Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aksi-aksi gerilya dan anti-gerilya dari dua kekuatan yang bertarung merebut dominasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah perang revolusioner. Fenomena demikian turut mewar_nai perjalanan sejarah Perang Kemerdekaan RI (1945-1949). Aksi-aksi gerilya RI, bagaimanapun, menampilkan suatu kecenderungan unik, yakni aspek pertempuran yang merupakan sisi yang tidak terlalu menonjol ketimbang aspek psikologis yang diwujudkan sebagai sebuah senjata nasional. Perbenturan senjata-senjata psikologis antara RI dan Belanda tampaknya menjadi dampak sampingan dari kegagalan--kegagalan di bidang strategi militer dan diplomasi. Perang urat-syaraf lantas menggeser dan menempatkan dirinya sebagai medium alternatif yang membelah perbedaan-perbedaan kepentingan antara penomorsatuan diplomasi atau, sebalik_nya, mengutamakan konflik bersenjata."

"Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan, diantaranya masalah diplomasi modern yang sama sekali baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun menurut ukuran kondisi dan situasi waktu itu masalah mempertahankan kelangsungan hidup negara lebih banyak menyangkut bidang kesiap-siagaan fisik, namun unsur diplomasi sebagai salah Satu alat untuk mempertahankan negara menduduki tempat yang juga sangat menentukan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di forum PBB. terutama setelah agresi militer II Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen, artikel majalah, Surat kabar, hasil-hasil sidang PBB, Serta wawancara. Masalah pertikaian Indonesia dengan Belanda telah masuk agenda PBB sejak: bulan Juli 1947 hingga bulan Desember 1949. Pengajuan masalah ini ke forum EBB, karena Pemerintah Indonesia beranggapan, bahwa masalah pertikaiannya dengan Belanda tenting siapa yang berdaulatan terhadap wilayah Indonesia, tidak dapat lagi diselesaikan melaui perundingan bilateral dengan Pemerintah Belanda. Dari hasil panelitian penulis, penulis melihat bahwa ada dua tahap perjuangan diplomasi Indonesia di PBB. Tahap pertama dari bulan Juli 1947 hingga Juli 1948, yang ternyata tidak berhasii. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan adanya Perang Dingan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya yang beraliran demokrasi berhadapan dengan Uni Soviet dan kelompoknya, yang berpahamkan komunis, yang melanda juga situasi persidangan di PBB. Akibatnya, usaha Indonesia untuk menggunakan PBB sebagai media panyelesaian pertikaiannya dengan Belanda dalam prakteknya selaluterbentur oleh kepentingan nasiona1 dari kedua negara adikuasa, tersebut, dan pada akhirnya juga mempengaruhi sikap yang harus diambil negara-negara anggota PBB 1ainnya. Dalam perkembangan kemudian, terutama setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua dan kemampuan Indonesia menumpas pemberontakan komunis di Madiun, Indonesia baru dapat menggunakan forum PBB secara efektif. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan delegasi Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat (PBB) membentuk suatu pendapat masyarakat dunia yang mendukung perjuanggan Indonesia melawan Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mengejutkan dunia internasional. Dan tak kalah pentingnya adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan situasi Penang Dingin yang mengakibatkan perubahan sikap Amerika Serikat dari pasif' menjadi lebih aktif mendukung Indonesia dan mendesak Belanda agar mau berunding kembali kesemua faktor di atas akhirnya memudahkan Indonesia menggunakan PBB sebagai media diplomasina, guna menyelesaik.an pertikaiannya dengan Belanda rea1isasinya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949 melalui konperensi Meja Bundar yang diadakan di negeri Belanda."

