistem carrot and stick (Gie, 2003).

---

Early October 2013, Indonesia was shocked by the news of Akil Mochtar, who was the Chairman of Constitutional Court, that was arrested by KPK. Akil Mochtar was caught red-handed by Corruption Erradication Comission (KPK) when Chairunnisa, member of Indonesian Parliament (DPR RI) from Golkar fraction, was handing over 294 Singaporean dollars to Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Indonesian people showed their disappointment toward Constitutional Court through the media, including social media. Based on Indonesian Survey Institute (LSI), after Akil Mochtar was arrested, the society trust toward Contitutional Court was only 28 percent (Sahid, 2013).

Basically, corruption is the root of all problems in Indonesia, including poverty (Gie, 2003). This is also the rood cause of Akil Mochtar’s case. Ari Harsono (2008) explained that there are two basic solutions of throne corruption: (1) every leader and parliament member candidate’s life resume have to be explored so their integrity and character could be known; (2) every power must be controlled by logic and honesty test. Mid-term solution would be the reformation of Constitutional Court’s integrity and independence from any parties who have interest, especially political interest. Short-term solution, generally, would be application of good governance principles and application of carrot and stick system (Gie, 2003)."

"Sejak WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemik pada 12 Maret 2020, hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit COVID-19. Hal tersebut tentu menarik perhatian dunia karena jutaan korban dan dampak lain yang ditimbulkan selama pandemi ini. Indonesia juga turut berupaya memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah COVID-19. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah episentrum penyebaran COVID-19 dengan kasus tertinggi di Indonesia, maka diperlukan upaya perilaku pencegahan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan COVID-19 dengan perilaku social distancing dalam upaya pencegahan COVID-19 pada masyarakat di DKI Jakarta. Penelitian dengan pendekatan metode kuantitatif, desain cross sectional, dilakukan pada 408 orang yang berusia 15-64 tahun dan diambil secara random sampling dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Data dikumpulkan dengan metode responden mengisi kuesioner secara mandiri yang dilakukan secara online dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai COVID-19, seperti gejala, penularan, pencegahan, dan penyembuhan. Hasil tersebut juga sejalan dengan perilaku social distancing yang dimiliki oleh masyarakat, dimana perilaku masyarakat sudah cukup baik dalam menjaga jarak di tempat umum, menghindari zona merah, penggunaan transportasi umum dan menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, ditemukan adanya hubungan signifikan antara pekerjaan dengan riwayat kejadian COVID-19 dengan p value sebesar 0,027. Oleh karena itu, pencegahan COVID-19 perlu lebih ditingkatkan khususnya dalam penerapan kegiatan bekerja agar mencegah adanya kemunculan kluster perkantoran. Pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi yang efektif dan konsisten melalui berbagai media untuk pengetahuan dan perilaku yang masih kurang baik, melakukan penyuluhan tentang pakai masker yang benar, serta meningkatkan penerapan kebijakan dan kedisiplinan di semua sektor.

---

Since WHO declared COVID-19 as a pandemic on March 12, 2020, almost all countries in the world have been infected by COVID-19. This phenomenon certainly attracted world attention because of the millions of victims and other impacts caused during this pandemic. Indonesia is trying to provide appeals to the public in overcoming the COVID-19 outbreak. DKI Jakarta Province is the epicentre of the spread of COVID-19 with the highest cases in Indonesia, therefore, the people need preventive effort. This study aims to analyze the relationship between the knowledge of COVID-19 and social distancing behaviour to prevent COVID-19 in people in DKI Jakarta. The research with a quantitative method approach, cross-sectional design, was conducted on 408 people aged 15-64 years and taken by random sampling from all areas of DKI Jakarta. Data were collected using respondents filling out questionnaires independently, which was done online and analyzed descriptively. The study result indicates that the community already has a good knowledge of COVID-19, such as the symptoms, transmission, prevention, and healing process. These results are also in line with the people’s social distancing behaviour, where people's behaviour is quite good in maintaining distances in public places, avoiding red zones, using public transportations and avoiding activities that involve many people. In addition, a significant relation was found between a job and a history of COVID-19 events with a p-value of 0.027. Therefore, the prevention of COVID-19 needs to be further improved, especially in the implementation of work activities to prevent the emergence of office clusters. The importance of escalating effective and consistent education and socialization through various media for knowledge and inadequate behaviour, conducting advisory about wearing masks correctly, and increasing the application of policies and discipline in all sectors."

