Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Situasi Diglosia ini telah dilakukan pada penduduk Surusunda. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran mengenai Situasi Diglosia di Surusunda yang berdasarkan ranah-ranah tertentu dan variabel-variabel luar bahasa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan pengamatan berpartisipasi dan wawancara terstruktur. Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Mereka ada yang sebagai pelajar SMP, guru, pegawai pemerintah desa, pedagang, sebagai tukang, dan ibu rumah tangga. Pengambilan percontoh (sampel) dalam penelitian ini dilakukan secara acak sederhana.Hasilnya menunjukkan bahwa di desa Surusunda ini terdapat tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Ketiga bahasa tersebut dipakai berdasarkan ranah-ranah tertentu. Bahasa Indonesia dipakai dalam ranah sekolah, pemerintahan (masalah kedinasan), pasar kecamatan, dan ragam tulis. Bahasa Sunda dipakai sebagian besar dalam ranah rumah tangga, ketetanggaan, tempat ibadah, dan administrasi pemerintahan (masalah pelayanan jasa).Bahasa Jawa dipakai hanya untuk berkomunikasi dengan orang-orang Jawa dan keluarga Jawa (penutur bahasa Jawa). Variabel-variabel luar bahasa ini yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah usia, pendidikan, dan pekerjaan. Responden yang berusia di atas 20 tahun lebih banyak memakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa; sedangkan responden yang berusia di bawah 20 tahun lebih banyak memakai bahasa Indonesia. Kenyataan tersebut dikarenakan responden yang berusia di bawah 20 tahun adalah murid-murid SMP. Faktor pendidikan orang tua murid, seperti lulusan SMP dan SMA kemampuan berbahasa Indonesia lebih bagus dibandingkan dengan orang tua murid yang hanya lulusan sekolah dasar. Faktor pekerjaan, seperti guru, pegawai pemerintah desa merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan contoh berbahasa Indonesia dan berbahasa Sunda dengan baik."

"Skripsi ini membahas penjelasan buruh terhadap kemiskinan dan tindakan mereka menghadapinya, Permasalahan ini berangkat dari kenyataan adanya ketimpangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Dimensi kesadaran dipilih karena masih jarangnya studi mengenainya. Buruh dipilih sebagai subyek studi karena kurangnya studi mengenai buruh di satu pihak, dan di lain pihak, jumlah mereka yang terus meningkat serta arti penting keberadaan mereka mereka secara sosial maupun politik yang juga semakin meningkat. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa buruh menyadari kemiskinannya dan mereka menggunakan beberapa jenis penjelasan mengenai sebab-sebabnya. Terhadap kemiskinan secara umum buruh menganggapnya bersifat alamiah, dalam arti Tuhan-lah yang menciptakan adanya orang kaya dan orang miskin. Akan tetapi kemiskinan yang mereka alami tidak mereka anggap sebagai kehendak Tuhan, melainkan mereka anggap berasal dari dari tindakan majikan yang tidak membayar upah dengan layak karena sikap majikan yang mementingkan diri sendiri. Mereka juga menganggap pemerintah berperan-serta dalam membuat buruh tetap miskin karena pemerintah membiarkan majikan melanggar peraturan peraturan perburuhan. Tindakan mereka umumnya berorientasi pribadi. Lembur dilakukan untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Pengeluaran ditekan serendah mungkin agar bisa menabung. Menabung dilakukan dengan tujuan untuk memupuk modal usaha sendiri. Tindakan kolektif yang ada ialah arisan, yakni suatu sarana menabung bersama. Ini juga dengan bayangan untuk memupuk modal usaha. Tindakan lain ialah membentuk perkumpulan buruh pra serikat buruh. Penjelasan dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa di kalangan buruh tidak terjadi hegemoni gagasan dari kelompok sosial dominan. Kesadaran buruh terpecah-pecah, tidak konsisten, satu sama lain secara logis bertentangan. Suatu hal yang dikemukakan oleh teori guasi-hegemoni."

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud."

