Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendistribusian dana antara Pemerintah Pusat dengan Oaerah-Oaerah merupakan suatu permasalahan. Sejarah dan perbedaan-perbedaan ikut menentukan, seperti potensi sumber daya yang dimiliki, dan kebijakan. Per bedaan tersebut juga menimbulkan ketimpangan mengenai tingkat perkembangan ekonomi, dan pelayanan umum, yang akhirnya rnenimbulkan keresahan. Untuk menghindan" terja-dinya keresahan, diselenggarakan pemen'ntahan Daerah dengan asas desentralisasi yang melahirkan daerah Otonom. Otonomi Daerah dititikberatkan pada daerah tingkat II.Sebagai tolok ukur bagi penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi di Daerah adalah ke mampuan keuangan dan kemampuan aparatur Daerah,disampingxi ikondi si demografi, potensi masyarakat, dan parti sipasi masyarakat. Kemampuan keuangan Oaerah, salah satu unsur penentu adalah pendapatan pajak-pajak Daerah Tingkat II yang selama ini peranannya sekitar k% dan" APBD, atau 15% dan" PAD, bahkan tingkat penen" maannya lebih keci 1 bila dibandingkan dengan penerimaan retn'busi Daerah, Kecilnya peranan Pajak Daerah Tingkat II dan Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penerimaan pajak-pajak Oaerah Tingkat II itulah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini.Helalui metode penelitian yang deskriptif analisis, penulis mengumpulkan data dari instansi vertikal ditjen Pajak di Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Daerah Tingkat II Lampung Tengah, yaitu KPP Sidoarjo, KPPBB Sidoarjo, KPP Metro dan KPPBB Metro, serta melakukan pengumpulan data dari Dispenda Daerah Tingkat II, baik di Sidoarjo maupun Lampung Tengah. Sebagai hasil penelitian ditemukan bahwa potensi Pajak Daerah jsuh lebih kecil bila dibandingkan dengan potensi Pajak Negara di kedua Daerah Tingkat II tersebut.Disarankan untuk dilakukan kegiatan ekstensifika~ si dan penerapan si stem bagi hasil, hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan pajak Oaerah menjadi meningkat, sekaligus meningkatkan PAD dan APBD Daerah Tingkat II yang bersangkutan."

"Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupatcn Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijal-can pembangunan dacrah yang tcrtuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis falctor-fakzor apa saja yang mempengamhi koordinasi tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimcnsi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungiawab koordinasi), koordinaéi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, loka.si,jadwa.1 dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui Iaporan, keterangan tertulis dan Iisan), serta hambatan-harnbatan dalam berkoordinasi.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatii dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptitj bempa kata tenulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Iokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstmktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat H Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan mcnganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat bcrjalan secara optimal. Hal ini teljadi karena tgrdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunjkasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan pendukung kcgiatan koordinasi.Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih balk apabila penyelenggaraan Pemerintahan di _daerah dan ulusan-unxsan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Tnstansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demjkian pula halnya dengan pertanggungjawaban scluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah_ Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, schingga dcngan mcmbaiknya faktor-faktor' tersebut akan mertdukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

---

Abstract

The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance ln Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selaton Regency. The Regency of Barilo Selatan is the one from _/ive regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is I 2. 66 4 square meters.

A few of development program that direct to rural commzmigi are involved many institution, such as government institution, non government orgzmization, and community institution. its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. lb accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatarn.

The aims of this research is to describes the activity of coordination ehich has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that iryluence the activity of coordination.

The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. lt conaiictea' with the initial stage, like activity, location, schedule, andjinance. Awareness of each units to carried out coordination, comitmen on agreement such as shyncroriyze acrivigr by using a report, writen and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completchr write in this research.

This research was used qualitative research method I I is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it dirct or indirect from iry?orrnan. ln this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructrir and dept interview to obtain such of data that used to answer all question.

The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority Q/? distric head as a government operation and local development program coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable.

In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory.

Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl."

"Pembangunan perumahan dan permukiman yang marak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipengaruhi pula oleh kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang terikat dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. Sehingga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menyiapkan alokasi lahan untuk kepentingan tersebut seluas 60.404 Ha atau 54,4% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yaitu 111.038 Ha. Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 telah dikeluarkan Ijin Lokasi untuk perumahan dan permukiman seluas 39.687,10 Ha tetapi lokasi yang dikuasai baru 22.001,98 Ha dan baru dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman seluas 8.405,83 Ha (38 %) dari luas yang dibebaskan. Sehingga terdapat lahan tidur yang tidak produktif seluas 13.596,15 Ha. Mengacu kepada pembangunan perumahan dan permukiman berimbang 6 : 3 : 1 luas lahan 13.201,18 Ha akan menghasilkan rumah sederhana 880.079 unit, rumah menengah 141.441 unit dan rumah mewah 13.201 unit. Sedangkan kebutuhan rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sampai tahun 2002 hanya 644.466 unit sehingga terjadi over supply 390.275 unit. Masalah yang akan timbul dalam jangka panjang dari tumbuhnya perumahan dan permukiman di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dalam luasan di atas adalah biaya pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum yang setiap tahun memerlukan dana sebesar Rp 89.876.000.000,00. Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian lapangan kiranya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang perlu mengkaji ulang kebijakan penataan ruang, terutama pengalokasian lahan untuk perumahan dan permukiman yang pada akhirnya menjadi beban. Di sisi lain dalam memelihara kondisi eksisting sekarang perlu mengambil langkah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum melalui pemberdayaan masyarakat/penghuni untuk memobilisasi dana dan mengembangkan kemitraan antara swasta dan pemerintah."

"Perubahan struktur pemerintahan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi lembaga-Iembaga publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas, baik secara kuantifatif maupun kualitatif, sejalan dengan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Dengan demikian, pada pemerintah daerah telah terjadi penambahan jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang kemudian harus dikelola sendiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah pusat secara langsung didalamnya.Perubahan di tingkat kelembagaan tersebut, selanjutnya mempengaruhi pola manajemen sumberdaya aparatur pemerintahan, termasuk didalamnya adalah sistem pendidikan dan pelatihan untuk para pemangku jabatan struktural di pemerintah daerah, karena perluasan kewenangan memerlukan tingkat kompetensi yang semakin tinggi dari para penyelenggara pemerintahan tersebut. Bagi pemangku jabatan eselon II di daerah propinsi, kabupaten dan kota, karena peran dan fungsinya sebagai eksekutif, maka prasyarat kompetensi yang dimiliki adalah kompetensi eksekutif, bukan kompetensi para pelaksana dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pihak lain.Berkaitan dengan pengembangan kompetensi pemangku jabatan eselon II di daerah tersebut, realita menunjukkan bahwa praktek pendidikan dan pelatihan pimpinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Petatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, telah memposisikan eselon II pemerintah daerah setingkat dengan eselon II pemerintah pusat. Dengan demikian kompetensi pemangku jabatan eselan II di daerah dipandang tidak setara dengan kompetensi eksekutif di pusat, yakni para pemangku eselon I."

"Topik keuangan daerah selalu menarik lantaran keuangan daerah menjadi suatu variabel utama untuk mengukur derajat otonomi daerah. Banyak sudah observasi yang sampai pada pendapat bahwa lemahnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia hampir semuanya akibat dari rendahnya pendapatan asli daerah sendiri, sehingga daerah-daerah menjadi tertinggal karena tidak mampu mengadakan sendiri komoditas publiknya. Minimnya PADS berawal dari terbatasnya kekuasaan atau kewenangan daerah menguasai aset produktif setempat, dan ini seolah given bagi daerah, terufama Dati II. Ini berkait langsung dengan pelaksanaan UU No.32/1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Otonom yang sedemikian rupa membatasi ekstensifikasi jenis PADS kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang itu memang telah dicabut bulan Mei 1999 dan diganti dengan UU PKPD yang baru, namun pada tataran praktis belum ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya progress, sehingga daerah tetap saja seperti masih berada di era lama. Apa yang dapat dilakukan pemerintah (Pusat Dati I dan Dati II) adalah menggelar kebijakan perpajakan daerah yang bersifat teknis, dalam hal ini memperbaiki metode pemungutan pajak dan retribusi, seperti aplikasi RIAP. Dengan demikian, ada asumsi bahwa rendahnya pendapatan asli Dati II bukan semata soal kurangnya kewenangan namun juga karena ketidakmampuan aparat perpajakan daerah. Kinerja aparat daerah, dengan demikian. dianggap lemah. Alasannya, teori mengatakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi atau semakin maju suatu negara dan daerah maka semakin besar proporsi sektor formal yang depat dikenakan pajak. Semakin linggi pendapatan per kapita akibat pertumbuhan ekonomi itu maka semakin besar proporsi pendapatan yang dibelanjakan di sektor jasa. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata tergolong tinggi selama Orde Baru, namun ada gap yang menganga antara tingginya perlumbuhan ekonomi itu dengan rendahnya PADS. Berarti terdapat kapasitas pajak (tax capacity) yang besar namun tidak dapat dijangkau oleh aparat daerah karena rendahnya kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk itu aparat perpajakan daerah harus diberdayakan secara teknis melalui suatu program usistensi. Lantas sejauhmana dampak dan asistensi itu dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat birokrasi perpajakan daerah? Lebih tepat lagi seberapa efektifkah RIAP mampu meningkatkan PADS, pajak daerah dan retribusi daerah? Tesis ini mengukurnya dari berbagai segi atau kriteria yang merupakan ukuran relaiif untuk menjawab pertanyaan itu dengan lokasi penelitian Kotamadya Bogor, suatu Dati II yang diasumsikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Ukuran tersebut adalah (i) revenue adequacy ratio (ratio kecukupan) yakni perbandingan antara penerimaan asli daerah baik secara total maupun individual dengan pengeluaran total APBD maupun pengeluaran rutin APBD; (ii) administrative efficiency ratio (rasio efisiensi administrasi) yakni perbandingan anfara biaya rutin dinas penghasil jenis PADS tertentu dengan jumlah penerimaan PADS yang berhasil dipungutnya; (iii) effectivity ratio (ratio efektivitas) yakni perbandingan antara realisasi pungutan PADS dengan target yang tercantum dalam APBD: (iv) elasticity (elastisitas) dan buoyancy yakni respon atau perbandingan antara persentase perubahan penerimaan PADS terhadap persentase perubahan PDRB dan persentase perubahan PDRB termasuk efek diskresioner RIAP. Untuk hal terakhir diajukan hipotesis, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perubahan PDRB dan kebijakan diskresioner RIAP terhadap penerimaan PADS. Keempat prinsip itu akhirnya digabung secara matriks dan diberi skor, untuk mendapatkan jumlah total penilaian sehingga diketahui angka indikasi jenis atau kelompok pendapatan asli daerah sendiri mana yang paling banyak mendapatkan dampok positif dengan adanya aplikosi RIAP. Ternyata pajak hotel dan restoran merupakan jenis PADS yang paling bagus kinerjanya setelah mendapat asistensi RIAP, diikuti penerimaan Total pajak daerah, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak perusahaan. Menjadi menarik, bahwa penelitian ini membuktikan bahwa semua retribusi menerima dampak negatif dari aplikasi RIAP, baik penerimaan total maupun individual. Dalam hal ini kila dapat membangun kesan bahwa metode RIAP tidak begitu cocok untuk diterapkan pada retribusi. Oleh karena itu direkomendasikan agar RIAP disempurnakan."

"BAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG MASALAHKegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Dalam upaya memperbesar peran dan kcmampuan daerah dalam pembangunan, Pemda dituntut untuk lebih mandiri di bidang keuangan untuk membiayai operasional rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya merupakan sebagian dari sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rulin dan pembangunan di samping sumber-sumber lainnya. Selengkapnya sumber keuangan daerah terdiri dari :a. PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas daerah, dan penerimaan lain-lain;?b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak, seperti PBB dan iuran hasil hutan;c. Subsidi dan bantuan Pusat, seperti SDO (Subsidi Daerah Otonom)1 dan Bantuan Inpres;d. Penerimaan lain yang sail. 1 Sebagian besar SDO dialokasikan untuk belanja pegawai daerah. Berdasarkan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan dinas dan penerimaan lainnya merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).Subsidi dan bantuan Pusat merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rutin dan pembangunan daerah dimana kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi melelui pendapalan asli daerah (terutama rendahnya pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah).Dalam kerangka pembiayaan daerah otonom, pada prinsipnya kedudukan bantuan Pusat bersifat pelengkap, sementara PAD diharapkan lebih berperan. Namun dalam kenyataannya subsidi dan bantuan (SDO dan Inpres) merupakan bagian terbesar dari penerimaan Pemda dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah, dan PAD sebaliknya kecil. (Tabel 1).Tabel 1 Posisi PAD dalam Penerimaan Total Daerah Tk.lNo Uraian 1979/80 1983/84 1988/89 1989/90 1990/911 PAD 30,4 24,3 30,2 31,6 35,53 Subsidi & Bantuan Pusat 69.6 75.7 69.8 68.4 64.5 Total Penerimaan 100 100 100 100 100Sumber: Shah dkk. (1994 p.85) Hasil penelitian Anwar Shah dkk.2, membuktikan bahwa subsidi dan bantuan Pusat itu berperan dua pertiga dari pengeluaran APBD. Seperti tertera pada label 1 bahwa subsidi dan bantuan Pusat dalam penerimaan APBD I sejak 1979/80 sampai dengan 1990/91 rata-rata lebih dari 65%, sedangkan peranan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas daerah, ditambah shared tax dan nontax seperti PBB, iuran hasil hutan dll, rata-rata 30%. Hal ini menandakan bahwa Dati I masih tergantung dari pembiayaan yang dialokasikan dari Pusat berupa subsidi dan bantuan Pusat.Studi mengenai program transfer ini juga dilakukan Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld3 dalam buku Econometrics Models and Economic Forcast, Me Graw Hill Internasional edition, Singapore tahun 1991. Yang menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada pengeluaran pemerintah (EXP) terdiri dari:a. Subsidi dan bantuan (AID)b. Penerimaan Asli Daerah (INC), danc. Jumlah penduduk (POP).Selanjutnya menurut mereka, secara simultan AID dipengaruhi oleh EXP dan jumlah anak pada sekolah dasar dan lanjutan (PS). Formulasi matematis dari model ini dikemukakan dalam persamaan simultan4 sebagai berikut:- Anwar Shah, et al,, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, Isitws ami Reform Options.World Bank Discussion Papaers, No.239,1994. 3 Kutipan dari Daryono Soebagyo, Anahxis Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia, Tesis S-2 UI, 1994. (Tidak DiterWlkan).- Persamaan simuttan adalah suatu keadaan dimana di dalam sisiem persamaan suatu variabel sekaligus mempunyai dua peranan yaicu sebagai independent variable (variabel bebas) dan dependent variabel (variabel terikat). Dalam konteks sistem persamaan ini adalah variabel EXP dan AID."