Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan alih komando dan pengendalian pada Yonzipur 11/DW sebagaimana Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2020 merupakan langkah penting untuk melengkapi Kodam Jaya yang tidak memiliki satuan Zeni setingkat Batalyon. Akan tetapi, kebijakan ini masih belum mencapai kondisi ideal yang ditentukan. Tesis ini bertujuan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi dan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Proses penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan metode kualitatif, dengan model implementasi Grindle (1980). Penelitian ini menunjukkan enam dimensi dari variabel isi kebijakan yaitu kepentingan terhadap kebijakan, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber daya, menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih kodal tersebut. Pada variabel konteks implementasi, tingkat kewenangan dan strategi yang dijalankan, karakteristik institusi serta kepatuhan dan daya tanggap juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Konteks lingkungan militer memperbesar kemungkinan terlaksanakanya kebijakan ini karena adanya rantai komando yang kuat, sehingga menjadikan kebijakan ini berjalan ke arah progresif ditunjukkan dengan peningkatan persentase pemenuhan validasi organisasi sesuai ketentuan Organisasi dan Tugas Yonzipur. Dari segi hasil penerapan kebijakan, kebijakan ini memberikan dampak gelar kekuatan yang ideal di tingkat Kodam Jaya sehingga meningkatkan optimalisasi penugasan pengamanan di wilayah Kodam Jaya. Dari penelitian ini, terdapat dua hal penting untuk menjadi perhatian peneliti dan pengambil kebijakan. Penelitian lanjutan dapat melihat sejauh mana karakter satuan validasi organisasi memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Di sisi lain, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan validasi organisasi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kemungkinan kendala dan hambatan yang dapat terjadi.

---

The policy of command and control transferring of Yonzipur 11/DW as stated in Kasad Decree Number Kep/683/IX/2020 is an important step to complement the Jayakarta Military Command (Kodam Jaya), which has not had an Engineer unit at the Battalion level so far. However, this policy still has not reached the specified ideal conditions. This thesis aims to analyze what factors influence and how the results of the implementation of these policies. The research process uses a positivism approach and qualitative methods, with the Grindle (1980) implementation model. This study shows that the six dimensions of the policy content variables are interest in the policy, types of benefits, desired degree of change, location of decision making, policy implementers and resources, are factors that influence the implementation of the capital transfer policy. In the implementation context variable, the level of authority and strategy implemented, the characteristics of the institution as well as compliance and responsiveness are also factors that influence the implementation of this policy. The context of the military environment increases the possibility of implementing this policy because of a strong chain of command, so that this policy moves in a progressive direction as indicated by an increase in the percentage of fulfilling organizational validation according to Yonzipur's Organization and Duties. In terms of the results of implementing the policy, this policy has the effect of creating an ideal force at the Kodam Jaya level so that it increases the optimization of security assignments in the Kodam Jaya area. From this research, there are two important things to be noticed by researchers and policy makers. Further research can see to what extent the character of the organizational validation unit influences the success or failure of the policy. On the other hand, policy makers need to consider organizational validation by considering the level of readiness and possible obstacles and obstacles that may occur."

"Pemikiran militer Mao Zedong dan peranannya dalam Tentara Pembebasan Rakyat. Di bawah bimbingan Dr. A. Dahana , Fakultas Sastra Universitas Indonesia , 1997. Sejak masa dinasti, peran dan kehadiran militer dalam perjalanan sejarah bangsa Cina sangat penting. Pergantian antara dinasti yang satu ke dinasti berikutnya selalu ditandai dengan adanya pemberontakan bersenjata kaum tani terhadap dinasti penguasa yang dianggap telah kehilangan 'mandat clan langit' (Tianming). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal militer di Cina. Jika pada masa Cina klasik terdapat pemikiran militer Sun Zi yang sangat terkenal, maka pada masa Cina kontemporer terdapat pemikiran militer Mao Zedong. Mao terkenal dengan konsep Perang Rakyat-nya sebagai doktrin rniliter. Doktrin tersebut telah menjadi suatu landasan kebijaksanaan militer Cina selama puluhan tahun. Pemikirannya tersebut dipengaruhi oleh dua sumber utama yaitu pemikiran Cina klasik dan Marxisme-Leninisme. Dalam pernikirannya, Mao sangat memperhatikan keseimbangan antara unsur 'merah' dan 'ahli' namun pada pelaksanaannya justru terdapat penekanan dalam hal 'manusia yang mengungguli mesin' sehingga unsur keahlian dan modemisasi militer agak terabaikan. Perselisihan antara unsur 'merah' dan 'ahli' tersebut selalu mewarnai kemelut kepemimpinan di Cina dan mencapai puncaknya pada saat pecahnya Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat (Wenhua da Geming) di tahun 1966."

"Keadaan dalam negeri pemerintahan Qing ditandai dengan bermacam-macam pergolakan. Pada masa ini pegawai pemerintahan dapat disuap dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Para bangsawan yang kaya menghindari berbagai macam pajak seperti pajak tanah. Akhirnya pajak_pajak tersebut dibebankan kepada para petani yang miskin. Situasi ini menyebabkan kegeli sahan dikalanganan masyarakat. Akibatnya muncul perampokan-perampokan baik di darat, maupun di laut, bahkan diberatkan lagi dengan adanya musim kering dan banjir. Keadaan pemerintahan Qing semakin lemah dan kacau, rakyat semakin tertindas, setelah masuknya bangsa asing yang terdiri dari bangsa-bangsa Rusia, Amerika, Perancis, Jerman Inggris dan sebagainya ke Cina yang telah dimulai pada abad 16. Sebenarnya kedatangan bangsa asing ini kurang mendapat simpati dari rakyat Cina yang kemudian menimbulkan pertentangan dan peperangan diantara kedua bangsa tersebut dan diakhiri dengan perjanjian-perjanjian yang tak seimbang serta merugikan pihak Cina. Rasa kurang senang rakyat Cina ini pun karena rakyat Cina masih memegang teguh pada ajaran Konfusius, serta masih belum dapat menerima pengaruh-pengaruh dariluar.Hal ini disebabkan Cina terlalu lama menutup dirinya untuk berhubungan dengan pihak luar. Rasa kecewa dan tidak puas terhadap pemerintahan ini dicetuskan melalui pembrontakan Taiping pada tahun 1830 dan pembrontakan Yi He Yuan (Boxer) pada tahun 1899 oleh rakyat, petani dan buruh kecil yang menentang bangsa asing dan pemerintahan Qing. Keadaan masyarakat dan pemerintahan negara Cina berubah setelah Cina kalah perang dengan Jepang pada tahun 1894-1895"

"Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut."