Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah-rumah di Gampong Lubok Sukon di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, tcnnasuk salah satu kclompok rumah dengan konsep privasi yang menjadikan nilai ajaran keislaman sebagai acuan kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pcngaturan tata ruang rumah terkait konsep privasi dengan menggunakan metode naturalistik, karcna karakter objek amatan mcmiliki budaya yang spcsifik. Analisis penelitian dilakukan secara induktif, dcngan menyusun kesimpulan berdasarkan abstraksi temuan-temuan di lapangan. Bahwa masyarakat Gampong Lubo~ Sukon mempunyai pcngaturan tata ruang privasi bagi para penghuninya, baik dalam rangka interaksi sesama penghuni maupun orang luar (tamu). Selain itu juga harus mampu mendukung interaksi penghuni dengan Tuhannya (interaksi transendental). Di dalam pcngaturan rumah tinggal terdapat gradasi tingkat privasi yang ditentukan oleh faktor gender. Konsep ini dilatarbelakangi oleh nilai ajaran Islam dengan budaya, yang terwujud di dalam pola peruangan rumah tinggal karena konsep inferior bagi perempuan dan superior bagi laki-laki, karena aurat perempuan yang lcbih banyak daripada laki-laki)."

"Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pada proses perencanaan pembangunan rumah BRR, partisipasi warga hanya terlihat pada proses pendataan, verifikasi dan validasi data kebutuhan rumah penduduk. Sedangkan pada proses pelaksanaan dan penilaian pembangunan rumah, warga tidak terlibat sama sekali. Hal ini berbeda dengan proses pembangunan perumahan yang dilaksanakan Uplink-JUB, dimana partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas pada setiap tahapan pembangunan rumah. Umumnya respon warga terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh kedua lembaga tersebut, dapat diterima secara baik oleh warga. Dengan pendekatan project oriented dan target oriented dengan mekanisme kontrak terima jadi, membuat rumah bantuan BRR selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Uplink-JUB dalam pembangunan rumah warga di Gampong Pie, disamping proses pembangunan rumah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, juga realisasi penyelesaian rumah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan desain untuk rumah yang dibangun oleh Uplink-JUB, sementara untuk rumah yang dibangun oleh BRR, tidak ada pilihan atas type dan desain rumah. Untuk kasus-kasus bencana alam yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya sesegera mungkin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi warga yang terkena dampak bencana, kiranya penanganan yang dilakukan oleh BRR dalam kasus pembangunan rumah di Gampong Pie dapat diterima dengan catatan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap kontraktor yang membangun harus disertai beberapa alternatif pilihan type dan desain rumah dengan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat. Karena itu untuk kasus-kasus bencana alam dalam kasus yang terjadi di Gampong Pie, terlihat penerapan konsep partisipasi dalam pembangunan rumah warga korban tsunami tidak efisien dan efektif sama sekali. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan penduduk di Gampong Pie maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk penyempurnaan ke depan. Karena itu sebelum membangun rumah-rumah bantuan pasca bencana, BRR sebelumnya perlu memberikan berbagai alternatif pilihan terhadap type dan desain rumah kepada warga setempat. Diperlukan juga pengawasan yang dilakukan secara ketat dan adanya transparansi selama proses pembangunan di lakukan oleh kontraktor. Sementara untuk Uplink-JUB, perlu memperhatikan penerapan partisipasi masyarakat agar tidak menghambat realisasi pembangunan rumah, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar, yang segera harus terpenuhi kepada warga, apalagi untuk warga korban bencana alam.

---

From the result of study, it could be concluded that on the BRR resident development plan process, community participation is merely seen on the process of data collection, verification as well as resident development assessment, in other words the community are not involved at all. This matter is different with resident development process so carried out by Uplink-JUB,which the participation of community is seen clearly on each resident development phase. In general, the response of community on the residents which have been completely built by both institutions is acceptable. Through project oriented and target oriented approach under turnkey contract mechanism, the residents so granted by BRR are completed to be built in accordance with targeted period. Meanwhile, on the basis of community participation approach so conducted by Uplink-JUB in developing community?s residents in Gampong Pie, in addition to resident development requiring relative longer period, the realization of resident completeness is not in accordance with the target as stipulated previously. However, there are several design options for the residents so built by Uplink-JUB. Meanwhile, for the residents so built by BRR, there is no option for the type and design of residents. For any natural disaster cases requiring immediate and proper handling, in order to fulfill basic requirement for any community?s residents hit by natural disaster impact, the handling conducted by BRR in the case of resident development in Gampong Pie is acceptable provided that supervision should be carried out firmly for any contractors building the residents. The said contractors should obtain several resident types and designs choices on the basis of local culture and customs. Therefore, for natural disaster cases especially so hit in Gampong Pie area, it is seen that the application of participation concept in developing the tsunami victims? residents is not efficient and effective. Due to obstruction which may impede community participation in community resident development in Gampong Pie, then it is necessary to conduct improvement efforts for the future completion. Therefore, before building post-disaster grant residents, first BRR should provide several choice alternatives for the resident type and design to the local community. It requires firm supervision and transparency whilst development process is conducted by the contractor. Meanwhile, for Uplink-JUB, it is necessary to consider application of community participation in such a way that it may not impede the realization of resident development, in viewing that resident is a basic requirement which should be necessary to be fulfilled for community especially for the community suffered due to natural disaster."