"An Analysis on the Quality Service of The Management of the Multiple-floored Low-Priced Housings (Case Study of the Multiple-floored Low-priced Housing at the Karang Anyar Village, Sawah Besar Sub District, of Central Jakarta District, in the Province of the Jakarta Capital City)The village Karang Anyar is one of many slum areas found in the Central Jakarta District. But not categorized as illegal housings, since the area has been inhabited for decades and passed on trough some generations, furthermore in the land with once was set in fire that devastate all the housings on it, many of the people living there are already granted with Certificate for the land they occupied.The Development of the Multiple-floored Low-priced Housing provided by the Local Government of the Capital City of Jakarta is part of it's service to the public, in order to meet the need for homes for city inhabitants. It is expected that the management of the multiple-floored housings to provide good service quality for the satisfaction the occupants of the multiple-floored housings.Service represents the implementation of the policy with has been formulated by the policy maker in this case, The Capital City of Jakarta Housing Agency. The service quality referred to including facility service implementation at the Multiple-floored Low-priced Housings at the Karang Anyar village, from unsatisfied up to extremely unsatisfied.The above mentioned matter is due to the lack of personnel to undertake the task on the field as the Person In charge on the location, as will as the inadequate operational cost allocated for the maintenance of the Multiple-floored Low-priced housings, which is caused by the collected can not cover the operational cost need.This research is finding out whether there is correlation or gap between the inhabitant's perception and expectation on the service quality of Multiple-floored housings management as well as the level of quality service implementation which is provided by the management of the Karang Anyar's Multiple-floored Low-priced housings.This research is a descriptive analysis and a case study based, the analysis is performed quantitatively, which can describe clearly factors of the Multiple-floored housings services. The Quantitative analysis is used due to the inclusion of research variables which is aimed at resolving the existing current problem.In this research the respondents are taken from some of the inhabitants of the Multiple-floored Housings involving 150 family heads out of totally 360 family heads occupied the housings.The data collection method used in this research is the questionnaire method in the form of questions list addressed directly at the inhabitants of the Multiple-floored housing based o the accidental sampling technique for those taken as respondent in this research.This kind of Data collection technique is applied to collect main data which '?ill be used to evaluate/answer questions in this research, besides by using study case . Since the case study method has variations can be either simple or even' complex . This case study can be implemented in one or more places at the same time.The outcome of this research reveals description of gap between perceptions and expectations of the occupants against the level of service provided by the management of the Karang Anyar Multiple-floored Low-priced Housings. The highest gap level figure is earned at the reliability dimension measurement reading - 2.48 with satisfaction level scores 42 %. the inhabitants fail to be satisfied according to their expectations. While the occupants satisfaction level from all dimensions (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) stand at 47 °/o with gap level of -2.21. therefore there is a gap between perception and expectation of the inhabitants of the Multiple-floored Low-priced housings of 53%. Therefore an improvement is obviously needed on all dimension of quality service, in order to meet the expectations of the inhabitants as the user of the service provided.Bibliography 60 books ( year 1973 - 2003 )"

