Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemiskinan struktural pada hakekatnya disebabkan oleh adanya kepincangan kebijakan publik yang dirasakan oleh masyarakat sejak zaman kolonial sampai pada zaman kemerdekaan. Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah telah menggariskan berbagai kebijakan, dan terakhir adalah melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Melalui program ini, masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa tertinggal, diinjeksikan bantuan dana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, Pendamping dan Bantuan Teknis, agar masyarakat termotivasi untuk mandiri dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Masyarakat miskin yang diteliti di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yaitu di Desa Cijengkol, Cicantayan dan Neglasari temyata telah menderita kemiskinan struktural sebagaimana dimaksud diatas. Mereka hanya memiliki lahan pekarangan seluas 0,01 HA dan hanya 36% diantara mereka yang memiliki sawah, itupun sangat terbatas yaitu 0,03 HA per-Kepala Keluarga, dengan demikian mereka ini tidak akses terhadap peluang-peluang kebijakan pembangunan pertanian seperti Bimas, Inmas, KUD, yang pada umurnnya melayani petani berlahan luas atau 0,5 HA keatas. Sebagian besar penduduk Desa Neglasari (98 %) dan penduduk Desa Cijengkol (83 %) masih berada dalam kebodohan. Pada awal peluncuran Program IDT tampak ada gejala munculnya Kelompok pemburu Rente Ekonomi untuk mengambil nilai tambah dari program IDT, sementara Sosialisasi kebijakan belum efektif, namun kemungkinan tersebut segera dapat diwaspadai masyarakat. POKMAS IDT yang menjadi KOR dari kebijakan ini telah memahami partisipasi, menjadi pusat informasi, pengembangan jati diri, demokrasi, otonomi, dan pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat, dimana kesemuanya itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat. Pendapatan masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan peningkatan, dibarengi dengan kemampuan memupuk modal, menggulirkan dana, mampu membayar pajak, akses ke dunia Perbankan dan membentuk Koperasi Sendiri. Mereka sekarang bukan lagi sekedar "Role Player" yang telah ditetapkan peranannya oleh "Top Down" tanpa berdaya menyampaikan aspirasinya, akan tetapi mereka telah menjadi subjek yang berinisiatif mampu menetapkan peranannya dan percaya diri. Mereka telah menyadari berbagai masalah yang mereka hadapi, menganalisa potensi lokal dan peluang yang mungkin diraih, analisa musim kritis, hambatan dan ancaman. Sebagian besar dari mereka (74,60 % dari responden) telah mampu merencanakan usaha-usaha produktifnya sebagai bukti nyata dari awal kemandirian masyarakat. Sistem dan mekanisme pelaksanaan program IDT secara prinsip dapat diterapkan pada desa-desa non IDT dengan memperhatikan kondisi lokal spesifik yang beraneka ragam di seluruh Indonesia."

"Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy"."