"Penelitian membahas mengenai penerapan program alternative development dalam menangani kultivasi ganja di Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Alternaive development adalah suatu proses untuk mencegah dan membasmi kultivasi ilegal tanaman yang mengandung narkotika dan psikotropika melalui upaya pengembangan pedesaan yang dirancang khusus dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan berkelanjutan di negara-negara yang berjuang melawan narkotika ilegal. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Program alternative development di Mukim Lamteuba telah dilakukan sejak tahun 2006. Program yang dilakukan adalah alih fungsi lahan ganja dengan tanaman lain yang memiliki ekonomi tinggi seperti nilam, jabon dan kunyit. Sasaran strategis alternative development yaitu Menurunnya Produksi Ganja dan Kawasan Rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui konsep alternative development di Provinsi Aceh dengan upaya pengembangan pedesaan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Program alih fungsi lahan ganja telah berhasil menurunkan jumlah lahan ganja dan mengurangi jumlah petani ganja, dilihat dari eradikasi ganja di Aceh mengalami penurunan yaitu dari 178,4 hektar pada tahun 2010 menjadi 96 hektar pada tahun 2015. Program AD belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, karena hasil kultivasi ganja mencapai harga tertinggi yaitu Rp. 560.000.000/hektar sedangkan harga tanaman pengganti yang dilakukan dalam program AD sebagai komoditi yaitu hanya Rp. 110.700.000/hektar untuk nilam, Rp. 300.000.000/hektar untuk jabon, dan Rp. 175.000.000/hektar untuk kunyit.

---

The research discuss about the implementation of the alternative development in countering cannabis cultivation in Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Alternative developmentis a process to prevent and eliminate the illicit cultivation of plants containing narcotics and psychotropic substances through specifically designed rural development measures in the context of sustained national growth and sustainable development efforts in countries taking action against drugs, recognizing the particular socio economic characteristics of the target communities and groups, within the framework of a comprehensive and permanent solution to the problem of illicit drugs. The research used analitical descriptive methode and qualitative approach. Indonesia has implemented the alternative development in countering cannabis cultivation in Aceh since 2006. One of the program which is implemented is land conversion of cannabis land with other crops which has high economic value such as nilam, jabon, and turmeric. The strategic target of the alternative development is reducing the production of cannabis and high risks area ensp of ensp illicit drug trafficking and abuse through the alternative development concept in the Province of Aceh with rural development efforts in the context of economic growth. The program has succeeded in reducing the cannabis cultivation and reducing the amount of the cannabis farmers, as shown that the eradication of cannabis land in Aceh decrease from 178,4 hectare in 2010 become 96 hectare in 2015.The AD program is still not able to increase the economy of the community, since cannabis has reached the highest price than the other substitution plants i.e. Rp. 560.000.000 hectare, where the price of other commodity is Rp. 110.700.000 hectare of nilam, Rp. 300.000.000 hectare of jabon, and Rp. 175.000.000 hectare of curcuma. "

"Skripsi ini membahas tentang meunasah bagi masyarakat Aceh yang digunakan sebagai pusat bagi segala aktivitas kemasyarakatan di gampong. Kehadirannya sudah sangat lama namun, seiring dengan perkembangan zaman pemaknaan meunasah berubah di tiap-tiap tempat. Perubahan makna terjadi karena perkembangan zaman yang merubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat yang berdampak terhadap bangunan dan kawasan meunasah baik secara penggunaan maupun penataan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat telah berubah yang berkaitan dengan nilai-nilai berupa penggunaan, bentuk, dan penataan meunasah. Meskipun berbeda-beda di tiap tempat, meunasah tetap memiliki kesamaan secara umum.

---

This study is about Meunasah as a central activity for Acehnese people in gampong. Meunasah has been used since long time ago and as long as time, it has been changed a lot according to how people give meaning on its. The changing of meanings leads to the changing of how people use it, shape and appearance of the building, and its area. The conclusion of study says the significance of Meunasah has been changed according to utilization, appearance, and regulation. Despite of the difference significance, Meunasah is still having a lot of common in a few aspects generally."

"Evaluasi terhadap perencanaan program alternative development di Mukim Lamteuba perlu dilakukan. Program alih fungsi lahan ganja yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 belum menampakkan hasil yang nyata. Penyebabnya, perencanaan program alternative development periode 2006-2008 berujung kekecewaan warga Mukim Lamteuba. Tahun 2012 program tersebut direncanakan akan dilaksanakan kembali dengan menanam Jabon dan Nilam. Sebelum hal tersebut terlaksana, perlu dilakukan evaluasi atas perencanaan yang dibuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivist dengan metode observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, perencanaan program alternative development alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba belum berjalan dengan baik.

