Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The presidency of Susilo Bambang Yudhoyono (2004–14) was a watershed in Indonesia's modern democratic history. Yudhoyono was not only the first Indonesian president to be directly elected, but also the first to be democratically re-elected. Coming to office after years of turbulent transition, he presided over a decade of remarkable political stability and steady economic growth. But other aspects of his rule have been the subject of controversy. While supporters view his presidency as a period of democratic consolidation and success, critics view it as a decade of stagnation and missed opportunities. This book is the first comprehensive attempt to evaluate both the achievements and the shortcomings of the Yudhoyono presidency. With contributions from leading experts on Indonesia's politics, economy and society, it assesses the Yudhoyono record in fields ranging from economic development and human rights, to foreign policy, the environment and the security sector."

"Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah"

"Gerakan dan ekspresi keislaman di Indonesia selalu dinamis mengikuti perubahan struktur sosial yang menyertainya. Dari era kemerdekaan hingga reformasi, agenagen Islam selalu merevisi gerakan keislaman yang sesuai dengan kebutuhan umat. Menariknya, agen Islam era reformasi termasuk juga pengusaha muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi bagaimana makna wirausaha Islam bagi para agennya, disertai dengan proses sosial yang melahirkan makna tersebut dan bagaimana makna tersebut mampu membentuk praksis sosial sehari-hari. Menggunakan teori strukturasi, penelitian ini menemukan bahwa wirausaha Islam dimaknai sebagai jihad ekonomi Islam. Jihad ekonomi Islam itu memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai sarana mobilitas vertikal. Kedua, sebagai upaya pencapaian keadilan ekonomi. Ketiga, sebagai upaya rekonstruksi keislaman modern di Indonesia. Ketiganya terjadi dalam perubahan sifat struktur negara yang memungkinkan dan memberdayakan Islam di era reformasi.

---

Movement and expression of Islam in Indonesia always dynamically follow the changes in the social structure that accompanies it. From independence to the reformation era, the agents of Islam have always revise the Islamic movement in accordance with the needs of the ummah. Interestingly, Islamic agents in the reformation era includes Moslem entrepreneurs. This study used a qualitative approach to explore how the meaning of Islamic entrepreneurship for agents, accompanied by a social process that gave birth to the meaning and how that meaning is capable of forming everyday social praxis. Using structuration theory, the research found that Islamic entrepreneurship interpreted as Islamic economy jihad. Islamic economy jihad has three main objectives. First, as a means of vertical mobility. Second, as an effort to achieve economic justice. Third, as a way to reconstruct modern Islam in Indonesia. All three occurred in the changing nature of state structures that enabling and empower Islam in reformation era."

"ABSTRAKMenurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat urusan-urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah, urusan pemerintahan itu meliputi, Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan agama. Urusan pemerintahan ini menjadi sepenuhnya urusan Pemerintah dan dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada wakil Pemerintah di daerah. Dalam hal urusan agama, kepala daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan mengenai urusan agama, kecuali urusan agama tersebut telah dilimpahkan kepada wakil pemerintah didaerah dan/atau menugaskannya kepada daerah otonom.

---

ABSTRACTAccording to Law No. 32 of 2004 on Regional Government affairs of government there which is a government affairs that can not be implemented by the region, it includes government affairs, Foreign Policy, Defense, Security, Justice, The National Monetary and Fiscal Policy, and Religion. It became fully government affairs and government affairs may be delegated some authority to the Government representative in the region. In terms of religious affairs, regional heads are not authorized to issue a decree on religious affairs, except in matters of religion has been delegated to the government representative in the area and/or delegated to the autonomous regions."