"Naskah ini berisi teks yang mengisahkan perjalanan seorang bangsawan Surakarta bernama Kanjeng Pangeran Hangabehi berkeliling Eropa bersama rombongan dari Sarikat Islam (S.I.) pada tahun 1913. Sebelum berkeliling Eropa diceritakan tentang daerah-daerah yang disinggahi di Indonesia dan bagaimana meriahnya sambutan para pembesar daerah. Di Eropa pengarang juga menceritakan berbagai hal yang dialami oleh Pangeran Hangabehi. Tampaknya teks ini merupakan suatu laporan perjalanan, kareria dengan detail pengarang menceritakan berbagai peristiwa yang dialami oleh Pangeran Hangabehi selama perjalanannya. Teks ini dibeli oleh Pigeaud dari Sinu Jayenggeni di Surakarta pada bulan Mei 1935. Ringkasannya telah dibuat oleh Mandrasastra pada bulan September 1938, di Yogyakarta. Daftar pupuh. (1) dhandhanggula; (2) asmarandana; (3) kinanthi; (4) sinom; (5) pangkur; (6) mijil; (7) gambuh; (8) maskumambang; (9) megatruh; (10) pucung; (11) dhandhanggula; (12) kinanthi; (13) asmarandana; (14) durma; (15) sinom; (16) pucung; (17) pangkur; (18) gambuh; (19) maskumambang; (20) mijil; (21) asmarandana; (22) kinanthi; (23) dhandhanggula; (24) sinom; (25) pangkur; (26) pucung; (27) megatruh; (28) gambuh; (29) asmarandana; (30) durma; (31) kinanthi; (32) asmarandana; (33) pangkur; (34) sinom; (35) megatruh; (36) dhandhanggula; (37) maskumambang; (38) pucung; (39) asmarandana."

"Tulisan ini membahas keabsahan Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947-1949) ke Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional. Aksi Militer Belanda I dan II terhadap Indonesia selalu disamarkan dengan penggunaan istilah Aksi Polisionil oleh Belanda. Pengertian Aksi Polisionil dalam hokum internasional ternyata berbeda dari Aksi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Melihat fakta-fakta dilapangan, Aksi Militer Belanda ternyata lebih tepat dikategorikan sebagai sebuah Agresi Militer ketimbang sebagai Aksi Polisionil. Sebagai sebuah Agresi Militer maka Aksi Militer Belanda tunduk pada rezim Hukum Humaniter Internasional. Ternyata pada beberapa peristiwa, ketentuan yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional ini dilanggar oleh Belanda. Pelanggaran tersebut dapat membawa dampak pada dinyatakannya beberapa perbuatan Belanda semasa melakukan Agresi Militer sebagai sebuah kejahatan perang.

---

This paper discusses the legacy of the Dutch Military Agression I and II (Period 1947 to 1949) to Indonesia from the point of view of International Law. The Dutch Military Aggression against Indonesia had always been camouflaged by using the terminology of Police Action. The definition of Police Action in international law is, in fact, different than that of the Military Action which was undertaken by the Dutch against Indonesia. Given the facts in the field, the Dutch Military Action could be categorized as Military Aggression rather than Police Action. As a Military Aggression, the Dutch Military Action must obey the International Humanitarian Regime. On contrary, in some cases, the Dutch broke the principles contained in International Humanitarian Law. This law disorder has resulted in the declaration that what the Dutch had undertaken during their Military Aggression was a war crime."

"Penguasaan Belanda atas wilayah Sulawesi secara utuh dimulai pada 1906. Otoritas Belanda atas Mandar tampak dari perubahan status Mandar menjadi negara bawahan. Kondisi itu terekam dalam laporan ekspedisi militer pemerintah Hindia Belanda 1905-1906, sebuah aksi bersenjata penentu kejatuhan wilayah terakhir di Sulawesi. Bagaimana dan mengapa ekspedisi militer yang menjadi kunci penguasaan Belanda di seluruh wilayah Sulawesi tersebut dapat berhasil adalah pokok permasalahan dari tulisan ini. Dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, permasalahan tersebut akan dibahas dalam tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspedisi militer Belanda melahirkan pergulatan elite lokal yang dimanfaatkan Belanda untuk diadu domba. Belanda yang kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Mandar akhirnya bersepakat dengan sebagian kelompok bangsawan untuk bekerja sama. Dengan demikian, rakyat Mandar yang dipimpin oleh I Sendjata dan Ammana I Wewang juga harus melawan bangsawan Mandaryang berada di pihak pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menjadi pemenang dan cita-cita desentralisasi untuk membentuk sistem administrasi yang tunggal terlaksana."