---

The evaluation of alternative development planning program in Lamteuba Village is necessary. The program of Mariyuana Land Conversion which has been implemented since 2006 has not showed the real results. The problem is, the planning of alternative development program period of 2006 until 2008 made a dissapointment to the Lamteuba?s villagers. In 2012, that program will be plan to held back with jabon and patchouli as an alternative plants. Before that, we need to evaluate the plan that has been made. This research used positivist approach with observation methods, in-depth interviews and study of documentations. The results of this study is found that the alternative development planning program of mariyuana land conversion in Lamteuba Village is do not run well."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs).Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang."

"Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Untuk tujuan ini dipertukan program-program pembangunan gampong melalui upaya-upaya terobosan dalam bentuk gerakan pembangunan yaitu GEMA ASSALAM' (Gerakan Masyarakat Aceh Darussalam). Program pembangunan Gema Assalam merupakan pengembangan lebih lanjut dari program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat gampong dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah merupakan subyek utama sekaligus pemanfaatan potensi yang ada di gampong sehingga mampu memutuskan sendiri kegiatan pembangunan secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong setempat.Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gema Assalam terutama untuk mengetahui apakah telah terjadi proses pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Gema Assalam. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sedangkan pemilihan para informan pertama-lama dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data, dan selanjutnya dipadukan dengan teknik snowball sampling, dan informan pertama tersebut diminta memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Program Gema Assalam mulai terlihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan sampai tahap pengawasan hal ini dapat dilihat dari adanya partisipasi dari masyarakat pada tahapan-tahapan tersebut (bottom-up planning) terutama pada pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Sudah mulai nampak terjadinya transfer daya (power) kepada masyarakat baik itu berbentuk kesempatan atau peluang. Transfer pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), modal (capital) sehingga diharapkan lerjadi peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan Program Gema Assalam di Mukim Biskang ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat miskin yang merupakan sasaran dari program ini, hal ini dapat terlihat dari penggunaan dana yang sangat besar untuk kegiatan fisik yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin. Hal ini juga diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan belum optimal dan juga rendahnya peran lembaga swadaya masyarakat.Pada saat pelaksanaan Program Gema Assalam ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terlihat dari adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih rendah, kondisi geografis lokasi kegiatan yang kurang mendukung, dominasi yang besar dari Imum Mukim dan lemahnya penegakan aturan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gema Assalam termasuk hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Program Gema Assalam muncul karena belum ada kebijakan yang melihatkan wanga masyarakat dalam perencanaan untuk masa depannya (perencanaan dan bawah/bottom up planning) serta merupakan pengembangan lebih lanjut dan program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka Mukim Bano terpilih menjadi tempat dilaksanakannya Program Gema Assalam di Kabupaten Simeulue. Program Gema Aasalam merupakan program pemberdayaan masyarakat, yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka keluar dan lilitan kemiskinan.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang melalui proses studi lapangan, wawancara dengan informan, dan pengamatan secara langsung di lapangan. Sementara itu terhadap pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, dengan lingkup informan yang mencakup Camat Simeulue Tengah / aparat pemerintahan Mukim Bano,Petugas lapangan,Tokoh masyarakat, Masyarakat kelompok sasaran,LSM Monitoring. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan kemiskinan, pembangunan daerah, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan Program Gema Assalam.Dari hasil peneiitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilakukan melalui beberapa tahap dari sosialisasi sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan pelestarian kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program mulai terlihat sejak perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat langsung dilapangan adalah Fasilitator Mukim (FM) dan lmum Mukim yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sebagai anggota kelompok penerima dana bergulir.Pelaksanaan program Gema Assalam mencakup kegiatan, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Penguatan Kelembagaan Mukim. Mengingat dana yang tersedia terbatas maka kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dilaksanakan berupa bantuan dana bergulir dengan penyertaan modal usaha penangkapan ikan/udangPenyertaan modal budi daya ikan/udang di air payau (tambak rakyat). Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kelompok berdasarkan kesamaan mata pencaharian. Pembentukan kelompok ini dilakukan untuk mempermudah proses pemberdayaan kepada warga masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gema Assalam sesuai dengan petunjuk teknis operasional Gema Assalam, namun terdapat beberapa hambatan dan kendala, pertama. Kondisi Geografis Mukim Bano yang memiliki topografi yang berbukit-bukit dan terletak di daerah yang terpencil di pinggir laut. kedua, Perilaku masyarakat, yang belum terbiasa disatukan dalam suatu kelompok kerja. Selama ini mereka bekerja terbiasa sendiri, ketiga, sumber daya masyarakat yang rendah yang berdampak sulitnya mereka memahami penjelasan yang disampaikan oleh Fasilitator dan masih ada sebahagian yang tidak Iancar menggunakan bahasa Indonesia. Keempat, Iemahnya fungsi koordinasi antar sesama pelaku program. Kendala dan hambatan ini diharapkan menjadi perhatian dan semua pihak yang terkait, dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan pelaksanaan program pada masa yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."