"Dinamika perkembangan organisasi lokal, menunjukkan fenomena yang menarik untuk melihat bagaimana organisasi lokal tersebut dapat melakukan interaksi sosial yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Karang Taruna sebagai salah satu organisasi yang telah lama ada di tingkat grassroot (desa/kelurahan) pada perkembangannya menunjukkan peran dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perhatian berbagai pihak terhadap Karang Taruna masih cukup besar dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja Karang Taruna melalui Program Pemberdayaan Karang Taruna. Program pemberdayaan Karang Taruna dengan dukungan dana APBN tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui Instansi Sosial.Secara fisik program pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan dengan baik, namun secara fungsional keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna tersebut masih menjadi pertanyaan besar sehingga sangat memerlukan kajian mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna melalui studi kasus terhadap salah satu Karang Taruna sasaran program pemberdayaan Karang Taruna, dengan melakukan kajian mendalam terhadap beberapa komponen kegiatan yang penting bagi keberlangsungan Karang Taruna. Komponen kegiatan dimaksud mencakup : a) kegiatan manajemen organisasi; b) kegiatan usaha ekonomi produktif; c) usaha kesejahteraan sosial; d) hubungan eksternal dan internal Karang Taruna.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: a) Mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan terhadap perkembangan kegiatan Karang Taruna Pemuda Harapan sebagai fokus penelitian; baik kegiatan manajemen organisasi, usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, dan hubungan Karang Taruna; b) Mengetahui bagaimana kemampuan Karang Taruna Pemuda Harapan dalam memberdayakan berbagai sumber daya internal organisasi dan lingkungannya, serta pengaruh lingkungan terhadap keberadaan Karang Taruna; c) Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi, jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dimana Karang Taruna sebagai sasaran program diberi kewenangan dan keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan maupun menilai kegiatan pemberdayaan yang diterimanya.Unit analisa yang peneliti gunakan adalah Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung, dengan menggunakan informan sebagai sumber data primer yaitu pengurus dan warga Karang Taruna, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, para tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan akademisi. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai adalah 26 orang.Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam (indepth interview) dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, sebagai bahan penunjang dilakukan penelusuran data sekunder yang diperoleh dari catatan, dokumen, data-data geografis dan demografis lokasi studi. Terdapat empat aspek kegiatan dan indikatornya, yaitu: 1) aspek usaha ekonomis produktif dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 2) aspek manajamen organisasi dilihat dari dimensi program kerja dan sarana prasarana organisasi; 3) aspek usaha kesejahteraan sosial dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 4) aspek hubungan mencakup dimensi hubungan internal dan eksternal; 5) aspek program pemberdayaan Karang Taruan mencakup dimensi substansi program, proses penyusunan program, dan pelaksanaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna mempunyai pengaruh terhadap terj adinya peningkatan kegiatan Karang Taruna, khususnya pada kegiatan usaha ekonomis produktif, namun tidak memberikan dampak positif terhadap bidang kegiatan lainnya. Keberadaan Karang Taruna Pemuda Harapan sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti : pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan kelompok pengusaha. Program pemberdayaan Karang Taruna yang disusun masih bersifat top down, belum melibatkan berbagai kalangan maupun Karang Taruna. Sehingga program tersebut belum sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Karang Taruna.Berdasarkan hasil penelitian, dirancang suatu strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan karakteristik Karang Taruna dan kondisi wilayahnya. Program yang ditawarkan adalah Model Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pendampingan. Model ini merupakan paduan antara pendekatan perencanaan sosial dengan pengembangan komunitas lokal, dimana program pemberdayaan Karang Taruna disusun melalui proses perencanaan sosial yang pelaksanaannya mengutamakan partisipasi Karang Taruna dan masyarakat, dengan menempatkan pendamping sebagai mitra dalam pelaksanaannya."

"Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan membahas implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang.Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, oleh remaja/pemuda Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian dan lain-lain dikalangan remaja/pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya, akibat pengangguran dan putus sekolah. Menciptakan lapangan kerja kolektif sektor informal bagi para remaja/pemuda di wilayah Desa/ Kelurahan.Memperhatikan betapa besarnya manfaat kegiatan UEP Karang Taruna dalam proses pembinaan pemuda maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana sebenarnya pelaksanan Usaha Ekonomis Produktif dan factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna tersebut?Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan, dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique.Karang Taruna adalah wadah Pembinaan dan Pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa/kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna (UEP) adalah salah satu program pokok Karang Taruna dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemberian modal kerja dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam mengelola jenis-jenis Usaha Ekonomis Produktif tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan anggota serta dapat memberi penghasilan kepada anggotanya.Secara umum implementasi program Usaha Ekonanus Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif yaitu mampu memberikan lapangan perkerjaan, keterampilan, pengalaman bagi para remaja/pemuda diwilayahnya, dan terhindar dari berbagai hal yang dapat menjerumuskan para remaja dan pemuda, seperti antara lain penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kehidupan seks bebas dan perilaku kriminal yang dapat menimbulkan keresahan sosial.Implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang juga menghadapi kendala-kendala seperti usaha-usaha kecil lainnya yaitu : Keterbatasan modal usaha disebabkan karena modal berasal dari sumbangan banyak pihak seperti: swadaya para anggota, donatur, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, Dinas Sosial serta berbagai instansi pemerintah lainnya. Pemasaran juga kurang berhasil hal ini disebabkan karena keterbatasan modal usaha sehingga kualitas yang dihasilkan kurang diminati.Hasil analisa menunjukkan bahwa Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna adalah salah satu model usaha kesejahteraan sosial generasi muda yang berbasis pada produktivitas dan efisiensi yang terbentuk dari fenomena kehidupan sosial generasi muda yang timbul dari masalah-masalah putus sekolah, waktu lowong remaja yang tidak terisi secara positif, keterbatasan kemampuan tenaga kerja usia muda, dan keterbatasan lapangan kerja. UEP Karang Taruna juga termasuk dalam golongan usaha kecil, hanya saja pada pelaksanaannya lebih ditekankan pada aspek sosial, namun diharapkan mampu menjadi usaha komersil seperti usaha kecil lainnya.Terhadap Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Kelurahan Kampung Lalang yang dinilai berhasil dan perlu dikembangkan perlu diberikan dukungan kebijakan kredit perbankan yang sesuai dengan karakter usaha, perlu dirumuskan strategi pemasaran produk yang meluas dan efisien melalui keijasama "bapak angkat" dengan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang peduli pada masalah-masalah kepemudaan di Kota Medan, caranya dengan mengajukan proposal kerjasama yang feasible, tranrsparanis, dan accouniables, dengan dukungan rekomendasi dan pemerintah setempat."

