Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan beroperasinya nilai budaya persamaan dan nilai budaya kejujuran di dalam proses pengalihan kemampuan dari pekerja asing kepada pekerja lokal terutama karyawan lokal PT Freeport Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk menelaah apakah budaya korporasi yang diproduksi dan direproduksi oleh pekerja asing dan pekerja lokal itu, berpengaruh terhadap implementasi. dari program counterpart yang dicanangkan oleh PT Freeport Indonesia. Walaupun dipahami bahwa kebudayaan bukanlah merupakan faktor penentu dari keberhasilan pengalihan kemampuan, tetapi budaya korporasi tidak bisa diabaikan sebagai kebudayaan dalam arti konteks, yaitu sebagai acuan atau menawarkan sejumlah konsepsi yang menjadi bahan pertimbangan bagi para pekerja dalam menentukan tindakannya. Hai ini dikarenakan nilai budaya meletakkan fondasi untuk memahami sikap dan motivasi para pekerja, selain itu nilai budaya memiliki kemampuan untuk mernpengaruhi persepsi kita. Pembahasan dalam tesis ini bertumpu pada teori kebudayaan mencakup budaya korporasi, dan teori hubungan internasional, dengan menggunakan pendekatan poststructuralist atau constructivist, yang menekankan pemahaman kebudayaan pada: (I) Norma-norma, nilai-nilai, dan pranata-pranata dikonstruksikan oleh praksis-praksis dari para pekerja yang tentu saja bermuatan kepentingan-kepentingan dan kekuasaan yang mereka miliki; (2) Pranata dipahami sebagai kumpulan praksis yang merefleksikan pengamatan pada pandangan subyektif di antara para pekerja; (3) Para pekerja tidak terpisah dengan pekerja lainnya, atau dari pranata yang ada, sebaliknya tujuan dan perilaku mereka dikondisikan oleh keduanya. Jadi, para pekerja merupakan pengendali dalam mengkonstruksikan, memelihara dan merubah budaya korporasi, dan melalui praksispraksis mereka, para pekerja diberdayakan sekaligus dibatasi oleh struktur sosial di dalam lingkungan kerja PT Freeport Indonesia. Pendek kata, kebudayaan dalam teori ini didekati sebagai suatu praksis termasuk praksis kewacanaan, suatu proses, dan suatu konsep. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan data kepustakaan yang didukung oleh data dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim URGE LTI Penelitian lapangan dilakukan secara acak dan kualitatif melalui `in-depth interview' dengan sejumlah responden para eksekutif dan manajemen menengah, yang diambil dari para pekerja asing dan lokal yang terpilih, di PT Freeport Indonesia. Pengupasan gejala memakai metoda interpretatif dan metoda verstehen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perbedaan intensitas kadar nilai persamaan dan kejujuran yang digunakan sebagai acuan bertindak dari praksis-praksis para pekerja, memiliki kecenderungan menghambat proses program counterpart di PT Freeport Indonesia; kedua, komitmen positif dari manajemen puncak yang didukung oleh manajemen menengah, memberi pengaruh penting dan menentukan bagi pengalihan teknologi dari para pekerja asing kepada para pekerja lokal.

---

Corporate Culture and Transfer of Technology in American Transnational Companies: A Case Study of Counterpart System in PT Freeport Indonesia, 1997 period. The object of this theses is to explore equality and honesty values in operation during the process of disembodied technology transfer between expatriates and local workers at PT Freeport Indonesia. This research tries to answer whether corporate culture which is produced and reproduced by both expatriates and local employees, impact the implementation of counterpart program in PT Freeport Indonesia. Although culture is certainly not a determining factor in the disembodied technology transfer process, but it can not be disregarded as a context. Because it lays the foundation for the understanding of attitudes and motivation and also influences our perceptions.

This study relies on the poststructuralist or constructivist approach of both corporate culture and international relations theory, which emphasizes the following: (1) Norms, values and institutions are constructed by the practices of the workers in which involved their interests and powers; (2) The conception of institutions as "sets of practices," reflects this focus on intersubjectivity: (3) Workers are not divorced by other employees or from its institutional setting, conversely their goals and behavior are conditioned by both. So, workers are centrally involved in the construction, maintenance, and change of corporate culture, and through their practices they are enabled as well as constrained by social structure in PT Freeport Indonesia environment. Shortly, culture is approached as practice including discursive practice, as a process, and as a context.

It is an investigation which uses qualitative research methodology, based on an intensive literature review combined with the result of in-depth interview of the executives and middle management of selected expatriates and local workers in PT Freeport Indonesia. The narrative highlights the importance of the verstehen and interpretative method.

The conclusion of this study indicated that: firstly, the various degree of intensity of particular values such as equality and honesty as a context of employee's practices, tend to inhibit the process of counterpart program in PT Freeport Indonesia; and secondly, the commitment of top management combined with middle management support, has an important and a determined impact on the disembodied technology transfer between expatriates and local employees."

"Technology is one of important factors in economic building of developing countries, including Indonesia. Developing countries need various modern technologies governed by developed countries by transfer of technology among countries. but very often, there appear handicaps in the process of transfer of technology to developing countries from the developed ones, one of the handicaps is lack of law regulations. In this article the problem of the role of law in the transfer of technology is analysed by using juridical normative and quantitative methods of approach. The data used in the analysis comprise both the primary and secondary data. Form those methods approach it is concluded that law has a role to give the basis for the creation of effective mechanism for the transfer of technology among countries by fair conditions both for providers and receivers of technologies."

