Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this volume there is a strong emphasis on translational science, with preclinical approaches suggesting new directions for development of new treatments. Individual chapters describe how neuroimaging, neuroendocrine, genetic and behavioral studies use powerful research tools that are offering a completely new understanding of the factors that increase vulnerability to ADHD. The clinical impact of co-morbid problems, especially obesity and substance misuse, are highlighted and explain what such problems can tell us about the etiology of ADHD, more generally. Reviews of the pharmacology of established drug treatments for ADHD justify an exciting novel theory for their therapeutic actions and address questions about the effects of their long‑term use. "

"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) UU tersebut, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan yang diberikannya, sementara itu menurut pasal 10 ayat (2) kesaksian yang diberikan oleh saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sebagai implemetasidari UU tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 10 Agustus 2011 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dari bunyi judul SEMA tersebut, maka jelaslah bahwa SEMA tersebut memberikan ketegasan mengenai konsepsi whistleblower dan justice collaborator yang sebelumnya masih samar-samar dalam system peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan terbutnya SEMA tersebut pengertian whistleblower didefinisikan sebagai pelapor yang tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya sementara justice collaborator diartikan sebagai salah satu pelaku yang ikut bekerjasama dengan penegak hukum dalam memberikan kesaksian untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya dalam tindak pidana tersebut. Dibedakannya secara tegas konsepsi mengenai whistleblower dan justice collaborator dalam SEMA tersebut tentunya berdampak pada pembedaan perlindungan yang diberikan terhadap keduanya sesuai Undang - Undang No. 13 Tahun 2006. Penelitian tesis ini akan berupaya untuk membahas keterkaitan antara SEMA No. 4 Tahun 2011 dan implemetasinya terhadap perlindungan pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang juga pelaku dalam tindak pidana yang sama sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims have provided basic protection against reporting person and witnesses who are also suspects in the same case. According to the provisions of Article 10 paragraph (1) of the Act, reporting person can not be prosecuted over his statements on the case, while according to Article 10 paragraph (2) the testimony given by a witness who is also a suspect in the same case can be considered by a judge to reduce sentences. As implementation to the Act, the Supreme Court on August 10, 2011 has issued Circular (SEMA) No. 04 Year 2011 on Treatment For Reporting Person (Whistleblower) and The Cooperating defendent (Justice Collaborator) In Specific Crime. Of the heading to the circular, it is clear that the circular is made clear on the concept of justice collaborator and whistleblower who previously remained vague in the criminal justice system in Indonesia. Issues have become particularly attractive given that the circular had defined whistleblower as a reporting person who was not involved in the case while justice collaborator was interpreted as one of the defendent who participated in cooperation with law enforcement in testifying to dismantle the involvement of other actors in the same criminal act. By explicitly distinguish the conception of justice collaborator and whistleblower, the circular is certainly make an impact on the protection provided to them in accordance with Law No.. 13 of 2006. This thesis will attempt to discuss the linkages between circular No. 4 of 2011 and its implementation to the protection of reporting person and witnesses who are also actors in the same offenses as stipulated in Law no. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims."

"Praktik korupsi di Indonesia telah menyebar massif dan bahkan telah menjadi kanker yang amatlah sulit untuk diberantas. Tak terkecuali praktik penyuapan hakim dalam pengadilan di Indonesia. Pelaku-pelaku yang merupakan seorang hakim secara sadar terlibat dalam praktik kejahatan korupsi dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar standar etika kehakiman, yaitu melakukan korupsi secara besar-besaran. Tulisan ini mencoba membahas bahwa oknum-oknum hakim yang menjadi pelaku korupsi telah melakukan suatu kejahatan dalam rangka profesinya sebagai penegak hukum dalam pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan studi Kriminologi khususnya White-Collar Crime, karya akhir ini mencoba mendalami kasus-kasus penyuapan hakim dengan menggunakan konsep Professional Occupational Crime dan Fraud Triangle Theory sebagai landasan teori dalam analisisnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman penuh mengenai modus operandi penyuapan hakim dalam pengadilan sebagai bentuk kejahatan korupsi yang melanggar asas profesionalitas kehakiman yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

Corruption in Indonesia has spread massively and even has become a cancer that is very difficult to eradicate. Including cases about judges bribery in the courts of Indonesia. Actors who are unscrupulous judge knowingly engage in the practice of the crime of corruption by relying on its position and authority. The aim of judicial corruption on a large scale is to gain a manner which violates the ethical standards of judge. This report explores the implicated elements in the corruption of judge who has committed a crime within the framework of his profession as a law enforcement in the judicial system. Using a study of Criminology especially White-Collar Crime, this thesis tries to explore cases of judges bribery using a concept of Professional Occupational Crime and Fraud Triangle Theory as a theoretical basis in its analysis. Therefore we need a full understanding of the modus operandi of judges bribery in the court as a form of corruption crimes that violating of the judiciary professionalism principles that contained in the code of ethics and code of judges conduct."

"Expansion in electrical and electronic equipment trade has led to significan increase in electronic waste which should be dealt with special priority due to its potential negative impact to the public health and the environment...."