Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Second World War was a defining event in modern world history. Indias manpower and financial resources enabled the British Empire in particular and the Allies in general to win against the Axis powers. The Indian troops fought from Hong Kong in the east up to Italy in the west. The present monograph, based on archival data, attempts to highlight the complex interrelationship between Indian armed forces, society, and World War II. This monograph is a corrective to the cultural studies approach of totally neglecting blood and gore. But what is aimed here is not merely a traditional narrative of military history. Rather than merely providing a chronological account of military operations, an attempt has been made to integrate military history with the social and cultural contexts. Tools, ideas, and institutions of violence are fused with the host social fabric and the cultural context. The book is divided into two parts. The first four chapters of the book study the impact of manpower and economic mobilization and internal security on the Indian society, while the last three chapters of the volume deal with the Indian armed forces in combat. The aim is to show the interrelationship between training, technology, and tactics in the battlefields. Wherever possible, soldiers views of combat and the home front are given. Hence, the monograph is a blend of both history from the top and history from below."

"Otoritas adalah sebuah konsep multidisipliner yang menjadi fitur dasar yang membedakan antara negara dan entitas politik lainnya. Perbedaan ini kemudian membuat negara dianggap sebagai aktor utama dalam politik internasional yang dapat melakukan kekerasan secara terlegitimasi sementara entitas politik lainnya tidak boleh melakukan kekerasan tanpa ijin dari negara. Karya ini menunjukkan bahwa konsep otoritas yang berkembang dalam ilmu hubungan internasional cenderung dipengaruhi oleh definisi otoritas Weberian yang bias negara dengan ciri teritorialitas kekerasan dan simbol publik lainnya sehingga kekerasan yang dilakukan oleh aktor non negara hanya dianggap sebagai tindak kriminal atau usaha entitas politik untuk menjadi negara. Karena itu tiap tiap aktor non negara yang ingin meningkatkan signifikansinya dalam relasi antar entitas politik dan memiliki kebebasan untuk menggunakan kekerasan harus berupaya untuk mendefinisikan teritorinya dan berperilaku serupa dengan negara.

---

Authority is a multi-disciplinary concept that has been the basic feature that differs the state from other political entities. This distinction, further, positions states as main actor in international politics who are able to exercise legitimized violence, while other political entities are forbidden to exercise such measure without the required authorization from states. This paper exhibits that the concept of authority that has been developed in the study of International Relations relatively influenced by Weberian definition of authority which, to some extent, posess state-centric bias with features including territoriality, violence, and other public symbols so that the violent measures the states exercised are deemed as criminal act or struggle for political entitites to pursue statehood. Therefore, each non-state actors wanting to increase significance in its relation with other political entities and to have freedom to exert violence has to define its territory and demonstrate functions similar to those of states."

"Kondisi tatanan pemerintahan atau kekuasaan di dunia modern menuntut terakomodasinya peran dan partisipasi rakyat secara utuh. Berbeda dengan era-era sebelumnya. Salah satu era yang dimaksud adalah Abad Pertengahan yang identik dengan kekuasaan gereja. Saat itu, kekuasaan didominasi oleh kalangan agamawan yang menganggap penguasa didaulat oleh Tuhan. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi tujuan, bukan sebagai alat. Selain Abad Pertengahan, kekuasaan pada masa-masa sebelumnya adalah miliki pihak yang memiliki status tinggi di ranah sosial. Tatkala menjabat sebagai penguasa, mereka memiliki akses dan kesempatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, meski harus mencederai kepentingan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan hak-haknya. Mereka hidup dalam suasan hegemonik, baik lewat tidak pemaksaan, kekerasan atau pendekatan sosial dan budaya. Atas dasar itulah, hubungan rakyat dengan kekuasaan dipertanyakan. Kekuasaan sendiri memiliki rumusan ideal yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan rakyat. Berbagai kenyataan yang tidak menggambarkan fungsi kekuasaan kekuasaan yang idel menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak berfungsi dengan ideal. Saat itu pula landasan pemikiran tentang civil society dalam tatanan masyarakat politik terangkat dan layak untuk diperbincangkan. Pemikiran John Locke bersember pada analisanya tentang state of nature, saat masyrakat terdiri dari individu-individu dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Kehidupan pad kondisi alamiah diwarnai kebebasan, sebab lahir dari penerapan rasio. Rasio menghendaki adanya penerimaan individu atas yang lainnya tanpa kehendak untuk mendominasi dan merugikan pihak lain. Locke tidak menganggap state of nature itu sacara alamiah buruk dan kasar. Perilaku manusia dikendalikian dan dikontrol oleh hukum alam, dan menganggap hukum alam itu sebagai manifestasi dari rasionalitas manusia yang mampu membatasi egoisme, sifat mementingkan diri sendiri dan memotivasi munculnya perilaku sosial. Dalam Negara alamiah, seluruh individu wajib mempertahankan hidup mereka, kebebasan, dan apa yang mereka miliki-ketiga hal inilah yang menjadi tiga poin hak alamiah manusia yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hal ini berlaku bagi setiap orang. Bagi Locke, tentu saja menjadi persoalan tersendiri untuk menjadikan poin¬poin itu termapankan lewat undang-undang, maka penting untuk dibuatsebuah pemerintahan. Lewat mekanisme kontrak sosial, serbuah pemerintahan didirikan saat semua orang sepakat untuk saling menerima hak-hak tersebut berlaku pada diri mereka masing-masing, lalu dibuatlah hikum itu denagan didukung otoritas politik berupa nagara."