"Alih daya atau outsourcing merupakan sebuah sistem dalam ketenagakerjaan guna mengalihkan sebagaian pekerjaan kepada pihak ketiga untuk meminimalisirkan resiko dan juga beban pekerjaan yang bukan inti bisnis. Dalam praktiknya sistem ini dilakukan berdasarkan sebuah perjanjian alih daya antara perusahaan pengguna dan penyedia yang dimana nantinya pekerja dari perusahaan penyedia akan ditugaskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan perusahaan pengguna. Dalam perkembangan ekonomi suatu masyarakat, alih daya dapat menjadi cara paling natural dalam hal pemenuhan kebutuhan lapangan kerja selagi juga memudahkan pergerakan perusahaan dalam pasar yang kian kompleks, namun sayang dalam praktiknya di Indonesia sistem ini justru menuai polemik. Pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan dan hak para pihak. Fungsi pemerintah merupakan penyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak mungkin seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan industrial Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya masih belum semuanya dilaksanakan dengan baik. Pembahasan penulisan ini akan memfokusikan kepada peran pemerintah Indonesia dalam pengawasan praktik alih daya di Indonesia yang masih banyak melanggar hukum atau bahkan hak asasi para pihaknya. Sebuah sistem pengawasan yang baru dimana keadilan akan menjadi nafasnya seperti sistem reward and punsihment merupakan jalan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan antusias perusahaan dalam kepatuhan akan norma kerja alih daya. Selain itu juga diperlukannya sistem hukum yang menaungi perlindungan-perlindungan itu dengan pasti.  Namun untuk penerapannya hal ini masih membutuhkan banyak hal seperti dasar hukum yang belum ada dan bentuk skema penerapan terbaiknya guna keberlangsungan dari sistem ini sendiri di Indonesia.

---

Outsourcing is a system in use employment transferring work to third parties to minimize risk and also workload that is not into the business. In practice, this system is carried out based on an outsourcing agreement between the user company and the provider where workers from the provider company will be assigned to work to meet the company's needs. In the economic development of the community, outsourcing can be the most natural way in terms of meeting the needs of employment to help the movement of companies in a complex market, but unfortunately in practice in Indonesia the system is actually creating a polemic. Supervision from the government is necessary for the interests and rights of the parties. The government's function is to balance the unbalanced economic power between workers and employers in an Indonesian industrial relationship. Labor inspection itself has been regulated in several laws and regulations, but in practice, not all of them have been implemented properly. This discussion will focus on the role of the Indonesian government in overseeing outsourcing practices in Indonesia, which still violate the law or even the human rights of its parties. A new supervisory system where justice will be its breath, such as a reward and payment system, is a way that can be taken by the government in increasing the enthusiasm of companies in declaring outsourcing work norms. Apart from that, there is also a need for a legal system that covers these protections with certainty. However, to implement this, many things still require such as a legal basis that does not yet exist and the form of the best implementation scheme for the sustainability of this system itself in Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan tekhnologi mempunyai peranan panting dalam mempercepat perkembangan pembangunan sosio ekonomis nasional khususnya memperlancar peningkatan produksi dari barang dan jasa dalam sektor industri. Maka selama Indonesia belum mempunyai sendiri faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. Pemilihan topik alih tekhnologi dari ketel uap B&W berdasarkan pengamatan penulis bahwa pemakaian ketel uap semakin meningkat di Indonesia. Disamping itu sejarah mengatakan bahwa B&W merupakan produsen ketel uap yang telah berhasil mengembangkan tekhnologi dan berpengalaman seratus tahun lebih. Dengan di undang-undangkan nya UU PMA, yaitu UU No 1 tahun 1967 maka pemerintah mewujudkan tekadnya untuk memakai dan memanfaatkan potensi dari luar negeri untuk membangun ekonomi Indonesia. Menurut peraturan yang berlaku tentang PMA, maka pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia harus disertai oleh pihak lokal sebagai mitra usaha dalam perusahaan PMA dapat dialihkan kepada pihak lokal. Peraturan-peraturan mengenai PMA di Indonesia belum mengatur secara langsung upaya yang mendukung peralihan tekhnologi kepada pihak lokal. Karena perjanjian-perjanjian lisensi dan perjanjian bantuan teknik yang merupakan saluran alih tekhnologi hanya diserahkan oleh para pihak yang membuat saja. Disamping itu Indonesia belum mempunyai Undang-pndang patent yang merupakan saluran utama dari informasi tekhnologi beserta kepemilikannya. Dengan demikian teknologi patent yang masuk ke Indonesia dapat dirahasiakan dan kepemilikannya tidaklah pernah beralih. Keberlangsungan proses alih tekhnologi ketel uap B&W hanyalah didasarkan atas upaya meningkatkan efisiensi perusahann saja. Bukanlah tidak mungkin bahwa tindakan-tindakan oleh produsen ketel uap B&W tersebut lama kelamaan tindakan disefiensi perusahaan. Dengan tidak adanya peraturan PMA yang secara langsung mengatur masalah alih tekhnologi di Indonesia maka ketergantungan secara terus menerus pada pihak asing tidaklah dapat dihindari. (FH)."