"Salah satu produsen bawang merah di Kabupaten Brebes adalah Kelurahan Tanjungsari yang mempunyal penduduk ± 6.689 orang. 85,49% penduduk di Kelurahan ini adalah petani bawang merah. Dengan kondisi seperti itu, maka daerah ini adalah daerah yang sangat berpotensi sebagai produsen bawang merah, sekaligus juga menjadi daerah yang berpotensi untuk merusak lingkungan akibat praktek-praktek pemakaian pestisida yang biasa dilakukan oleh petani. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi pertanian adalah melalui upaya pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida. Mengingat pestisida adalah racun yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, maka perlu penanganan yang baik dari mulai tahap pemilihan, penyimpanan, aplikasi, dan tahap pembuangan wadah bekas pestisida.Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rancangan potong lintang (Cross sectional) pada 61 responden di - Kel.Tanjungsari, Wanasari, Brebes, tentang perilaku pemakaian pestisida, didapatkan bahwa 65,6/ memperlihatkan perilaku yang tidak baik dalam pemakaian pestisida. Perilaku tidak baik ditemui pada semua tahapan penanganan pestisida. Observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner dilakukan pada responden meliputi faktor-faktor pendidikan, pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana aplikasi, harga pestisida, tempat penjualan pestisida, dan dukungan kawan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan akibat perilaku pemakaian insektisida oleh petani bawang merah, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku pemakaian insektisida pada pertanaman bawang merah di Kabupaten Brebes. Manfaat dari penelitian ini sebagai acuan Pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan pemakaian pestisida.Hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan pada perilaku pemakaian pestisida adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, dan dukungan kawan. Hasil analisis regresi logistik ganda memperlihatkan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh dengan perilaku pemakaian pestisida adalah sikap dengan OR sebesar 10,483 yang berarti bahwa responder mempunyai sikap negatif pada pestisida cenderung untuk berperilaku tidak baik sebesar 10,483 kali dibandingkan dengan responden yang bersikap positif pada pestisida.Mengingat begitu dominannya pengaruh sikap pada perilaku pemakaian pestisida, maka disarankan bahwa sikap masyarakat harus diperbaiki, terutama anggapan yang mengatakan bahwa pemakaian pestisida adalah satu-satunya cara yang efektif untuk memberantas hama. Untuk itu perlu dianjurkan untuk memberantas hama dengan alternatif lain, yaitu sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu sistim pengendalian populasi hama yang serasi sehingga tidak menimbulkan kerugian ekonomi dan aman pada lingkungan.Daftar Kepustakaan : 29 (1973-2000)

---

The study on pesticide use behavior using cross sectional design of 61 respondents at Tanjungsari village, Wanasari, Brebes, revealed that 65,6% of respondents tends to handle pesticide badly. Respondents handle pesticide badly at all the stages of pesticide handling. Observation and interview using questionnaire were conducted through factors, among other things are: education, knowledge, attitude, availability of equipments, and the price of pesticides, pesticide outlet, and peer support.

The objective of this study is to prevent environmental degradation due to insecticide use behavior by shallot farmer, and to identify factors influencing insecticide behavior at shallot plantation in Brebes Regency. The benefit of this study is as guidance for local government in designing policy related to counseling of pesticide use.

The result of Chi-square test shows that factors influencing significantly on pesticide use behavior are: education, knowledge, attitude and peer support, Multiple logistic regression analysis result shows that the most dominant factor influencing on pesticide use behavior is attitude with OR 10,483. It means that respondents having negative attitude on pesticide tend to behave badly 10,483 more than respondents having positive attitude.

Because attitude is very dominant factor influencing pesticide use behavior, it is suggested that public attitude be changed, especially their opinion saying that pesticide use is the most effective way to control pest. Therefore the authority needs to introduce another alternative of pest control, such as integrated pest control, namely a compatible pest control that doesn't bring about economic loss and environmental degradation.

Number of references: 29 (1973-2000)"