"CROP (Cepat Respon Opini Publik) dirilis pada bulan Desember 2014 hadir sebagai media dan juga saluran implementasi dari TIK dalam bentuk aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memonitor, memahami, menganalisis dan merencanakan kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas dan kualitas hidup warganya secara real time. Ketika sebuah teknologi hadir, diadopsi, dan diterapkan, selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu berpengaruh positif atau negatif secara individu maupun organisasi. Oleh sebab itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penerimaan dan penggunaan aplikasi CROP dalam versi mobile yang digunakan oleh para pegawai pemerintah DKI Jakarta tingkat Kelurahan yang dianalisis dengan menggunakan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan model UTAUT yang dimodifikasi sesuai dengan fenomena yang terjadi, terdapat 4 variabel independen yaitu: Performace Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Peer Influence (PI), dan Facilitating Conditions (FC) serta 1 variabel dependen yaitu Behavioral Intention to Use the System (BIUS), dan 1 variabel moderat: Gender. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi CROP versi mobile tingkat kelurahan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang berjumlah 231 kelurahan (tanpa menyertakan 6 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 30 buah kelurahan yang telah digunakan sebagai pre-test). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multistage cluster sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda (multiple regression) dan Moderated Regression Analysis (MRA).

---

CROP (Quick Response of Public Opinion) released in December 2014 present as media and also implementation channel of ICT in the form of application system used by Provincial Government of DKI Jakarta to monitor, understand, analyze and plan the city with aim to improve efficiency, equity and the quality of life of its citizens in real time. When a technology is present, adopted, and applied, there are always factors that influence it, whether it affects positively or negatively. Therefore, this research attempts to find out what factors of acceptance and use of CROP application in mobile version that are used by city government officials at Village level using UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model developed by Venkatesh, et al in 2003. The population of this research is the users of CROP mobile application at the Village level in Provincial Government of DKI Jakarta, total population is 231 Village (without 6 Villages in Kepulauan Seribu Regency and 30 Villages that have been used as pre-Test). Sampling gathered by multistage cluster sampling technique, and hypothesis confirmation run by multiple regression and Moderated Regression Analysis (MRA) test."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembingkaian bloggers Kompasiana terhadap banjir Jakartapada tahun diselenggarakannya pemilu legislatif dan pemilu presiden, sertatipologi kritik media apa saja yang muncul dalam rangkaian posting merekaterkait tema tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigmakonstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir Jakarta oleh bloggersKompasiana dibingkai bukan hanya sebagai bencana, namun juga sebagaikomoditas berita politik; tipologi kritik media yang muncul adalah AgendaSetting, Framing, dan Praktik Jurnalistik; dan peran bloggers sebagai pilar kelimabaru mencapai tahap awal kemunculannya (emerging).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the framing Kompasiana bloggers give to Jakarta floods inthe year of legislative and presidential elections, as well as the media criticstypology appear in the series of posts related to the theme. This study is aqualitative study with a constructivist paradigm. The results showed that theflooding in Jakarta is interpreted not only as a common event, but also a politicalnews commodity; media critics typology that arise are Agenda Setting, Framing,and Journalistic Practices; and bloggers’ role as the fifth estate has just reachedthe emerging state."

"Skripsi ini membahas praktik agenda setting oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif. Penelitian ini menggunakan teori kriminologi konstitutif sebagai teori utama dan teori agenda setting sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dan observasi berita untuk memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik agenda setting merupakan sebuah bentuk dari wacana merugikan harmful discourse yang menghasilkan kekerasan simbolik berupa konstruksi sosial realitas masyarakat mengenai citra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

---

This thesis examine Republic of Indonesia Parliament Agenda Setting with constitutive criminology framework. This research used constitutive criminology theory as the main theory and agenda setting theory as supporting theory for analysis. Researcher used qualitative approach with field research methods. Primary and secondary data are obtained through in depth interviews and news observation. Overall, the result shows that the practice of agenda setting is a harmful discourse which produced symbolic violence in form of social construction of the reality in society about the image of Republic of Indonesia Parliament."